| | | | By Dedi Mustofa on May 25, 2015 01:43 pm
PASBERITA.com - Keputusan untuk menutup aurat atau memakai hijab bukan lah keputusan mudah untuk sebagian orang. Ada banyak proses yang harus dilalui sebelum mereka menutup aurat. Setelah Zaskia Adya Mecca, Shireen Sungkar, Zaskia Sungkar, Laudya Cynthia Bella dan masih banyak lagi artis muslimah Indonesia yang memutuskan berhijab kini nama Terry Putri menambah panjang daftar artis Indonesia yang 'berhijrah' untuk menutup aurat.
Dilansir dari akun instagram miliknya, presenter cantik ini sudah 3 hari mantap mengenakan kerudung. Terry rupanya sudah mantap betul untuk menutup auratnya. Terry pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak ragu dan takut untuk mengenakan hijab.
"Tidak ada lagi ragu. Tidak ada lagi rasa takut. Sudah lupa akan rasa khawatir.. Hidup ini dijamin Allah SWT selama dalam bentangan ketaatan. Taat itu nikmat Taat itu indah. Ingin semakin sadar, bukan sekedar tahu. Ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan kesenangan." tulis Terry di akun Instagram miliknya seperti dilansir vemale.com, Senin (25/5).
Terry juga tak merasa takut meskipun masih banyak job dan kontrak yang mengikat dirinya. Ia ingin senantiasa taat dengan 'kontrak dengan Tuhan'. Terry juga tak takut kesulitan mencari pasangan hidup saat ia sudah berhijrah.
"Seorang teman yang perhatian padaku berkata "nggak hijab aja nggak ada pasangan, gimana kalau ditutup?" Inilah seleksi Allah pada orang-orang cinta karena taat & taqwa. Melihat ketulusan hati, bukan hawa nafsu. Melihat kesabaran, bukan ketergesa-gesaan. Melihat kasih sayang, bukan kasat mata raga. Melihat dengan bimbingan, bukan jalan keterpurukan." tambahnya di akun instagram @terryputri. (*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on May 25, 2015 01:30 pm
PASBERITA.com - Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang lebih besar atas kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Disamping itu, Komisi IX juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengintegrasikan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
"Komisi IX juga mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja formal dan non formal sebagai peserta mandiri," ungkap @DPR_RI, akun Twitter resmi DPR saat melaporkan secara langsung rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dan BPJS Ketenagakerjaan di gedung DPR, Senin (25/5).
Selain itu, Komisi IX juga mendesak pemerintah untuk menyusun priodesasi masa iuran dan manfaat jaminan pensiun yang diterima sesuai UU BPJS dan UU SJSN.
Sebagaimana diketahui, iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 8 persen, 5 persen ditanggung perusahaan dan 3 persen ditanggung pekerja. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 25, 2015 01:15 pm
PASBERITA.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengapresiasi pemerintah Indonesia terkait penanganan para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh Utara, Kota Langsa dan Sumatera Utara.
"Kami mengapresiasi sikap pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial untuk membantu pengungsi Rohingya," kata juru bicara Fraksi PKS DPR RI Abdul Fikri Faqih di Semarang, Minggu (24/5) seperti dilansir inilah.com.
Hal tersebut disampaikan Fikri di sela silaturahmi dan temu akbar anggota legislatif PKS Provinsi Jawa Tengah.
Fikri menjelaskan, sesuai dengan konvensi hak anak Nomor 44 Tahun 1989 Pasal 2-4, Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Anak No.23/2002, disebutkan bahwa ketika ada anak telantar maka negara punya kewajiban untuk memberikan jaminan.
"Meskipun belum meratifikasi, sebagai warga dunia yang baik maka kita harus menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya, sudah semestinya kita membantu mereka," ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Fikri menilai bahwa pemerintah Indonesia juga perlu menangani para pengungsi Rohingya secara komprehensif karena ini menyangkut masalah kemanusiaan.
Menurut dia, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memenuhi hak dasar anak sesuai dengan "Convention On The Right of the Child".
"Pemerintah juga perlu memenuhi semua hak dasar anak yang dijamin dalam"Convention On The Right of the Child" yang utamanya adalah perlindungan anak terhadap kekerasaan, trauma psikologis, serta keberlangsungan pendidikan," katanya. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 24, 2015 09:44 pm
"Ini akan jadi kado paling istimewa jelang pensiunnya Jenderal Moeldoko pada Juli mendatang," kata Mahfudz Sidik, Minggu (24/5) seperti dilansir ROL.
Menurut Mahfudz, hal itu sekaligus juga menjadi pemenuhan hak personil militer muslim untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu berharap, keputusan Mabes TNI kali ini konsisten di semua struktur dan satuan militer. Meski sikap TNI tersebut patut dipuji, Mahfudz mengingatkan agar Moeldoko perlu menguatkan aturan tersebut dalam sebuah aturan tertulis.
"Saya berharap keputusan Panglima ini diikuti efektif sampai lini terbawah struktur TNI lewat aturan interal," sambung Mahfudz.
Sebelumnya, Moeldoko menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi prajuritnya untuk mengenakan jilbab tanpa melewati perdebatan soal seragam tambahan para prajurit muslimah.
Sikap Moeldoko tersebut berbeda dengan persoalan serupa di satuan Polri. Mabes Polri, membutuhkan perdebatan selam lebih dari dua tahun untuk membolehkan anggotanya yang muslimah untuk berjilbab.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais Wiryosudarmo punya penilaian yang sama. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, kepedulian Moeldoko terhadap hak-hak beragama patut diberi kredit tinggi.
"Harus diapresiasi," kata dia.
Dikatakan olehnya, sikap Meldoko tersebut adalah bukti keberhasilan TNI dalam mereformasi angkatan perang tersebut. Bahkan kebijakan Moeldoko tersebut, tak kalah dengan kebijakan serupa yang dilakukan Departemen Pertahanan di Amerika Serikat (AS) terhadap prajurit perempuan muslim.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 24, 2015 09:40 pm
"Saya harapkan bisa bertemu dengan Pak Agung bukan sebagai ketua tapi tokoh masyarakat dan Pak Aburizal Bakrie sebagai tokoh masyarakat," ujar Habibie di Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015) seperti dilansir tribunnews.
Dalam pertemuan nanti, Habibie meminta ditemani dua orang pini sesepuh Golkar untuk melengkapi perbincangan perdamaian internal partai. "Apa hasilnya? Ya tunggu dulu," katanya.
Dia prihatin perselisihan partai berlambang pohon beringin itu tak kunjung usai sampai sekarang. Menurutnya, Golkar telah memiliki sejarah panjang sehingga sangat disayangkan bila tak diselesaikan.
Habibie tidak bermaksud memberikan spekulasi, namun ia meyakini semua orang yang berada dalam internal Partai Golkar mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap rakyat. "Saya mengharapkan ini bisa diselesaikan," ujarnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 24, 2015 09:37 pm
Agung mengungkapkan, kubu yang bisa mendaftar haruslah yang mengantongi SK dari Kementerian Hukum dan HAM.Nah, Agung yakin, kubunya yang paling layak mendaftarkan diri karena sudah mendapatkan SK dari Menkumham Yasonna Laoly.
"Kan enggak bisa ada dua-duanya (ketua umum). KPU akan melihatnya dari ketentuan perundang-undangan. Itu berarti yang berdasarkan keputusan pemerintah," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (24/5) seperti dilansir jpnn.com.
Menurut Agung, putusan PTUN yang menggagalkan SK itu tidak memengaruhi pendaftaran di KPU. Sebab, pihaknya dan Menkumham akan mengajukan banding.
"Tidak sampai itu (mengganggu). Di satu sisi ini masalah hukum, kan mau banding. Kalau untuk menyiasati agar Golkar tetap ikut pilkada, kami melakukan cara-cara islah terbatas," imbuh Agung.
Agung menambahkan, saat ini masalah penentuan kubu dan pendaftar bakal calon kada Golkar akan diselesaikan melalui sebuah tim khusus yang dibentuk bersama kubu Aburizal Bakrie. Setelah itu, sambung Agung, akan diserahkan sepenuhnya pada keputusan KPU untuk memilih kepengurusan DPP yang layak ajukan pendaftaran.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 24, 2015 09:30 pm
Oleh karenanya, sebagai koordinator Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya (AMAPR), Basri Efendi memberikan penghargaan kepada para nelayan yang telah menolong para pengungsi Rohingya.
"Mereka telah memberikan keteladanan kepada kita mengenai arti kemanusiaan. Tanpa mengenal suku, agama, ras dan golongan mereka telah mau membantu etnis Rohingya yang ada di tengah laut. Karenanya kami dari aliansi lintas organisasi di Aceh memberikan penghargaan kepada mereka," papar Basri.
Menurut Basri, dirinya beserta AMAPR sengaja mengajak Mensos dan Wakil Ketua DPR untuk memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi negara kepada para nelayan Aceh.
"Hari ini ada Bu Khofifah Indarparawansyah dan Bapak Fadli Zon yang saya ajak untuk memberikan penghargaan kepada para nelayan Aceh. Setidaknya ini merupakan representasi penghargaan eksekutif yang diwakili oleh Mensos dan Legislatif yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR. Dengan penghargaan yang demikian, kita berharap akan semakin menumbuhkan rasa solidaritas kemanusiaan di Indonesia," ungkapnya.
Lebih lanjut Basri menjelaskan bahwa Rohingya adalah persoalan regional di asia tenggara. Karenanya, resolusi ini juga digalang melalui forum Sout East Asia Humanitarian (SEAHUM).
"Untuk tingkat regional, rekan-rekan di PAHAM Indonesia sudah menggalang aliansi kemanusiaan melalui SEAHUM. Kemarin mereka sudah melakukan pertemuan di Kuala Lumpur untuk meggalang dukungan organisasi kemanusiaan regional. Kita berharap mereka akan mampu memberikan tekanan kepada Myanmar, agar tidak lagi mengusir warga Rohingya serta memberikan pengakuan terhadap etnis tersebut sebagai warga negara," pungkasnya.(*)
Read in browser »
By Rie on May 24, 2015 05:41 pm
PASBERITA.com - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengikuti RUN for Charity with Kopea Hasanah dan Freeletics Bandung (Runtastic) sejauh 7KM untuk Madrasah Al-Istihad Majalaya didamping Kepala OPD Provinsi Jawa Barat di Bober cafe Bandung, Minggu (24/5).
Kopeahasanah adalah komunitas pecinta sedekah amanah santun berkah.
Dengan mengutip kalimat Mohamad Ali, Netty menuturkan bahwa seorang juara bukan saja dicetak diruang latihan tetapi seorang juara yang mempunyai mimpi, visi dan keinginan yang besar untuk terus maju.
"Jadi intinya sebagai anak muda harus mempunyai semangat dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa khususnya Jawa Barat serta siap berdaya saing dalam menghadapi MEA 2015 nanti," tegasnya.
Runtastic diikuti oleh komunitas lari di Bandung, pelajar dan mahasiswa. Rute yang dilalui oleh para pelari melewati Jalan Sumatra, Jalan Veteran, Jalan Sunda, daerah Gudang Utara, Jalan Riau, Jalan Merdeka dan finish di outlet Eiger Jalan Sumatera.(*)
Read in browser »
By Rie on May 24, 2015 05:38 pm
PASBERITA.com - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menghadiri Sosialisasi Memperingati Hari Konsumen Nasional Tahun 2015 didamping oleh Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Giselawati Mizwar di Bandung Indah Plaza Mall Bandung, Minggu (25/5).
Netty menjelaskan kata kunci untuk meningkatkan konsumen bagi produk lokal adalah dengan melakukan diseminasi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa mereka punya dan harus memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen. Masyarakat juga harus mempunyai pengetahuan tentang mana produk yang berkualitas dan layak dibeli dan dikonsumsi untuk seluruh anggota keluarganya.
Lalu, Netty menyebutkan "Konsumen Harus Mandiri" sesuai tagline, karena konsumen adalah penentu kemajuan ekonomi suatu bangsa. Ketika konsumen memilih sebuah produk dalam negeri itu artinya konsumen sedang menggairahkan produsen dan pelaku usaha lokal untuk memperbesar kapasitasnya dan kualitasnya sehingga social trust akan terbanggun.
"Jika social trust semakin tinggi tentu ini dampaknya akan luar biasa pemilihan produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri yang katanya murah tapi belum tentu berkualitas," tegasnya.
Netty menuturkan harus terus diedukasi konsumen dan konsumen karena kemampuan dan pilihan masyarakat terhadap produk itu berbanding lurus terhadap daya beli. Jadi kalau daya beli mereka masih rendah maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk membeli produk yang mahal dibandingkan produk luar yang lebih murah yang belum tentu kualitasnya baik.
"Bagi produsen harus terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk sedangkan bagi konsumen harus pintar dalam memilih produk khususnya produk lokal sehingga mampu berdaya saing dengan produk luar," harapnya.(*)
Read in browser »
By Rie on May 24, 2015 05:32 pm
PASBERITA.com - Komisi V DPR RI prihatin dan menyesalkan terjadinya musibah tabrakan kereta Bangunkarta dengan kereta barang yang menyebabkan 2 orang luka-luka. Komisi yang membidangi transportasi ini meminta Pemerintah dan PT KAI tidak lagi mengabaikan keselamatan dan memiliki sensitifitas dalam mengurus persoalan keselamatan khususnya transportasi kereta api.
"Saya sangat prihatin dengan terulangnya kecelakaan kereta api ini. Seharusnya, kecelakaan kereta yang terjadi akhir-akhir ini menjadi momentum pemerintah dan PT KAI untuk memperbaiki kelaikan sarana dan prasarana kereta dan meningkatkan keselamatan. Tapi, seperti pemerintah dan KAI mengabaikan hal itu, atau memang ada penurunan managemen di KAI," Kata Yudi Widiana Adia, wakil ketua Komisi V DPR RI asal dapil Jabar IV
Anjloknya kereta Bangunkarta sehingga menabrak kereta barang yang berada di jalur sebelahnya, kata Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menunjukan masih rendahnya manajemen pengoperasian sarana dan prasarana kereta api. Selama 2004-2010 telah terjadi lebih dari 700 Peristiwa Luar Biasa Hebat (PLH), yang terdiri dari tabrakan antar KA (5%), anjlok / terguling (75%), dan tabrakan antara KA dengan kendaraan bermotor (20%).
Alumnus master dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini menambahkan bahwa dari beberapa hasil penelitian diketahui bahwa untuk keseluruhan kecelakaan yang terjadi, faktor yang paling besar berkontribusi masuk ke dalam kategori preconditions for operator acts(44%), diikuti dengan faktor organisasi (27%). Kategori preconditions for operator acts terlibat dalam 33 dari 35 kecelakaan (94%), sedangkan faktor organisasi terlibat dalam 22 dari 35 kecelakaan (63%).
Baik untuk tumbukan KA dengan KA dan kejadian anjlok, sebagian besar disebabkan karena kesalahan ataupun kerusakan pada sarana maupun prasarana, karena masih kurangnya perawatan yang dilakukan.
"Karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas perawatan, pengaplikasian manajemen kelelahan bagi para operator, maupun perbaikan dari segi kelembagaan, agar perkeretaapian Indonesia memiliki nilai keselamatan yang tinggi dan dapat mencapai target zero accident". tutup legislator kelahiran Sukabumi 45 tahun silam tersebut. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar