| | By Dedi Mustofa on May 26, 2015 09:38 pm PASBERITA.com - Hasrat Israel menghilangkan Al Aqsha dari peta dunia terus dilakukan. Hingga saat ini, permasalahan di bumi Palestina tak jua terhenti. Penderitaan semakin menjadi. Mereka terluka, dan hanya bisa berseru. Berseru untuk saudara muslim di penjuru bumi.
Memenuhi seruan tersebut, KNRP Kaltim akan menggelar Tablik Akbar Solidaritas untuk Rakyat Palestina di 5 kota besar se-Kaltim. Menghadirkan, Syekh Ali Ahmad Muhammad Muqbil, dari Palestina.
Selain memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, juga akan dijelaskan situasi kekinian di Palestina. Khususnya kebiadaban Zionis Israel yang terus menggempur dan membunuh laki-laki, wanita hamil, sampai bayi tak berdosa. Selain itu, dibahas pula bagaimana kebiadaban zionis yang terus menistakan Masjid Suci Ummat Islam (Alaqsa, red).
Pertama, acara digelar di Jalasah Ruhiyah, Balikpapan pukul 16:00 Wita, Ba'dah Isyah, di Masjid Istiqomah, Selasa (26/5) . Keesokan harinya, Tabliq Akbar akan dilanjutkan di Kutai Timur (Kutim) di Masjid Mes Pama, dan ba'dah shalat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhlas Perum Lembah.
28 Mei akan berlangsung lagi di Masjid Baiturrahman PKT Bontang. Setelah itu, tim KNRP Kaltim melanjutkan perjalanan ke Kutai Kartanegara. Tepatnya, di Masjid Al Falah, ba'dah Isyah dan dilanjutkan shalat Jumat berjamaah di Masjid As Salam. Terakhir (29/5), Tablik Akbar dilaksanakan di masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, Samarinda (dalam konfirmasi)
Inilah saatnya untuk peduli terhadap sesama Muslim. Acaranya ini terbuka untuk umum. Siapkan Donasi Terbaik Anda untuk Rakyat Palestina. Informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Tris Hadi di 0821 4913 8999.(*)
Read in browser » By Dedi Mustofa on May 26, 2015 09:34 pm PASBERITA.com - Setelah ditemukan di Kabupaten Bekasi, beras plastik kembali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat, Ahad (24/5) lalu. Bahkan, satu keluarga mengalami keracunan akibat mengonsumsi beras plastik. Menyikapi hal itu, Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasluddin, mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tentang beredarnya beras plastik.
"Karena hal ini bukan hal sederhana yang dibayangkan orang. Ini kita dorong supaya ini menjadi kepedulian semua pihak, Komisi III dengan hukumnya, Komisi VI dengan perdagangannya, sehinga tidak hanya menjadi kepedulian Komisi IV," kata Andi Akmal, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (26/5).
Politisi asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, seperti ada sebuah design besar yang berbahaya bagi ketahanan pangan. "Secara ekonomi beras plastik ini harusnya lebih mahal dari beras biasa. Tapi di lapangan ternyata lebih murah. Oleh karena itu, saya kira kepentingannya bukan sekedar kepentingan bisnis, tapi juga ada kepentingan lain yang bisa merusak ketahanan pangan dan merusak kondisi ketenteraman masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya beras plastik. Pertama, lanjut Andi Akmal, bisa dikarenakan adanya mafia yang menginginkan agar Pemerintah melakukan impor beras. Kedua, adanya upaya-upaya politik untuk membuat kegaduhan, sehingga masalah-masalah besar dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak terangkat.
"Sehingga masyarakat disibukkan dengan isu-isu yang sengaja diciptakan," imbuhnya.
Lebih lanjut Andi Akmal mengemukakan, Komisi IV juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan masalah beras plastik.
"Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut," pungkasnya.(*)
Read in browser » By Dedi Mustofa on May 26, 2015 09:30 pm PASBERITA.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI meminta Pemerintah melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.
"Kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan, akibat lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan tergerusnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga-harga," kata Anggota DPR RI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin, saat menyampaikan pandangan FPKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada Rabu (20/5) lalu, tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).
Fraksi PKS, lanjut Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini, menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan tersebut, ungkapnya, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.
"Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM ini melemahkan aggregate demand cukup serius," ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.
"Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.
Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.
"Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak," pungkasnya.(*)
Read in browser » By Rie on May 26, 2015 08:57 pm PASBERITA.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) dalam pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang pembangunannya akan selesai pada tahun 2017 bertepatan dengan rampungnya pembangunan bandara tersebut. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto di kantor Pertamina Jakarta, Selasa (26/05). Kesepakatan ini mencakup perencanaan hingga pembangunan depot Pertamina. Menurut Gubernur, kesepakatan ini merupakan salah satu upaya dalam percepatan penyelesaian BIJB. "Sejak awal kita aktif berkoordinasi dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melengkapi fasilitas infrastruktur BIJB," katanya. Heryawan berharap, pembangunan DPPU yang merupakan fasilitas penunjang dari sisi darat ini dapat segera terselesaikan. DPPU merupakan fasilitas penunjang penting bagi terlaksananya penerbangan di suatu bandara yang akan memasok bahan bakar ke pesawat. Sementara itu menurut Dwi, pembangunan depot ini diperkirakan menelan biaya hingga 400 Milyar. Ia meyakini penyediaan bahan bakar pesawat yang ada di BIJB akan menjadi pemicu pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat Jawa Barat. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Jabar kepada Pertamina untuk penyediaan bahan bakar pesawat di BIJB," terang Dwi. Saat ini Pertamina telah mengelola sebanyak 62 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu berupa Avtur dan Avgas. Pertamina memproyeksikan pertumbuhan permintaan Avtur di Indonesia berada di kisaran 2,5% - 6% pertahun. Dua tahun terakhir konsumsi Avtur telah berada di kisaran 4 juta kiloliter pertahun. Selain Pertamina, rencananya Pemprov Jabar pun akan menjalin kerjasama dengan PLN dan Pelindo dalam upaya melengkapi infrastruktur penunjang BIJB. (*)
Read in browser » By Rie on May 26, 2015 08:25 pm PASBERITA.com - Pelajar Bogor lakukan aksi solidaritas peduli Nepal dan Rohingya. Para pelajar yang tergabung dalam gerakan CAKEP (Cita Rasa Kebaikan Pelajar) di bawah asuhan IMAGO Indonesia menggelar aksinya pada hari Minggu (24/05). Mereka memusatkan massa di dua lokasi, yaitu pertigaan Taman Yasmin dan di sekitar Gedung Yasmin Harmony. Berbekal tools penggalangan dana dan atribut CAKEP, para pelajar rela berpanas-panasan menghampiri para pengguna jalan di lokasi penggalangan dana. "Kami prihatin dengan bencana gempa bumi yang menimpa Nepal dan krisis kemanusiaan di Rohingya," tutur Rifqi Imaduddin, salah seorang anggota gerakan CAKEP yang berstatus pelajar kelas XI di SMAIT Ummul Quro. Mereka berharap donasi yang disalurkan akan membantu meringankan penderitaan para korban. Aksi solidaritas dimulai Minggu pagi selama kurang lebih 2 jam. Usaha dan kegigihan para pelajar ini membuahkan hasil yang cukup besar. Donasi terkumpul sebesar 10 juta rupiah. "Dana ini akan disalurkan melalui ACT untuk para korban di Nepal serta para pengungsi Rohingya," jelas Syahrizal Rakhm an, ketua IMAGO Indonesia.(*)
Read in browser » By Rie on May 26, 2015 05:40 pm PASBERITA.com - Presiden Myanmar Thein Sein menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan yang mengontrol populasi jumlah penduduk. Sebagaimana dilansir laman berita tibune.com.pk yang dikutip ROL, Senin (25/5) menurut para aktivis Hak Asasi Manusia RUU tersebut akan digunakan untuk menekan populasi jumlah Muslim di negara itu. Undang-undang ini didukung oleh kelompok Komite ultra-nasionalis Buddha untuk Perlindungan Kebangsaan dan Agama, yang dikenal sebagai Ma Ba Tha. Kelompok ini telah memicu sentimen anti-Muslim dengan mengatakan komunitas Muslim memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan akhirnya akan menyerbu negara mayoritas Buddha. "Undang-undang ini menargetkan satu agama, satu populasi, di satu daerah," kata aktivis HAM Khin Lay, pendiri Segitiga Wanita Grup Dukungan Yangon, yang memberikan perempuan pelatihan profesional dan politik dan melobi pembelaan hukum. (*)
Read in browser » By Rie on May 26, 2015 04:23 pm PASBERITA.com - Bebegig, kesenian khas Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bakal memeriahkan acara hitung mundur ('counting down') 444 hari menjelang PON XIX/2016 Jabar. Sosialisasi PON ini dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-373 Kabupaten Ciamis pada Minggu, 7 Juni 2015. Ketua Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media (PPM) PON XIX/2016 Jabar Ateng Kusnandar mengungkap rencana dimaksud dalam perjalanan dari Kota Bandung menuju Ciamis, Selasa siang (26/5/2015). "Hari ini, tim PPM menuju Kabupaten Ciamis untuk berkoordinasi langsung dengan Bupati Iing Syam Arifin soal pelaksanaan 'counting down'," ujar Ateng kepada wartawan dalam perjalanan. Ditambahkan, Bebegig dihadirkan meramaikan acara hitung mundur karena seni tradisi unik identik dengan Kabupaten Ciamis. Bebegig juga selalu dinanti oleh warga Kabupaten Ciamis dan Jabar umumnya, terlebih bila jumlahnya banyak. Bebegig mirip dengan orang-orangan sawah. Namun, aktornya adalah manusia yang memakai topeng besar. Selain memakai topeng unik dengan raut beragam, bebegig dihiasi rambut gimbal. Kesenian ini semakin menghadirkan suasana meriah berkat musik pengiring dogdog dan angklung. Bebegig mulai dipopulerkan seniman Kabupaten Ciamis dan masyarakat Kecamatan Sukamantri khususnya, pada 1950-an. "Seni Bebegig termasuk kategori 'helaran' (karnaval). Biasanyas digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, khitanan, menyambut tamu, acara-acara tertentu, serta kerap dilombakan pada festival di luar daerah," ungkap Ateng, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Jabar. Ateng merinci, acara hitung mundur 444 hari menuju PON XIX/2016 Jabar juga dimeriahkan jalan sehat keliling pusat Kabupaten Ciamis. Jalan sehat yang akan diikuti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), yang juga Ketua Umum Panitia Besar (PB) PON XIX/2016 Jabar, diperkirakan diikuti antara 60-70 ribu warga umum. "Istimewanya lagi ada senam yang diikuti 444 santri dari berbagai pesantren se-Ciamis. Jadi 'counting down' 444 menjelang PON XIX di Ciamis akan sangat meriah. Ini semua guna mengundang partisipasi masyarakat menyukseskan PON," papar Ateng lagi. Pemprov Jawa Barat, kata Ateng, berupaya menjadikan pesta olahraga mutli cabang olahraga nasional terakbar ini terbesar dalam sejarah PON. (*)
Read in browser » Recent Articles:
| | | | | |
Posting Komentar