By Rie on Mar 12, 2015 09:00 am
PASBERITA.com - Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, saat acara berlangsung Aher meminta Pemerintah atau Menteri Pertanian (Mentan) untuk tidak melakukan import hasil pertanian. Karena untuk kebutuhan dalam negeri masih bisa terpenuhi oleh produksi nasional. Selain itu untuk subsisi pertanian dilakukan disektor hilir atau saat pembelian hasil panen.
"Kinerja negara luar yang memproteksi pertanian itu ternyata subsidinya bukan di awal tetapi di akhir. Karena bila subsidi dilakukan di hulu khawatir terjadi banyak penyimpangan," usul Aher pada acara panen perdana padi musim tanam tahun 2014/2015 yang diselenggarakan oleh Kelompok Tani Nelayan (KTNA) Jabar, di Desa Sukamelang, Kroya, Rabu (11/03).
Mentan Arman Sulaiman pun ternyata mempunyai pemikiran yang sama. Dengan adanya panen raya diberbagai daerah, khususnya di Jawa Barat yang mencapai 500.000 hektar pada bulan Maret, menurutnya bisa menutupi kebutuhan beras nasional. Sehingga import beras tidak diperlukan.
"Ini provinsi ke tujuh yang melangsungkan panen raya. Alhamdulillah panen diseluruh Jawa Barat kurang lebih 500 ribu hektar. Artinya ini produksi padi bulan maret ini bisa 4 juta ton gabah kering. Nah ini bisa untuk menutupi 2 bulan seluruh Indonesia. Kemarin di Jawa Timur juga panen bulan maret 527 ribu hektar juga bisa menghasilkan 4 juta ton. Jadi baru dua provinsi bisa menghasilkan 8 juta ton. Jadi insyaallah import belum dibutuhkan saat ini. Karena beras cukup, selama petani mau memproduksi," ujar Mentan kepada awak media.
Terpilihnya Indramayu sebagai tuan rumah panen perdana tidak hanya dilatari berdasarkan daerah yang pertama kali panen. Tetapi Indramayu juga merupakan satu diantara 3 sentra produksi padi Jawa Barat. Dua daerah lainnya adalah subang dan karawang. Sedang kontribusi indramyu sendiri mencapai 12% produksi Jawa Barat.
Berdasarkan data, Jawa Barat memiliki luas baku lahan sawah seluas 925.565 hektar. Dari luas tersebut tiap tahun baru bisa ditanami padi antara 1,9-2 juta hektar. Sehingga dengan indeks pertanaman (IP) di Jawa Barat rata-rata baru mencapai 2 kali. Tetapi dengan program yang tengah digalakan oleh pemerintah baik provinsi dan pusat mengenai perbaikan dan pembuatan saluran irigasi. Maka produksi padi bisa semakin meningkat. Diprediksi bila bendungan Jati Gede beroperasi maka bisa meningkatkan luas tanam per musim rata-rata lebih dari 90 ribu hektar di tiga kabupaten yaitu Indramayu, Cirebon dan Majalengka.
Mentan sendiri menjanjikan di hadapan masyarakat jika Jawa Barat bisa cepat menuntaskan perbaikan saluran irigasi seluas 135 ribu hektar. Maka akan disalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsinta) sekitar 5.000 unit diantaranya 2.256 unit traktor, kepada Jawa Barat. Selain itu akan disalurkan 8.500 paket inseminasi buatan, serta 1.500 ekor sapi untuk Jawa Barat. "2.256 traktor akan diberikan, dengan catataan irigasi 135 ribu hektar yang tadi, bisa secepatnya diselesaikan," janji Mentan.
Selain dukungan angaran pusat, Provinsi juga menaruh perhatian besar pada bidang pertanian. Berdasarkan data, pada APBD tahun ini, untuk pos pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan dianggarkan sebesar Rp. 65,59 miliar. Anggaran tersebut berupa bantuan hibah uang sebesar Rp. 40,9 miliar, untuk fasilitas tanam jajar legowo seluas 13.204 hektar, budidaya padi hibirida seluas 800 hektar, budidaya padi organik seluas 400 hektar, budidaya jagung hibrida seluas 400 hektar, budidaya kedelai seluas 500 hektar, perbaikan jaringan irigasi sebesar 12.500 hektar, Cetak sawah seluas 1.242,4 hektar dan pandan wangi sebanyak 8 kelompok penangkar benih.
Kemudian ada bantuan hibah barang sebesar Rp. 24,66 miliar. Yaitu untuk alat mesin pertanian pra panen (traktor roda dua) sebanyak 1.048 unit, alat mesin pertanian pasca panen (Power Thresher sebanyak 9 unit. Combine Harvester sebanyak 9 Unit), serta sarana pengolahan tanaman pangan dan holtikultura sebanyak 8 kelompok tani. (*)
Read in browser »
 
By Rie on Mar 12, 2015 08:54 am
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan produksi padi Jawa Barat ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 13,5 juta ton pada tahun 2015 ini setelah sebelumnya pada tahun 2014 produksi padi Jawa Barat mencapai 11,5 juta ton.
Pada acara panen perdana padi musim tanam tahun 2014/2015 yang diselenggarakan oleh Kelompok Tani Nelayan (KTNA) Jabar, di Desa Sukamelang, Kroya, Rabu (11/03) dan dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, target pencapaian tersebut menurutnya merupakan target Nasional. Menteri Pertanian (Mentan) sendiri menargetkan penambahan produksi padi sebanyak 2 juta ton agar pencapaian swasembada pangan bisa segera tercapai.
"Target kita kan 11,5 juta ton, itu berdasarkan pencapaian kita tahun kemarin. Jadi kalau ditambahkan 2 juta berarti 13,5 juta ton," ungkap Aher kepada awak media usai acara.
Menurut Aher, target tersebut bisa tercapai dengan beberapa cara, diantaranya peningkatan peralatan mesin pertanian (Alsinta) dan infrastruktur pertanian, seperti traktor dan saluran irigasi. Dalam jangka pendek, tambah Aher, saluran irigasi yang bisa diperbaiki adalah jaringan tersier. Sedang untuk irigasi primer dan sekunder bisa diselesaikan di akhir tahun dan pemanfaatannya akan dirasakan pada tahun 2016, salah satunya adalah waduk Jatigede.
"Untuk irigasi primer dan skunder itu butuh waktu. Mudah-mudahan akhir tahun 2015 sudah selesai. Jadi awal tahun 2016 sudah terpakai. Tapi dari irigasi tersier-pun sudah berdampak pada pertanian. Selain itu diawal tahun depan bendungan Jati Gede itu akan berpengaruh. 90 ribu hektar dikawasan Indramayu, Cirebon dan Majalengka ini juga akan mengalami peningkatan. Mungkin peningkatan sesungguhnya akan terjadi pada tahun 2016. Target peningkatan 2 juta ton relatif bisa dilakukan tetapi tidak bisa janji, karena sarananya, langkah-langkahnya masih baru mulai kan. Kalau irigasi sudah berfungsi baik tentu lain ceritanya," kata Aher. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 12, 2015 08:39 am
PASBERITA.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tiba-tiba mendaulat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjadi "penasihat" Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog). Aher diminta untuk memberikan masukan langsung seputar kebijakan dan strategi operasi pasar, khususnya beras.
Hal tersebut terjadi saat Menkominfo Rudiantara dan Gubernur Aher bertemu di ruangan VIP Hotel Haris di Bekasi, Rabu sore (11/3/2015). Sebelumnya, Aher membuka Musyawarah Nasional (Munas) PRSSNI XIV. Sementara Dewa baru saja tiba untuk berbicara di depan 557 perwakilan stasiun radio swasta se-Indonesia.
Menyambut Menkominfo yang baru tiba di lokasi munas, Gubernur Jabar langsung menyampaikan informasi seputar kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Indramayu, pagi.
Bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Aher mengikuti acara Mimbar Sarasehan Kontak Tani dan Nelayan Andalan serta Panen Raya Musim Tanam 2014/2015, bersama petani di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya.
Usai menceritakan kegiatan bersama Mentan, Gubernur Aher menyinggung pelaksanaan operasi pasar (beras) oleh Bulog beberapa waktu lalu. Operasi pasar dilakukan sehubungan melonjaknya harga beras di berbagai daerah di Tanah Air, tak terkecuali di Jawa Barat --lumbung pangan utama Indonesia.
Mendengar paparan Aher yang dinilainya penting, Menkominfo langsung menelepon Direktur Perum Bulog Fadzri Sentosa, yang mengurusi operasi pasar. "Sebaiknya Kang Aher langsung bicara dengan Bulog. Ini penting soalnya," tandas Dewa. "Baik," tutur Aher sambil menerima telepon selular (ponsel) Menkominfo.
Fadzri Sentosa sendiri baru memperkuat badan otoritas pangan tersebut beberapan pekan lalu. Dia sebelumnya Director & Chief Wholesale & Enterprise Officer PT Indosat.
Usai mengucapkan salam, Aher lalu menyampaikan pandangannya seputar operasi pasar Bulog. Mengenai operasi pasar yang kurang efektif menghalau gejolak harga baru-baru ini, Gubernur Jabar menegaskan tiga pandangan penting agar kegiatan Bulog dimaksud berdaya guna.
Pertama, mengenai proses perizinan operasi pasar yang ditempuh Bulog selama ini. Menurut Aher, sebaiknya izin operasi pasar dikeluarkan oleh gubernur yang nantinya berlaku di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.
"Lebih baik Bulog memutuskan dan meminta gubernur saja yang mengeluarkan izin operasi pasar daripada bupati/walikota selama ini. Prosedur ini lebih efektif. Dengan demikian operasi pasar mendapat perhatian serius yang sama di semua kapupaten/kota yang disasar," tandas Aher.
Kedua, sambung Aher, Bulog perlu memiliki kios khusus di pasar-pasar utama di kabupaten/kota. Dengan demikian, penetrasi pasar ketiga gejolak harga beras terjadi dapat segera dilakukan secara cepat dan tepat.
Mengenai kios dimaksud, Fadzri Sentosa menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah memiliki kios binaan di pasar-pasar tertentu. Mendengar jawaban ini, Aher menegaskan kios binaan dimaksud belum sepenuhnya berfungsi baik.
Ketiga, Aher menyinggung kemasan beras operasi pasar yang dipakai selama ini. Menurutnya, kemasan beras yang dipakai Bulog memungkinkan para pedagang nakal mengoplos pasokan yang disalurkan Bulog.
"Kemasan beras operasi pasar dapat diakali spekulan. Banyak pedagang nakal yang memborong beras operasi pasar, lalu dioplos untuk dilempar kembali ke pasar," ungkap Gubernur Jabar.
Pada kesempatan yang sama, Fadzri Sentosa bertanya tentang berapa harga beras operasi pasar. Menjawab pertanyaan ini, Aher mengutarakan sesuai HPP (Harga Pokok Penjualan) saja atau berdasar harga pasar ketika kondisi perdagangan normal.
Usai penyampaian pandangannya, yang mendapat perhatian serius dari Direktur Perum Bulog, Aher lalu menyerahkan ponsel kembali ke Menkominfo. "Mohon dicatat baik-baik yang tadi. Semoga ke depan lebih baik," kata Rudiantara sebelum menutup ponselnya. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 12, 2015 08:28 am
PASBERITA.com - Komisi C DPRD Sumut menyesalkan PT Indonesia Alumunium (Inalum) menolak membayar Pajak Air Permukaan (PAP). Dengan dasar pertimbangan perlakuan khusus Harga Dasar Air (HDA), belum menjadi subjek pajak serta memberatkan keuangan, PT Inalum menolak membayar Pajak Air Permukaan PAP. Hal ini diungkapkan managemen PT Inalum dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (10/3) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara Medan.
Seperti diketahui PT Inalum sebelumnya dikuasai oleh Jepang selama lebih kurang 30 tahun, tetapi sejak 31 Oktober 2013 berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sehingga berdasarkan perda dan pergub maka PT Inalum wajib membayar pajak untuk menambah kas Negara maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Satrya Yudha Wibowo, ST. MM mengatakan kewajiban yang harus dibayar PT Inalum, baik Pemda maupun PT Inalum masing-masing mempunyai hitungan pajak yang dianggap benar. Dispenda juga sudah 11 kali melakukan pertemuan agar PT Inalum bisa menyelesaikan kewajiban. Dasar PT Inalum menolak membayar PAP salah satunya adalah Pergub No. 24 tahun 2011 dengan dasar PT Inalum belum menjadi subjek hukum. "Perusahaan baru harus taat hokum," ujar Satrya Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Satrya boleh berbeda asumsi perhitungan, tapi tidak boleh melawan hukum. PT Inalum tidak patuh terhadap hukum dengan mengatakan PT Inalum belum menjadi subjek hukum.
Komisi C DPRD Sumut beranggapan yang namanya Perda tidak dilahirkan sembarangan. Ini dihasilkan dari kajian-kajian cukup matang. Dikaji di Depdagri, baru Perda lahir. Dan diimplementasikan melalui Pergub. Perda berlaku umum tidak ada spesifik. Sehingga perusahan yang ada harus taat terhadap hukum yang berlaku.
Oggy Achmad Kosasih selaku Direksi PT Inalum mengatakan, menurut undang-undang wajib pajak bisa mengajukan keberatan setelah sebelumnya membayarkan pajak. Menurutnya metode perhitungan pajak pembangkit listrik, apabila kualitas air berubah. Sedangkan kualitas air Sungai Asahan yang dimanfaatkan tidak berubah, sehingga inilah yang menjadi dasar pihak PT Inalum tidak membayar PAP. Selain itu PT Inalum juga merasa terbebani dengan pajak penerangan jalan untuk listrik yang dihasilkan.
"Mohon perhitungan pajak berdasarkan rupiah/kwh setiap beban listrik yang dihasilkan. Jadi jika listrik yang dihasilkan kecil, maka beban pajak juga berkurang," ujar Kosasih saat rapat.
Sementara itu Rita mewakili Pemda menyatakan berdasarkan Perda, ada dijelaskan bahwa pengambilan dan pemanfaatannya dikenai pajak PAP juga. "Otomatis PT Inalum yang memanfaatkan Sungai Asahan juga dikenai wajib pajak, meskipun secara fisik Sungai Asahan tidak berubah," ujar Rita.
Menurut Khairul Anuwar, ST. MM masalah ini tidak ada titik temu, karena masing-masing punya metode perhitungan sendiri. Maka menurutnya harus dikaji dan dicari referensi dan perbandingan. Substansi perbedaan atau asumsi perhitungan. "Harus diclearkan persoalan ini," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Komisi C sepakat untuk mengkaji ulang baik Perda, Pergub dan undang-undang terkait. Selain itu Komisi C juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan BUMN selaku kementerian terkait. Jangan sampai PT Inalum yang berada di Sumatera Utara tetapi masyarakat Sumut justru tidak merasakan manfaat dari keberadaan PT Inalum. (*)
Read in browser »
By Arif A on Mar 11, 2015 05:45 pm
PASBERITA.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadits (MHQH) 2015 dapat membangkitkan motivasi generasi muda Muslim meneruskan misi Rasulullah Muhammad SAW yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta yang handal dan berkualitas.
"Setidaknya dengan menghafalkan, generasi muda menjadi terikat tidak hanya menghafalkan tapi juga ajaran pokok dari hafalannya. Mereka juga diharapkan paham arti dan tafsirnya," kata Lukman Hakim Saifuddin saat menutup acara MHQH tingkat nasional di Gedung Kementerian Agama, MH Thamrin, Jakarta, Rabu (11/03) dilansir Antaranews.
Dia mengatakan ingin terus membudayakan hafalan sebagai salah satu cara menjaga masyarakat agar tidak tercerabut dari identitasnya sebagai Muslim.
Menurut Lukman, kompetisi hafalan itu sangat bermanfaat untuk memelihara kecintaan umat kepada dua sumber hukum utama Islam yaitu Alquran dan Hadits.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan Lukman dapat menumbuhkan kesadaran umat dalam menggali hikmah yang terkandung di dalam dua sumber hukum Islam sebagai inspirasi membangun masa depan umat Islam yang lebih baik.
Menag mengatakan umat Islam dapat meraih kembali puncak-puncak kegemilangan peradaban di abad-abad mendatang, seperti kejayaan di masa lampau.
"Kita dapat bangkit jika benar-benar kembali kepada Alquran dan Hadits."
Lukman mengatakan telah banyak analisa sebab kemunduran umat Islam. Salah satunya umat mulai meninggalkan Alquran dan Hadits. Padahal untuk Alquran sendiri memiliki banyak hikmah seperti ilmu pengetahuan.
Sains atau ilmu pengetahuan, kata Menag, merupakan pengetahuan yang salah satu isi pokoknya terkandung dalam kitab suci Alquran. Allah juga telah meletakan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Alquran. Maka dari itu, membudayakan Alquran sebagai bagian dari kehidupan Muslim menjadi hal yang sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan.
"Tinggal kita saja yang mau atau tidak untuk menggali dan mengembangkan konsep teori yang sudah ada," kata menag.
Kendati demikian, menag meminta agar umat Islam juga menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu penunjang lainnya baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.
"Hal tersebut merupakan langkah strategis dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan. Dengan cara tersebut akan lahir pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan sekaligus mendukung kemajuan," katanya. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 11, 2015 04:13 pm
PASBERITA.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendampingi Ketua DPD RI Irman Gusman pada kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat, di Jalan Garut Bandung, Rabu (11/03), dalam rangka Diskusi Bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jabar.
Gusman mengungkapkan bahwa semakin baik demokrasi, maka kesejaheraan akan semakin baik pula. Karenanya, Gusman berharap pada pemilu Bupati dan Walikota, Desember 2015 mendatang, Jawa Barat dapat melaksanakan pemilu yang baik dan sesuai aturan.
"Jawa Barat merupakan pemegang peranan penting sebagai provinsi paling tertib dan kondusif dalam setiap pemilu. Jadi Jawa Barat harus mempersiapkan pemilukada 2015 mendatang sebaik mungkin," papar Gusman pada acara diskusi bersama.
Senada dengan Gusman, Wagub Deddy mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus merumuskan, mengidentifikasi, dan meneliti kembali kendala dan potensi yang mampu menyebabkan tidak suksesnya pemilukada yang baik dan sesuai aturan.
"Ini adalah pesta demokrasi rakyat. Waktunya bagi hak rakyat. Jadi jangan main-main," ungkap Deddy.
"Bicara teknis dan biaya itu mudah, asal rasional. Jangan bilang sanggup, tapi nyatanya tak sanggup," tambahnya.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Walikota di Jabar akan dilakukan pada Desember 2015 di 8 Kabupatem/Kota, yaitu Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Bandung, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur, dan Kota Depok.
Turut hadir pada acara Ketua DPRD Jabar, Ketua KPU Jabar, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Jabar. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar