| | | | By Rie on Mar 27, 2015 02:00 pm
PASBERITA.com - Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015, akan dibuat sejumlah peraturan oleh KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, Komisi II DPR RI akan membentuk panitia kerja (Panja) Pilkada untuk memberikan masukan atas penyusunan peraturan tersebut.
"Untuk memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu agar substansinya tidak bertentangan dengan UU No.01 tahun 2015, maka dibentuklah Panja Pilkada," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin, yang disampaikannya usai Rapat Internal di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3).
Kemudian, lanjut Saduddin, Panja akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu pada hari Selasa (31/3) mendatang, sesuai hasil kesepakatan rapat internal Komisi II yang berlangsung hingga sore hari.
"Diharapkan pembahasan PKPU dan peraturan Bawaslu akan selesai dalam masa persidangan ketiga yang akan berakhir tanggal 24 April 2015," kata politisi PKS ini.
Saad menjabarkan terdapat 10 PKPU yang akan dibahas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Kesepuluh peraturan itu sebagai berikut:
1. Rancangan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan
2. Rancangan PKPU tentang pemuktahiran data dan daftar pemilih
3. Rancangan PKPU tentang pencalonan
4. Rancangan PKPU tentang kampanye
5. Rancangan PKPU tentang dana kampanye
6. Rancangan PKPU tentang tata kerja KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS.
7. Rancangan PKPU tentang norma, standar, prosedur, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
8. Rancangan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat
9. Rancangan PKPU tentang pemungutan dan perhitungan
10. Rancangan PKPU tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetàpan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. (*)
Read in browser »
 
By Arif A on Mar 27, 2015 10:15 am
PASBERITA.com - Sempat meningkat tajam, kecepatan internet Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam pada kuartal 4 tahun 2014.
Hal tersebut tertuang pada laporan per kuartal yang dirilis lembaga penyedia layanan cloud, Akamai Technologies, melalui laporan State of the Internet, yang dikutip KompasTekno, Rabu (25/3).
Pada tiga bulan terakhir 2014, berdasarkan laporan tersebut, kecepatan koneksi internet rata-rata di Indonesia adalah 1,9 Mbps selama kuartal 4 tahun 2014. Data ini menunjukkan penurunan drastis sebanyak 50 persen atau dari 3,7 Mbps pada kuartal 3 tahun 2014.
Turunnya kecepatan internet tersebut membuat posisi internet Indonesia merosot tajam. Sempat merasakan posisi 77, kini Indonesia harus puas ada di peringkat 122 dunia.
Di wilayah Asia Pasifik sendiri, peringkat Indonesia perihal rata-rata kecepatan internet ini berhasil dilangkahi oleh India, Filipina, dan Vietnam.
India ada di satu peringkat di atas Indonesia untuk wilayah Asia Pasifik dengan kecepatan rata-rata internet 2 Mbps. India sendiri berada di posisi 116 peringkat dunia.
Sedangkan, Filipina dan Vietnam berhasil mencapai kecepatan internet rata-rata 2,7 Mbps pada kuartal 4 tersebut.
Sementara itu, negara dengan kecepatan internet di Asia Pasifik, sekaligus dunia, masih dipegang oleh Korea Selatan di peringkat pertama, diikuti Hong Kong dan Jepang.
Kecepatan rata-rata yang dirasakan oleh pengguna internet di Korea Selatan adalah sebesar 22.2 Mbps. Meskipun begitu, kecepatan itu sendiri sebenarnya mengalami penurunan 12 persen dari kuartal sebelumnya. (*)
Read in browser »
By Arif A on Mar 27, 2015 07:18 am
PASBERITA.com - Sebuah bom meledak di kantor majalah bernama Adimlar di Istanbul, Turki, Rabu (25/3) malam, waktu setempat. Akibat ledakan tersebut, satu orang penulis tewas.
Seperti dilansir CNN, Jumat (27/3), ledakan bom itu melukai pemimpin redaksi majalah tersebut, dan 2 karyawan lainnya.
"Bom diletakkan ditaruh di pintu masuk kantor majalah tersebut, dan meledak ketika pintu dibuka," kata seorang polisi Turki di lokasi.
Polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Salah seorang karyawan majalah tersebut menyalahkan CIA dan Mossad atas ledakan itu.
"Kami tahu ini adalah pekerjaan CIA dan Mossad. Kami tahu ini adalah operasi intelejen," ucap karyawan yang tak mau diungkap identitasnya karena alasan keselamatan ini.
Majalah ini secara teratur menerbitkan artikel anti Amerika Serikat.
Pemimpin redaksi majalah Adimlar, Ali Osman Zor mengalami luka memar. Penulis yang meninggal dalam insiden ini adalah saudaranya Unsal Zor. Ali Osman sendiri pernah dipenjara di Turki karena kasus terorisme. (*)
Read in browser »
By Eko Wahyudi on Mar 27, 2015 06:30 am
"Anggaran Rp600 juta itu anggaran dana pemerintah yang sudah disetujui DPR,"ujar Agus saat dihubungi wartawan, Kamis (26/3/2015).
Dalam hal ini, Agus juga membantah bahwa anggaran jilbab Polwan yang disetujui Komisi III DPR mencapai Rp60 miliar.
"Tidak ada. Anggaran lewat persetujuan DPR hanya Rp600 juta," lanjut Agus.
Diketahui sebelumnya, bahwa sejak disahkannya Surat Keputusan (SK) yang tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor: 245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri Nopol: SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang penyebutan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Secara otomatis mengatur tentang keseragaman jilbab bagi Polwan Muslimah, sehingga dibutuhkan alokasi dana khusus dalam hal tersebut. Demikian dilansir sindonews. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 26, 2015 11:43 pm
PASBERITA.com - Malam hari tepat pukul 00.00 waktu setempat (26/3/15), Arab Saudi lancarkan operasi militer udara bersandi عاصفة الحزم (decisive storm). Operasi ini diputuskan Raja Salman bersama dengan negara-negara teluk lain, setelah perkembangan mutakhir di Yaman yang semakin tak terkendali, sejak ibukota San'a dikuasai milisi Syiah Houthi yang berkoalisi dengan Presiden terguling, Ali Abdullah Saleh.
Dikutip laman Manhajuna, operasi ini dilancarkan sebagai bentuk respon atas permintaan Presiden Yaman, Abdu Rabbih Mansour Hadi, yang sejak beberapa waktu terakhir mengendalikan situasi di Aden secara tersembunyi, bersama dengan kabilah-kabilah Yaman Selatan melawan pemberontakan Syiah Houthi. Presiden Hadi meminta pertolongan negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC (Gulf Cooperation Council).
Berdasarkan update situasi terakhir, invasi udara mentargetkan basis-basis milisi Syiah dan posisi pergerakan mereka menguasai Yaman Selatan. Tercatat serangan terhadap basis udara 'Anad, Bandara Sa'dah, Yaman Selatan, juga ruang kendali operasi Houthi di ibukota, San'a.
Operasi ini dilancarkan ditengah usaha Saudi atas permintaan Presiden Hadi, untuk mengadakan dialog nasional yang mengumpulkan berbagai kelompok politik yang berseberangan di Yaman, agar tercipta transisi damai. Milisi Syiah Houthi menolak upaya dialog ini, dan terus melakukan pemberontakan.
Saudi melalui Duta Besarnya di Amerika Serikat, Adil Jubair meyakinkan publik, bahwa operasi ini sesuai dengan permintaan Presiden Hadi pertanggal 24 Maret 2015, dan sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri, dan Piagam Liga Arab, dalam rangka membantu dan melindungi rakyat Yaman yang mengalami agresi militer Syiah Houthi, yang secara nyata melanggar aturan internasional.
Secara geopolitik, invasi ini merupakan sikap tegas yang selama ini ditunggu oleh publik khususnya Dunia Islam, di tengah kekhawatiran semakin meluasnya pengaruh Syiah Houthi yang notabene representasi pengaruh Iran di kawasan, setelah sebelumnya Irak, Suriah, Libanon telah jatuh dalam genggaman mereka. Para analis kawasan menyatakan, keterlambatan invasi berarti jatuhnya San'a ke tangan Iran. Seorang analis politik terkemuka dari Kuwait, Prof Abdullah AlNafisi, mengatakan; "Operasi ini adalah apresiasi terhadap kedamaian, jika penjajahan Iran atas Yaman stabil, maka takkan stabil seluruh Jazirah Arab. Wajib tegas bersikap terhadap Iran, inilah yang seharusnya".
Di dalam negeri Yaman sendiri, invasi ini mendapat dukungan dari rakyat Yaman yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan mengangkat gambar Raja Salman, sebagai bentuk dukungan dan terima kasih. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 26, 2015 09:35 pm
PASBERITA.com - Warga penghuni rumah dinas mengeluhkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Tjahaja Basuki Poernama (Ahok) yang akan mengambil alih seluruh rumah dinas di Jakarta, baik yang masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun yang sudah pensiun. Ada sekitar 50 rumah dinas di wilayah Jakarta Timur dan beberapa di wilayah Jakarta Pusat, Selatan serta Barat yang terkena kebijakan tersebut."Ya, rencananya keluarga kami akan diusir, kebetulan dulu almarhum bapak saya dr. H. M. Husni Thamrin adalah dokter dan tinggal di rumah dinas kesehatan wilayah Jakarta Timur tersebut," ungkap Arif Hidayat kepada pasberita.com, Kamis (26/3) siang.
Arif Hidayat, yang ibunya bernama Victoria M Husni MCN bersama kedua adiknya, masih menjadi warga Jalan H Baping, Komplek Dokter RT/RW 007/06 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Per tanggal 31 Maret 2015 ini pihak keluarganya diminta mengosongkan rumah tanpa kompensasi apapun, mereka hanya ditawarkan rusun Nawa Cakung dan biaya sewa dibayarkan pemda selama 3 bulan.
"Nah yang jadi masalah, pemda DKI ini tak pernah mengurus rumah dinasnya, semua yang ngurus rumah dinas uang pribadi penghuni, bahkan bayar PBB dan biaya lingkungan semua diurus oleh penghuni," ujar Arif.
Menurut keterangan, tahap awal yang diminta pindah adalah pensiunan PNS, karena surat SKnya sudah turun, lalu berikutnya PNS yang aktif. Mereka dipindahkan ke Rusun Nawa Cakung yang juga ada penghuni liar dari eks waduk Riorio.Sekitar bulan Juni 2014, Pemda DKI Jakarta melalui Kepada Dinas Kesehatan DKI, dr Din mengatakan bahwa penggusuran rumah dinas di Kemayoran rencananya akan dibangun sebagai perluasan Puskesmas. Dan hal itu terus merambat ke semua penghuni rumah dinas kesehatan di wilayah lain.
Lebih jauh Arif menjelaskan bahwa pengajuan pembelian rumah dinas ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1997.
"Harapannya kami bisa membeli dengan cara mencicil rumah dinas tersebut, mengingat sudah puluhan tahun menghuni dan sudah banyak fasilitas lain yang dibangun dengan dana pribadi," pungkas Arif. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 26, 2015 09:21 pm
PASBERITA.com - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan kegiatan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) sangat perlu untuk mengatasi berbagai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang demikian massif dan hampir merata terjadi di Tanah Air.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menyongsong kebijakan yang ada, serta kita dapat memberi perhatian pada situasi dan kondisi yang ada saat ini. Apalagi kita sebagai orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak-anak kita, banyak kita lihat sekarang pergaulan anak zaman sekarang telah melampaui norma-norma dan batas-batas agama, sedangkan kita tahu bahwa Sumatera Barat dan Orang Minang adalah masyarakat yang memiliki prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah," ungkap Irwan dalam acara pembukaan GN AKSA di Gedung Engku Syafe'I Komplek kampus Universitas Negeri Padang, Kamis (26/3/2015).
IP Juga menambahkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam pemasalahan ini.
"Apa sebenarnya peran orang tua ? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Saya harap dalam kegiatan ini kita semua bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Dan saya juga menambahkan bahwa dalam mendidik anak-anak sekarang tidak bisa langsung dengan "keras" lagi, karena perkembangan zaman yang mengubah pemikiran anak-anak kita," tambah Irwan.
"Para orang tua harus kembali mengajarkan norma-norma dasar bagi anak masing-masing. Landasan dasar orang Minang, mengaji pada saat maghrib, sholat berjamaah dirumah ataupun di Musholla, dan mematikan TV pada saat sore hari, sehingga anak-anak bisa mendapatkan nilai-nilai dasar Agama yang kuat, dan tidak akan terpengaruh oleh keadaan sekitar," katanya.
Menurut Irwan, para orang tua harus memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang bahaya dari Seks bebas yang saat ini sudah menjadi kebiasaan yang salah, entah itu korban film maupun dari video yang dapat dilihat di internet.
"Para orang tua harus memberikan semua itu agar nantinya para generasi muda kita ini bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan bisa membangun Sumatera Barat yang tercinta ini," katanya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 26, 2015 09:08 pm
PASBERITA.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan tes urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (26/3). Hal ini dilakukan sebagai respon penghormatan dan penghargaan Fraksi PKS terhadap Undang-Undang (UU) dan pelaksana UU yaitu BNN itu sendiri.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dalam konferensi persnya di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (26/3).
"Kedua kita juga ingin menjadi contoh bagi teman-teman di fraksi lain tentang persoalan narkoba," kata Jazuli.
Menurut Jazuli, sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus menjadi panutan dalam persolan narkoba.
"Bagaimana kita bisa selesaikan persoalan narkoba kalau DPR-nya tidak steril dari narkoba," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Lingkungan Kerja Masyarakat (Kasubdit Linjamas) BNN Dik Dik Kusnadi mengungkapkan, Fraksi PKS adalah Fraksi yang pertama melakukan tes urine."Ini yang pertama, kita ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi PKS yang telah memulai untuk menunjukkan keseriusannya sebagai anggota dewan dengan berupaya untuk menjadi contoh untuk siapapun dan ini memang harapan kami," papar Dik Dik.
Dik Dik berharap, agar kegiatan ini menjadi contoh bagi anggota dewan yang lain. "Kami ingin menyampaikan jangan sampai karena kesibukannya yang luar biasa kemudian lupa bahwa di luar sana banyak orang tua yang menderita karena anak-anaknya menjadi pecandu dan orangtuanya frustasi karena masalah narkoba menggerogoti. Ini saya sampaikan garis besarnya saja kenapa kita harus lebih serius karena korban terus berjatuhan," katanya.
Lebih lanjut Dik Dik menambahkan, bahwa saat ini pemerintah sangat menyadari strategi dalam penanganan kasus narkoba.
"Hal ini dibuktikan dengan dideklarasikannya pada 31 Januari 2015 lalu gerakan rehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba," ujarnya.
BNN, masih kata Dik Dik, sedang mendorong semangat masyarakat dan aparat penegak hukum untuk punya semangat yang sama bahwa para penyalahguna narkoba itu sakit. "Mereka harus diobati," pungkasnya. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar