| | | | Updates from http://www.pasberita.com/ PASBERITA
In the 03/10/2015 edition:
| | By Dedi Mustofa on Mar 10, 2015 02:40 pm
PASBERITA.com - Dua bulan terakhir ini ada yang berbeda di Pasar Batu Akik Rawa Bening Jatinegara. Deretan panjang mobil pick up berisikan batu-batu berukuran besar berbaris rapi di seberang jalan pasar tersebut. Ramai orang berkerumun. Mereka adalah calon pembeli bongkahan batu yang menjadi cikal bakal batu akik. Saat menyaksikan pemandangan itu, saya jadi teringat Jokowi dan Ahok.
Siapa yang mengenal Jokowi sebelum tahun 2012? Tak banyak. Bisa jadi hanya masyarakat Solo, Jawa Tengah karena Jokowi adalah walikota dua periode berturut-turut. Nama suami Iriana itu baru moncer saat Pilgub DKI Jakarta menjelang. Tak ada media massa yang tak memberitakannya. Lantas Jokowi pun melesat jadi tokoh nasional. Tak butuh lama untuk menjadikan pengusaha kayu itu sebagai publik figur.
Siapa pula yang mengenal Basuki Thahaja Purnama sebelum tahun 2012? Lelaki yang akrab dipanggil Ahok itu hanyalah tokoh lokal nun jauh di sana. Ia cuma Bupati Belitung Timur yang tak menuntaskan masa jabatannya. Namun, seperti Jokowi, namanya meroket ketika Pilgub DKI menjelang. Media massa kompak melambungkan nama Ahok ke pentas nasional.
Secepat kilat nama Jokowi dan Ahok menjadi buah bibir, terlebih saat keduanya dipasangkan sebagai calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta periode 2012-2017. Keduanya dicitrakan sebagai pasanga pemimpin yang dapat membawa perubahan dan dibutuhkan masyarakat. Mitos pun menyelimuti Jokowi Ahok sehingga mereka terpilih memimpin Jakarta.
Hingga kini, saat peta politik sudah berubah, nama keduanya pun terus saja dicitrakan positif oleh media massa. Jokowi yang sudah menjadi presiden, dan Ahok yang ditunjuk menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta seolah barang istimewa tanpa cacat. Mereka bagai nabi yang tiada berdosa dan tak berbuat salah.
Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengenal batu akik sebelum awal tahun 2015? Tak banyak. Hanya para penggemar atau yang hobi batu akik. Tapi kini, masyarakat menjadi demam batu akik. Hampir di setiap sudut jalan kita menemukan penjual batu akik. Dan Pasar Rawa Bening yang menjadi pusat penjualan batu akik mendadak ramai. Padahal biasanya pengunjung yang datang tak sebanyak saat ini. Plus deretan mobil pick up berisikan bongahan batu yang kerap saya saksikan setiap pagi saat menuju ke kantor.
Nama jenis batu akik menjadi akrab di telinga kita. Bacan, Kalimaya, Giok, Ruby, Safir, Zamrud dan lainnya sering menjadi tema pembicaraan di warung kopi hingga arisan keluarga. Harganya pun melambung tinggi. Batu akik mendadak menjadi barang mewah yang diburu masyarakat.
Jokowi, Ahok dan batu akik memiliki kesamaan. Ketiganya sudah ada sejak lama dan hanya dikenal oleh segelintir orang. Tapi ketiganya mendadak tenar dalam waktu sangat cepat. Apa yang bisa kita simpulkan?
Selera publik itu bisa kita create. Pasar itu dapat kita bentuk. Dan opini itu dengan sangat mudah mampu kita giring. Ketiganya dapat dilakukan jika kita memiliki jaringan media dan kemudian memberitakan secara massif setiap hari, setiap jam hingga setiap menit. Kalaupun kita tak punya network tapi memiliki dana besar, maka cukup "membeli" media untuk membuat berita sesuai pesanan kita.
Cara seperti ini memang sudah terbukti banyak berhasil. Jokowi, Ahok dan batu akik adalah contohnya. Namun, sayangnya ini hanya bersifat sementara atau musiman. Seiring perjalanan waktu, masyarakat yang terpesona dengan Jokowi, Ahok dan batu akik akan tersadarkan dengan sendirinya. Mereka perlahan akan meninggalkannya.
Bukankah itu yang dulu terjadi pada tanaman anthurium atau gelombang cinta? Diburu orang dan berharga mahal, namun kini tak ada kabar beritanya. Akankah Jokowi, Ahok dan batu akik bernasib serupa?
Ah…Rasanya saya tak perlu bertanya kepada orang-orang yang asyik masyuk membeli bongkahan batu di Pasar Rawa Bening.(*)
Erwyn KurniawanPemred www.kabarumat.com
Read in browser »
 
By Rie on Mar 10, 2015 02:36 pm
PASBERITA.com - Aksi demo dilakukan sejumlah siswa bersama orang tuanya setelah pihak sekolah melarang siswanya untuk menggunakan ruangan sekolah sebagai tempat sholat berjamaah. Dengan memakai baju seragam olahraga, puluhan siswa SDN Jubel Lor 1 dan 2 Kecamatan Sugio lakukan aksi demo tersebut, Senin (9/3).
Sambil membentangkan poster yang ditulis sendiri, para siswa SD ini mempertanyakan larangan sholat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.
"Kami orang islam masak gak sholat; Ngaji kok dilarang; sekolah jangan rampas hak ku," serta berbagai tulisan lainnya dibentangkan siswa-siswi di sekolah tersebut, seperti dilansir BangsaOnline.com.
Ainur Rofik (35), salah satu guru agama disekolah tersebut saat dikonfirmasi membenarkan pelarangan aktivitas beribadah yang dilakukan disekolah ini.
"Dulu di era kepala sekolah yang lalu anak-anak dianjurkan sholat berjamaah meskipun tidak ada musholah, namun oleh kepala sekolah diberi tempat," ungkapnya.
Bahkan seorang kiai menyumbang pengeras suara dengan maksud untuk ibadah dalam hal ini sholat.
"Ini kan sangat baik untuk para siswa," ujarnya.
Namun, Ainur menjelaskan, sejak Samsul Huda menjabat kepala sekolah setelah dipindah dari Karanggeneng justru aktivitas sholat jamaah dan adzan dilarang karena dianggap sangat mengganggu.
"Bahkan dengan otoriternya sang kepala sekolah melarang segala aktifitas ibadah. Dan saat ini ruangan yang mestinya dipakai tempat sholat dibongkar dan dipakai ruang kantor," imbuhnya.
Sikap otoriter pihak sekolah ini, nampak saat kepala sekolah dengan emosi memanggil setiap siswa ke ruangan kantor kepala sekolah. Darul Ulum (10), salah satu siswa menyatakan kalau dia dipanggil kepala sekolah untuk tidak melanjutkan demo.
"Saya ini orang islam tetapi kok sholat jamaah dan adzan dilarang," ungkapnya heran.
Sementara itu, Samsul Huda Kepala Sekolah SDN Jubel Lor 1 Sugio tidak mau dikonfirmasi soal pelarangan melakukan ibadah sholat.
"Sudah gak ada apa-apa," singkatnya sembari menutup wajah dari jepretan kamera wartawan. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 10, 2015 02:25 pm
PASBERITA.com - Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tindakan Menkumham Yasonna Laoly yang akan mengakui susunan Pengurus DPP Golkar versi Agung Laksono adalah tindakan kekuasaan, bukan hukum.
"Sudah jelas bhw mahkamah partai tdk mengambil keputusan apa2 dlm menyelesaikan konflik internal Golkar karena beda pendapat antara mereka," ujar Yusril melalui akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, Selasa (10/3/2015)
Yusril mengatakan, Kubu ARB juga telah mendaftarkan gugatan baru di PN Jakarta Barat yang menandakan belum ada penyelesaian final konflik internal tersebut.
"Dalam situasi spt itu menkumham harusnya menunggu putusan final dari pengadilan," kata Yusril.
Menurut Yusril, Menkumham kini secara sepihak menafsirkan putusan mahkamah partai dengan mengikuti tafsiran sepihak kubu Agung.
"Cara yg dilakukan menkumham itu cara kekuasaan, bukan cara yuris dalam menyelesaikan suatu persoalan. Padahal menkumham harus legalistik," ungkapnya.
Yusril mengaku sulit untuk mengharapkan pemerintah sekarang bersikap obyektif dalam menyelesaikan konflik internal sebuah parpol.
"Sejak pengesahan kubu Romi di PPP, kesan bahwa pemerintah, dlm hal ini menkumham yasonna ikut bermain dukung salah satu kubu," kata Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini.
Kini, lanjut Yusril, terulang dengan dukungan terhadap kubu ARB yang terus ingin merapat kepada pemerintah yang sedang berkuasa sekarang.
"Menghadapi kenyataan ini, kubu ARB akan meneruskan gugatan di PN Jakarta Barat utk menunjukkan bahwa keputusan menkumham adalah keliru. Kalau dlm waktu dekat ini menkumham sudah menerbitkan keputusan mengesahkan kepengurusan yg kubu Agung, ARB akan gugat ke PTUN," katanya.
Yusril juga menjelaskan bahwa ARB, Idrus Marham, Bamsoet dan lain-lain telah berkomunikasi dengan dirinya dalam rangka menentukan sikap mereka.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 01:21 pm
PASBERITA.com - Tim Buser Polsek Cikarang Utara menembak mati dua orang begal di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pukul 07.00 WIB. Petugas menyergap keduanya saat mereka hendak melakukan perampokan SPBU di Kampung Ulu, Karangraharja, Cikarang Utara.
"Kita dapat informasi kalau mereka sedang melakukan survei SPBU di Cikarang Utara, lalu kami melakukan pengecekan dan ternyat benar," kata Kanit Reskrim Polsek Cikarang Utara AKP Bobby Kusumawardhani seperti dilansir detikcom, Senin (9/3/2015).
Polisi kemudian melakukan penyergapan terhadap kedua begal berinisial S (50) dan K (40) itu. Namun saat hendak diringkus mereka melawan dan sempat menembak petugas. Beruntung anggota selamat karena mengenakan rompi anti peluru. Namun kedua pelaku yang menembaki petugas itu akhirnya tersungkur setelah timah panas menembus dada masing-masing pelaku.
Kedua bandit ini merupakan pelaku perampokan juragan beras, Haji Aris, di Jl Ki Hajar Dewantara, Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/2) lalu. Dalam peristiwa itu, tersangka bersama kawanannya mencegat mobil korban, Honda CRV bernopol B 1573 FJR. Ketika itu, korban hendak berbelanja bersama karyawannya ke Pasar Johar, Kabupaten Karawang.
Saat baru keluar dari komplek perumahannya, korban tiba-tiba dihadang para pelaku yang mengendarai motor Honda Supra. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api ke arah korban, namun direbut oleh korban.
Saat rebutan senjata api, pistol meledak dan mengenai dashboard mobil korban. Korban kemudian berlari keluar mobil menyelamatkan diri. Sementara pelaku kemudian membawa kabur tas berisi uang Rp 150 juta milik korban. Saat hendak melarikan diri, para tersangka sempat melepaskan tembakan sebanyak dua kali ke udara. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 10, 2015 12:56 pm
PASBERITA.com - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Muhammad Ade Irawan menilai wacana bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik (parpol) sebesar Rp1 Triliun tidak adil untuk rakyat. Alasannya, masih banyak kinerja partai yang buruk dan tidak merepresentasikan kepentingan publik.
Dia mengakui bahwa subsidi anggaran dari pemerintah memang masih kecil. Besarnya, kata Ade, rata-rata Rp 1 miliar hingga Rp 8 miliar per partai. Besar atau kecilnya subsidi ditentukan oleh hasil suara pemilu.
"Mereka mendapatkan Rp 108 per suara. Tinggal kali hasil suara yang didapat," jelas Ade, seperti dilansir ROL, Selasa (10/3).
Meurut dia, dana itu habis untuk kegiatan operasional partai. Walau demikian, kata dia, kalaupun ada wacana kenaikan subsidi harusnya tidak sebesar usulan Kementerian Dalam Negeri.
"Aneh kan kalau bantuan yang diberikan pada partai dari satu miliar menjadi satu triliun," tegasnya.
Subsidi, ujar dia, harus diberikan dengan metode, tidak digelontorkan begitu saja. Baca juga: Wacana Dana Rp 1 Trilyun untuk Parpol, Alokasinya Butuh Kejelasan
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik Rp1 triliun yang bersumber dari APBN. Tujuannya, meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro-demokrasi.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 12:51 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin meminta Mendagri untuk menjelaskan lebih detil terkait alokasi dana Rp 1 Trilyun untuk Parpol.
"Mendagri seharusnya menjelaskan tentang alokasi dana Rp 1 Trilyun itu, sehingga wacana tersebut tidak menimbulkan kesimpangsiuran," ujar Saduddin melalui rilis kepada pasberita.com, Selasa (10/3).
Saad mengungkapkan, selama ini parpol sudah menerima dana bantuan dari negara, sebagaimana diatur dalam UU 2/2011 tentang Partai Politik (Parpol) yang besarannya disesuaikan dengan jumlah perolehan kursi.
"Pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPR. Begitu pula untuk tingkat Propinsi dan Kab/Kota yang bersumber dari APBD. Apakah alokasinya untuk penambahan dari yang sudah ada?" tanya Saad.
Salah satu pilar demokrasi yang baik, lanjut Saad, ketika parpol itu bisa mandiri secara pendanaan. Karena memang parpol membutuhkan biaya operasional yang besar.
"Jangan sampai terjadi politik transaksional, di mana parpol mecari dana secara ilegal sehingga parpol menjadi tersandera, berakibat kerjanya tidak fokus untuk kepentingan rakyat," katanya.
Bisa juga, tambah Saad, alokasi dana tersebut digunakan untuk mengurangi beban parpol demi mewujudkan kualitas demokrasi yang lebih baik, di mana penyalurannya tidak langsung diberikan kepada parpol.
"Tahun 2014 pernah diusulkan dana saksi yang dibiayai oleh negara, penyalurannya melalui Bawaslu, tetapi akhirnya kandas. Padahal penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sangat tergantung dengan prosesnya, di mana jaminannya, tersedianya saksi di semua TPS," paparnya.
Bisa juga alokasinya, tambah Saad, diperuntukkan untuk membiayai iklan kampanye parpol di media massa sehingga setiap parpol memiliki kesempatan yang sama dalam hal publikasi.
"Iklan kampanye membutuhkan biaya besar. Apabila ini bisa difasilitasi oleh negara, maka sangat baik bagi perbaikan kehidupan demokrasi," tuturnya.
Pada akhirnya, Saad mengingatkan Mendagri bahwa wacana dana parpol ini merupakan isu yang sangat sensitif dan juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Konsekuensinya dapat menimbulkan pro dan kontra yang lebih luas. Dengan demikian, pinta Saad, dibutuhkan kajian yang lebih detil tentang kebijakan tersebut. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 10, 2015 12:39 pm
PASBERITA.com - Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan tidak ada jaminan setelah disubsidi parpol bebas dari korupsi sehingga memungkinkan rakyat rugi dua kali. Menurut Djayadi, Partai politik (parpol) juga belum siap menerima subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, hingga mencapai Rp 1 triliun sebagaimana wacana yang berkembang sekarang ini. Alasannya, pengelolaan keuangan parpol masih bermasalah.
"Kalau kondisi sekarang yang penegakan aturannya masih amburadul, saya khawatir dana negara itu diambil partai, tapi praktik ilegal mencuri uang negara tetap berlangsung. Negara dan rakyat jadi rugi dua kali," kata Djayadi di Jakarta,seperti dilansir beritasatu.com, Selasa (10/3/2015).
Djayadi mengatakan, sebelum disubsidi secara penuh dari negara, parpol harus menunjukan niat baiknya mengelola keuangannya secara transparan agar memungkinkan bagi rakyat untuk mengawasi. Dengan begitu, terdapat syarat atau standar yang jelas untuk parpol agar disubsidi negara.
Menurut Djayadi, semangat parpol agar dibiayai negara adalah untuk memungkinkan pengawasan publik terhadap keuangan parpol. Dengan dibiayai APBN maupun APBD diharapkan politisi yang bermutu namun tak memiliki modal yang cukup dapat berpeluang naik pentas.
"Tapi, sebelum memberikan dana negara, maka aturan atau regulasi terkait parpol dan keuangan politik harus diperkuat dulu," ujarnya.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Kadhafi menambahkan, pengelolaan anggaran keuangan oleh parpol di Indonesia masih kuno. Penerimaan parpol sering tidak tercatat dalam data-data sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Yang ditakuti adalah, uang APBN banyak masuk ke kantong elite-elite partai daripada untuk kegiatan partai. Karena, Keuangan partai biasanya bisa dibelanjakan atas perintah elite-elite partai daripada mengikuti program yang sudah disepakati," katanya.
Dirinya juga meragukan, BPK dapat bebas mengaudit dana parpol jika nantinya disubsidi dari APBN. Dengan begitu pengawasan terhadap keuangan parpol tidak kuat.
"BPK itu tidak bisa mengikuti semua anggaran Rp 1 triliun ini. Apalagi ini dana partai, tidak berani BPK mempublikasi penyimpangan dana partai ini karena orang-orang BPK itu orang-orang partai," ujar Ucok.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 10, 2015 03:51 am
By: Helvy Tiana Rosa "Bunda, Bunda Helvy!" Saya menoleh. Seorang remaja malu-malu setengah berlari, mendekati saya di antara kerumunan orang, siang itu di salah satu tempat di pelosok Jawa Barat. Saya baru saja selesai mengisi ceramah tentang pemuda dan kegiatan menulis di sana. Panitia tengah berusaha "mengamankan" saya untuk istirahat makan dan sholat. "Boleh saya titip ini?" tanyanya masih malu-malu, sambil mengejar langkah saya. Saya berhenti melangkah, mengernyitkan kening, tersenyum. "Saya mau titip uang untuk bikin film Ketika Mas Gagah Pergi. Uangnya sangat sedikit...," remaja berperawakan kurus, berkulit hitam dan berambut ikal itu menunduk sambil garuk-garuk kepala. "Saya teh tidak punya rekening bank, Bunda. Jadi tidak bisa transfer. Tapi saya sangat ingin nonton KMGP. Tolong atuh diterima ya, Bunda." "Siapa namamu?" tanya saya. "Abdul, Bunda." "Masih sekolah?" Ia diam. Tangannya menyodorkan uang paling lusuh yang pernah saya lihat. Beberapa lembar sepuluh ribuan. "Tolong diterima bunda. Ini dari saya." Ragu saya terima uang itu. Saya ucapkan terimakasih. Ia tertawa gembira seraya mencoba menyembunyikan sandal jepit lusuh dan lengan bajunya yang sobek dari pandangan mata saya. "Saya teh baca buku KMGP waktu awal SMP, minjam punya teman. Harus difilmkan, Bunda. Itu bisa jadi inspirasi bunda buat anak-anak muda," katanya dengan logat Sunda yang kental. "Gara-gara KMGP itu Abah, saya dan adik saya teh jadi orang yang lebih baik...." "Oh ya? Alhamdulillah.... Eh, kamu masih sekolah?" Tanya saya lagi. "Sekarang kelas berapa?" Ia menggeleng. "Harusnya sudah kelas III SMA. Tapi kerja dulu, biar adik bisa sekolah. Nah adik saya teh mirip sama Gita," ia antusias menyebut nama tokoh utama di buku KMGP. "Sekarang dia SMA kelas I pakai kerudung, Bunda...." "Kamu kerja dimana?" Ia melirik ke sekitar yang mulai sepi. "Dekat rumah. Ngangkutin sampah, Bunda. Ikut Abah. Sambil nukang atau bangunan juga." DEG. Saya lirik 5 lembar uang 10 ribuan di tangan saya. Ah, haru menyergap. Harusnya saya yang memberi anak muda ini uang, bukan dia! "Kamu tak perlu repot. Kamu doakan saja supaya filmnya cepat tayang dan bagus," tangan saya menyodorkan uang itu kembali ke tangannya. Wajah Abdul mengeras. "Tidak bunda. Itu teh sudah saya niatkan sejak lama. Tolong diterima, Bunda. Tolong. Saat filmnya jadi nanti saya ingin ikut bahagia karena ada uang 50 ribu saya di film Ketika Mas Gagah Pergi. Tolong atuh, Bunda. Ini mah sungguh tidak seberapa. Jangan lihat jumlahnya...." Saya terdiam sesaat. "Abdul ini bukan soal jumlah. Kamu tidak perlu...." "Semoga nanti banyak yang ingin lihat film ini," potongnya. "Semoga nanti banyak yang patungan. Saya teh dengar mau difilmkannya KMGP sudah lama tapi belum terus yah. Semoga Allah mudahkan ya, Bunda...." Saya ingin menjawabnya lagi tapi suara saya tersekat di kerongkongan. Uang 50 ribu itu pasti sangat berharga buat Abdul. Tetiba, di depan saya belasan remaja berjilbab, berpakaian SMA, datang dengan riang, meminta tanda tangan saya di buku Ketika Mas Gagah Pergi, cetakan 27 yang berwarna ungu. Lalu belasan yang lain datang lagi. "Eh biar Bunda Helvy sholat dan makan dulu!" suara panitia. Saya melihat ke sekeliling. Ramai. Tapi ...di mana Abdul? "Abdul!" panggil saya. "Abdul!" Saya melongok ke berbagai arah. Sosok Abdul tak tampak lagi. Para remaja di sekitar saya saling berpandangan. "Dek itu yang tadi ngomong sama saya, yang laki-laki siapa? Rumahnya dimana?" tanya saya pada panitia. Panitia menggeleng. "Tidak tahu bunda, Tidak kenal. Tidak pernah lihat. Mungkin datang dari desa lain...." "Bunda, ayo kita foto. Selfie ya, Bun!" suara seorang remaja diteriaki teman-teman lainnya yang ingin ikutan. Beberapa yang lain terus menyodorkan buku KMGP. Saya mencoba tersenyum, tapi yang ada kecamuk haru. Lalu sebuah suara yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, "Tolong diterima, Bunda. Tolong. Saat filmnya jadi nanti, saya ingin ikut bahagia, karena ada uang 50 ribu saya di film Ketika Mas Gagah Pergi." Air mata saya jatuh setetes di antara buku-buku KMGP yang saya tandatangani, diiringi derai tawa para remaja di sekitar saya. Dimana pun kamu, Abdul, terimakasih. Semoga Allah selalu menjagamu, memurahkan rizkimu, serta meneguhkan tiap langkahmu sebagai pemuda yang dirindukan langit dan bumi. Aamiin. Insha Allah kita akan segera bikin film ini! Kita akan bikin, Abdul! Kita akan bikin! #crowdfunding film #ketikamasgagahpergi #KMGP diinisiasi oleh para Sahabat Mas Gagah (twitter @sahabatmasgagah) dan masih terus dibuka. Kamu bisa berpartisipasi semampu kamu. Kebayang nggak saat film ini tayang nanti uang Rp 20rb, Rp.50rb,100rb perak atau lebih dari kamu telah turut wujudkan film ini. Rekening: Mandiri cab. Depok 1570087778883 dan BNI Syariah 0259296140 cabang Margonda, keduanya atas nama Lingkar Pena. Konfirmasi sms: nama, jumlah donasi, donasi ke bank mana, via sms ke 08121056956. Info lebih lanjut www.masgagah.com Terimakasih
Verified by Aki AwanLangsung dari mba Helvy Tiana Rosa
PASBERITA.com | Klik Download Aplikasi Android
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 09, 2015 10:48 pm
"Kegiatan ibadah warga saat ini tercerai-berai,mereka sangat membutuhkan tempat ibadah yang layak dan nyaman.Tiga Mushola yang ada di RW kami terbakar tak tersisa," ujar ustadz Hasbulloh (60) Ketua RW 14 sekaligus imam Mushola Al Abror yang hangus terbakar.
"Semua hangus terbakar,dua lantai tak tersisa termasuk perlengkapan hadroh dan marawis," tambahnya sambil berharap Mushola Al Abror bisa segera di perbaiki.
Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda Mushola yang berdiri sejak tahun 1970 itu diperbaiki. Selain karena kondisi yang masih serba darurat, bantuan juga cenderung hanya untuk kepentingan pangan, sandang dan kesehatan warga. Hingga saat ini bantuan untuk renovasi tempat ibadah belum begitu terlihat.
Seperti halnya Mushola Al Abror, kondisi memprihatinkan juga terjadi di Mushola At Ta'lim yang berada di RT 15 RW 14. Mushola At Ta'lim juga sampai saat ini belum berfungsi, kondisinya masih terbengkalai dan belum ada tanda-tanda akan segera direnovasi.
"Kami berharap Pemerintah segera merespon pembangunan Mushola kami, karena hingga kini warga kesulitan untuk melaksanakan kegiatan ibadah," ujar Sudrajat (60) pengurus Mushola At Ta'lim sekaligus Ketua RT 15 RW 14.
"Mungkin yang utama sekarang adalah instalasi air dan listrik di Mushola," tambahnya.
Sementara Mushola At Taufiq di RT 16 RW 14 sedikit lebih baik, setidaknya puing-puing bekas kebakarannya sudah dibersihkan oleh relawan MRI-ACT dan atapnya sudah dipasang terpal.
"Targetnya sore ini sudah bisa digunakan untuk Sholat berjamaah," ujar Zainuddin (25) relawan MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) yang sejak awal kejadian kebakaran sudah di lokasi bahu membahu bersama warga ikut memadamkan api hingga tengah malam.
Untuk sarana air wudhu saat ini jamaah memanfaatkan bantuan air bersih dari ACT yang di pasang di lokasi pengungsian.
"Terimakasih banyak,teman teman relawan sudah banyak membantu.Semoga sore nanti bisa digunakan Sholat Maghrib berjamaah," ujar Ustadz Jamaludin (50).
Harapannya Mushola yang menampung 80 jamaah ini bisa segera dibangun kembali,hingga kegiatan mengaji baik anak-anak maupun dewasa bisa kembali dilaksanakan.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 09, 2015 10:28 pm
PASBERITA.com - Adik ipar dari Pembina Punk Muslim, Ahmad Zaki, Ahmad Syahril Baidilah menyesalkan terjadinya pencurian motor oleh salah seorang anak jalanan di Parung, Bogor, Senin (9/3) siang.
"Ini resiko ngebina anak jalanan, mau dibina di komunitas punk muslim..eh baru sehari curi motor mentornya," ujarnya kepada pasberita.com.
Dari penjelasan Ahmad Syahril Baidilah, pelaku awalnya ikut kerja bakti di rumah komunitas, kemudian disuruh beli kabel listrik ke depan gang jalan. Ditunggu sampai magrib tidak kunjung kembali.
"Ternyata..oh ternyata.. disuruh belinya jam14.30, sampe sekarang belum datang-datang, pas dicek ke TKP ga ada pembelian kabel," pungkasnya.
 | | Pelaku yang Membawa Motor Ahmad Zaki |
Sebelumnya telah beredar broadcast kehilangan sebuah kendaraan bermotor merk Honda Matic Spacy Biru dengan nomor Polisi B 3756 BON di sekitar Parung, Bogor, Senin (9/3) siang.
"Honda Matic Spacy Biru dengan plat seri B3756 BON siang tadi disekitar Parung Bogor, pukul 14.30 | 09-3-15. Mohon informasinya apabila mengetahui," tulisnya dalam pesan yang beredar di whatsapp.
Diketahui, pelaku adalah anak muda usia 21 tahun, bertatoan pada tangannya dan berdomisili sekitar Cengkareng Jakarta Barat.
Motor yang hilang tersebut diakui milik Pembina Punk Muslim, Ahmad Zaki. "Jika ada yang menemukan dan bertemu pelaku tolong nasihati dan ingatkan untuk kembalikan. Jangan dipukulin apalagi dibakar," pesan Ahmad Zaki.
Ahmad Zaki pun meninggalkan nomor Whatsapp 08976101810. Dan jika ada yang mengetahui motornya harap hubungi nomor tersebut. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 09, 2015 04:31 pm
PASBERITA.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Garut dan aparat terkait akan bergerak cepat untuk menangani persoalan lingkungan di Garut. Ada 10 titik lokasi yang lingkungan alamnya rusak dan terjadi dengan masiv di wilayah Kabupaten Garut.
Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BPLHD Jabar, Wakil Bupati Garut, serta para aparat terkait untuk menangani masalah ini secara teknis di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung, Senin (8/3) siang.
Usai rapat, Wagub mengatakan 10 titik tersebut mencapai sekitar 600 ha lahan dengan berbagai jenis kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas, seperti penambangan pasir dan perusakan hutan atau illegal loging. Wagub pun tidak merinci ke-10 titik lokasi tersebut, namun pihaknya akan terlebih dahulu fokus pada 3 lokasi salah satunya kawasan Gunung Guntur yang kerusakannya mencapai 89 ha.
Menurut Wagub, kerusakan di 10 lokasi ini telah mengakibatkan debit air di Garut berkurang hingga 60%. "Ini sudah mencapai 10 lokasi yang membuat debit air di Cimanuk khususnya dan Garut secara umum sudah turun 60 persen. Dari 100 liter per detik menjadi 40 liter per detik," ujar Wagub.
Wagub menambahkan hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap rencana penggenangan Waduk Jatigede yang akan dilakukan tahun ini. "Ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena nanti penggenangan Jatigede dari Cimanuk. Seberapa lama bisa tergenangi dan terhambatnya pengairan di Indramayu dan Cirebon yang mencapai 90 ribu hektar sawah," kata Wagub.
Selain itu, hal ini pun akan berdampak pada pasokan energi pada PLTA yang rencananya akan dibangun, karena terhambatnya pasokan air yang berasal dari kawasan lindung yang telah rusak tersebut yang sebagian besar merupakan lahan Perhutani dan BKSDA.
"Ini sudah sangat tidak bisa ditolelir, kehadiran Negara diperlukan disitu. Jangan terlalu banyak berunding. Berunding sekali dan langsung ke teknis kita," ungkap Wagub.
Wagub pun menduga hal ini bisa terjadi karena ada pihak atau aparat yang terlibat. Untuk itu, ia pun berharap adanya partisipasi dari masyarakat, seperti pegiat atau komunitas lingkungan yang dapat ikut serta mengawasi serta tidak segan untuk melaporkan pengrusakan yang terjadi.
Menanggapi kerusakan yang terjadi di wilayahnya, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman berharap dengan adanya koordinasi dengan pemprov akan secara cepat menangani serta mencegah permasalahan lingkungan yang ada di Garut.
"Mudah-mudahan dengan adanya koordinasi ada langkah-langkah konkrit untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan juga untuk melakukan rehabilitasi supaya hutan maupun Gunung Guntur ini bisa kembali tidak membahayakan namun tetap mensejahterakan masyarakat," tutur Helmi.
Sementara itu, Kepala BPLHD Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan kasus pengrusakan lingkungan di Garut telah terjadi sejak tahun 1997 lalu. Dan sudah ada beberapa orang yang sudah diperiksa dan diproses secara hukum terkait masalah lingkungan di Garut ini.
Anang pun mengatakan, kerusakan alam di Garut sudah sangat parah. Bahkan di Kawasan Gunung Guntur ada pembuangan limbah medik dan kulit yang berasal dari industri garmen. Pihaknya pun akan menelusuri serta memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit yang membuang limbah tersebut. "Itu masuk klasifikasi limbah B3 dan itu pidana. Kita akan tangani!" Tegas Anang.
Terkait kerusakan alam yang terjadi di Kecamatan Pakenjeng, Anang mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa orang atau tokoh masyarakat yang diduga otak dari kerusakan alam disana, serta akan memanggil paksa beberapa pihak terkait kerusakan alam di Garut. Kerusakan alam yang terjadi di Pakenjeng sendiri sudah mencapai 1,8 ha.
Anang menuturkan pemerintah tidak akan memandang siapa pun para perusak lingkungan yang harus berhadapan dengan hukum. "Kita tidak memandang siapapun mereka, melanggar hukum ya hadapi dengan hukum," ungkap Anang. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar