By Rie on Mar 11, 2015 10:15 am
PASBERITA.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meminta agar istilah bahasa arab dalam dunia perbankan syariah di Indonesia diubah. JK meminta istilah teknis di bank syariah seperti mudarabah atau wakalah diganti dengan istilah bahasa Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bambang Brodjonegoro yang juga menteri keuangan usai bertemu dengan JK di kantor Wapres, Kompleks Istana, Selasa (10/3/2015)
"Tadi Pak wapres juga arahannya supaya istilah instrumen yang sekarang pakai Bahasa Arab semua, mudarabah, wakalah itu bisa di-Indonesiakan. Supaya ini bunyinya adalah ekonomi Islam ala Indonesia bukan ala Timur Tengah," kata Bambang dilansir DetikCom.
Setelah ini, Bambang akan membicarakan usulan dari JK kepada pihak asosiasi perbankan syariah. Agar proses pengubahan istilah arab ke Indonesia lebih tepat.
"Jadi terjemahkan kan nggak sekedar lihat kamus," katanya.
Bambang mengatakan arahan itu hanya salah satu pembicaraan dirinya dengan Wapres JK. Dalam pertemuan itu tak dibahas soal gagasan menggabungkan atau merger perbankan syariah milik anak usaha BUMN.
"Merger ya itu lebih ke corporate action lah. Kita nggak ke mergernya, tapi lebih ke operasi dari perbankan syariahnya," katanya. (*)
Read in browser »
 
By Arif A on Mar 11, 2015 08:21 am
PASBERITA.com - Commuter Line dari arah Tanah Abang mengalami kecelakaan di dekat stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk fuso yang terguling setelah 'ekor'-nya tertabrak commmuter line pagi tadi.
"Iya ada truk jenis fuso terguling karena ekornya ditabrak commuter line," ujar seorang saksi mata, Harry dilansir detikcom, Rabu (11/3).
Menurut Harry, Fuso tersenggol commuter line karena tidak sempat lepas saat pintu palang lintasan yang berada di dekat stasiun bandan telat tertutup.
"Jadi karena telat tutup palang pintu ekornya kena," katanya.
KRL tersebut tengah melaju dari Tanah Abang menuju Jatinegara. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 11, 2015 04:00 am
 | | 'Nadhira Fajriani Ramadhan' |
PASBERITA.com - Sudah 4 hari seorang remaja perempuan bernama 'Nadhira Fajriani Ramadhan' belum juga ditemukan. Dikabarkan anak tersebut hilang saat pulang dari sekolah di bilangan Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu (7/3/2015) siang.
"Assalamu'alaikum, telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2015 seorang anak perempuan bernama Nadhira Fajriani Ramadhan," demikian broadcast yang diterima pasberita.com, Senin (10/3) malam.
Menurut data yang ada, Nadhira duduk di kelas 3 SMP (15 tahun) dengan ciri-ciri rambut ikal dibawah bahu, kulit kuning langsat, tinggi badan 155 cm berat badan 80 kg, terakhir memakai baju kaos hitam motif hati merah ukuran kecil-kecil, celana jeans biru, sepatu keds merah, membawa tas ransel warna oranye.
"Kronologis kejadiannya hari Sabtu pulang dari sekolah di bilangan Pondok Ranggon, Jaktim, berdasarkan sinyal gprs handpone yang bersangkutan (Nadhira) terdeteksi terakhir berada di Plaza Cibubur pukul 11.00 wib siang," lanjut pesan tersebut.
Kemudian Nadhira diduga bergerak ke arah terminal Kampung Rambutan jam 12.59.29 (gprs) dan kabar terakhir posisi terlacak ada di daerah Tigaraksa Tangerang pada pukul 10.00 wib malam.
"Lalu pada hari Minggu, tanggal 8 maret 2015 (Nadhira) berada dekat warung nasi Neng DIA, Jalan Pemda Tigaraksa," jelasnya dalam broadcast tersebut.
Pihak keluarga (Nadhira) berharap, barangsiapa yang melihat anak dengan ciri-ciri seperti diatas, harap menghubungi Polres terdekat atau bisa menghubungi BALADY 08881112807, CP ROSA 08122200 0088, atau BOYKE 081591999 77 atau YENI 081287386801, atau IDA 081218196343.
"Dimohon bantuannya untuk bisa share berita ini," tutupnya. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 11:53 pm
PASBERITA.com - Anggota DPR RI Komisi 2, Saduddin saat ini banyak diminta masyarakat untuk kembali memimpin Kabupaten Bekasi. Hal itu disampaikannya disela-sela reses saat menemui konstituennya bersama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi di acara Musyawarah Cabang (Muscab), Minggu (8/3) pagi.
"Saya pernah jadi bupati, dan dianggap jelek, tapi kinerja saya dibupati kelihatan oleh masyarakat setelah saya turun. Saya diminta kembali, namun saya tidak mau," ungkap Saduddin dalam sambutannya di Rumah Makan Mang Kabaya Cikarang Baru.
Tambah Saduddin, kader PKS masih banyak yang lebih baik untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Namun belum terlihat saja kemampuannya.
Seperti diketahui sejak tanggal 18 Februari 2015, Saduddin sempat mengunjungi ke beberapa daerah seperti Babelan, Muara Gembong, dan Bojong Mangu dalam agenda reses DPR RI.
Selain itu Anggota Legislatif asal FPKS ini mengutip pesan dari Presiden PKS, Anis Matta dan menyampaikan kepada para kader PKS Cikarang Timur bahwa hari ini kita bekerja harus dilandasi oleh niat ikhlas, karena niat itu yang melihat Allah Swt.
"Yang kedua adalah amal dan yang ketiga istilham," ujar Saduddin.
Tambahnya, biasanya ketika kita bekerja timbul perasaan ghurur (merasa hebat). Kita juga harus waspada bahwa saat ini fitnah terus berdatangan menuju partai kita.
Terkait kegagalan Dapil 6, yang meliputi (Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karang Bahagia) yang tidak memperoleh suara dilegislatif periode 2014-2019. Saduddin juga menyampaikan bahwa manusia yang pernah berhasil dalam persoalan sebenarnya pernah gagal.
"Saya ucapkan Selamat Muscab PKS Cikarang Timur, Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua," pungkasnya. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 09:31 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi X DPR RI, Surahman Hidayat sangat menyesalkan dan mengecam tindakan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 1 Jubel Lor, Kecamatan Sugio, Lamongan yang melarang siswanya melakukan kegiatan ibadah sholat.
Baca juga: Siswa SD di Lamongan Demo, Karena Dilarang Sholat di Ruang Sekolah
Terkait tindakan kepala sekolah tersebut, Surahman meminta Dinas Pendidikan setempat untuk segera mengambil tindakan yang tegas.
"Tindakan kepala sekolah tersebut jelas melanggar hukum, sekaligus mencerminkan seorang pendidik yang tidak baik," tegas Surahman saat di konfirmasi di Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini, setiap siswa dan siswi di sekolah harus di berikan kebebasan dalam menjalankan ibadah, pihak sekolah harus menjamin itu, alasan menganggu, berisik itu bukan alasan logis yang dapat terima,.
"Pihak pendidikan, harusnya memaksimalkan peran guru, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh siswa, bagaimana praktek ibadah yang baik dan benar," jelas Surahman.
Surahman juga menekan bahwa pelaksanaan ibadah, merupakan bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan, ibadah memiliki pengaruh yang sangat positif dalam membentuk kepribadian siswa.
"Apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tersebut adalah tindakan yang mundur, jauh menyimpang dari tujuan proses pendidikan nasional, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan setempat harus segera bertindak cepat dan tegas untuk memberikan teguran, bahkan sanksi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku," tutup Surahman sebagaimana rilis yang diterima pasberita.com. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 08:32 pm
PASBERITA.com - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengajak seluruh jajaran pemerintahan, swasta, tenaga kesehatan dan juga masyarakat sebagai penggerak awal Upaya Penyelamatan Ibu & Bayi Baru Lahir. Karena sebenarnya Jawa Barat termasuk provinsi yang kuat dalam pengelolaan posyandu dimana ada 52.000 posyandu dengan 214.000 kader posyandu se-Jawa Barat. Ini diungkap Netty saat membuka rangkaian acara Collaborative Learning yang bertema Upaya Gawat Darurat Penyelamatan Ibu & Bayi Baru Lahir, Senin (10/03).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr. Alma Lucyati, M.Kes.,MSI, MH. Kes., menyampaikan bahwa demi mempersiapkan generasi mendatang yang sehat dan berkualitas, yang merupakan bagian dari '8 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat', Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kesehatan dan pelayanan masyarakat. Salah satunya yakni secara khusus ditujukan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas, dan bayi baru lahir.
"Meski demikian, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia," tegasnya.
Dr. Alma menyebutkan, salah satu upaya tersebut adalah melalui "Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir" dengan didampingi Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS), dengan dukungan Program EMAS fokus Dinas Kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan, dan menguatkan akuntabilitas demi peningkatan kebijakan dan sumber daya".
"Semoga mentor-mentor yang dilahirkan Program EMAS tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus menyebarkan energi positif ke kabupaten-kabupaten lain," harapan Dr. Alma.
Dirinya juga menghimbau seluruh jajaran fungsional RSUD dan Puskesmas untuk belajar dari kabupaten-kabupaten yang sudah terlebih dahulu menerapkan gerakan ini.
Gerakan Upaya Gawat Darurat Penyelamatan Ibu & Bayi Baru Lahir sudah dilaksanakan di seluruh Provinsi Jawa Barat khususnya di empat kabupaten, yakni Bandung, Bogor, Cirebon dan Karawang.
Acara ini dihadiri oleh 207 jajaran fungsional RSUD dan Puskesmas Wilayah IV. Hadir secara khusus Asisten Kesejahteraan Rakyat SETDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ketua TPKK Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr. Achmad Kustiadi, MEPid, Chief of Party EMAS Indonesia Anne Hyre, Kepala BKPP Wilayah IV, Provincial Team Leader EMAS Jawa Barat dr. Djoki H. Soetikno,MPH. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 07:58 pm
PASBERITA.com - Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Nomor 20 Tahun 2014, status Kantor SAR Bandung ditingkatkan dari Kelas B menjadi Kelas A.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan peningkatan status tersebut penting, mengingat tingginya tingkat kerawanan wilayah Jawa Barat, baik secara bentuk geografis, geologis, hidrologis maupun klimatologis.
Deddy mengungkapkan, secara faktual Jabar memiliki tujuh gunung api aktif, 40 daerah aliran sungai, serta wilayah Jabar Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia, yang berpotensi gempa dan tsunami, longsor dan banjir, serta angin putung beliung.
"Dari beberapa fakta yang ada menggambarkan bencana yang berpotensi terjadi, sangat beragam jenis dan skala," ujar Deddy dalam sambutannya di acara Peresmian Gedung Kantor SAR Kelas A Bandung, di jalan Rancaekek KM 27 Kabupatem Bandung, Senin (10/03).
"Semua dapat berdampak terhadap kehilangan nyawa manusia, harta benda, sarjana prasarana, serta dampak psikologis", tambahnya.
Untuk itu, guna membentuk koordinasi antara Kantor SAR daerah dengan pemerintah, dilangsungkan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan SAR Nasional, yang ditandatangani oleh Wagub Deddy dengan Ketua Basarnas Pusat F. Henry Bambang Soelistyo.
Deddy berharap, penandatanganan MoU ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Barat, mengingat berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi di masa yang akan mendatang masih cukup berat.
"Semoga dengan ini, koordinasi antara kantor SAR dan Pemerintah Daerah dapat terus berlanjut dengan baik", ungkap Deddy.
Kantor SAR Kelas A Bandung pada awalnya berbentuk Pos SAR Bandung, sebagai organisasi non struktural di bawah Kantor SAR Kelas A Jakarta. Peningkatan status kantor tersebut diiringi pengembangan fisik bangunan kantor dan Gedung Siaga Pos SAR Cirebon tahun 2014 lalu. Kantor SAR ini juga akan menerima pelimpahan Pos SAR Sukabumi yang hingga kini masih berada di bawah Kantor SAR Kelas A Jakarta.
Rencananya, pada tahun 2015 ini akan dikembangkan Pos SAR baru yang dalam waktu dekat dapat direalisasikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.
Hingga tahun 2015, Kantor SAR Kelas A Bandung didukung oleh 79 pegawai, dimana 17 orang bersiaga Si Pos SAR Cirebon, 10 orang mengawaki rescue boat, dan 52 sisanya bersiaga di Bandung. Apabila Pos SAR Pangandaran dan Tasikmalaya terealisasi dengan masing-masing didukung 12 orang, makan Kantor SAR Kelas A Bandung hanya diawaki sekitar 28 orang.
Terhitung sejak tahun 2013 hingga Februari 2015, Kantor SAR Kelas A Bandung sudang menangani sekitar 145 kejadian kecelakaan di bidang pelayaran, penerbangan, dan kondisi membahayakan lain di wilayah Jawa Barat, dengan jumlah korban selamat mencapai 1.220 orang, sedangkan 27 orang luka-luka, 183 orang meninggal dunia, dan 36 orang yang dinyatakan hilang. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 10, 2015 03:10 pm
PASBERITA.com - Nilai tukar rupiah yang makin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh Rp13.000 per Dolar AS membuktikan hilangnya kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Rupiah menyentuh Rp13.000 tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi dunia seperti pertumbuhan ekonomi AS yang membaik maupun kebijakan-kebijakan The Fed. Tapi yang paling penting adalah hilangnya kepercayaan pada Jokowi yang gagal memenuhi harapan publik secara umum maupun pasar secarar khusus," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam melalui siaran persnya, Selasa(10/3/2015).
Menururt Ecky, selama semester pertama pemerintahan berjalan, tidak ada kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi yang mendorong pengurangan defisit transaksi berjalan. Justru Jokowi membuat kegaduhan dan blunder-blunder politik yang membuat para investor dan pasar ragu.
Terpuruknya nilai tukar rupiah pada dolar dan mata uang negara ekonomi kuat lainnya akan memberatkan perekonomian Indonesia, baik pemerintah maupun sektor swasta. Besarnya hutang dalam valas baik pemerintah dan swasta yang jatuh tempo di 2015 membuat kebutuhan valas bertambah. Diperparah dengan hutang valas yang tidak dilindungi nilai hedging.
"Hutang swasta kita mencapai kisaran 170 milyar dolar dan pemerintah 130 milyar dolar. Bisa dibayangkan kebutuhan valas untuk cicilan pokok dan bunganya. Kondisi rupiah yang terus turun akan berpengaruh pada realisasi dari asumsi makro kita. Baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Yang paling berbahaya adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak kita karena adanya penurunan aktivitas ekonomi karena kenaikan harga barang-barang modal dan bahan baku impor yang berpengaruh dan penurunan keuntungan perusahan Wajib Pajak. Sudah saatnya Jokowi menunjukan kemampuannya mengelola negara dan pemerintahan. Persoalan ekonomi, sosial, dan pokitik tidak bisa diselesaikan dengan blusukan dan pencitraan," kata Ecky.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar