| | | | By Dedi Mustofa on Mar 23, 2015 11:28 am
PASBERITA.com - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak parlemen untuk melanjutkan revisi Undang-Undang (UU) Lalu Lintas Devisa No.24 Tahun 1999. Pasalnya, revisi ini sangat penting untuk menopang rupiah agar tetap perkasa dan berdaulat di negaranya sendiri.
Hipmi menilai, pelemahan rupiah terus terulang sebab belum terdapat regulasi yang mampu memperkuat posisi rupiah selama ini.
"Mata uang kita sangat rentan terombang-ambing oleh arus keluar-masuk modal. Makanya, UU Lalin Devisa ini harus segera direvisi," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (23/3/2015) seperti dilansir liputan6.com.
Bahlil mengatakan, draft revisi UU ini sudah digarap DPR periode sebelumnya. Namun, revisi tersebut terhenti dan belum dilanjutkan pengesahannya ke rapat paripurna.
Sebab itu, Hipmi mendorong agar revisi UU ini dilanjutkan. Bahlil mengatakan, dunia usaha memerlukan stabilitas nilai tukar untuk kepentingan rencana investasi dan proyeksi biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan ketergantungan bahan baku impor bagi industri di dalam negeri masih sangat kuat.
Bahlil mengatakan, UU Lalin Devisa sudah saatnya direvisi. Selain paling liberal sedunia, UU ini merupakan salah satu UU Devisa peninggalan era IMF (International Monetery Fund).
Hal ini membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah terpukul. "UU ini konteksnya dulu era liberalisasi. Kita butuh sekali memperkuat pasar modal dan menaikkan kepercayaan asing. Sekarang konteksnya sudah lain. Kita butuh stabilisasi nilai tukar," papar Bahlil.
Hipmi mengatakan, saat ini pengaturan devisa hanya sebatas Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI ini dinilai masih sangat lemah sebab tidak mampu menahan lajunya capital outflow.
Akibatnya, liberalism UU Devisa ini hanya dinikmati oleh para pemodal besar dan pihak luar. Sebagaimana diketahui, saat ini Bank Indonesia memiliki PBI No.13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012.
Di sana diwajibkan devisa hasil ekspor komoditas tambang, serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri ditarik ke dalam negeri paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB). Namun, PBI tersebut terbukti tidak cukup kuat menarik dan menahan devisa hasil ekspor ke dalam negeri.
Berdasarkan data yang diolah, Hipmi memperkirakan larinya devisa ke luar negeri akan terus meningkat dan menguntungkan bagi negara tetangga seperti Singapura.
Pada 2016, dana orang kaya Indonesia dengan aset finansial di atas US$ 1 juta yang diparkir di luar negeri diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 250 miliar. Dana tersebut dalam bentuk deposito, saham, dan fixed income maupun aset properti real estate.
"Bayangkan kalau dana-dana ini masuk ke sistem keuangan kita. Tentu akan memaculending rate yang lebih kompetitif dan memperkuat likuiditas perbankan kita," ujar dia.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Mar 23, 2015 11:07 am
PASBERITA.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memulai masa sidang ketiganya setelah satu bulan masa reses. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan, masa sidang pertama akan dibuka dengan paripurna yang isinya pidato dan pembacaan surat-surat yang masuk ke DPR dari pemerintah.
Salah satu yang akan dibacakan dalam paripurna adalah surat uji kepatutan calon Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti. Politikus PKS itu mengatakan, setelah dibacakan dalam paripurna surat uji kepatutan itu akan dibahas di Badan Musyawarah sebelum dibahas di Komisi III.
"Kalau bisa kita bahas pekan ini (Bamus). Maka pekan depan bisa kita bahas (Komisi III)," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir beritasatu, Senin (23/3).
Selain uji kelayakan, Fahri meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kepada DPR perihal tak jadi dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan. Padahal sebelumnya, DPR sudah menyetujui status ketunggalan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Itu harus dijelaskan. Ini masalah kelembagaan. DPR pernah paripurna yang mengesahkan BG. Ini keterangan tambahan saja. Biar jelas. Supaya Presiden menambah penjelasan," ujarnya.
Kalau Jokowi tidak menjelaskan perihal masalah tersebut kepada DPR pada masa sidang ketiga ini, Fahri khawatir fraksi-fraksi di DPR akan meributkannya untuk meminta keterangan Presiden Jokowi.(*)
Read in browser »
By Johanes Kurniawan on Mar 23, 2015 09:54 am
PASBERITA.com - China Mobile membocorkan rencana produksi smartphone murah Xiaomi. Hal ini dilansir Gizmo China, (21/03).
Diprediksi harga smartphone buatan perusahaan China tersebut hanya berkisar di bawah USD 64 atau sebanding dengan harga Rp 836 ribu saja. Dalam hal ini, berarti untuk sekelas smartphone, Xiaomi membanderolnya tak lebih dari Rp. 1 juta.
Namun meski akan dilabel smartphone murah, smartphone Xiaomi itu akan memiliki layar dengan ukuran 4,7inci, resolusi 720x1280piksel. Perangkat ini juga bakal dibekali oleh quad-core Lead Core LCI LC1860C CPU yang dikabarkan lima kali lebih cepat. Belum lagi ditambah RAM berkapasitas 1GB serta memori internal 8GB.
Kejutan lainnya adalah, meskipun dikatakan murah, namun kamera yang dipasangkan di bagian belakang bersensor 13MP. Sementara kamera di bagian depan bersensor 2MP. Belum lagi dukungan 4G LTE Cat.4 yang sangat memungkinkan untuk memiliki kecepatan download maksimal 150Mbps. Demikian diungkapkan China Mobile.(*)
Read in browser »
By Johanes Kurniawan on Mar 23, 2015 09:34 am
Rieke menilai Jokowi abai terhadap persoalaan Jamkesmas. Kata dia, banyak pasien peserta Jamkesmas meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya dan tidak tertangani dengan baik oleh pihak rumah sakit. Menurut Rieke seakan sia-sia rakyat menjadi peserta Jamkesmas karena ketika tiba di rumah sakit mereka harus merogoh uang yang tak sedikit.
Di bawah ini surat terbuka Rieke yang ditujukan kepada Jokowi sebagaimana dilansir okezone.com:
Rieke: Tolong Sampaikan pada Jokowi
Saya tahu dan saya meyakini nyawa manusia di tangan Allah, tapi sudahkah hak kesehatan rakyat yang diperintahkan konstitusi diberikan negara?
Kabar duka di Minggu pagi, RSCM kamar 103, tela meninggal dunia satu lagi pasien Atresia bilier, ananda Muhamad Fahri Al Jaelani.
Maafkan atas perjuangan yang belum tuntas ini. Semoga kepergianmu membuka gembok ketidakpedulian kekuasaan terhadap penderita Artesia bilier.
Ananda Jaelani, ayahnya tukang bengkel. Penderita Artesia bilier harus melalui tahapan screening, 4 kali @ Rp15 juta.
Pasien AB, Alfariel Zikri Azhar 1 tahun, ayah sopir mobil sayur di Pasar Kramat Jati, baru masuk RSCM, tapi katanya ICU penuh.
Penderita AB, Raehan Nur Ziabno 2 tahun, sejak 2013 menjalani perawatan di RSCM. Ayahnya tidak kerja, ibu bekerja sebagai pengupas kerang.
Penderita AB, obat Evion dan Apialys harga Rp800 ribu per minggu, perlu nutrisi khusus susu dibeli di apotik Rp250 ribu per kaleng. Screening 4 kali, Rp15 juta per tahap.
BPJS Kesehatan penyelenggara Jamkes. Aturan main atau regulasi dibuat pemerintah. Anggaran tidak bisa dikeluarkan BPJS jika tidak sesuai Permenkes.
Semua aturan turunan tentang Jaminan Kesehatan, Perpres maupun Permenkes tidak boleh bertentangan dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
UU 40/2004 Pasal 22 dan penjelasannya, kecuali urusan kosmetik, semua biaya preventif, promotif, kuratif harus ditanggung.
Undang-Undang 40/2004 Pasal 22 dan penjelasannya, obat, rawat inap, rawat jalan, tindakan, termasuk cuci darah, dan lain-lain wajib ditanggung tidak boleh dibebankan ke pasien.
Jika dana di BPJS tidak memungkinkan wajib berdasarkan konstitusi kas negara menanggung. Jangan bilang kosong, buktinya dikorupsi bisa triliunan.
Alokasikan anggaran kesehatan untuk penambahan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan rumah sakit, khususnya RS Pemerintah.
RSCM rujukan pasien seluruh Indonesia, lengkapi alatnya, perbaiki fisiknya, tambah ruangan dan tempat tidur, perhatikan status dan upah tenaga kesehatan.
Hal yang sama wajib dipenuhi pemerintah untuk RS milik pemerintah di seluruh Indonesia, Puskesmas dan faskes lain milik pemerintah.
Berdasarkan UU Kesehatan wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk pelayanan rakyat (di luar gaji), 5% dari total APBN, 10% dari total APBD!
Segera lakukan pendataan penduduk nasional, nunggu sensus baru 2010, keluarkan Kepres, program tanpa data akurat penduduk omong kosong saja.
Sah-sah saja pencitraan dalam politik, tapi PENCITRAAN BERBASIS KINERJA, bukan sekedar kejar survei dan poling popularitas.
Masa kampanye telah usai, nyawa rakyat jangan dipertaruhkan, kesetiaan terhadap konstitusi sedang diuji, jadikan landasan berpijak putusan politik.
Menunggu revisi aturan jaminan kesehatan lama, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah, NYAWA RAKYAT JANGAN DIPERTARUHKAN!
Ditunggu terobosan Policy Presiden, aturan dibuat tegak lurus kebutuhan real rakyat sesuai konstitusi & UU, tidak perlu tunggu ramai di media sosial.
Menteri dan Kepala Badan hanya pembantu presiden. Menjalankan perintah presiden, yang tidak menjalankan berarti membangkang, mau dipertahankan?
Menunggu terobosan Policy Presiden, asal tidak bertentangan dengan Konstitusi dan UU yang mengaturnya, rakyat pasti dukung!
Semoga masih ingat "di antara kita tidak boleh ada kepentingan lain, kecuali rakyat dan kompas kita hanya konstitusi".
Saya masih memegang janji saat memaksamu menandatangani 9 Piagam Perjuangan Rakyat 5 Juli 2014. Saya berjuang di parlemen, dirimu di pemerintah
Siapapun boleh intervensi kekuasaan asal sesuai nilai-nilai kebenaran konstitusi NKRI, UUD 1945, termasuk soal hak rakyat atas kesehatan
Yang saya yakini Revolusi Mental menurut Soekarno, 17 Agustus 1957: Cara pikir, cara kerja, cara hidup yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, dirimu?
Salam Juang
Anggota Komisi IX DPR RI
-RIEKE DIAH PITALOKA-
Read in browser »
By Rie on Mar 23, 2015 08:11 am
PASBERITA.com - Beredarnya Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang berisi ajaran radikal di Surabaya, Jawa Timur. Mendapatkan reaksi dari salah seorang anggota Komisi X DPR RI, Surahman Hidayat, di Jakarta, Minggu (22/3).
Surahman Hidayat, yang juga Ketua MKD DPR RI, sangat menyesalkan menyebarnya buku tersebut dirinya minta kepada kemendikbud untuk segera menarik buku mata pelajaran agama Islam yang mengajarkan radikalisme.
Peredaran buku tersebut sangat bertentangan dengan nilai ajaran Islam, yang sangat menjunjung tinggi tolerasi terhadap agama lain.
"Konten itu jelas bukan dari pemahaman Islam yang benar, saya menduga ada pihak yang sengaja memasukannya, sebagai usaha untuk merusak pemikiran para siswa di Indonesia," ungkapnya.
Mengajarkan untuk membunuh pemeluk di luar Islam, jelas bertentangan dengan nilai Islam yang sangat menghargai satu jiwa manusia.
"Kemendikbud tidak boleh lalai, harus segera mengambil tindakan dan menarik segera buku tersebut, karena sangat berbahaya bagi kerukunan beragama di Indonesia dan berpotensi menimbulkan kebencian di antara pemeluk agama," jelas Surahman.
Pendidikan yang mengarah kepada radikalisme, sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Tidak ada satupun agama yang mengajarkan dan mentolerir bentuk-bentuk radikalisme, tim penyusun buku tersebut harus di berikan sanksi yang tegas, sesuai hukum yang berlaku, karena telah memasukan ajaran radikalisme," tutup surahman. (*)
Read in browser »
By Rie on Mar 22, 2015 10:20 pm
Oleh: Agus Khan
Solehudin, (59 tahun) seorang pria yang tinggal di Desa Sangkanhurip Sindang berprofesi sebagai wiraswasta. Ia sudah tidak bisa melihat sejak 5 tahun yang lalu menjadi inspirasi bagi saya pada acara Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) di Masjid Agung Al Imam Majalengka, Jawa Barat, Minggu (22/3/2015) siang
Bagaimana tidak, dirinya masih sanggup datang ke Masjid Agung Al Imam untuk menghadiri penggalangan dana Palestina yang digelar oleh KNRP. Dan yang lebih mencengangkan lagi, beliau juga berinfaq Rp. 5.000.000,- untuk kebebasan rakyat Palestina, jumlah yang tak sedikit.
Syeikh DR. Umar Barzaq pun langsung memberi pelukan hangat kepada Pa Udin sapaan akrab Solehudin. Menelisik rasa galau, ku coba tanyakan apa yang menggelayut dalam hati ini.
"Kasepuhan, apa alasan anda membantu Palestina?" tanya saya.
"Bagi saya ini adalah kewajiban, tak ada sedikitpun iba, saya yakin Intansurulloha Yansurkum, karena itu saya berinfaq. sms kan nomer rekeningnya karena saya baru bisa 2 Juta hari ini, sisanya saya transfer," jawabnya mantap.
Masya Allah jawaban mendalam bak guntur di siang hari dari seorang tua nan buta semakin menyadarkan saya akan pentingnya Palestina bagi ummat Islam.
Aduhai benar kata sahabat saya Bang Heri Sumantri "Peradaban Islam yang luar biasa telah terputus sejak runtuhnya Khilafah Islam di Turki. Masih ngaku Islam Hebat saat ini? Mustahil jika kita masih takut sama kaum yang memerangi Islam."
Allah ya Allah, Berilah kelapangan rizki bagi nya, khusnul khotimah akhirnya, dan syurga balasannya, Aamiin.
Read in browser »
By Rie on Mar 22, 2015 06:40 pm
.jpg)
Siapa yang tak kenal Machiavelli? Filsuf politik kelahiran Italia itu terkenal dengan ide-ide "gilanya" saat berbicara soal politik dan kekuasaan. Dalam bukunya yang melegenda The Prince atau Sang Pangeran, Machiavelli mengajarkan kepada kita bagaimana cara merebut kekuasaan dan mempertahankannya.
Secara gamblang ia meminta kita untuk merebut kekuasaan dengan cara apapun dan mempertahankannya juga dengan berbagai cara. Tak peduli cara-cara tersebut kotor dan bertentangan dengan moralitas agama. Yang terpenting kekuasaan bisa diperoleh dan dapat dipertahankan dalam genggaman tangan. Karena itu, jika ada praktek-praktek politik kotor maka kerap dinisbatkan sebagai politik Machiavelli.
Tapi apa yang terjadi di Kota Bandung, lalu Kabupaten Bekasi dan wilayah lain di Indonesia hari ini justru paradoks dengan pemikiran Machiavelli. Proses pergantian kepemimpinan dalam muscab berjalan smooth. Tak ada usaha meraih pucuk pimpinan partai tertinggi di tingkat kecamatan tersebut. Jangan bayangkan ada meja yang dipukul atau kursi melayang. Jangan pula membayangkan peserta sidang ramai-ramai maju mengerubungi pimpinan sidang. Atau politik uang bertebaran di arena sidang.
Di partai lain, bisa jadi pemandangan seperti itu bisa dengan mudahnya kita temukan. Maklum, kursi ketua DPC dapat dijadikan sebagai batu loncatan menjadi caleg sehingga secara all out berusaha merebutnya.
Tak hanya dalam muscab fenomena estafet kepemimpinan di PKS berlangsung mulus. Di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional hal tersebut juga terjadi.
Inilah yang saya namakan sebagai antitesa politik Machiavelli. Hal yang saat ini menjadi barang mewah dalam dunia politik di Tanah Air.
Di saat partai lain kerap gontok-gontokan saat melaksanakan pergantuan pengurus, PKS justru berkebalikannya. Bahkan informasi yang saya dapat dari sahabat yang menjadi kader PKS, di partai dakwah itu para kadernya saling mempersilakan menjadi pimpinan partai.
Pertunjukkan demokrasi high class ala PKS ini patut diteladani oleh partai lain. Karena hanya dengan cara inilah praktek politik di negeri tercinta terhindar dari ajaran Machiavelli.
Erwyn Kurniawan
(Alumnus Ilmu Politik Universitas Nasional)
Read in browser »
By Johanes Kurniawan on Mar 22, 2015 06:13 pm
"Ini bukan Nawa Cita, melainkan duka cita," ungkap Heru Purwoko, Sekretaris Eksekutif SOBAT PANGAN.
Kekecewaan juga disampaikan Direktur Eksekutif SOBAT PANGAN Lian Fympi. Ia menyesalkan digulirkannya Inpres No 5 tersebut yang justru bertentangan dengan harapan para petani serta rakyat Indonesia.
Lian mencatat, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kepada para petani saat memimpin Panen Raya di Desa Kedokan Gabus, Indramayu, Rabu (18/03), dimana Jokowi mengatakan kepada masyarakat bahwa tidak akan impor beras.
"Saat ini Presiden Jokowi justru mengeluarkan instruksi presiden nomor 5 tahun 2015 per tgl 17 Maret 2015 yang sangat bertentangan dengan Harapan Petani dan Rakyat Indonesia dimana dalam inpres tersebut pengadaan beras dari luar negeri dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri," ungkapnya.
"Jangan sampai ada lagi yang namanya beras impor. Walaupun berasnya itu kurang, kita tetap tidak akan impor beras. Dengan melihat panen seperti ini kita optimis, produksi beras akan meningkat," sambung Lian mengulang ungkapan Jokowi.
Lian melanjutkan, sebelumnya juga Presiden Jokowi sempat mendengungkan swasembada beras pada tahun 2017. Namun disayangkan SOBAT PANGAN, justru Inpre terkait impor beras ini malah diterbitkan.
"Perlulah diingat bahwa Petani adalah ujung tombak dalam hal pangan, tetapi nasibnya seperti perahu yang terombang-ambing dilautan. Apakah pemerintah saat ini serius berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang swasembada pangan seperti sebelumnya atau hanya kecap Saja?"
"Jika memang Iya, seharusnya dibuktikan dengan kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang Pro Pertanian dengan memperluas dan membuka lahan pertanian kembali yang saat ini sudah digunakan untuk lahan industri dan permukiman," lanjut Lian.
SOBAT PANGAN sendiri mengingatkan, bahwa masyarakat tahu terkait matinya pertanian di Indonesia adalah disebabkan input yang sama (dalam hal ini adalah lahan pertanian) yang tidak bertambah, sawah-sawah yang telah dikuasai oleh para Tengkulak Pemilik Modal dan juga semakin berkurangnya minat dibidang pertanian karena dirasa pertanian sekarang kurang mensejahterakan akibat keputusan impor beras.
Atas Inpres No 5 Tahun 2015 ini, sebagai lembaga swadaya masyarakat penggiat pangan, SOBAT PANGAN (Solidaritas Bersama Untuk kedaulatan Pangan ) merasa harus mengkritisi kebijakan tersebut karena bertentangan dengan ajaran the founding father Indonesia (Ir. Soekarno). Dimana Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain (dalam hal ini Negara asing) apalagi dalam hal pangan. Sangatlah disesalkan Karena kebijakan pangan tidak mengarah ke swasembada justru perlahan-lahan akan mematikan petani kita sendiri .
"Kami meminta dan mendesak kepada Presiden Jokowi untuk Lebih memperhatikan petani dalam negeri dengan mencabut serta membatalkan peraturan yang merugikan petani dan menjadi penghambat produktifitas para Petani. Dengan semangat Nawa Cita, hapuskan, hilangkan kecanduan impor beras dan segera bersihkan Indonesia dari mafia beras maupun mafia pangan yang bercokol baik di Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun di Pasaran," tutup Lian.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 22, 2015 05:29 pm
PASBERITA.com - Rumah Zakat Cabang Batam saat ini masih membutuhkan relawan inspirasi khusus 12 kecamatan wilayah binaan di Kota Batam.
"Hingga saat ini baru 350 anak yatim piatu dan dhuafa yang baru dibantu. Peluang kebaikan bersama RZ Batam sangat terbuka, " ujar Agus Supriyanto Branch Manager Rumah Zakat, Batam, Minggu (22/3/2015).
Agus mengatakan, Rumah Zakat Batam menargetkan 1000 yatim piatu dhuafa mendapatkan orang tua asuh untuk bisa membantu beasiswa pendidikannya.
"Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi saya," katanya.
Agus menjelaskan investasi akhirat ini untuk anak SD/anak/bulannya sebesar155 ribu rupiah.
"Untuk anak SMP/anak/bulan sebesar 180 ribu rupiah, " pungkasnya.(*)
Read in browser »
By Rie on Mar 22, 2015 05:28 pm
PASBERITA.com - Untuk mengingatkan kita akan pentingnya air, maka ditetapkan Hari Air Dunia (World Water Day) setiap tanggal 22 Maret. Bertujuan untuk memperbaharui tekad kita dalam melaksanakan Agenda 21 yang dicetuskan pada tahun 1992 dalam United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, atau lebih dikenal sebagai Earth Summit.
Dalam memperingati Hari Air Dunia (HAD) ke-23 tahun 2015 ini, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat menggelar rangkaian peringatan HAD di Cikapundung Promenade Babakan Siliwangi Bandung, Minggu (22/03), yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Memasuki lokasi acara usai berarum jeram di sungai Cikapundung, Wagub Deddy mengungkapkan betapa pentingnya peranan air dalam kehidupan, bahkan tubuh kita sendiri yang sebagian besar terdiri dari air. Menurut Deddy, banyak bencana yang mengancam hanya karena tidak memperhatikan air.
"Bencana-bencana akan banyak terjadi jika tidak memperhartikan air dalam setiap pembangunan," tukas Deddy dalam sambutannya.
"Dengan munculnya banyak industri pabrik yang tidak terkendali, penyedotan air tanah secara besar-besaran, alih fungsi lahan penyerapan yang semakin meluas, dapat menyebabkan masyarakat banyak kekurangan air,' paparnya lagi.
Selain itu, Wagub Deddy juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan khususnya air, termasuk untuk tidak membuang limbah ke sungai.
Deddy mengungkapkan, ada sekitar 100 ton tinja manusia yang dibuang ke sungai Citarum per harinya, akibat masih banyaknya warga yang belum memiliki kakus. Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus membantu pembangunan MCK masyarakat, sehingga tidak akan lagi mencemari sungai.
"Dihitung rata-rata 4 kilogram tinja per orang setiap harinya, jika dijumlah sesuai banyaknya warga yang tidak memiliki MCK, totalnya bisa mencapai 100 ton tinja. Itu belum termasuk limbah kotoran hewan dan sampah," ungkap Deddy ditemui usai acara.
Pada acara ini pula, diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat peduli lingkungan di Jawa Barat, diantaranya Dadang Hermawan (praktisi lingkungan, budaya dan konservasi), Pipin Suryana (aktifis penelitian hutan), dan Jajat Ruchyat (pemelihara jaringan irigasi dan rawa).
Turut hadir pula Wakapolda Jabar, Kepala Dinas PSDA Jabar, Plh. Sekda Jabar serta Ibu Walikota Bandung. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar