By Arif A on Mar 14, 2015 08:15 am
PASBERITA.com - Polda DIY beserta jajarannya melaksanakan Operasi Curat Progo 2015 selama 14 hari. Selama operasi tersebut, 45 orang pelaku berhasil ditangkap.
"Selama 14 hari berhasi mengungkap 33 kasus. 15 TO dan 18 non-TO. Kita berhasil tangkap 45 pelaku," ujar Wadir Reskrimum AKBP Djuhandhani Rahardjo.
Hal ini disampaikan Djuhandhani dalam jumpa pers di Polda DIY, Jalan Lingkar Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Jumat (13/3/) dilansir detikcom.
Jika dibandingkan Operasi Curat tahun lalu, pengungkapan tahun ini menurun hingga 30 persen. Sebanyak 230 personel polisi dilibatkan dalam operasi kali ini.
Sebanyak 132 barang bukti diamankan dalam operasi ini mulai dari linggis, helm, kunci motor, komputer, hingga puluhan dus susu. Pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) paling banyak ada di Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta.
"(Nilai barang bukti) Sekitar Rp 200 juta sudah diamankan. Modusnya macam-macam, pecah kaca, bobol rumah, rumah kosong," jelas Djuhandhani. (*)
Read in browser »
 
By Rie on Mar 14, 2015 07:31 am
PASBERITA.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak mempermasalahkan apabila ada anggota DPR RI yang mengajukan hak angket terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepemimpinan Golkar hasil Munas Jakarta.
"Hak angket adalah hak inisiatif anggota jadi nanti kita lihat pada saat masa sidang ketiga dibuka pada 23 Maret 2015," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta dikutil ROL, Jumat (13/3).
Dia menjelaskan hak angket sangat mungkin diambil karena hak legislator untuk menyelidiki apa latar belakang dibalik keputusan Menkumham. Fadli mengatakan dirinya menghargai keputusan para legislator yang ingin mengajukan hak angket tersebut yang saat ini prosesnya sedang berlangsung.
"Hak interpelasi kan menanyakan tentang berbagai hal terkait kebijakan namun hak angket langsung ke penyelidikan apa yang menjadi latar belakang sebuah kebijakan," ujarnya.
Menurut dia hak angket itu bisa saja membatalkan keputusan Menkumham atau bahkan lebih dari itu. Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KM) berencana akan memberikan hak angket dan mosi tidak percaya kepada Menkum HAM Yasonna Laoly dengan dugaan intervensi pemerintah terhadap partai politik.
Bendahara Umum hasil Munas IX Bali Bambang Soesatyo mengatakan pimpinan fraksi-fraksi di KMP akan memberikan hak angket pada Jumat (13/3) pukul 13.00 WIB di press room DPR. Pernyataan bersama pimpinan fraksi-fraksi KMP di DPR terkait hak angket dan mosi tidak percaya terhadap Menkum HAM Yasona Laoly.
Rencananya pemberian hak angket dan mosi tidak percaya tersebut akan dihadiri oleh Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juaini, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 13, 2015 10:07 pm
"PKS akan kompak mengikuti keputusan KMP," kata Jazuli usai konferensi pers KMP di press room DPR RI, Jakarta, Jumat (13/3/2015).
Jazuli menegaskan, PKS akan tetap mengikuti keputusan yang akan diambil KMP demi membangun kebersaman. "Demi membangun kebersamaan PKS akan kompak mendukung keputusan KMP," ujar Jazuli.
Sebelumnya, fraksi-fraksi dari KMP menggelar konferensi pers di press room Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/3/2015) siang. Dalam konferensi pers ini, KMP menyampaikan sikap bersama terkait sikap Menkumham Yasonna Laoly dalam menangani kisruh dualisme Partai Golkar dan PPP.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam konferensi pers tersebut mengatakan, tindakan Menteri Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah "begal politik" yang memasung dan menzalimi Golkar dan PPP.
"Ini harus diakhiri karena mengancam. Menteri harusnya berikan solusi, tetapi ini malah menambah masalah," ujar Bambang.
Dia menambahkan, agenda begal politik yang dilakukan Menteri Yasonna Laoly terhadap Golkar dan PPP hanyalah pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa mengancam kepentingan nasional.
Untuk itu, lanjut Bambang, bila dalam keadaan terpaksa KMP akan mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU yang berlaku, kepada pemerintah terhadap situasi dan kebijakan yang sudah diambil terkait dengan permasalahan yang dialami oleh PPP dan Partai Golkar.
"Ini untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi, sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita masih solid. Ini inisiasi bersama," pungkas Bambang.
Hadir dalam pernyataan sikap tersebut selain Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, juga hadir Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Fungsionaris Fraksi PPP kubu Djan Faridz Ahmad Dimyati Natakusumah dan Ketua Fraksi Gerindra Fary Djamy Francis.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 13, 2015 07:54 pm
"Info: rampok di Bintaro exchange pagi ini, tersangka berpura-pura antri di belakang orang yang mengambil uang cash di ATM, begitu uang keluar tersangka mengeluarkan senjata tajam dan membacok ke arah kepala, korban tersungkur dan uang cash diambil," pesan Tato Juliadin dalam akun Pathnya.
Dalam pantauan pasberita.com, akun tersebut juga memberikan hastagh #BegalATM dan mengimbau agar kita semua lebih berhati-hati mengambil uang cash di ATM. Selang beberapa saat kemudian pasberita.com juga mendapat kabar bahwa begal terjadi di BTC Mall Bandung, dengan foto serupa kasus begal di ATM wilayah Bintaro sebelumnya.
"Begal sekarang sudah bukan di jalan raya lagi, sudah masuk ke mall-mall. Hati-hati kalau ambil duit di ATM yang sepi. Kejadian ini terjadi di BTC Mall Bandung," pesan akun facebook David Hansel.
Ternyata dari kedua foto yang beredar di sosial media Facebook dan Path tersebut adalah foto sebuah consultatnt IT yang diserang oleh dua tersangka, salah satunya bersenjata tajam (pisau), kejadian tersebut berada di Malaysia.
Menurut laporan Malaysia Kampanye Crime Awareness yang dikutip singaporeseenstomp.com.sg, dalam perampokan yang terjadi di Petaling Jaya, korban kehilangan RM 1,000 dalam bentuk tunai dan sebuah iPhone 6, Selasa (10/3).
Polisi di Pusat Pengendalian C4I dari Mabes Polri Petaling District menerima panggilan telepon melalui Mers 999 dari seseorang yang melaporkan bahwa seorang pria telah terluka serius di depan Alliance Bank di Kota Damansara.
Salah satu tersangka datang dan menuntut korban untuk mengambil uang dari ATM. Korban terus memberikan uang dan memberi RM 1,000 ke tersangka. Tersangka mencoba merebut kartu ATM dari korban. Dan sebuah perjuangan pun terjadi.
Korban menderita luka di kepala dan lengan kiri. Dia membutuhkan 10 jahitan di kepalanya dan empat di lengan kirinya. Namun tersangka melarikan diri dengan komplotannya yang luar sudah menunggu dengan sepeda motor.
Tersangka yang menyerang korban mengenakan helm abu-abu gelap dengan visor gelap. Mereka mengenakan round-neck T-shirt dan celana jeans.
Dia memiliki warna kulit kecoklatan, tetapi kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan, meskipun menurut laporan berita yang terdengar Malaysia. Tidak ada saksi di daerah ketika insiden itu terjadi. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 13, 2015 06:35 pm
PASBERITA.com - Ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan, anjloknya rupiah adalah sebuah "wake up call" untuk pemerintahan Jokowi. Menurut Rizal, pemerintah tidak bisa dan tidak boleh hanya terus-menerus bicara soal-soal mikro, seperti infrastruktur, proyek, dan lainnya. Pemerintah juga harus canggih dalam merumuskan kebijakan dan berbicara tentang ekonomi makro.
"Kata anak-anak muda, jangan asal njeplak. Kalau hal itu dilakukan, akan merusak kredibilitas kita di dalam dan luar negeri," ujar Rizal Ramli melalui siaran persnya, seperti dilansir rmol.co, Jumat (13/3/2015).
Menurut Rizal, Presiden Jokowi memang kurang beruntung. Warisan Presiden SBY "quatro defisit" (defisit perdagangan, neraca berjalan dan pembayaran, dan defisit anggaran) masih akan terus menekan rupiah.
Kurs Rp13.250/US$ masih akan tertekan karena dolar Amerika US$ terus menguat, kewajiban utang yang semakin besar, dan tidak adanya kebijakan jelas dan agresif untuk membuat surplus perdagangan dan neraca berjalan.
"Yang ada malah pernyataan asal bunyi dari para pejabat. Bayangkan, ada pejabat yang berkata bahwa tiap pelemahan Rp100/US$, negara akan untung Rp2,3 triliun. Apa dia lupa, bahwa menguatnya dolar atas rupiah juga mengakibatkan beban pembayaran utang akan semakin besar?" ujar mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Tim Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa yang kini tengah berada di Inggris untuk memberikan serangkaian ceramah ini juga menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian Sofjan Djalil, tentang melemahnya rupiah.
Orang dekat Jusuf Kalla itu menyatakan, kecilnya kiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) (remittance) membuat rupiah rapuh.
Menurut Rizal, berbagai statement konyol para pejabat tadi sekali lagi menunjukkan kelas mereka yang memang jauh di bawah banderol.
"Indonesia membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai agar bisa keluar dari bermacam persoalan yang membelit bangsa," katanya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 13, 2015 06:19 pm
PASBERITA.com - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti, yang melarang penggunaan payang dinilai merugikan. Oleh karena itu nelayan di Kabupaten Sukabumi menolak kebijakan tersebut.
''Kami menolak karena larangan tersebut tanpa dibarengi dengan solusi,'' ujar Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Ujang SB, kepada Republika.co.id, Jumat (13/3).
Larangan tersebut terdapat dalam Permen Nomor 2/Permen-KP/2015. Di mana, dalam aturan itu disebutkan perahu payang dilarang penggunaanya. Padahal, ujar Ujang, para nelayan di Sukabumi sudah ratusan tahun menggunakan sarana tangkap ikan tersebut.
Oleh karena itu, ujar dia, HNSI Sukabumi telah mengirimkan surat penolakan kepada Menteri Susi terhadap kebijakan tersebut. Harapannya, ketentuan tersebut dapat dievaluasi agar tidak merugikan para nelayan.
Saat ini kata Ujang, ada sekitar 300 perahu payang di selatan Sukabumi. Jumlah nelayan yang tergantung pada sarana tersebut mencapai sekitar lima ribu orang.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 13, 2015 06:01 pm
PASBERITA.com - Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan peringatan sekaligus mengeluarkan sikap bersama atas langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tentang nasib PPP dan Golkar.
"Kami menilai bahwa langkah-langkah beliau sudah terlalu banyak melawan hukum, tidak menjunjung tinggi bahwa negara ini adalah negara hukum, dan lebih mengedepankan bahwa negara ini sebagai negara kekuasaan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, seperti dilansir ROL, Jumat (13/3).
Ia menegaskan kinerja Menkumham harus diperbaiki. Karena itu, partai yang tergabung dalam KMP sepakat untuk memberikan peringatan lewat hak-hak yang dimiliki DPR. Hanya saja, hak apa yang akan digunakan masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut.
"Jika tidak (menggubris peringatan), kami fraksi punya hak sebagai anggota dewan sesuai yang diatur UU MD3. Mengenai hak apa yang akan kami pakai, nanti lihat perkembangan," ujarnya.
Untuk diketahui, sejumlah petinggi Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI memberikan peringatan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hari ini, Jumat (13/3). Yasonna dianggap telah banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, terutama terkait partai yang tengah bersengketa seperti Partai Golkar dan PPP.
Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pernyataan bersama di ruang pers Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, tersebut yakni Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Sekjen PPP versi Munas Jakarta Dimyati Nata Kusuma, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fahri Jemy Prancis, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Jazuli Juwaini, dan Sekertaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar