| | By Rie on May 22, 2015 11:28 am PASBERITA.com - Komisi V DPR RI menilai program konektivitas transportasi laut atau tol laut yang ditawarkan pemerintah perlu disempurnakan. Karena itu, Komisi V DPR RI membentuk Panitia Kerja Konektivitas Transportasi Laut yang akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program konektivitas transportasi laut ini memiliki tujuan dan strategi yang jelas dalam implementasinya. "Salah satu poin kesepakatan DPR dan pemerintah dalam Raker yang membahas tol laut, rabu malam tadi, adalah membentuk Panja Konektivitas Transportasi Laut. Panja ini nantinya akan bekerja untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi strategi, implementasi, output, dan outcome dari konsep konektivitas laut atau tol laut itu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, di Jakarta, Kamis (21/5). Selain itu, kata Yudi, Komisi V juga mendorong pemerintah untuk menyempurnakan regulasi penunjang antara lain tatanan kepelabuhanan nasional, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan menentukan skala prioritas kegiatan. "Karena program ini akan menggunakan dana APBN yang sangat besar dan waktu yang lama, maka harus ditentukan skala prioritas dan regulasinya, serta diawasi semua pihak, agar benar-benar bisa terealisasi dan hasilnya menguntungkan bagi bangsa ini," kata Yudi Dalam raker semalam, Komisi V dan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan juga sepakat tidak lagi menggunakan istilah 'tol laut', tapi menggantinya dengan 'konektivitas transportasi laut'. Istilah 'tol laut' dianggap rancu dan membingungkan. Seperti diketahui, untuk mendorong dan mengembangkan infrastruktur konektivitas transportasi laut ini, pemerintah berencana membangun 24 pelabuhan feeder dan 170 pelabuhan sub feeder. Ke-24 pelabuhan feeder ini akan dibiayai oleh BUMN, yaitu PT Pelindo. Sementara pembangunan 170 pelabuhan sub feederakan dibiayai APBN. Selain itu, pemerintah juga akan membangun 100 kapal perintis barang/penumpang sampai dengan tahun 2019. Dan untuk tahun 2015 dititikberatkan pada pembangunan 25 unit kapal perintis ukuran 2000 Gross Tonage (GT). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk subsidi rute. (*)
Read in browser » By Rie on May 22, 2015 11:23 am PASBERITA.com - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan memberi pengarahan pada Acara Sosialisasi Festival Keanekaragamanan Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2015 di Gedung Lelang Komoditi Agro Bandung, Rabu (21/5). Sosialisasi Festival Keanekaragamanan Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2015 ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Perindustrian dan perdagangan Jawa Barat dengan Indonesian Chef Association. Dalam arahannya, Netty mengatakan Festival ini harus dimaknai sebagai perjuangan dalam mempertahankan bahan pangan lokal. Saat ini pangan yang dikonsumsi Indonesia mengalami kerawanan karena berasal dari negara lain, seperti halnya terigu dan beras yang masih impor. "Padahal, masih banyak bahan pangan lainnya yang dapat dikonsumsi seperti singkong, ubi bahkan kacang-kacangan," tuturnya. Untuk itu, Netty mengajak seluruh peserta yang terdiri dari PKK, pelajar dan mahasiswa untuk melakukan proses ideologisasi konsumsi pangan yang ada. Dengan kata lain mengganti nasi sebagai sumber karbohidrat utama dengan tanaman pangan sumber karbohidrat lain. "Sehingga dari segi politis, kita dapat membantu pemerintah untuk menekan angka import pangan yang dapat digunakan untuk kesehatan contohnya," tandas Netty. Festival Keanekaragamanan Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2015 di Mall Cihampelas Walk. Makanan yang akan dilombakan yaitu berupa cookies, chips, cake/bolu, desert, main couse dan minuman yang berbahan baku cereal dan kacang-kacangan. Selain itu juga akan dibuat tumpeng setinggi 1 M berwarna pelangi yang pewarnanya terbuat dari kacang-kacangan serta cookies dan cake berbentuk Surili. (*)
Read in browser » By Rie on May 22, 2015 11:16 am PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan salah satu masalah yang dihadapi Pemprov yaitu terkait dengan pengelolaan aset. SMA/SMK yang aset nya masih dimiliki pihak lain tidak bisa diperbaiki dan dibangun oleh Pemprov. "SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Kedepannya harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar desa nya. Nanti begitu penyelesaianya," ujarnya pada Persiapan Percepatan Alih Kelola SMA dan SMK 2016 di Provinsi Jawa Barat digelar di Aula Barat Gedung Sate. "SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Kedepannya harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar desa nya. Nanti begitu penyelesaianya," Kata Aher. Hadir pula pada kesempatan itu Pimpinan Komisi V DPRD Prov Jabar, Plt. Sekda Iwa Karniwa, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata, Kadisdik Prov Jabar, Para kepala OPD Prov Jabar dan kadisdik dari kabupaten kota di Jawa Barat. Menurut Aher, dalam konteks perencanaan untuk pelaksanaan alih kelola SMA/SMK menjadi urusan Provinsi maka perlu diidentifikasi dari berbagai aspek terkait dengan aspek Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Februari 2015, SMA/SMK di Jawa Barat mencapai 3917 sekolah, termasuk sekolah negeri dan swasta. Saat ini ada sekitar 732 SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Selain itu Pemprov Jabar akan membangun SMA dan SMK negeri di 129 kecamatan. Pembangunan sekolah tersebut sebagai upaya pemerintah menghadirkan wajah negara di daerah pelosok. "Pembangunan SMA dan SMK baru, khususnya di kecamatan-kecamatan yang belum punya SMA/SMK negeri kita maksudkan untuk dua hal. Pertama, menjangkau layanan masyarakat sedekat mungkin terhadap masyarakat. Yang kedua, meluaskan jaringan dan daya tampung," Kata Aher. (*)
Read in browser » By Dedi Mustofa on May 21, 2015 10:07 pm PASBERITA.com - Tim ahli Laboratorium Sucofindo, Cibitung, Bekasi, mengungkapkan beras asli dan beras yang palsu atau berbahan baku plastik yang kini beredar di masyarakat dapat dibedakan secara kasat mata. Cara untuk membedakan beras asli dan palsu dengan cara memilah bentuk fisiknya. "Letakan beras itu di atas kertas atau meja, lalu pilah. Bila terdapat bentuk beras tanpa memiliki lengkungan di bagian ujung, lentur, tanpa ada titik putih di tengahnya, dan cenderung lebih bersih bisa dikategorikan sebagai beras palsu," kata Kepala Bagian Pengujian Laboratorium Sucofindo, Adisam, di Bekasi, Kamis (21/5/2015) seperti dilansir metrotvnews.com. Karakter fisik beras palsu memiliki perbedaan dengan yang alami, bentuknya lurus sempurna tanpa ada titik putih. Menurutnya, beras asli memiliki bentuk sekam dan memiliki bentuk alami serta memiliki rupa mengapur. Cara membedakan beras tersebut juga bisa dilakukan dengan cara memasak serta pencucian dengan menggunakan air. "Deteksi dini bagi masyarakat, kalau sudah sering masak kelarutannya berbeda, dia cenderung menggumpal meski telah lama dimasak," katanya. Pelaku yang menjual beras sintetis mengoplos beras asli dengan beras berbahan baku plastik yang digunakan untuk pembuatan kabel, keramik dan pipa paralon. "Modus yang digunakan pelaku adalah mengoplos beras asli dengan beras berbahan baku plastik. Senyawa kimianya memiliki unsur BBP, DEHP, DIMP untuk pembuatan polyvinyl chloride dan dicampur dengan senyawa kimia pelentur plastik," katanya. Pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap 250 gram beras plastik yang terbagi menjadi dua sampel. "Kami memastikan beras plastik itu melalui metode alat screening dengan spektrum infrared untuk melihat apakah ada fungsi senyawa lain. Ternyata ada spektrum identitk dengan senyawa polyvinyl Chloride yang biasa digunakan bahan baku industri," katanya. Pihaknya juga kembali mengecek adanya dugaan beras campuran dan hasilnya terdapat kandungan protein 3,38 persen, dan sampel kedua juga memiliki kandungan protein 6,78 persen. "Itu artinya, beras tersebut dioplos dengan beras asli," ujarnya. (*)
Read in browser » Recent Articles:
| | | | | |
Posting Komentar