| | By Arif A on Mar 25, 2015 12:50 pm PASBERITA.com - Pelaku penembakan yang menyebabkan tewasnya dua personel intel Kodim Aceh Utara, Sertu Indra dan Serda Hendri masih belum diketahui. Dugaan sementara, keduanya diduga ditembak oleh kelompok bersenjata api pimpinan Nurdin Ismail alias Din Abu Minimi. Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) Iskandar Muda, Letnan Kolonel (Letkol) Mahfud mengatakan, TNI belum bisa memastikan apakah kelompok Din Minimi terlibat dalam penembakan Sertu Indra dan Serda Hendri. "Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa pelakuknya. Kedua korban diculik belasan pria bersenjata di pedalaman Alue Mbang, Desa Bate Pilah, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh," kata Mahfud dikutip Okezone, Rabu (25/3). Namun ia mengakui, saat ini Polda Aceh dibantu dengan Kodam Iskandar Muda sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok Din Minimi. "Yang melakukan pengejaran adalah Polda Aceh. TNI hanya membantu saja. Karena kami yakin sejak perjanjian terdahulu, saat ini Aceh sudah damai," tukasnya. (*)
Read in browser » By Dedi Mustofa on Mar 25, 2015 10:37 am PASBERITA.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Partai Golkar dari kubu Agung Laksono tidak bermain kasar. "Kalau kubu Agung main kasar kayak gini nanti gak akan dapat teman. Jangan curang dong," ujar Fahri melalui pesan yamg diterima pasberita.com, Rabu (25/3/2015). Fahri juga membantah klaim kubu Agung Laksono yang mengatakan telah bertemu dengan dirinya sebagaimana dilansir detik.com. "Saya bantah klaim itu. Saya gak pernah jumpa. Dan DPR hanya ikut prosedur baku bahwa kalau ada sengketa surat gak bisa diproses," jelas Fahri. Fahri menilai kubu Agung Laksono agak panik dan menyarankan untuk tenang saja. "Sepertinya agak panik mereka. Kenapa sepanik ini? Santai aja. Kalau benar pasti menang," tegas Fahri. Politisi PKS ini juga merasa prihatin dengan kubu Agung Laksono yang telah bermain sejauh ini. "Saya prihatin kenapa sejauh ini permainan Agun, fayakun dan kawan-kawan ya," pungkasnya.(*)
Read in browser » By Arif A on Mar 25, 2015 10:08 am PASBERITA.com - Pesawat jenis Airbus A-320 jatuh di wilayah Digne, bagian selatan Prancis. Pesawat tersebut membawa 142 penumpang dan enam awak. Seperti dilansir RT.com, Selasa (24/3), pesawat milik maskapai Germanwings itu memiliki rute Barcelona(Spanyol) menuju Dusseldorf (Jerman). Pesawat itu dilaporkan telah berusia 24 tahun dan merupakan salah satu pesawat komersial tertua yang masih beroperasi. Hal tersebut dikemukakan oleh editor operasi dan keselamatan dari Flightglobal, David Learmount. "(Pesawat) itu merupakan salah satu A320 tertua yang masih terbang, meski begitu maskapai Eropa tidak menerbangkan pesawat yang dirawat dengan buruk. Germanwings adalah penerbangan yang dimiliki oleh Luthfansa, dan Jerman selalu serius dalam soal teknis," kata David seperti yang dikutip Okezonecom dari Express, Rabu (25/3). Airbus A320 banyak digunakan untuk penerbangan jarak dekat. Setiap 2,5 detik satu A320 lepas landas atau mendarat di salah satu tempat di dunia. Pesawat ini juga sering digunakan oleh maskapai penerbangan murah seperti easyJet dan AirAsia. Luthfansa menerima A320 dari Airbus pada 1991. Selama 24 tahun pesawat tersebut telah mencatat 58.300 jam terbang dalam 46.700 penerbangan. Kecelakaan ini adalah kecelakaan fatal pertama yang dialami oleh maskapai penerbangan murah Jerman itu selama 18 tahun sejarahnya. Germanwings membawa 16 juta penumpang setiap tahunnya dengan penerbangan jarak dekat di Eropa dan Afrika Utara. Hingga berita ini diturunkan belum ada detil laporan jumlah korban tewas ataupun selamat. (*)
Read in browser » By Johanes Kurniawan on Mar 25, 2015 09:47 am PASBERITA.com - Thomas Lorande dan Pauline Lebeau, dua mahasiswa Universitas La Rochelle, Perancis, memberikan pemaparan terkait budaya, destinasi wisata, serta hal-hal lainnya terkait Perancis. Hal ini dilakukan kedua Mahasiswa tersebut di hadapan 40 Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.
Thomas dan Pauline merupakan Mahasiswa yang sedang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa. Adapun pemaparan yang dilakukan oleh Thomas dan Pauline sendiri dilakukan dalam acara Sharing Day #10 "French Day",yang digelar International Office UNS dan Warung Prancis UNS.
Disebutkan Ketua International Office UNS Taufiq Al Makmun, bahwa pihak kampusnya telah memiliki kerja sama Program Pertukaran Mahasiswa dengan Universitas asal Perancis tersebut.
"Jadi, mahasiswa UNS yang menghendaki program exchange ke Universitas La Rochelle gratis biaya kuliah selama satu semester. Tapi biaya hidup ditanggung sendiri," ujar Taufiq, seperti dilansir dari laman UNS, Rabu (25/3/2015).
Diakui Thomas Lorande, dirinya sangat tertarik dengan budaya Indonesia, khususnya Batik. Selain itu, dorongan untuk mengambil Jurusan Kajian Budaya Indonesia yang diambilnya, salah satunya dilatar belakangi keinginan untuk dapat memperdalam bahasa Indonesia.
Sementara diakui Pauline, kesan yang didapatnya dari Mahasiswa UNS khususnya sangatlah baik.
"Saya senang dengan orang-orang di sini. Mereka baik, ramah," ungkap Pauline.(*)
Read in browser » By Johanes Kurniawan on Mar 25, 2015 09:22 am PASBERITA.com - Posisi utang negara sebesar Rp. 2.702,29 triliun per Januari 2015, serta mengalami peningkatan pada bulan selanjutnya menjadi Rp2.744,36 triliun. Hal ini dilansir Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2015).
Selanjutnya apabila merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 saja jumlah penduduk Indonesia mencapai angka sebesar 237.641.326 jiwa. Apabila dianalogikan, maka setiap jiwa memiliki beban utang negara sebesar Rp. 11,54 juta untuk dapat melunasi utang tersebut.
Sementara itu, diketahui utang negara memang meningkat tajam dalam waktu 2 bulan terakhir. Posisi utang pemerintah di 2014 sebesar Rp. 2.604,93 triliun. Sementara total utang pemerintah sampai Februari 2015 sebesar Rp. 2.744,36 triliun.
Diterangkan Dirjen PPR Robert Pakpahan, bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah menjadi salah satu faktor penambahan utang negara. Namun, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di Januari 2015 juga dikatakan cukup tinggi sehingga semakin bertambahnya utang tersebut. Demikian dirilis okezone.(*)
Read in browser » By Rie on Mar 24, 2015 09:32 pm PASBERITA.com - Bagian Humas atau Hubungan Masyarakat dalam sebuah organisasi pemerintahan, memiliki peran dalam "menjaga gawang" atau mengawal semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, Humas berperan penting dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Yuddy Chrisnandi, usai menghadiri acara "Workshop: Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi Bagi Praktisi Humas Pemda se-Jabar" di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Selasa sore (24/3). Yuddy pun berujar, Humas bukanlah lembaga intelijen yangsilent operation atau bekerja dalam sunyi. "Humas itu bukan lembaga intelijen yang silent operation, Humas itu lembaga publik yang harus mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, pandangan-pandangan pimpinan pusat dan daerah," ujar Yuddy. Humas menurut Yuddy bekerja secara terbuka, sehingga mengambil peran dalam komunikasi kepada publik dan memiliki peran secara strategis. "Jadi kedepan Humas punya peran yang strategis, sebagai 'penjaga gawang' kebijakan pemerintah. Jadi jangan disalahkan yang jadi Humas itu akan mati-matian membela pemerintah, karena tugasnya membela kebijakan pemerintah dan pimpinan," tambah Yuddy. Untuk itu, pemerintah melalui Humasnya harus mampu menerima kritik dari masyarakat, sehingga bisa menangkap masukan atau aspirasinya. (*)
Read in browser » By Rie on Mar 24, 2015 09:27 pm PASBERITA.com - Revolusi mental dapat memberikan perubahan cepat atau akselerasi terhadap perubahan, terutama dalam bidang pemerintahan. Melalui revolusi ini, perubahan yang terjadi dalam pemerintahan diharapkan mampu menghadirkam pembangunan yang masif bagi masyarakat. Hal inilah yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam acara penutupan "Workshop: Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi Bagi Praktisi Humas Pemda se-Jabar" di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Selasa sore (24/3), yang turut dihadiri Menteri PAN-RB RI Yuddy Chrisnandi dan Plh. Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. "Supaya kita mampu menghadirkan kebaikan yang berkesinambungan yang masif di negeri ini, maka kita harus segera merubah dengan cepat mentalitas kita, itulah semangat revolusi mental," ungkap Gubernur yang akrab disapa Aher ini. "Tentu saja dalam konteks pemerintahan adalah hadirnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, pemerintahan yang mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, kebaikan lewat program pembangunan yang masif bagi masyarakat kita," lanjut Aher. Aher pun mencontohkan, kebaikan secara massif yang telah dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dan pusat dalam bidang pertanian. Pemerintah dapat membagikan traktor secara gratis di 2015 ini hingga 4000 unit. "Dulu bagi-bagi traktor hanya 50, 2011 kita naikkan jadi 500, 2012 jadi 750, 2013 naik jadi 1500. 2014 tambah dengan bantuan pusat naik jadi 2500. 2015 dahsyat lagi, provinsinya 1500 pusatnya 2500, jadi 4000 langsung tahun ini. Ini adalah kemampuan memasifkan kebaikan dibidang pertanian lewat alat produksi namanya traktor," papar Aher. Sementara itu, Menteri PAN-RB RI Yuddy Chrisnandi berpendapat bahwa dalam revolusi mental, harus mampu menghadirkan ASN yang mampu memahami tugasnya dengan baik dan professional. "Revolusi mental mengharuskan kita untuk memahami apa yang menjadi tugas kita, dan menuntut kita untuk lebih professional," ungkap Yuddy dalam arahannya.Untuk itu, Yuddy pun mengatakan bahwa ciri dari revolusi mental adalah revitaslisasi mind set(pola pikir). Selain itu, Yuddy pun menjelaskan bahwa area perubahan reformasi birokrasi harus dilakukan dalam 8 hal, yaitu: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Kedelapan hal ini mempunyai sasaran, diantaranya: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. (*)
Read in browser » By Rie on Mar 24, 2015 09:15 pm PASBERITA.com - Jawa Barat akan memiliki kawasan wisata religi berskala internasional sekaligus sebagai pusat interaksi umat Islam di dunia. Di tempat ini akan dibangun sebanyak 99 miniatur masjid yang ada di dunia. Adalah Hartono Li Min, penggagas sekaligus Ketua Yayasan Amanah Kita yang memiliki ide untuk membangun kawasan miniatur 99 masjid di dunia dalam satu kawasan. Usai bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmas Heryawan terkait proyek tersebut di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung pada Selasa (24/3). Ia mengungkapkan bahwa tujuan dari didirikannya kawasan yang disebut Taman Miniatur Masjid Dunia adalah untuk melestarikan budaya Islam yang ada di dunia. "Tujuannya untuk melestarikan budaya Islam sedunia dalam bentuk arsitektur. Dan itu pantas kita lakukan karena kita sebagai Negara dengan populasi Islam terbesar," ujar Hartono. Pria yang juga seorang muallaf ini pun mengatakan, nantinya di kawasan seluas 215 ha tanah miliknya, yang berlokasi di Kawasan Cariu Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor ini, tidak hanya ada masjid, namun juga ada berbagai fasilitas lainnya, seperti: tempat rekreasi, univeritas unggulan Islam, museum, perpusatakaan Islam, serta lokasi kuliner dan souvenir khas dari Negara dimana miniatur masjid tersebut berasal. Selain 99 masjid, di kawasan ini juga akan dibangun satu masjid besar di pusat atau tengah kawasan yang dapat menampung hingga 200 ribu jamaah. "Berbanggalah, bersyukurlah kita pusat interaksi umat Islam sedunia akan ada di Jawa Barat," ungkap Hartono. Sementara total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kawasan ini, Hartono mengatakan diperkirakan bisa mencapai diatas Rp 6 Triliun dan proses pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 4 tahun. "Anggaran pembangunan nanti kita ada dari investor asing dari daerah Arab, seperti Qatar, Yordania, Saudi Arabia. Saat ini sudah masuk ke persiapan awal dan dari pemerintahan juga partisipasinya dari perijinan," tutur Hartono. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang diharapkan akan masuk ke dalam jajaran Pembina Yayasan Amanah Kita nantinya mengatakan, bahwa gagasan Hartono tersebut unik dan mengagumkan Kawasan religi tersebut menurut Gubernur, dapat menjadi wisata pemandangan masjid yang tidak hanya akan menyegarkan pikiran, namun juga meningkatkan ketaqwaan bagi pengunjungnya. "Ini istimewa sekali, dalam bayangan saya ke tempat pariwisata biasanya kita fresh, tapi disana (Taman Miniatur Masjid Dunia) kita tidak hanyafresh tapi taqwa sekaligus. Sebab ketika Dzuhur tiba adzan berkumandang di semua masjid yang ada disitu. Dan kemudian dihimbau ke semua pengunjung supaya sholat bersama-sama dalam satu jamaah. Itu yang kemudian unik," papar Gubernur. (*)
Read in browser » By Rie on Mar 24, 2015 08:59 pm PASBERITA.com - Jika berbicara mengenai keluarga maka ada empat musuh utama dalam ketahanan keluarga yaitu pornografi, HIV/AIDS, humantrafficking dan narkoba. Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan pada pembukaan Talk Show Ketahanan Keluarga di Gedung PKK Prov. Jawa Barat Bandung, Selasa (24/3). "Anak merupakan tabungan kita dimasa yang akan datang sebagai penerus peradaban bangsa yang harus dilindungi, dididik dan diasuh dengan baik," lanjutnya. Selain itu, Netty mengungkapkan dengan adanya talkshow ini dapat menggugah kesadaran para orangtua dan anggota masyarakat melalui kader PKK tentang pentingnya mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Kualitas anak dapat dilihat dari pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di rumah karena kita ingin menjaga dan melindungi bencana kemanusiaan yang sekarang mengancam. Sama halnya diungkapkan oleh Wakil Ketua TP PKK Prov. Jawa Barat Giselawati Mizwar, dengan adanya talkshow ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di tingkat kab./kota tentang ketahanan keluarga dan pola pengasuhan anak, meningkatkan motivasi bagi kader PKK dan memberikan inspirasi bagi kader PKK untuk terus mengembangan wawasan. (*)
Read in browser » By Rie on Mar 24, 2015 08:55 pm PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) tahun 2014-2015, di Aula Timur Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Selasa (24/3). Melalui perjanjian ini diharapkan semua proses pembangunan di Jawa Barat dapat teradministrasikan dengan baik. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sebuah laporan keberhasilan pembangunan harus dilakukan dengan baik, karena hal ini akan menentukan penilaian terhadap jalannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Gubernur pun mengungkapkan sebuah pembangunan tidak akan dikatakan baik, apabila laporan administrasinya tidak dilakukan dengan baik pula. "Penandatanganan (PK) ini supaya proses administrasi mulai dari proses input sampai output teradministrasikan dengan baik. Boleh jadi pelaksanaan pembangunan bagus tapi tidak terlaporkan dengan baik, terus siapa yang bisa menilai baik? Penilaian baik itu kalau dilaksanakan dengan baik, dilaporkan dengan baik," ungkap Gubernur usai acara. Untuk itu, Gubernur pun berharap seluruh pembangunan yang di lakukan di Jawa Barat yang sudah berjalan dengan optimal dapat dilaporkan dengan baik melalui LKIP dan LKPD-nya. Tahun 2013 lalu Jawa Barat mendapat nilai CC atau cukup baik dalam laporan pembangunannya dari Kementerian PAN RB. Namun, Jabar pun menargetkan nilai A untuk laporan pembangunan 2014, dengan berkaca pada Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang telah mendapatkan nilai A. "Tahun 2013 kita (Jawa Barat) dari Kemen PAN RB mendapat nilai CC, cukup bagus. Sementara di atas kita ada dua provinsi yang sudah A, yaitu Jawa Timur dan Yogya. Kita sudah kunjungan kerja ke Yogya, apa yang dilakukan di Yogya kita lakukan disini (Jawa Barat), sehingga target kita bisa A juga pada (laporan) 2014," kata Gubernur. Guna mendukung langkah tersebut, untuk itu pada acara penandatanganan ini dilakukan ekspose pula tentang sistem laporan online atau Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) oleh Diskominfo Jawa Barat. Aplikasi ini dapat diakses melalui situs resmi Pemprov Jawa Barat oleh setiap OPD di www.jabarprov.go.id, agar laporannya dapat dilakukan secara online dan terintegrasi. Selain Gubernur, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Plh. Sekda Jawa Barat, Deputi Koordinator Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Ronald Andrea Anas, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD dan Kepala Biro di lingkungan Setda Pemprov Jawa Barat. (*)
Read in browser » By Rie on Mar 24, 2015 08:47 pm PASBERITA.com - Menghadapi perayaan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang akan di gelar April 2015 mendatang,Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan MPR dan Kementerian Luar Negeri RI. Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 1961 menyebutkan,bahwa Gedung Merdeka merupakan aset bersejarah atau heritagemilik MPR RI. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden(Kepres) No. 37 Tahun 1975,DIKTUM PERTAMA Mencabut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1961 tentang Penunjukan Gedung Merdeka di Bandung sebagai Gedung MPRS, DIKTUM KEDUA Menyerahkan penggunaan, pengurusan serta Pemeliharaan Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Bandung kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat, DIKTUM KETIGA Penyerahan Gedung tersebut diktum KEDUA Keputusan Presiden ini tidak Menyangkut status pemilikan Gedung Merdeka beserta tanahnya. Untuk itu, MoU ini dibuat guna 'berbagi tugas' dalam pemberdayaan Gedung Merdeka sebagai heritage, juga sebagai museum yang berfungsi menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, bahwa MoU ini akan segera dilangsungkan dalam satu minggu, dan akan bertempat langsung di Gedung Merdeka. "MPR sebagai pemilik, Pemprov Jabar sebagai pengelola. Namun karena ada kepentingan sejarah KAA, maka Kemenlu juga terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Merdeka,"ungkap Deddy yang ditemui usai pertemuan dengan perwakilan MPR dan Kemenlu di Gedung Sate Bandung, Senin (23/03). "MoU ini kita harapkan dalam waktu satu minggu sudah dapat ditanda tangani di Bandung, sehingga fungsi dan tugas masing-masing pihak bisa lebih jelas lagi," tambahnya. (*)
Read in browser » By Arif A on Mar 24, 2015 04:20 pm PASBERITA.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Senin (23/3) telah menemukan sekitar 70 alamat Internet yang memuat konten terkait propaganda terorisme. "Untuk yang berkaitan dengan terorisme, pada Senin (23/3) malam saya diberitahu sudah lebih dari 70. Secara total ada 70 yang kebanyakan merupakan blog. Kalau jenis situs tidak banyak," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Selasa (24/02) dikutip dari Antaranews. Ia mengatakan kementerian masih berupaya menyaring konten terkait propaganda terorisme di situs-situs media sosial. Selama ini kementerian menindak konten atau akun yang menurut pengaduan masyarakat memuat propaganda terorisme. "Tetapi, pengaduan pun cepat (prosesnya). Contohnya seperti video anak-anak yang dilatih. Saya mendapat pesan whatsapp jam 01:00 atau 02:00 pagi dan keesokan siangnya sudah dibereskan," katanya serta menambahkan konten itu sudah dicabut dari platform berbagi video pukul 15.00 WIB. Rudiantara mengatakan pemblokiran konten yang memuat terorisme selama ini masih dilakukan secara manual atau berdasarkan pengaduan namun selanjutnya kementerian akan menggunakan sistem pemblokiran langsung. "Kami bangun namanya DNS nasional. Indonesia harus mempunyai kemampuan itu," katanya. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berkoordinasi dengan institusi seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Polri serta beberapa kementerian guna menangani konten Internet yang memuat propaganda terorisme. Ia mengatakan masyarakat dapat mengadukan konten terkait terorisme ke alamat mail@kominfo.go.id atau melalui situs resmi kementerian (https://portal.kominfo.go.id). Pemerintah juga akan membentuk Tim Panel untuk menangani masalah-masalah terkait maraknya konten-konten negatif di Internet. Tim Panel itu nantinya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah untuk menutup atau memblokir situs-situs yang memuat konten negatif di Internet. (*)
Read in browser » Recent Articles:
| | | | | |
Posting Komentar