| | | | By Rie on Mar 26, 2015 02:19 pm
PASBERITA.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyelenggarakan pemilihan raya (Pemira) anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M) serentak di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Ahad 29 Maret 2015 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) TB Soemandjaya Rukmandis, di Jakarta (26/3).
Soenmandjaya menjelaskan, sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan PKS, menjadi Bakal Calon (Balon) MS harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam keanggotaannya. "Balon Anggota MS harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam AD-ART partai. Diantaranya sudah menjadi Anggota Ahli tidak kurang dari 7 tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur partai tingkat provinsi, amanah, disiplin, juga profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan," papar pria yang akrab disapa Kang Soenman ini.
Meskipun memiliki syarat-syarat tertentu, lanjut Kang Soenman, keanggotaan MS PKS tidak sesulit yang diperkirakan masyarakat. PKS sudah mengatur dengan jelas proses dan tahapan yang harus dilalui anggota dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya.
"Tidak sulit seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini anggota terbina atau angkatan muda memang belum dilibatkan. Namun, sudah ketentuan partai apabila Balon MS sudah menjadi Anggota Ahli selama 7 tahun, berarti dalam Pemira 2015 ini sudah sejak 28 Februari 2008. Di AD-ART partai yang terpublikasikan pun sudah dicantumkan bagaimana proses naik tingkat keanggotaan melalui pendidikan dan pembinaan," lanjut kang Soenman.
Kang Soenman menambahkan, anggota MS terpilih akan mengemban amanah yang tidak ringan. Selain berwenang mengubah dan menetapkan AD-ART, anggota MS juga berwenang menetapkan falsafah dasar dan platform pembangunan partai.
"Anggota MS juga wajib memegang teguh sumpah setia untuk mengabdi kepada agama dan bangsa," tambah Ketua Fraksi PKS MPR RI ini.
Terkait keterwakilan perempuan dalam Pemira MS PKS, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini menegaskan, bahwa panitia tidak membatasi siapapun Anggota Ahli untuk berpartisipasi. Pemenuhan 30 persen anggota perempuan, menurutnya, tergantung pada pemilih dalam Pemira mendatang.
"Partisipasi perempuan dalam Pemira MS sangat terbuka, meski tetap tergantung persebaran suara dan para pemilih. Andai dari hasil Pemira belum terpenuhi 30 persen, maka masih terbuka kemungkinan penambahan anggota dari hasil musyawarah Majelis Syuro," ujarnya.
Lebih lanjut Kang Soenman menambahkan, pemilihan anggota MS dalam PKS dapat dibilang berbeda dengan partai politik lainnya. Kondisi ini pula yang menjadikan isu perpecahan dalam suksesi kepemimpinan PKS jarang terdengar. Menurutnya, Pemira PKS dilangsungkan secara terbuka, objektif, dan mendahulukan musyawarah mufakat.
"Di PKS, amanah ini sebagai bentuk ibadah, mengabdi kepada agama dan bangsa untuk meraih ridha Allah SWT. Sehingga tidak dipenuhi dengan ambisi perseorangan. Selain itu, penyelenggaraan Pemira ini pun kami publikasikan ke masyarakat. Sifatnya terbuka, semua orang tahu karena diekspos di media. Meskipun berpartisipasi dalam Pemira merupakan hak anggota, namun muatannya wajib memilih dan tidak boleh abstain," jelasnya.
Seluruh kader PKS, masih kata Kang Soenman, diharapkan ikut menjaga ketertiban serta menyukseskan penyelenggaraan Pemira MS. yang hasilnya akan diumumkan pada 24 April 2015. Soemandjaya juga mengingatkan, dalam Pemira tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Kader hanya boleh menyebarkan ke khalayak luas bahwa PKS menyelenggarakan Pemira Anggota Majelis Syura periode 2015-2020.
"Kami mohon doa restu seluruh elemen bangsa agar pelaksanaan Pemira dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan selalu siap membawa kebaikan bagi Indonesia," pungkasnya.
Perlu diketahui, BPPR merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Anggota MS PKS untuk mengadakan penyaringan anggota baru melalui Pemira yang diselenggarakan serentak oleh pengurus PKS se-Indonesia, pada Ahad 29 Maret 2015 mendatang. (*)
Read in browser »
 
By Rie on Mar 26, 2015 02:10 pm
PASBERITA.com - Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUUP) merupakan usulan inisiatif komisi II DPR RI yang telah diusulkan sejak tahun2013, merupakan salah satu amanat yang tertuang dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya.
Posisi terakhir pembahasannya yakni di komisi II DPR RI melalui rapat Panja RUUP Tingkat I tanggal 28 September 2014, yang menyepakati bahwa RUUP tidak dilanjutkan pembahasannya mengingat masih ada substansi yang belum dibahas dan belum mendapat persetujuan karena waktu yang terbatas.
Rapat Internal Komisi II DPR RI, Selasa (24/3), menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUUP dalam masa persidangan III, bahkan tidak tertutup kemungkinan ditetapkan menjadi UU.
Mensikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin, memandang perlunya menuntaskan pembahasan RUUP dalam masa keanggotaan anggota DPR RI periode 2014-2019, yang pembahasannya dimulai pada masa persidangan III ini.
"Masalah pertanahan terkait dengan hajat hidup seluruh warga Negara sehingga harus segera dituntaskan agar ada kejelasan hukum dan tidak menimbulkan konflik yang luas dan berkepanjangan. Kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi saat ini, diakibatkan adanya kekosongan hukum yang belum diatur oleh UU yang ada," ujar Saduddin, yang disampaikannya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3).
Saduddin mengungkapkan, beberapa alasan mendasar yang menjadi hal strategis untuk dituntaskannya pembahasan RUUP.
UU No.05 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang selama ini dijadikan acuan dalam masalah pertanahan belum mengantisipasi perkembangan ilmu, teknologi, politik, social-ekonomi maupun budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, lanjut Saduddin lagi, UUPA perlu dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut antara lain terkait dengan hal-hal sebagai berikut;
a. batasan maksimum hak atas tanah untuk keperluan usaha untuk mencegah spekulasi dan penelantaran tanah,
b. penuntasan restrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah yang dilengkapi dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh akses terhadap modal, teknologi dan pasar
c. pencegahan alih fungsi tanah dan penyediaan tanah untuk ruang public
d. Resolusi sengketa dan konflik baik melalui proses pengadilan maupun diluar pengadilan dan melalui suatu Komisi Nasional untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang massif, berdampak luas, sektoral dan berskala nasional.
e. Hak untuk menggunakan ruang di bawah/ di atas tanah
f. Menekankan pentingnya fungsi ekologis disamping fungsi sosia hak atas tanah
g. Menuntaskan pendaftaran semua tanah di wilayah RI
Lebih lanjut, Saduddin menjelaskan, ekonomi politik makro yang pro pertumbuhan telah mendorong berbagai ketentuan UUPA diberikan penafsiran yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA yang berdampak terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM terkait pemanfaatan tanah. Beberapa contoh kasus salah tafsir muncul diantaranya;
a. Hak Milik Negara (HMN) ditafsirkan sedemikian luas seolah-olah Negara merupakan pemilik tanah
b. Penafsiran yang beragam tentang tanah Negara
c. Pembelokan HPL dari "fungsi" menjadi "hak"
d. Penafsiran yang longgar terhadap makna fungsi social hak atas tanah
e. Kekurangtegasan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) dan ulayatnya
f. Pengabaian nilai-nilai non-ekonomi dari tanah dan menjadikan tanah sebagai komoditas dan alat akumulasi modal.
Yang terakhir, Saduddin menambahkan, RUUP dimaksudkan sebagai "jembatan-antara" untuk meminimalisasi tumpang tindih berbagai UU sektoral dengan antara lain;
a. Menuntaskan pendaftaran terhadap tanah Negara (termasuk kawasan hutan), di samping pendaftaran tanah ulayat dan tanah hak
b. Menegaskan bahwa hak atas tanah dapt juga terjadi di atas tanah hak ulayat
Dengan demikian, jelas Saduddin, RUUP tidak dimaksudkan untuk menggantikan UUPA tetapi menjebarkan lebih lanjut ketentuan dalam UUPA.
"Prinsip dasar pembentukan UUP adalah prinsip dasar UUPA yang dilengkapi dengan prinsip dasar Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA sesuai dengan TAP MPR," tutup Saduddin. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 26, 2015 02:06 pm
PASBERITA.com - Nasrudin Azis yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Cirebon, pada Rabu pagi (26/3) dilantik menjadi Walikota Cirebon sisa masa jabatan 2013-2018 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung. Nasrudin dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menggantikan Ano Sutrisno.
Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-695 tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015, yang memberhentikan dengan hormat Ano Sutrisno dari jabatannya sebagai Walikota Cirebon masa jabatan 2013-2015 sejak meninggal dunia, 19 Februari 2015 lalu.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan pula Keputusan Nomor: 131.32-696 tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015, yang mengangkat Nasrudin Azis menjadi Walikota Cirebon sisa masa jabatan 2013-2018, serta memberhentikan dengan hormat Nasrudin dari jabatan sebagai Wakil Walikota Cirebon.
Dalam amanatnya, Gubernur Ahmad Heryawan mengharapkan pemerintahan dan pembangunan di Kota Cirebon berjalan lancar dan kondusif, serta dapat menjalankan jabatan dengan amanah, melakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, yang dapat memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cirebon.
Gubernur menekankan agar Walikota Nasrudin dapat meingkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui bidang pendidikan, kesehatan, maupun Indeks Daya Beli. Ia pun memberikan apresiasi atas capaian Indeks Pendidikan di Cirebon.
"Saya memberikan apresiasi karena Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Cirebon sudah mencapai 10,14% tahun 2013 atau peringkat kelima tertinggi di Jawa Barat. Diharapkan keberpihakan Pemrintah Kota Cirebon terhadap bidang pendidikan terus ditingkatkan, terutama yang difokuskan pada aksesibilitas dan mutu pendidikan," ungkap Gubernur dalam sambutannya.
Dalam bidang kesehatan dan infrastruktur, Gubernur mendorong agar Pemkot Cirebon dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, revitalisasi Posyandu, Rumah Sakit Daerah, dan peningkatan PHBS yang didukung anggaran kesehatan minimal 10% APBD yang berorientasi pada kepentingan publik. Sementara infrastruktur, Gubernur meminta kemantapan jalan di Kota Cirebon yang sudah mencapai 100% agar dipertahankan, meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 100% yang pada 2014 lalu capaiannya sudah mencapai 98,33%. Demikian juga dengan angka backlog rumah yang pada tahun 2013 masih mencapai 15.867 unit, agar dipenuhi secara bertahap untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, menurut Gubernur kawasan metropolitan Cirebon Raya perlu dikembangkan untuk meningkatkan Indeks Daya Beli. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan metropolitan budaya dan sejarah, berbasis wisata, industri, dan kerajinan.
Lebih lanjut, Gubernur pun menodorong agar Pemkot Cirebon dapat meraih WTP dalam laporan keuangannya. "Saya mendorong Pemerintah Kota Cirebon untuk meraih opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK, dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, sistem akuntansi pemerintahan, serta penyempurnaan database aset daerah," tutur Gubernur.
Usai pelantikan, Nasrudin Azis mengatakan bahwa segala hal yang disampaikan oleh Gubernur merupakan motivasi, serta akan dijadikannya sebagai pedoman. Karena menurutnya, hal-hal tersebut merupakan target atau capaian yang ingin diwujudkan ketika dirinya memimpin Kota Cirebon bersama Alm. Ano Sutrisno.
"Apa yang disampaikan oleh Gubernur sejalan dengan visi-misi Kota Cirebon. Dibidang religious, pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan perekonomian. Dan semua orientasinya bagaimana Kota Cirebon ini ditata secara modern, namun tidak menghilangkan religiusnya. Itu yang dipesankan Pak Gubernur," kata Nasrudin kepada para awak media.
Terkait soal sosok yang akan mendampinginya sebagai Wakil Walikota, Nasrudin mengaku tidak ada kriteria khusus dan akan menyerahkan pada mekanisme yang ada.
"Saya belum bisa bicara tentang wakil, karena undang-undang pun terus berkembang. Ada undang-undang baru yang harus kita cermati dan ini tidak mutlak menjadi pilihan walikota. Tapi akan juga melibatkan DPRD kota, dan hal inilah yang membuat kita tidak buru-buru menyampaikan wakil," papar Nasrudin.
Selain pelantikan, dalam acara diberikan pula penghargaan kepada Alm. Ano Sutrisno yang diterima langsung oleh istri almarhum dari Gubernur Jawa Barat, atas pengabdian serta kepemimpinan almarhum selama menjadi Walikota Cirebon.
Hadir pula dalam acara pelantikan, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Jawa Barat, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, unsur FKPD Kota Cirebon, para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI, Pemprov Jawa Barat, dan Kota Cirebon, Ketua Penggerak PKK & Ketua Dharma Wanita Jawa Barat, Ketua Penggerak PKK & Ketua Dharma Wanita Kota Cirebon, Ketua KPU dan Bawaslu Jawa Barat, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Cirebon, serta anggota keluarga Nasrudin Azis dan keluarga Alm. Ano Sutrisno. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 26, 2015 11:52 am
PASBERITA.com - Anggota DPRD Komisi D, Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum sangat prihatin dengan kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Hal itu disampaikannya usai kunjungan kerja, Rabu (25/3) kemarin.
"Kondisi gedung dan lokasi sangat memprihatinkan, namun pembangunan dan perbaikan gedung dihentikan," ujar Fatmah yang juga berasal dari Fraksi PKS.
Menurut laporan dari pihak sekolah, Dinas Tata ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi menghentikan pembangunan dan perbaikan gedung sekolah tersebut.
"Kemarin ada suratnya di SMKN dari Dinas Tarkim, karena lokasi terkena jalur tol Tanjung Priok - Cikarang," lanjut Fatma.
Lebih lanjut, Komisi D merekomendasikan pembangunan dan perbaikan harus tetap jalan dan dilanjutkan. Dikarenakan pembangunan tol dan relokasi belum jelas.
"Perkara nanti bangunan akan dibongkar lagi gak masalah. Toh, nanti akan diganti saat relokasi," pungkas Fatma Hanum. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 26, 2015 09:37 am
PASBERITA.com - Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut menggelar aksi dengan tema "Mahasiswa Mengultimatum Jokowi". Aksi digelar Rabu (25/3) yang titik kumpul berpusat di Lapangan Merdeka Medan kemudian long march menuju Bundaran Majestik selanjutnya ke Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.
Merosotnya nilai rupiah hingga mencapai angka Rp 13.200,-per Dollar Amerika merupakan nilai terlemah sepanjang sejarah reformasi 1998. Ini merupakan salah satu kegagalan pemerintah Jokowi-JK. Meskipun pada tahun 2008 nilai tukar rupiah juga sempat melemah hingga Rp 12.000,- per Dollar Amerika.
Menurut Afri Darmawan, S. IP, Ketua PW KAMMI Sumut yang lebih memprihatinkan adalah semakin mahalnya harga-harga barang kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, gas dan pajak. "Alih-alih ingin mempertahankan stabilitas ekonomi, namun kenyataannya justru mencekik leher rakyat dan rakyat dipaksa mengencangkan ikat pinggangnya karena melambungnya harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya," ungkap Afri dalam orasinya.
Menurut Afri, kehidupan demokrasi hanya menjadi panggung ketamakan elite politik yang hanya memperebutkan kue kekuasaan. Demokrasi kehilangan makna berganti menjadi pamer kekuatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Mencermati kondisi tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi penyelenggara negara saat ini. Oleh sebab itu KAMMI menuntut kepada pemerintah dan seluruh elite politik untuk;
1. Jokowi agar tegas dan serius dalam mengurus pemerintahan negara Indonesia, karena Jokowi telah ingkar janji terhadap visi dan misinya kepada rakyat.
2. Selamatkan perekonomian Indonesia, stabilkan nilai tukar rupiah dari kondisi terburuk dalam
17 tahun terakhir dengan pelemahan nilai rupiah sampai mencapai angka Rp13.200, dan naiknya harga beras serta berbagai sembako.
3.Tegakkan kedaulatan hukum dan wujudkan stabilitas nasional. Agenda penegarakan hukum prioritas utama. Menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia dari kriminalitas yang semakin meningkat. Hal ini membutikan pemerintah Jokowi GAGAL dalam pelayanan masyarakat.
4.Tolak segala kebijakan pro asing yang menggadaikan kedaulatan bangsa. Berbagai pengadaan tender dan kontrak yang memberikan keuntungan bagi bangsa lain dengan menjual harga diri bangsa Indonesia.
5.Pemberantasan korupsi adalah HARGA MATI. Selamatkan KPK dan benahi POLRI serta usut tuntas kasus BLBI dan Bank Century.
Demikian pernyataan sikap dari PW KAMMI Sumut, agar pemerintah Jokowi-JK intropeksi dan berbenah. Selain long march dan orasi, massa aksi juga berjalan mundur menuju Bundaran Majestik. "KAMMI menilai ini merupakan lambing dari kegagalan pemerintahan Jokowi-JK yang pemerintahannya bukan maju, malah mengalami kemunduran," ujar Supandi, S.Si. selaku koordinator aksi. (*)
Read in browser »
By Eko Wahyudi on Mar 26, 2015 09:12 am
Peresmian dilakukan secara simbolis pada pembangunan bendung irigasi Ujuang Gunuang, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman. Pembangunan tersebut terdiri dari program ketahanan pangan, pengendalian banjir dan konservasi.
Ikut hadir pada kesempatan itu, Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, Kepala Dinas PSDA Sumbar, Ali Musri dan Ketua DPRD Padang Pariaman dan Kapolres Padang Pariaman.
Pada kesempatan itu, Irwan mengatakan, pembangunan tersebut merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumber daya air. Diakuinya, dari sebanyak 65 paket kegiatan pembangunan pada bidang sumber daya air, sebanyak 31 paket berada di Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
"Jumlah itu hampir separus kegiatan PSDA berada di Padang Pariaman dan Kota Pariaman, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat dan marilah bersama-sama menjaga dan memanfaatkan pembangunan tersebut,"tegasnya.
Disampaikannya, banyak kegiatan pembangunan di Padang Pariaman tidak terlepas dari aktifnya pemerintah daerah dalam membebaskan lahan untuk pembangunan. Karena selama ini yang selalu menjadi kendala terbesar dalam pembangunan, seperti irigasi adalah lahan yang sulit di bebaskan. Sehingga anggaran yang sudah disediakan untuk pembangunan tersebut tidak dapat berjalan.
"Jadi kita memberikan jatah pembangunan ini bukan pilih kasih, pertama letak posisinya memang strategis didukung oleh infrastruktur lainnya. Namun yang paling penting adalah, lahan untuk pembangunan itu tersedia. Sementara di Padang Pariaman, lahan dijamin oleh pemerintah daerah, Bupatinya mampu meyakinkan saya untuk itu,"tegasnya.
Dari itu maka triliunan rupiah anggaran dari Pemprov Sumbar maupun dari Pemerintah Pusat mengalir ke Padang Pariaman. Selain itu, banyak pembangunan lainnya yang sudah direalisasikan serta, akan dibangun di Padang Pariaman, seperti pembangunan Islamic Center, stasiun kereta api di Bandara Internasional Minangkabau, Rel kereta Duku-BIM, pembangunan jalan pesisir pantai Barat (wingrip) Pariaman-Tiku, Stadion Utama di Sikabu dan sekolah MAN Cendikia, Sekolah Pelayaran dan Kota Industri.
"Semua itu adalah infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Sumbar, itu khusus di Padang Pariaman saja, sedangkan di daerah lainnya juga banyak. Namun di Padang Pariaman paling banyak. Untuk itu katanya, kedepannya masih banyak yang akan dibangun lagi, karena Padang Pariaman dialiri oleh 276 sungai dan anak sungai, serta 424 daerah irigasi dengan luas 26.649 hektar juga memiliki 42 Km garis pantai,"ungkapnya.
Kepala Dinas PSDA Sumbar Ali Musri mengatakan, kegiatan pembangunan PSDA di Padang Pariaman tak lepas dari usaha Gubernur Sumbar dalam memberikan perlayanan kepada masyarakat.
"Ini tidak lepas dari perjuangan Gubernur Irwan Prayitno dalam mencari anggaran, sehingga sejumlah pembangunan dapat berjalan, kami juga berterimakasih pada masyarakat yang mensukseskan pembangunan ini,"ujarnya.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Ali Mukni mengaku sangat berterima kasih atas perhatian Gubernur Irwan Prayitno yang sangat besar pada Padang Pariaman. Untuk itu, atas nama Pemerintah Padang Pariaman dan masyarakat Padang Pariaman bersyukur dengan pembangunan tersebut. Bahkan, dalam kesempatan itu masyarakat juga memberikan tanda ucapan terima kasih berupa piagam kepada Gubernur Irwan Prayitno.
"Mudah-mudahan perhatian ini akan terus berlanjut kedepannya. Karena ini bukti nyata perhatian dari provinsi,"katanya.
Demikian dirilis Humas Provinsi Sumatera Barat melalui laman Sumbarprov.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 26, 2015 08:47 am
PASBERITA.com - Beberapa minimarket masih saja mengabaikan Permendag Nomor 06/2015 atau Permen No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaaan, peredaraan, dan penjualan minuman beralkohol di minimarket.
Hal itu ditemukan oleh ketua pusat Komunitas Peduli Halal Indonesia (Komphi) saat berkunjung ke salah satu mini market di Ruko Anggrek, Jalan Puspa, Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, Rabu (25/3) malam.
"Tadi malam saat pulang dari kemacetan mampir ke Alfamart di Ruko Anggrek, mereka masih menjual miras," ungkap Imam Hambali kepada pasberita.com.
Ketua Komphi pun menegur dan mengingatkan langsung agar menarik dari display maximal tanggal 15 April sesuai permendag tahun 2015.
"Pagi ini dalam jam kerja akan saya kontak pak Hanibudi selaku korwil Alfamart Cikarang untuk segera menarik miras tersebut dari display," tegas Imam.
Sebelumnya penjaga counter mini market tersebut hanya menjawab tidak tahu. Dirinya mengaku hanya dapat kiriman dari pusat dan mereka hanya mengikuti aturan pusat. (*)
Read in browser »
By Eko Wahyudi on Mar 26, 2015 07:21 am
"Ya ini oke saja, karena ini (upah minimum) memang harus ada perubahan, enggak bisa enggak," ujarnya.
Wacana kenaikan upah minimum setiap lima tahun sekali dinilai Dedi merupakan solusi yang adil baik untuk pengusaha maupun pekerja. Dengan begitu, para pengusaha dapat bersiap jika ada kenaikan upah minimum di setiap tahun.
Dalam hal ini, Dedi mengusulkan bahwa kenaikan upah minimum setiap lima tahun ini mengambil rujukan dari data kenaikan inflasi serta harga-harga setiap barang yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Upah dibahas jadi lima tahun sekali itu aturan permainannya. Tapi upah itu akan disesuaikan setiap tahun sekali. Sekarang ada 60 item barang yang harus disurvei dari BPS. Selain inflasi, harga beras, telur dan harga lainnya," imbuh Dedi.
Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, penentuan upah minimum tidak perlu melalui dewan pengupahan karena pengukuran kenaikan upah minimum sudah otomatis berdasarkan data BPS.
"Tiap tahun harga berubah, harga kan enggak mungkin turun. Tapi ditinjaunya setahun sekali tapi otomatis. Dengan begitu semua orang bisa hitung sendiri," tukasnya sebagaimana dilansir okezone. (*)
Read in browser »
By Eko Wahyudi on Mar 26, 2015 07:04 am
Kedua wartawan tersebut bernama Ahmed Idris dan Ali Mustafa yang juga merupakan warga negara Nigeria. Keduanya bertugas membuat liputan ekslusif terkait Pemilu yang akan berlangsung di Nigeria. Dilaporkan bahwa penangkapan keduanya terjadi di hotel tempat keduanya menginap, serta Pasukan Pemerintah menyita semua peralatan pendukung kerja keduanya.
Pihak Militer Nigeria mengungkapkan, penahanan kedua wartawan tersebut disebabkan karena keduanya tidak memiliki izin kerja serta jaminan perlindungan dalam peliputan Pemilu mendatang. Namun hal ini dibantah oleh pihak Al Jazeera.
Pihak Al Jazeera sendiri menuntut pembebasan kedua wartawan mereka dengan tanpa syarat apapun. Hal ini dikarenakan Ahmed Idris dan Ali Mustafa merupakan wartawan resmi Al Jazeera yang dilengkapi dokumen-dokumen resmi dalam tugasnya.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Nigeria untuk membebaskan Ahmed Idris dan Ali Mustafa, mereka memiliki semua dokumen yang relevan untuk melaporkan Pemilu di Nigeria serta berita yang berhubungan dengannya," ungkap Juru Bicara Al Jazeera.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 25, 2015 09:05 pm
"Tanggapannya bagus, ketika seseorang mengekspresikan keyakinan agamannya kan hak asasi manusia, siapapun termasuk Polwan berhak untuk menjalankan keyakinannya,'' ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, dilansir ROL Rabu (25/3).
Menurut Aher, semua orang bebas menjalankan keyakinannya. Karena hal itu dijamin oleh Undang-undang. Termasuk, Polwan harus memiliki kebebasan dalam beribadah. "Artinya negara sudah menjamin hak seseorang untuk menjalankan keyakinannya,'' katanya.
Kepolisian Republik Indonesia sudah mengeluarkan Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.
Keputusan yang ditandatangani pelaksana tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti tersebut menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah pemakaian jilbab bagi Polwan secara khusus tanggal 25 Maret 2015. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 25, 2015 09:02 pm
PASBERITA.com - Ketua Bidang Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menyambut baik Peraturan Kapolri tentang pemebrian izin penggunaan jilbab kepada Polisi Wanita (Powan). Menurutnya, peraturan tersebut sesui dengan kewajiban menutupi aurat dalam Islam.
Terkait desain jilbab yang nantinya akan dikenakan oleh Polwan, Nafis mengatakan dalam Islam tidak ada ketentuan khusus tentang hal itu. "Yang menjadi kewajiban dalam Islam adalah menutupi aurat, desainnya sesuai dengan kepribadian Indonesia," ujar dia seperti dilansir Republika, Rabu (25/3).
Dia berharap, desain jilbab untuk Polwa harus menutupi aurat dan disesuiakan dengan kepribadian Negara Indonesia. Karena seragam Polisi Republik Indosnesia (POLRI) menunjukkan identitas bangsa.
"Asalkan tetap pada ketentuan menutupi aurat, jangan terlau ketat, tetapi juga jangan sampai terlalu glambar glombor (kebesaran) sehingga menggangu tugasnya," ujar dia
Read in browser »
By Rie on Mar 25, 2015 08:58 pm
"Alhamdulillah, akhirnya peraturan resmi Polwan berjilbab keluar. Fraksi PKS sangat mengapresiasi langkah Plt Kapolri Pak Badrodin Haiti yang telah resmikan jilbab Polwan." Kata politisi PKS yang saat ini dicalonkan menjadi Bupati Pesawaran ini dalam siaran persnya, 25 Maret 2015.
Menurut Muzzammil ini merupakan perjuangan semua pihak, termasuk Mantan Kapolri, Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya dan fraksi-fraksi di Komisi III yang sudah membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.
"Dan ini juga perjuangan para tokoh, ormas Islam, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial," ujar mantan Wakil Komisi III DPR ini yang memimpin langsung pengesahan alokasi anggaran jilbab Polwan pada APBN 2015 ini.
Surat keputusan itu, kata Muzzammil, merupakan kabar gembira bagi umat Islam, terutama Polwan yang ingin berjilbab.
"Ini kegembiraan kita semua. Saya mengajak kepada para Polwan yang Muslimah, ayo jangan ragu kenakan jilbab." Ajaknya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membenarkan telah menandatangani izin Jilbab bagi Polwan melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dengan demikian, peraturan Kapolri (perkap) tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh Indonesia. (*)
Read in browser »
By Arif A on Mar 25, 2015 08:30 pm
PASBERITA.com - Tarian khas Sunda Jaipong yang dibawakan sejumlah penari asal Indonesia telah menggoyang Italia dalam acara Festival Dell Oriental di Kota Turino.
"Kami senang bisa menampilkan berbagai tarian dari Indonesia di Italia, termasuk Jaipong," ujar salah satu penari Amie Tanoewidjaja yang bersama adiknya Febrie Tanoewidjaja membentuk grup tari InaDance di Belanda yang dilansir Antara London, Rabu (25/03).
Para seniman yang tampil di Italia itu adalah penari kelahiran Indonesia yang menetap di Belanda, yakni Amie Tanoewidjaja bersama Rahmida Patmawati, dan pelajar Jane Samosir serta gadis peranakan Indonesia-Belanda Manuela Biesheuvel.
Festival Dell Oriental tahun 2015 yang diadakan di Kota Turino merupakan festival Asia terbesar yang digelar di berbagai kota di Italia berlangsung dari 20 hingga 29 Maret menampilkan tidak saja kesenian dari berbagai negara di Asia, tetapi juga kuliner yang menarik perhatian masyarakat setempat.
Menurut Amie, ia ikut mempromosikan budaya Indonesia melalui tarian dalam Festival Dell Oriental yang diadakan di Italia untuk kali ke dua. Sebelumnya Amie tampil hanya berdua dengan sang adik Febrie di Kota Padova, Desember 2014.
Selain membawakan tarian jaipong yang dinamis, Amie bersama tiga rekannya menampilkan Tari Bajidor Kahot yang dipadukan dengan Tari Payung, Tari Kembang Girang dari Bali dan Tari Kaca-Kaca yang diciptakan Amie dan Febrie.
Sementara bagi Manuela Biesheuvel belajar tari Jaipong saat ia berkunjung ke tanah kelahiran sang bunda di Bandung.
Amie Tanoewidjaja yang lahir di Sukabumi dan menetap 28 tahun di Amsterdam, Belanda, belajar menari traditional Indonesia sejak umur 15 tahun dan mulai tahun 2007 Amie dan Febrie Tanoewidjaja membentuk kelompok tari InaDance.
Ia mengatakan setiap tampil di Festival Dell Oriental selalu mendapat sambutan meriah dari penonton.
"Penonton bahkan mengajak kami foto bersama dan bertanya kami berasal dari negara mana," ujar Amie yang merasa bangga bisa ikut mempromosikan budaya Indonesia di Italia.
Penari yang tergabung dalam InaDance yang tampil di Festival Dell Oriental, Jane Samosir yang tengah menuntut ilmu di NHGV Breda adalah anggota paduan suara Exaudia Choir yang sering tampil di berbagai negara di Eropa, di antaranya di Festival Dell Oriental di Carara, Italia.
Selain itu Rahmida Patmawati, lulusan ISI Yogyakarta dan seorang koreografer pada tahun 2010 pindah ke Belanda dan tinggal di Kota Tilburg. Ia menari sebagai freelance di beberapa grup tari di wilayah itu.
"Kami sangat bangga Rahmida ikut bergabung dengan InaDance di Festival ini," ujar Amie.
Manuela lulusan dari sekolah seni Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten (AHK) di Amsterdam pada tahun 2012 belajar menari di ISI Yogyakarta dan pada tahun lalu ke Indonesia khusus belajar tari Jaipong. (*)
Read in browser »
By Johanes Kurniawan on Mar 25, 2015 05:08 pm
"Air adalah sumber kehidupan, Waja'alnaa minal ma i kulla syai in hayyi, dan kami jadikan dari air segala jenis kehidupan," ungkap Gubernur Jabar yang biasa disapa Aher.
Lanjut Aher, kalau penciptanya sudah menerangkan seperti itu maka kita harus tunduk patuh pada titah sang pencipta, dirawat dengan baik, tidak boleh ada kemubaziran tidak boleh ada kezaliman terhadap air.
"Bahwa kesehatan kita paling banyak dipengaruhi air, bersih tidaknya air yang kita konsumsi mempengaruhi secara langsung kesehatan kita," ungkap Aher.
Menurutnya, air yang kita gunakan untuk kebersihan badan, rumah dan keluarga kita, langsung mempengaruhi kesehatan.
"Yang sering jadi tema kampanye kita adalah sakit gratis, dari,pada sehat. Nah sanitasi ini adalah kampanye tetap sehat," jelas Aher.
Gubernur Jabar ini juga berharap suatu saat jika kita ke rumah sakit bukan sedang berobat atau sakit. Namun ke rumah sakit sedang memeriksakan kesehatan.
AKKOPSI yang terdiri dari kumpulan Bupati Walikota teladan yang sadar sanitasi ini, bukan di drive pemerintah lewat sebuah peraturan. Tidak semua Bupati dan Walikota tergabung dalam AKKOPSI. Yang hadir pada acara tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur, Padhe Karwo, Walikota Balik Papan, Walikota Padang, Walikota Aceh, Walikota Payakumbuh, Walikota Bandung dan beberapa Walikota lainnya.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
.jpg)
Posting Komentar