By Dedi Mustofa on Mar 19, 2015 01:41 pm
PASBERITA.com - Tingginya angka inflasi di Sumbar dua tahun belakangan ini, membuat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus 'turun gunung'. Kali ini, Irwan melakukan operasi pasar di Pasar Raya Padang, Rabu (18/3) kemarin. Dalam sidak itu, ditemukan sejumlah bahan pokok terutama bawang mengalami kenaikan harga.
Pada kesempatan tersebut, Irwan Prayitno didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Sumbar, Puji Atmoko dan sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Operasi pasar dimulai dari Kantor Walikota lama. Dari situ Gubernur serta rombongan menemui 2 pedagang yang berada di Pasar Raya Padang.
"Sidak kita hari ini, fakta yang ditemukan pedagang mendatangkan cabai dan bawang itu malah dari Pulau Jawa. Cabe lokal asal Sumbar malah dikirim ke Riau, hal ini yang membuat infalsi di Sumbar itu tinggi," tegas Irwan.
Dalam temuannya pada operasi pasar itu, Irwan heran. Karena, komoditi lokal asal Sumbar seperti cabai hanya tersisa 5 persen beredar di pasaran. Sedangkan 95 persen dijual ke provinsi tetangga. "Petani cabai di Sumbar itu banyak, tapi 95 persen dijual keluar. Sedangkan untuk kebutuhan daerah kita malah datangkan dari Jawa dan Bengkulu," terangnya.
Kemudian kata Irwan, harga cabai merah di Pasar Raya Padang berkisar 18 hinga 20 ribu per kg, sedangkan bawang merah terbilang tinggi yakni Rp28 ribu per kg.
"Ada lima pedagang besar yang menyuplai cabai ke Padang, jumlahnya mencapai 5-6 ton sehari. Harga disini, memang ditentukab pedangang yang dipasok dari Jawa. Naik turunnya pemerintah bahkan tak tahu penyebabnya. Dengan hadirnya gedung inflasi ini bakal kita tekan," tukasnya.
Di samping itu, Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah akan menyegerakan pembangunan gedung inflasi di Kota Padang. Hal itu amat penting. Pasalnya, kondisi sekarang, pemerintah belum dapat berbuat banyak untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Menurutnya, kehadiran gedung inflasi juga menekan permainan kotor para ritel yang selama ini mengatur harga beberapa kebutuhan pangan seperti cabai, bawang dan beras.
Gedung inflasi menurut dia, adalah titik temu antara petani, pedangang dan konsumen agar menstabilkan harga.
"Apalagi dengan melibatkan BUMD, tentu sangat berperan penting menjaga kestabilan harga. Infalsi yang baik adalah yang rendah dan stabil," tutupnya.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat, inflasi Sumbar pada 2014 lalu dianggka 11,58 persen. Jumlah ini terlalu tinggi dibanding nasional yang hanya 8,38 persen untuk 2014. Demikian juga untuk 2013, mencapai 10,87 persen sedangkan nasional hanya 8,93 persen. Untuk inflasi Sumbar dua tahun belakangan, sejumlah komuditas memiliki andil besar adalah harga cabai merah, beras dan BBM.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Sumbar, Puji Atmoko menyamput baik tindakan gubernur yang turun langsung ke lapangan. Selama ini terang dia, diskusi pengendalian inflasi Sumbar sudah banyak diskusi di belakang meja.
"Turun ke lapangan, mengecek langsung kondisi di lapangan sangat perlu. Apalagi melibatkan SKPD, ini sangat membatu untuk pengendalian inflasi di daerah," ujarnya.
Saat ini kata dia, data Januari dan Februari kemarin, angka inflasi sudah turun dibanding tahun lalu yang mencapai 11,8 persen. Pada januari dan Februari malah mengalami deflasi (penurunan) mencapai minus 2,9 persen dibanding sebelumnya pada Desember 2014.
"Meski Maret ini trend nya ada kenaikan, namun tak tinggi. Mudah-mudahan tahun ini akan mengalami deflasi diakhir tahun," harapnya.(*)
Read in browser »
 
By Arif A on Mar 19, 2015 09:25 am
PASBERITA.com - Operator pembangkit listrik di sepanjang Eropa bersiap menghadapi gangguan utama akibat fenomena gerhana Matahari yang terjadi pada Jumat, 20 Maret 2015. Gerhana Matahari ini dianggap bukan fenomena alam biasa, karena dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diperdiksi dapat melumpuhkan kelistrikan di Eropa.
"Risiko insiden tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Untuk pertama kalinya ini diprediksi memiliki dampak yang relevan pada operasi yang aman dari sistem tenaga listrik di Eropa," ujar pernyataan European Network of Transmission System Operators for Electricity (Entso-e), seperti dilansir Ibtimes, Rabu (18/3/) dikutip okezone.
Lebih lanjut Entso-e mengungkapkan, gerhana matahari sebelumnya pernah terjadi, namun gerhana Matahari yang akan datang muncul dengan kenaikan generasi energi photovoltaic yang terpasang.
"Risiko insiden bisa serius tanpa penanggulangan yang tepat," tambahnya.
Hampir 100 persen tenaga listrik dihasilkan dari Matahari. Analis mengatakan, pada 20 Maret 2015 matahari akan bersinar dengan teriknya, namun tiba-tiba terjadi gerhana Matahari. Ini bisa mengakibatkan penurunan produksi sebanyak 34 ribu megawatts.
Produksi energi Matahari diestimasi akan jatuh 75 persen bila langit tak berawan sebelum gerhana. Meskipun demikian, tim Entso-e diharapkan mampu mengantisipasi fenomena tersebut.
"Pusat kontrol di Eropa akan selalu berkomunikasi selama gerhana untuk mengurangi waktu reaksi," kata Konstantin Staschus, Secretary General Entso-e.
Ia mengungkapkan, gerhana Matahari ini akan menjadi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sistem kelistrikan di Eropa. Gerhana akan melintasi Eropa dari Portugal ke Finlandia. Jerman sebagai negara yang paling gelap saat terjadi gerhana matahari tersebut.
Tahun lalu, diestimasi 18 persen dari konsumsi listrik di Jerman berasal dari tenaga surya. Gerhana Matahari pada 20 Maret 2015 juga mempengaruhi Italia, Spanyol dan Prancis. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 19, 2015 08:08 am
PASBERITA.com - Pelaksanaan shalat Jumat menjadi perhatian tersendiri menjelang peringatan Konferensi Asia Afrika yang puncaknya jatuh pada Jumat (24/4). Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung memastikan pelaksanaan Shalat Jumat dapat berjalan dengan baik pada hari peringatan KAA ke-60 tersebut.
Sejauh ini, pemilihan untuk khatib shalat Jumat di Masjid Raya Bandung pada puncak peringatan KAA ditentukan oleh panitia pusat. Sedangkan untuk pemilihan imam shalat Jumat berada di tangan Pemerintah Kota Bandung. Terkait hal tersebut, Wali Kota Bandung sudah memiliki calon imam shalat Jumat di momen perhelatan internasional tersebut.
"Saya minta Pak Aher tadi (untuk jadi imam)," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Balai Kota, sebagaimana dikutip ROL Rabu (18/3).
Ada beberapa pertimbangan mengapa Ridwan memilih Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai imam shalat Jumat peringatan KAA mendatang. Pertama, ia melihat sosok Aher sebagai uztaz. Selain itu, Aher juga merupakan seorang gubernur. Ridwan menilai sosok Aher yang menjadi imam shalat Jumat bagi para kepala negara Asia Afrika akan membawa wibawa tersendiri.
Ridwan juga menyatakan saat ini panitia pusat sudah memiliki dua kandidat calon khatib untuk shalat Jumat di peringatan KAA ke-60. Dua calon tersebut ialah mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar serta Mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Dipilihnya kedua kandidat ini, lanjut Ridwan, karena shalat Jumat yang akan diadakan di Masjid Raya Bandung tersebut berlevel internasional. Karena itu, panitia pusat ingin agar sosok yang menjadi imam shalat Jumat merupakan level menteri.
"Khatibnya diminta tiga bahasa. Bahasa Inggris, Indonesia dan Arab," jelas Ridwan. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 19, 2015 06:59 am
PASBERITA.com - Setelah 2 tahun tidak mengalami perubahan harga, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan harga Gabah Kering Panen (GKP) baru, menjadi Rp 3.700/kg. Harga tersebut naik sekitar 10,4% dari harga sebelumnya yaitu Rp 3.300/kg.
"Saya umumkan ini untuk pertama kalinya. Harga gabah kering panen naik menjadi 3.700 rupiah per kilo," ungkap Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara penyerahan bantuan traktor di Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, Rabu (18/03).
Jokowi mengungkapkan, penetapan harga tersebut sudah melalui perhitungan dan pertimbangan yang ketat. Harga baru tersebut akan mulai berlaku jika penetapan telah diresmikan.
Dengan naiknya harga GKP, Presiden Jokowi meminta para petani agar senantiasa meningkatkan produksinya. Untuk itu, pemerintah pusat menyalurkan bantuan 5132 unit traktor, yang akan didistribusi ke seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan lainnya, berupa bantuan irigasi sepanjang 207.000 hektar, terpanjang sepanjang sejarah, bantuan kedelai untuk 87.000 hektar lahan, serta bantuan pupuk.
Dengan didistribusikannya bantuan traktor tersebut, maka secara nasional, bantuan traktor sudah mencapai 30.000 unit dr rencana 60.000 unit di tahun 2015.
Presiden Jokowi sangat optimis bahwa pasokan beras nasional dipastikan akan meningkat. Dengan begitu, tidak akan ada lagi beras import, dan petani bisa lebih sejahtera.
"Kesejahteraan petani tidak bergantung dari harga beras, tapi dari produktivitas hasil lahan per hektarnya," ujar Presiden Jokowi. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 18, 2015 04:48 pm
Saat ini baru 1 Posko yang ada yaitu di POSKO PJR Desa Pilangsari. Pengungsian belum beigitu banyak karena warga enggan untuk di evakuasi karena khawatir dengan barang-barang yang di tinggal di rumah mereka.
Kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar :
1. Medis dan obat-obatan
2. Sembako (beras, minyak, makanan siap saji)
3. Selimut dan Tikar
4. Buku, Seragam dan perlengkapan sekolah
5. Peralatan kebersihan, Sabun, pembersih Lantai
6. Bilik atau Bahan Bangunan
PKPU mengajak kepada donatur yang ingin berdonasi untuk Korban Banjir Pantura:
1. Transfer melalui rekening Mandiri 131.000.507.27660 atau BSM 7000.980.298 an. PKPU
2. Konfirmasi transfer ke SMS Centre PKPU Bandung 08122048454 tuliskan berita #IndonesiaPeduli
3. Atau datang langsung ke kantor PKPU Bandung, Jl. Gatot Subroto No. 46B Bandung
"Hiasilah imanmu dengan sedekah, lindungilah hartamu dengan zakat dan hindarilah bencana dengan doa". (Ali Bin Abu Thalib ra)sumber: cr.bandung@pkpu.or.id
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on Mar 18, 2015 04:30 pm
Dari 362 orang ini, sebanyak 340 orang merupakan tenaga honorer Kategori 1 (K1) dan 22 pegawai dengan Formasi Khusus yang merupakan para dokter yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Sementara itu, dinas atau OPD yang paling banyak diangkat tenaga honorernya yaitu Dinas Bina Marga sebanyak 131 orang, dan yang paling sedikit yaitu Dinas Pendapatan Daerah, RS Jiwa Jabar, RS Paru Jabar, Badan Kesatuan Bangsa & Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja Jabar masing-masing 1 orang pegawai.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Deddy Mizwar memberikan apresiasinya kepada para pegawai, terutama mereka yang telah mengabdi menjadi tenaga honorer hingga puluhan tahun. "Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah sekian lama mengabdi sampai pada hari ini. Bahkan tadi ada yang sampai 24 tahun (menjadi honorer). Mudah-mudahan kedepan akan lebih baik lagi kinerja anda semua," harap Wagub.
Selain itu, Wagub pun berpesan sebagai abdi negara melalui pengangkatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mencapai visi dan misi pembanguan daerah.
"Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa dalam menjalankan peran kita sebagai abdi negara, tidak ada unsur eksklusivitas sama sekali, semua posisi memiliki peran, tanggung jawab dan bobot yang sama dalam memajukan daerah dibidang-bidang yang akan saudara (pegawai) dalami masing-masing," papar Wagub dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat M Solihin mengatakan, bahwa pengangkatan para tenaga honorer menjadi PNS ini berdasarkan pada kriteria yang baik, serta telah memenuhi aturan pemerintah. "Mereka (para pegawai) memiliki kriteria baik dan telah memenuhi persyaratan pemerintah pusat," ujar Solihin dalam sambutannya.
Sementara kriteria lainnya berupa pengalaman selama menjadi tenaga honorer dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan formasi.
Solihin pun menambahkan, saat ini usia pensiun untuk PNS ditambah, yang semula 56 menjadi 68 tahun. Selain itu, setiap tahunnya kebutuan PNS dihampir seluruh pemda di Indonesia bisa mencapi 650 hingga 700 orang.
Ketika ditanya mengenai lamanya status para pegawai ini menjadi honorer, Solihin mejelaskan hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan para pegawai yang tidak sesuai serta tidak tersedianya formasi yang sesuai dengan keahlian para pegawai honorer.
Selain pemberian SK, dalam acara yang turut dihadiri pula oleh Asisten Daerah Bidang Asminsitrasi Setda Pemprov Jabar, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jabar ini, para pegawai diberikan pula pembinaan/pembekalan. (*)
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on Mar 18, 2015 04:24 pm
Dalam pembicaraan tersebut Prof. Francesco Sofo menyampaikan keinginannya untuk melakukan kerjasama dengan Pemkot Bekasi dalam mengatasi persoalan ekonomi perempuan perkotaan. Menurutnya di negara-negara berkembang persoalan ekonomi perempuan urban menjadi persoalan yang serius.
"Seringkali masalah pemberdayaan ekonomi perempuan urban ini berdampak pada tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga," kata Prof. Francesco Sofo.
Adapun pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi perempuan perkotaan dengan pendekatan kebun hidroponik. Mememenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan mengintesifkan potensi dilingkungan masing-masing.
Profesor dibidang ekonomi pertanian ini berharap bisa menjalin kerjasama dengan Pemkot Bekasi. Ia melihat ada banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kota Bekasi. Terutama pemberdayaan ekonomi perempuan perkotaan.
Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan pihaknya membuka diri kerjasama dengan pihak mana pun selama untuk kepentingan masyarakat. Apalagi kerjasama dengan dunia kampus yang dipandang memiliki hasil riset yang bisa dikembangkan dalam memajukan Kota Bekasi.
"Ini baru diskusi awal. Prof. Sofo juga baru menjajaki dinamika sosial, budaya dan ekonomi perempuan di Kota Bekasi. Semoga bisa kerjasama untuk kepentingan masyarakat," kata Ahmad Syaikhu. (*)
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on Mar 18, 2015 04:23 pm
Persoalan ini terungkap dalam rapat dengar pandapat (RDP) antara Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Perindustrian dan Perdangan (Disperindag) Kota Medan di ruang Komisi C, lantai III gedung DRPD Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (17/3/2015).
Hadir dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Drs Godfried Efendi Lubis tersebut antara lain, Ketua Komisi C, H.Salman Alfarisi LC, MA, sejumlah anggota seperti Rajudin Sagala, SPdI dan Kuat Surbakti, SSos, Ketua MUI Kota Medan Prof DR H Muhammad Hatta, Kepala Dinas (Kadis) Perindag Syahrizal Arif.
Ketua MUI Prof DR H Muhammad Hatta mengatakan, perlu dilakukan tindakan nyata terhadap pegusaha makanan dan minuman yang telah meresahkan masyarakat, karana sampai saat ini banyak jenis makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan, sebab banyak makanan dan minuman yang tidak higienis.
Karenanya pemerintah kota melalui DPRD Medan perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang sertifikat halal,"ujar Muhammad Hatta dalam RDP tersebut.
Perlu ada upaya bersama untuk mendorong penyelamatan masyarakat dari makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan, sehinggga diharapkan pada tahun ini juga Ranperda ini sudah bisa dilaksanakan,ungkapnya.
Artinya lanjut mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakanwil Depag) Sumut ini, persertifikasi halal ini bisa diperluas melalui penerapan produk hukum, guna menindaklanjuti lahirnya Undang-Undang (UU) 33 tahun tahun 2014 tentang sertifikasi halal.
Menyikapi ini Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Drs Godfried Efendi Lubis mengatakan, usulan ini cukup baik untuk ditampung dan diimplementasikan. Diharapkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2015 ini bisa dimasukkan anggarannya.
Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Medan H.Salman Alfarisi LC, MA asal Fraksi PKS ini mengaku sampai saat ini banyak rumahmakan/restoran yang tidak memiliki sertifikasi halal, sehingga banyak masyarakat muslim yang terjebak.
"Sampai saat ini banyak rumahmakan/restoran di Medan yang tidak memiliki sertifikasi halal, bahkan banyak diantara usaha tersebut yang tidak memilki izin, sehingga perlu ada sikap dari semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha makanan/minuman ini, termasuk makanan/minuman yang mengandung alkohol serta menggunakan bahasa asing yang banyak banyak ditemui di pasaran,"ujarnya.
DPRD Medan lanjut Salman tidak mempersulit investor yang berivestasi di Kota Medan, tapi harus jelas dan memenuhi ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti minuman kaleng yang menggunakan bahasa asing dan lainnya.
Sehingga Ranperda tentang sertivikasi halal ini dirasa perlu sebagai payung hukum dalam menerapkan sebuah aturan, karena selama ini sertikat halal yang dikeluarkan MUI tidak punya payung hukumnya.
"Jadi setelah lahirnya UU No 33 tahun 2014 tentang sertifikasi halal ini, diharapkan Peraturan Pemerintah (PP-nya) juga segera turun, dilanjutnya Perda dan Peraturan Walikota (Perwal-nya), sehingga aturan hukum terkait sertifikasi halal ini benar-benar kuat,"tandasnya. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar