| | | | By Dedi Mustofa on Mar 22, 2015 12:46 pm
Hal itu dikatakan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, Minggu, 22 Maret 2015, saat mengunjungi pameran batu akik di Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga memang dikenal sebagai satu sentra batu akik nasional.
"Saya harap, ini jadi role model bagi daerah lain, ekonomi kreatif yang terbangun dari local wisdom atau kearifan lokal, ternyata bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan pada saat yang sama bisa menurunkan gugat cerai yang dilakukan perempuan," ujar Khofifah seperti dilansir viva.co.id.
Senada dengan Mensos, Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhandrianto mengatakan, batu akik telah menjadi salah satu ikon dan berkontribusi dalam perkonomian Purbalingga.
"Ini yang menyebabkan angka perceraian menurun karena laki-lakinya sekarang sibuk nyari batu. Ada ekonomi yang tumbuh dari pengrajin batu akik," terangnya.
Dalam kesempatan itu pun, Khofifah juga memberi dana bantuan kepada pengrajin batu akik lokal dan memborong beberapa batu akik khas Purbalingga.
''Batu Nagasui Kliwang ini hanya ada di Purbalingga, bu," kata salah seorang pedagang kepada sang menteri.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Mar 22, 2015 12:43 pm
Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Munas Bali dibawah Ketua Umum Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, Minggu (22/3/2015). "Awalnya mereka dengan yakin mengatakan bahwa Rabu (18/3/2015) SK sudah ditandatangani. Ternyata tidak ada," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu seperti dilansir pikiran-rakyat.com.
Kabar yang tersiar bahwa SK sudah diterima oleh kubu Agung Laksono pada Jumat (20/3/2015) pukul 14.00 pun, menurut dia, tidak terbukti. Kubu Agung yang merupakan hasil Munas Ancol itu sampai detik ini dianggap tak bisa menunjukannya ke publik.
"Kecuali konon, hanya berupa draf yang belum bernomor dan belum ditandatangani Menteri yang ditunjukkan ke sana-sini," tutur dia. Bamsoet kemudian mempertanyakan bagaimana bisa draf SK sepenting itu bisa bocor.
Dugaan bahwa bawahan Menkumham Laoly tidak beres dan ikut bermain, semakin kuat. Termasuk terpentalnya Dirjen AHU Harkristuti Harkrisnomo, yang diduga karena menolak melakukan praktik begal demokrasi dan begal politik terhadap Partai Golkar dan PPP atas pesanan pihak-pihak tertentu.
"Kita tentu prihatin Kemenkumham yang seharusnya independen dan hanya sebagai lembaga yang bersifat administratif legalistik, kini dipaksa atau diseret-seret masuk dalam pusaran konflik partai politik dengan melakukan keberpihakan kepada salah satu kubu yang tengah bertikai," tutur Bendahara Umum Golkar itu.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berbahaya dan tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, itu berpotensi mendorong terjadinya konflik horizontal antar kader dua parpol itu di berbagai daerah.(*)
Read in browser »
By Eko Wahyudi on Mar 22, 2015 11:40 am
"Yang asli baru, mengisi kekosongan plus mutasi, sedikit. Dua lelang jabatan, yang satu Disdik yang satu lagi BP3IPTEK, Badan Pengembangan, Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," tutur Aher pada awak media.
Menurut Kang Aher, saat ini Disdik Jabar memiliki tugas yang lebih banyak, yaitu mengelola scara langsung SMA/SMK serta SLB di Jabar. Dirinya mengharapkan dengan dikelola oleh provinsi bisa meningkatkan angka partisipasi SMA/SMK.
"Tentu yang pendidikan, mengurus pendidikan. Kemarin kan tidak ada secara langsung mengurus pendidikan kecuali SLB. Sekarang Provinsi ditugaskan selain mengurus SLB, sekarang mengurus juga SLTA. Jadi sekarang SMA/SMK oleh provinsi. Itu karena luas cakupannya. Provinsi tugas untuk seluruh Jawa Barat kan, harus mengkoordinasikan SLTA. Kita punya program, mudah-mudahan cepat programnya. Kita ingin secepatnya meningkatkan atau menaikan angka partisipan SLTA. Kita ingin menghindari, memotong mata rantai persoalan drop out dari SLTP ke SMA. Sehingga mata rantai pendidikan bisa berlanjut," ujar Aher.
Untuk tahun ini Aher menargetkan penyusunan peta pendidikan. Sehingga di tahun 2016 sudah ada sekolah baru dikawasan yang belum terdapat SMA/SMK.
"Kita tugaskan disdik untuk memetakan peta pendidikan kita. Dimana saja ada blind spot langsung untuk dibangun. Kemudian dipenuhi segala kebutuhannya 2015 sudah mulai mecari lahan, 2016 sudah mulai design and build. Tapi 2016 dipastikan dikawasan blind spot sudah ada sekolah baru," tambah Aher.
Selain dua orang pejabat eselon II tersebut, terdapat tiga pejabat eselon II yang dikukuhkan yaitu Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Ruddy Gandakusumah, Kepala Biro Keuangan Sri Mulyono, Kepala Biro Otonomi Daerah dan kerjasama M. Taufiq Budi Santoso. Sebanyak 105 pejabat Eselon III dan 320 Eselon IV juga turut dilantik. (rls/hs)
Read in browser »
By Rie on Mar 22, 2015 10:44 am
PASBERITA.com - Kepala Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Asep Mulyana mengatakan apresiasi dan dukungan untuk Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hal itu diungkapkan dalam sambutannya di RM Cinta Kasih, Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Ahad (22/3).
"Insya Allah PKS menjadi tonggak ditengah masyarakat untuk menjaga keberadaan Islam," demikian sambutannya.
Sebelumnya itu Ketua DPC PKS Cikarang Utara mengatakan bahwa muscab ini bertujuan untuk melantik ketua (Dewan Pengurus Cabang) DPC terpilih. .
"Maksud dan tujuan adalah melanjutkan dan merefersh yang sudah ada untuk lebih segar kembali," papar Saeful Islam.
Musyawarah Cabang yang digelar saat ini adalah yang ke 5. Pengurus lama juga menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk didengarkan dan diterima.
"Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, saya juga ingin keikhlasan antum semua untuk memaafkan," pungkas Saeful dalam sambutannya.
Muscab PKS Cikarang Utara kali ini dihadiri oleh perwakilan dari DPP PKS Mardani Ali Sera, Aleg DPRD Kab.Bekasi Zainudhin, Bidang Kaderisasi Kab. bekasi Adih Amin, Sekjend DPD PKS Kab.Bekasi Faizal Hafan Farid, Ketua Korcab Ceppy Bestari, Ketua MUI Kec Citra H.Ilyas, S Ag, Kepala Desa Kr Asih, Asep Mulyana, Ketua Panitia Deni, Ketua DPC PKS Citra Saeful Islam serta seluruh kader Ikhwan Akhwat PKS Se- Cikarang Utara. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 22, 2015 09:22 am
PASBERITA.com - Menurut badan dunia, UNICEF dan WHO, Indonesia masuk dalam 10 negara yang sebagian penduduknya tidak mempunyai akses ke sumber air minum. Ke-10 negara itu adalah Tiongkok (jumlah penduduk yang mengalami masalah dengan ketersediaan air bersih mencapai 108 juta), India (99 juta), Nigeria (63 juta), Ethiopia (43 juta), Indonesia (39 juta), Republik Demokratik Kongo (37 juta), Bangladesh (26 juta), Republik Tanzania (22 juta), Kenya (16 juta), dan Pakistan (16 juta).
Upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih terus dilakukan pemerintah. Seperti dilakukan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta menyiapkan empat paket pekerjaan penyediaan sarana prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan yang akan tersebar di 20 lokasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta Hendra Tantular menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian beberapa pihak, air sumur warga banyak mengandung bakteri e-coli.
Ia akan memasang peralatan treatment dan reverse osmosis (RO) yang ditempatkan di sumur warga yang berada di tempat mandi cuci kakus (MCK) komunal.
Peralatan itu dapat digunakan untuk menyaring berbagai partikel dan bakteri yang terkandung di air sumur sehingga air sumur yang dikonsumsi menjadi lebih bersih dan memenuhi baku mutu kesehatan.
Hendra menambahkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum tersebut sudah dilakukan sejak 2007. Sampai saat ini, pemerintah setempat sudah memasang peralatan itu di 276 lokasi.
Bupati Sukabumi Sukmawijaya terus membangun berbagai prasarana air bersih karena 40% warganya yang tersebar di 47 kecamatan belum menikmati air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Sejumlah elemen pegiat lingkungan hidup, akademisi dan praktisi di Provinsi Lampung menyuarakan imbauan untuk bersama-sama menyelamatkan sumber daya air, mengingat adanya ancaman terjadi krisis air di Provinsi Lampung pada 2020.
Pemerintah daerah di Lampung diingatkan untuk bersungguh-sungguh memenuhi layanan air minum yang berkualitas dengan jumlah yang cukup dan tersedia sepanjang waktu bagi seluruh penduduk di Provinsi Lampung paling lambat pada tahun 2019.
Masyarakat di Lampung juga diimbau untuk memperlakukan air secara bijak, seperti melakukan upaya penghematan air, tidak membuang sampah/limbah ke badan air, dan memperbanyak upaya konservasi air, seperti penanaman pohon, pembuatan sumur resapan/lubang biopori.
Penguasaan terhadap sumber air dan pengelolaannya untuk menghasilkan air bersih dan air minum bagi masyarakat sudah seharusnya berada di tangan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Mudjiadi pascaputusan MK yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Tata kelola Sementara itu Kepala Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Widiyanto mengatakan Indonesia membutuhkan tata kelola untuk pemanfaatan air secara maksimal lantaran penggunaannya selama ini belum dilakukan secara tepat atas manfaat air.
Capaian 40%
Jika berbicara soal target Millenium Development Goals (MDGs) terkait akses air bersih masyarakat, capaian Indonesia belum memenuhi target 60 persen. "2015 ini pun capaiannya masih di bawah 40%," kata Tri Widiyanto.
Tata kelola air harus benar-benar diperhatikan. Kita memang mempunyai undang-undang yang bagus tetapi pemerintah belum memiliki instrumen untuk memantau penggunaan air sehingga ada kecenderungan air dikuasai oleh industri atau perusahaan besar. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan air.
Namun untuk urusan air juga jangan semua dibebankan ke pemerintah. Butuh kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air. Pada kenyataannya masyarakat ikut andil terhadap penurunan kualitas air di beberapa danau dan waduk-waduk di Indonesia. Contoh berlebihnya jumlah keramba apung di Danau Maninjau dan Danau Toba yang pada akhirnya sering memicu terjadinya "up willing" dan menyebabkan ribuan ikan mati.
LIPI sebagai otoritas penelitian tentu menyampaikan rekomendasi dan solusi kepada masyarakat melalui pemerintah seperti yang dilakukan di sekitar Danau Maninjau, Sumatera Barat. Pengurangan jumlah keramba sudah disampaikan bahkan kepada masyarakat secara langsung, namun memang butuh waktu untuk mengubah sesuatu di masyarakat.
Itu juga yang terjadi terhadap industri yang membuang limbah berbahayanya di Sungai Citarum. Meski sudah ada aturannya tetapi kenyataannya pembuangan limbah pabrik masih terjadi ke sungai.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah membangun infrastruktur penyaluran air khususnya di wilayah terpencil untuk mendekatkan sumber daya air ke masyarakat sehingga masyarakat tidak kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih.
Manajer Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman mengusulkan kepada pemerintah mengalokasikan dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat mengalirkan air yang sumber mata airnya berada jauh dari pemukiman warga ke tempat tinggal masyarakat.
Tidak ada salahnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar-besarnya untuk kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan air masyarakat yang berada di pulau-pulau, pulau yang terpencil sekalipun karena itu adalah tanggung jawab pemerintah, dan itu adalah perintah perundang-undangan dan konstitusi.
Dengan meningkatkan infrastruktur penyaluran air, akses air dapat dimiliki seluruh warga negara Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak ada lagi daerah yang mengalami krisis air. Permasalahan air yang sering terjadi seperti di daerah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan wilayah kepulauan lainnya, dapat segera diatasi.
Pemerintah di setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong masyarakat memperoleh hidup layak dengan ketersediaan air bersih khususnya untuk konsumsi.
Kita tidak bisa serta merta menyalahkan sumber daya manusia atau berbicara geografis wilayah dan seterusnya karena secara logika juga di mana pun wilayah pasti ada pemerintah di situ, sekecil apa pun komunitasnya pasti ada pemerintah di situ. Pemerintah harus terus berupaya menjamin akses air yang memadai bagi masyarakat, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur sehingga air dapat tersalur hingga ke tempat tinggal warga bahkan di tempat terpencil sekalipun.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 21, 2015 11:00 pm
PASBERITA.com - Pemkot Bandung akan membagi-bagikan batu akik berwarna biru asal Sumatera Selatan (Sumsel) bagi 109 negara peserta Konfrensi Asia Afrika (KAA).
Emil sapaan karib Wali Kota Ridwan Kamil menyebutkan, souvenir Batu akik untuk para peserta KAA sudah dipersiapkan. Batunya berwarna biru, dan hanya tinggal memakai gagangnya saja.
"Batunya sudah siap. Namun, gagangnya belum ada," katanya seperti dikutip inilahkoran.com.
Menurutnya, Batu akik yang dipilih itu jenis Batu raja asal Sumatera selatan (Sumsel). Desain batangnya saat ini masih dipersiapkan.
Ditambahkannya pengerjaan dilakukan oleh perajin batu asal Bandung, namun Emil enggan membeberkan siapa perajin yang mengerjakan suvenir KAA ini.
"Yang bikin orang Bandung. All about Bandung. Nanti sebanyak kepala yang hadir akan dikasih," ujarnya. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 21, 2015 05:38 pm
Inpres ini dikeluarkan dalam rangka stabilitas harga beras, namun tetap melindungi tingkat pendapatan petani.
Dikutip VIVA.co.id di situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat 20 Maret 2015, Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dikeluarkan pada 17 Maret 2015 dan diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan.
Instruksi Presiden itu ditujukan untuk dilaksanakan langsung kepada menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri dalam negeri, menteri pertanian, dan menteri perdagangan.
Kemudian, menteri keuangan, menteri sosial, menteri badan usaha milik negara (BUMN), para gubernur, dan para bupati/walikota.
"Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, melaksanakan kebijakan pengadaan gabah, atau beras melalui pembelian gabah, atau beras dalam negeri," bunyi diktum Pertama Inpres tersebut.
***
Ada tiga ketentuan terkait pembelian gabah atau beras dalam negeri yang tertuang dalam Inpres ini, yaitu:
A. Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25 persen dan kadar kotoran maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750 per kg di penggilingan.
B. Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar kotoran maksimum tiga persen adalah Rp4.600 per kg di penggilingan, atau Rp4.650 per kg di gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), dan...
C. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimun dua persen, dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300 per kg di gudang Perum Bulog.
"Harga pembelian gabah, atau beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Menteri Pertanian," bunyi diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 itu.
Presiden menegaskan, pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah, atau beras oleh pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog. Para pejabat tersebut di atas untuk menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
Selain itu, Presiden menginstruksikan untuk menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Kemudian, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan, atau kerja sama internasional, serta keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Perum Bulog.
"Pengadaan gabah/beras oleh pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri," bunyi diktum keenam Inpres tersebut. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 21, 2015 05:05 pm
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) tidak bisa menyembunyikan rasa belasungkawa mendalam atas wafatnya Sekretaris Daerah Jawa Barat Wawan Ridwan, Sabtu (21/03) pkl. 06.45 WIB di Rumas Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Usai menjadi imam shalat jenazah Alm. Wawan Ridwan di Masjid Daarul Muttaqqin, Aher memberikan obituari atas Almarhum. Menurutnya, Almarhum adalah sosok yang low profile dan bersahaja.
"Sepanjang hidupnya yang saya kenal belum pernah mengatakan beliau sakit. Hari Jumat masih rapat. Sabtu masih olahraga. Minggu masih mengantar cucu ke Bandung Utara. Hari Senin diberi disposisi untuk mewakili saya pada suatu kegiatan dan katanya sakit...baru kali itu saya mendengar pak Sekda sakit," ceritanya.
Aher mengungkapkan sepanjang dirinya bertemu dengan teman di lingkungan Kementerian Kehutanan maupun dimanapun belum pernah ada satupun orang yg memberikan penilaian buruk. "Pak Wawan Ridwan adalah orang baik," pungkasnya.
Almarhum Wawan Ridwan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Jenazah Almarhum disemayamkan di Rumah Dinas Sekda Prov. Jabar Jl. Aria Jipang Bandung selanjutnya dishalatkan di Mesjid Daarul Muttaqin Gedung Sate Bandung dan dimakamkan di TPU Cikutra.
Almarhum sebelumnya dirawat di rumah sakit RSHS sejak 10 Maret 2015 dan meninggal ketika masih dalam tahap perawatan. Alm menjabat Sekretaris Daerah Prov. Jabar sejak 3 Juli 2013. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 21, 2015 04:59 pm
PASBERITA.com - Telah meninggal dunia Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Wawan Ridwan (59) pada hari ini, Sabtu (21/03) pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikarenakan sakit.
Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Jenazah Almarhum akan disemayamkan di Rumah Dinas Sekda Prov. Jabar Jl. Aria Jipang Bandung selanjutnya akan dishalatkan di Mesjid Daarul Muttaqin Gedung Sate Bandung dan dimakamkan di TPU Cikutra.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Sekda Jabar Wawan Ridwan.
"Almarhum dikenal bersahaja dan tidak pernah mengeluh tentang sakit yg dideritanya," ungkapnya.
Gubernur secara pribadi mengaku sangat kehilangan. Untuk itu dirinya mendoakan semoga almarhum diterima amal dan ibadahnya. Dan untuk keluarga yg diringgalkan diberikan kesabaran dan tawakal.
Alm. Wawan Ridwan dirawat di rumah sakit RSHS sejak 10 Maret 2015 dan meninggal ketika masih dalam tahap perawatan. Alm menjabat Sekretaris Daerah Prov. Jabar sejak 3 Juli 2013. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 21, 2015 04:06 pm
PASBERITA.com - Sumbangan dana untuk Ghumaisha Zarkasih (Icha) yang vonis mengidap Cerebral Palsy, penyakit yang menyerang syaraf otak hari ini mencapai Rp.2,234,059,966,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Hal itu disampaikan Agung Mahdi, dalam tugasnya menginspirasi para donatur demi membantu biaya pengobatan adinda Icha.
"Alhamdulillah Rabbal'alamiiin dengan ini maka purna sudah tugas saya menjalani peran dari Sang Khaliq, yakni menginspirasi sahabat semua untuk berbagi demi membantu biaya pengobatan adinda Icha," ungkap Agung kepada pasberita, Sabtu (21/3) pagi.
Baca juga: Mari Berinfak untuk Kesembuhan Icha, "Gadis Kecil yang Tangguh Berjuang Melawan Cerebral Palsy!"
Mahdi juga berterimakasih atas bantuan dan dukungannya dengan menyebarluaskan postingan pada Fanspagenya, sehingga pada akhirnya mampu menjangkau hati para dermawan. "Seiring dengan kembalinya Fanspage ini menjadi Fanspage personal, dari semula sebagai media resmi informasi penggalangan dana untuk Icha, maka dengan ini selaku admin saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penggalangan dana terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan dalam menjawab pertanyaan, komentar dan lain sebagainya," ungkap Mahdi yang juga sahabat dari ayah Icha.
Mahdi pun melaporkan total donasi terhimpun sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan 20 Maret 2015 (pukul 14.47 Wib) yang masuk melalui transfer ke BNI Cabang Bogor No. Rek. 0215454496 a.n. Zarkasih Setiyadi (Ayahanda Icha) adalah sebesar: Rp.2,234,059,966 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
Sekali lagi ucapan terima kasih atas kepercayaan anda melalui informasi pada halaman Fanspage "Agung Mahdi" tersebut. Sepenuhnya dana yang terhimpun menjadi hak kewenangan keluarga bapak Zarkasih Setiyadi untuk membiayai pengobatan ananda Icha.
"Mari berdo'a untuk kesembuhan Icha dan semoga segala bentuk kontribusi kita dalam kegiatan sosial kemanusiaan ini bernilai ibadah, dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt," pungkas Mahdi. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar