By Dedi Mustofa on Mar 04, 2015 11:10 pm
PASBERITA.com - Imam Masjid New York Shamsi Ali mengatakan, Wali Kota New York, Amerika Serikat (AS) Bill de Blasio akan memasukkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur untuk Kota New York.
"Saya sangat bersyukur karena perjuangan kita untuk mendapatkan hak liburan ini cukup lama. Dimulai sejak 10 tahun lebih yang lalu. Kita perjuangkan lewat DPRD New York dengan membentuk koalisi untuk Muslim Holiday, lalu tahun 2012 kita berhasil menggolkan rancangan UU di DPRD New York dengan dukungan 100 persen anggota DPRD," ujar Shamsi melalui pesan yang diterima pasberita.com, Rabu (4/3/2015).
Sayangnya, lanjut Shamsi, Wali Kota New York saat itu Michel Bloomberg, dengan segala kelebihannya menolak untuk menandatangani RUU itu untuk menjadi public policy. Alasannya karena nanti kelompok agama-agama lain akan minta.
"Alhamdulillah, ketika calon Wali Kota saat ini bertemu dengan kami, beliau berjanji untuk menandatangani RUU menjadi public policy. Oleh karenanya komunitas Muslim mendukung sepenuhnya beliau untuk menjadi walikota New York. Dan sudah pasti kami masyakat Muslim semakin bangga bahwa kami memang telah menjadi bagian integral dari kota ini. Sehingga kami semakin memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan sumbangsih kepada kota ini," ungkap Shamsi.
Perlu diketahui bahwa ada sekitar 120.000 murid-murid Muslim di sekolah-sekolah umum di New York.
"Itu berarti lebih dari 13 persen murid-murid sekolah umum New York adalah Muslim. Jadi memang kita berhak untuk meminta agar di dua hari besar Islam itu sekolah-sekolah di kota New York ditutup," pungkasnya.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Mar 04, 2015 04:28 pm
PASBERITA.com - Beredarnya foto-foto mesra mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonfaktif Abraham Samad bersama sejumlah perempuan cantik merupakan sebuah karma.
Ini mengingat saat dipimpin Abraham Samad, KPK sempat memeriksa sejumlah perempuan terkait mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam kasus suap dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi.
Begitu sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide, dalam sebuah diskusi bertajuk :Audit Kinerja KPK" di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, seperti.dilansir rmol.co, Rabu (4/3).
"Kasus Abraham Samad dengan perempuan-perempuan cantik itu karma, dia kan pernah kait-kaitkan sejumlah perempuan cantik dengan LHI," ujar M Yusuf Sahide.
Sebelumnya, beredar foto mesra mirip Abraham Samad dengan perempuan mirip Putri Indonesia Elvira Devinamira.
Tak lama kemudian, foto mirip Samad dengan seorang perempuan cantik beredar, yang belakangan diduga mirip Feriyani Lim. Keduanya nampak berada di atas ranjang di sebuah kamar. Dalam foto itu, pria mirip Samad nampak sedang memeluk perempuan tersebut dari belakang. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 04, 2015 04:19 pm
PASBERITA.com - Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengindikasi, kerusuhan yang terjadi di Batang Jawa Tengah merupakan bentuk eskalasi dari protes yang selama ini telah dilakukan oleh nelayan setempat. Tersumbatnya komunikasi serta minimnya solusi alternatif dari pemerintah terhadap pelarangan alat tangkap pun menjadi penyulut utamanya.
"Makanya, saya meminta pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka jalur komunikasi kepada nelayan maupun pelaku industri perikanan secara intensif," kata Rofi seperti dilansir ROL, Rabu (4/3). Menurur Rofi, komunikasi tersebut utamanya dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan perikanan yang belum lama ini diterbitkan.
Sebelumnya, terjadi unjuk rasa menolak Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No 2/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berakhir rusuh. Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah nekat memblokir jalur utama Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah kemarin.
Peraturan tersebut memuat larangan penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Permen menyebutkan, setiap orang dilarang mengoperasikan cantrang di seluruh wilayah Indonesia.Berdasarkan informasi yang diterima dari National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Mabes Polri yang diterima Rofi, ratusan kendaraan terjebak dalam antrean panjang sejak dari Jembatan Sumbang hingga ke Kota Batang.
Untuk mencegah hal tersebut terulang, ia menekankan langkan selanjutnya di samping membuka komunikasi yakni memunculkan alternatif solusi. Legislator asal Jatim tersebut menambahkan, alat tangkap dan daerah tangkapan yang selama ini berlaku memiliki dampak kurang baik terhadap ekosistem dan biota laut, namun tentu saja kondisi tersebut tidak serta merta harus disikapi dengan pelarangan secara sepihak.
Rofi juga menyinggung terjadinya kericuhan terkait kebijakan KKP di mana ratusan warga nelayan dan penambak ikan NTB mendatangi kantor Gubernur NTB menolak peraturan Menteri Susi Pujiastuti yang diklaim merugikan mereka (19/1). Menurut Nelayan NTB Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2015 diklaim merugikan para nelayan NTB karena tidak diperbolehkan menangkap bibit lobster dan tidak bebas menjualnya ke luar daerah seperti sebelumnya. "Karenanya, masalah inu jangan dibiarkan berlarut-larut," tuturnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Mar 04, 2015 04:05 pm
PASBERITA.com - Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tidak gegabah menerima klaim kemenangan kubu Ancol.
"Menkumham harus baca dulu amar keputusan Mahkamah Partai. Sebab, Mahkamah Partai Golkar dalam amar putusannya menyatakan bahwa menerima eksepsi para termohon (Aburizal cs) untuk sebagian. Menyatakan permohonan para pemohon (Agung Laksono cs) tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, mahkamah menyatakan tidak dapat mengambil keputusan karena tidak tercapai kesepakatan di antara 4 hakimnya," kata Bambang di Jakarta, seperti dilansir antaranews, Rabu (4/3/2015).
Hakim Andi Mattalatta dan Djasri Marin menyatakan Munas Ancol yang sah tapi harus mengakomodir tokoh-tokoh dari Munas Bali.
Sementara Hakim Muladi dan Natabaya berpendapat karena termohon Aburizal cs kasasi atas putusan sela PN Jakbar, maka pihak ini menghendaki penyelesaian masalah melalui pengadilan, dan ini sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Partai tanggal 23 Desember 2014.
Muladi dan Natabaya tidak mengemukakan pendapat munas mana yang sah.
"Karena hakimnya ada 4 dan ada 2 pendapat berbeda yang masing-masing didukung 2 hakim, maka sidang tidak bisa ambil keputusan alias deadlock dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar," kata Bambang.
"Ada beberapa media salah paham atas putusan ini. Dikira yang menang adalah Agung cs dengan Munas Ancolnya. Padahal itu hanya pendapat hakim Andi Mattalatta dan Djasri Marin, bukan pendapat semua hakim. Jadi itu bukan putusan Mahkamah Partai," kata dia.
Dengan putusan Mahkamah Partai yang tidak memutuskan apa-apa itu, Aburizal cs tetap akan meneruskan perkara di pengadilan.
Pernyataan kasasi sudah dilakukan di PN Jakbar dan memori kasasi dlm minggu ini juga akan diserahkan ke Pengadilan.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar