| | | | By Rie on May 20, 2015 01:07 pm
PASBERITA.com - Rapat konsultasi pimpinan DPR, Pimpinan dan Kapoksi Komisi II di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/5), akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Pilkada. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar terkait dengan urgensi dilakukannya revisi ini.
"Usulan revisi ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada pada saat rapat konsultasi pembahasan rancangan peraturan KPU, dimana memerlukan payung hukum dalam UU," kata Kapoksi FPKS ini.
Saduddin membeberkan poin-poin yang belum diatur, yakni, pertama, persyaratan wakil kepala daerah yang belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode. Yang kedua, lanjutnya, perlu ditambahkannya kata "keponakan" dalam klausul persyaratan pasangan calon yang tidak memiliki kepentingan petahana.
Poin ketiga, imbuh Saad, adanya larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat serta larangan menggunakan program dan kegiatan Pemda yang semula ditetapkan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir menjadi pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon.
"Jadi, revisi ini bukan semata-mata hanya ingin mengatur mengenai masalah dualisme kepengurusan parpol saja, tetapi juga hal lain. Walaupun memang hal tersebut belum dimuat dalam UU Pilkada ini," tutupnya. (*)
Read in browser »
 
By Rie on May 20, 2015 09:57 am
PASBERITA.com - Usai menghafal Al-Quran dengan metode Menghafal Al Quran Semudah Tersenyum (MASTER) yang diiringi dengan gerakan tubuh, pada acara Tabligh Akbar memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Riyadhus Solihin Perumahan Graha Asri, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Minat anak-anak menjadi santri (Kampung Quran Cikarang) KQC, Komunitas Penghafal Quran (KOMPAQ) di wilayah itu meningkat.
"Setelah melihat perform pada acara pengajian itu, saya tertarik untuk mengikutkan anak saya menghafal Al Quran metode MASTER," ungkap Tri Warsono, tokoh masyarakat di lingkungan RT 11/09, Selasa (19/05) malam.
Baca juga: Tampil Dalam Tabligh Akbar, KQC Dipuji Ketua DKM
Sementara itu, pembimbing KQC, Samidi senang karena banyak warga di perumahan yang tertarik untuk menghafal Alqur'an dengan metode tersebut.
"Alhamdulillah syiar ini semakin meluas kepada warga sekitar masjid khususnya & warga RW 09 pada umumnya," ungkap Samidi kepada pasberita.com.
Diketahui bahwa jumlah santri sebelumnya ada 60 anak, 24 ikhwan & 36 akhwat. Hari ini lebih dari 80 santri yang ikut.
"Insya Allah dengan makin banyaknya santri yang tergabung dalam KQC KOMPAQ akan semakin banyak tercipta hafizh & hafizhoh. Dan terciptanya Cikarang menjadi Kampung Alqur'an. Aamiin," tutup Samidi. (*)
Read in browser »
By Rie on May 20, 2015 09:17 am
PASBERITA.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI melalui Ketua Fraksinya, Jazuli Juwaini, mengecam keras vonis mati terhadap Mantan Presiden Mesir, Muhammad Mursi beserta ratusan pendukungnya sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan.
"Sangat menyedihkan dunia harus melihat kenyataan demokrasi dan kebebasan dipasung di Negara Mesir. Presiden pertama yang terpilih secara demokratis lalu digulingkan dan kini menghadapi vonis mati bersama ratusan pendukungnya," kata Jazuli, di Jakarta (20/5).
Fraksi PKS yang turut mempromosikan kehidupan demokrasi yang bermartabat, menurut Jazuli, memberikan perhatian serius terhadap peristiwa di Negeri Piramida tersebut.
"Vonis mati terhadap Mursi dan pendukungnya harus dimaknai sebagai tragedi demokrasi paling memilukan sepanjang abad moderen ini. Hal ini sekaligus menohok rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dikampanyekan oleh negara-negara moderen," kata politisi PKS asal Banten ini.
Oleh karenanya, Fraksi PKS DPR mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk bersikap menghentikan vonis mati tersebut guna memberikan sinyal betapa Indonesia memiliki keprihatinan yang mendalam sekaligus sangat menyayangkan kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia di Mesir.
"Konstitusi kita memberikan amanat untuk turut serta menjaga perdamaian dunia dengan mempromosikan demokrasi bermartabat dan hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab," ungkap Jazuli.
Ketua DPP PKS ini juga mendesak negara-negara lain untuk bersama-sama menekan Mesir atas peristiwa ini dengan memberikan penilaian yang objektif dan tidak standar ganda.
"Negara-negara dunia, terutama negara Barat, tidak boleh lagi menutup mata atas tragedi demokrasi dan hak asasi ini. Jika itu terjadi, semakin nyata bukti standar ganda mereka terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Nyatanya mereka berteriak keras hanya jika kepentingannya terusik, bukan murni atas nama demokrasi dan hak asasi itu sendiri," ujar Jazuli.
Jazuli memaparkan, sejak vonis mati terhadap Mursi dan pendukungnya dijatuhkan oleh pengadilan Mesir (17/5) lalu, kecaman dunia internasional terus mengalir. Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon menilai, hukuman mati itu merusak tatanan hukum yang baik dan berpotensi mengganggu stabilitas Mesir. Lembaga pemantau HAM Amnesty International juga mengutuk vonis itu dan mengatakan, hukuman mati telah menjadi alat kegemaran pemerintah Mesir untuk membersihkan oposisi politik.
Selain itu, lanjut Jazuli, Uni Eropa (UE) turut mengecam hukuman mati itu dengan menekankan bahwa vonis yang dihasilkan oleh proses pengadilan dinilai cacat hukum. Keputusan pengadilan untuk memberikan hukuman mati, dilakukan dalam pengadilan massal dan itu tidak sesuai dengan kewajiban Mesir dalam hukum internasional. Hukuman mati itu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Sementara Amerika Serikat melalui Pejabat Departemen Luar Negera yang tidak menyebut nama menyatakan "sangat prihatin" tentang keputusan pengadilan Mesir pada mantan Presiden Muhammad Mursi.
Lebih lanjut Jazuli menuturkan, kecaman paling keras datang dari Turki. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam keras vonis ini dan mengatakan bahwa Mesir telah kembali ke Mesir Kuno yang mengacu kediktatoran Firaun pada 2.000 tahun lalu. Erdogan, masih kata Jazuli, juga telah menyerukan dunia Barat untuk mengambil sikap terhadap keputusan pengadilan Kairo dan mengkritik kebisuan mereka atas masalah ini. Erdogan menyebut, pihak Barat masih saja menutup mata terhadap aksi kudeta yang dilakukan Jenderal Sisi. "Saat Barat menghapus hukuman mati di negara-negara mereka, kini mereka hanya nampak sebagai penonton dalam eksekusi Mesir itu," demikian kata Erdogan.
Jazuli menambahkan, kecaman serupa juga datang dari Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier yang menyatakan penolakannya atas keputusan pengadilan Mesir tersebut. Pemerintah Jerman menentang hukuman mati. Ia berharap pengadilan Mesir dapat bertindak sesuai dengan hukum dan ketertiban dan tidak berdasarkan pertimbangan politik. (*)
Read in browser »
By Rie on May 20, 2015 09:09 am
PASBERITA.com - Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Jawa Barat, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menandatangani MoU dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tentang kesepakatan bersama "Penerapan Iptek Agribisnis Terpadu Berbasis Keanekaragaman Hayati di Jawa Barat", di Gedung II BPPT Lantai 24, Selasa (19/05).
Selanjutnya untuk menindaklanjuti MoU ini ditandatangani juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Asisten Deputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenristekdikti, Hadirin Suryanegara bersama Kepala Pusat Penelitian Biotek LIPI, Direktur PT. Karya Anugerah Rumpin (KAR) Karnadi, BP3IPTEK Jawa Barat Dan Universitas Padjadjaran. Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh Menristekdikti M. Nasir dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Semua pihak mendukung adanya kerjasama ini karena teknologi pangan harus terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional. Salah satunya adalah Jawa Barat adalah penghasil daging sapi nasional karena memiliki lingkungan yang cocok untuk peternakan sapi. Melalui kerjasama ini, akan dilakukan penerapan dan agribisnis pertanian terpadu berbasis peternakan di Jawa Barat, dengan fokus pada pengembangan sapi unggul.
"Segera yang akan kami kembangkan adalah penelitian dan pengembangan sapi Jawa Barat yaitu sapi Pasundan," kata Aher.
Sebagai langkah awal, akan dilakukan penelitian dan produksi bibit sapi unggul di PT KAR. Juga akan dilakukan peningkatan populasi dan mutu genetik ternak melalui IB sexing, pelestarian plasma nutfah dan perbaikan mutu genetik sapi Pasundan, pengembangan kawasan agribisnis terpadu berbasis pertanian dan peternakan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang agribisnis terpadu berbasis pertanian dan peternakan.
"Mengapa kami tidak mengambil sapi-sapi yang lain? karena sapi Pasundan ini sudah cocok dengan iklim di Jawa Barat. Dan menurut penelitian sementara, sapi Pasundan merupakan sapi yang paling tahan penyakit," tambah Aher.
Agribisnis peternakan dan pengolahan hasil dilakukan dengan konsep pertanian terpadu berbasis peternakan. Kegiatan ini memanfaatkan fasilitas yang ada di Agrotechnopark (ATP) Cikadu, Jawa Barat. Kegiatan penerapan dan peningkatan agribisnis pertanian terpadu berbasis peternakan di Jawa Barat akan melahirkan UKM dan IKM yang selanjutnya dilakukan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan dan pendampingan.(*)
Read in browser »
By Arif A on May 19, 2015 11:15 pm
PASBERITA.com - Privacy atau kerahasiaan pribadi seseorang sering kali tidak diacuhkan oleh orang lain, termasuk bagi pengguna smartphone. Menangani hal tersebut memang dibutuhkan sebuah trik khusus, karena dengan hanya menerapkan sebuah sandi atau password pada perangkat, tidaklah cukup.
Dibutuhkan sebuah cara yang cukup ampuh dibandingkan memasang sandi khusus untuk mengunci perangkat, yang sebatas hanya menutup akses perangkat. Hal tersebut perlu dilakukan terutama untuk menyembunyikan file multimedia yang penting.
Ada aplikasi rahasia yang cukup ampuh digunakan untuk menyiasati hal tersebut, dibandingkan harus menutup akses penuh perangkat pengguna. Seperti dikutip okezone dari Phone Arena, Senin (18/5), iOS 8 memiliki sebuah aplikasi unik yang bisa menjaga batas privacy penggunanya, khususnya foto yang bisa disembunyikan secara rahasia dan aman.
Secret Foto and Video Calculator
Dibutuhkan sebuah aplikasi rahasia untuk menjaga foto pribadi yang tak ingin disentuh oleh orang lain, namun bukan berati harus menggunakan sandi rahasia perangkat untuk menutup penuh akses penggunanya. Secret Foto and Video Calculator adalah aplikasi yang tepat untuk menyembunyikan gambar rahasia pengguna.
Seperti namanya, Secret Foto and Video Calculator adalah sebuah aplikasi yang menampilkan wujud aplikasi perhitungan kalkulator biasa. Perangkat ini akan menyamar menjadi kalkulator, namun memiliki fungsi untuk menyembunyikan banyak file foto dan video.
Pengguna harus mengetikkan sandi yang disimpan dalam layar aplikasi, sehingga memungkinkan aplikasi tetap aman disembunyikan. Namun, selain menyembunyikan foto aplikasi juga dapat merahasiakan catatan penting, informasi kontak, serta penanda browser.
Foto + Video Vault
Aplikasi lain yang cukup unik dan menjadi rekomendasi terbaik adalah Foto + Video Vault, aplikasi ini akan mengunci tanpa batas file gambar yang ada dalam perangkat. Bahkan di dalamnya pengguna bisa menerapkan atau membuat sebuah folder khusus untuk beberapa foto yang ingin disembunyikan.
Setelah meng-install Foto + Video Vault ke dalam perangkat, pengguna akan diminta memasang sandi yang tepat untuk membukanya. Penulisan sandi akan disajikan dengan tampilan keyboard numerik, kelebihan dari aplikasi adalah membuat folder dengan nama khusus pada saat pertama melakukan pengaturannya.
Namun sayangnya, dalam versi gratis yang diberikan pengembang perangkat lunak tersebut akan banyak menampilkan tayangan iklan yang menutup sebagiab besar aplikasi.
HiFolder
Seperti halnya sebuah lemari besi yang diperkuat dengan kunci sandi rahasia, aplikasi ini memiliki kinerja yang sama persis. Aplikasi akan mengunci semua file gambar yang ada dalam perangkat dengan password yang kuat. Namun sayangnya, aplikasi dalam versi gratis hanya bisa menyimpan sebanyak 30 file gambar foto, serta hanya bisa menyimpan sebanyak 5 file video. (*)
Read in browser »
By Rie on May 19, 2015 10:21 pm
PASBERITA.com - Kondisi medan yang curam membuat tim evakuasi berimprovisasi Jenazah dibawa melalui jalur alternatif dan kini sudah diserahkan ke keluarga untuk dibawa ke Yogyakarta.
Rencana awal, jenazah akan melintasi 4 pos. Mulai Pasar Bubrah hingga Pos Pendakian Selo. Namun di tengah jalan, mereka mengambil jalur alternatif.Baca: Tim Rescue Inapkan Jasad Korban Pendaki Gunung Merapi
"Tim evakuasi memutuskan mengambil jalur lain karena jalur pendakian umum terlalu curam," kata staf Search Mission Commander (SMC), Irwan Santoso di Pos New Selo, Selasa (19/5/2015).
Irwan menjelaskan, jenazah dijemput ambulans di Plalangan, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali, sekitar pukul 16.25 WIB. Atas permintaan keluarga serah terima jenazah batal dilakukan di RSUD Pandan Arang Boyolali.
Saat ini, jenazah mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu sudah dibawa ke Yogyakarta. Jenazah Eri diangkat dari kawah sekitar pukul 11.41 WIB.
Tim evakuasi harus berjuang melawan tebing curam, asap beracun dan suhu panas. Beruntung, tidak ada sedikit pun insiden dalam proses evakuasi tersebut. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 19, 2015 09:47 pm
PASBERITA.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, mengapresiasi pembubaran Petral yang dilakukan oleh pemerintah, melalui Pertamina, pada 13 Mei 2015 lalu. Setidaknya, menurut anggota Komisi VI tersebut, terdapat 2 (dua) alasan pembubaran Petral versi pemerintah, yakni, pertama, perihal reputasi Petral yang erat dikaitkan dengan praktik-praktik tidak sehat (clean), dan, kedua, tentang kinerja yang berkaitan dengan inefisiensi (clear)
Refrizal menjelaskan bahwa tidak cukup hanya dengan melakukan pembubaran Petral. Langkah selanjutnya, Pemerintah juga harus segera lakukan audit forensik terhadap anak perusahaan Pertamina tersebut. Sehingga, dari hasil audit forensik tersebut nantinya dapat diketahui apakah tender minyak yang selama ini dilakukan oleh Petral merugikan bagi Pertamina atau tidak.
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini turut mengingatkan pemerintah bahwa Petral bukanlah satu-satunya mafia dalam tata kelola migas yang ada di Indonesia. Sehingga, pemerintah, menurutnya, tidak cukup sekadar membubarkan Petral atas alasan untuk memberantas mafia migas
"Petral adalah salah satu dari Mafia Migas, tapi bukan satu-satunya" jelas pria berkacamata ini.
Sebagaimana diketahui bahwa Pertamina adalah perusahaan besar yang diakui secara internasional bahkan sempat masuk dalam 500 perusahaan terbaik versi Fortune. Sehingga, Pertamina, diyakini mampu mengelola sendiri kegiatan pengadaan minyak mentah dan tidak perlu membentuk badan baru pengganti Petral
"Pertamina tidak perlu membentuk badan atau lembaga baru untuk menggantikan fungsi Petral, cukup Pertamina saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). Satu hal yang paling ditakuti adalah mafia migas hanya ganti baju dari Petral ke ISC (Integrated Supply Chain)-Pertamina. Akhirnya tujuan pembubaran Petral itu sendiri menjadi tidak tercapai" ungkapnya sebagaimana disampaikan di ruangannya, Senin (19/5)
Di era saat ini, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Tender pertama ISC-Pertamina pada Januari 2015 lalu cukup menimbulkan polemik bahkan sebagian pengamat bahkan menilai proses pengadaan tender ISC-Pertamina lebih buruk dibanding Petral, untuk itu penting agar transparansi dan akuntabilitas diutamakan oleh Pertamina kedepan dalam kegiatan ekspor maupun impor minyak mentah.
Kembali Subsidi BBM
Refrizal menambahkan, bila benar ada indikasi praktik mafia pada Petral, pemerintah harus segera menindaklanjuti hal ini ke ranah hukum, seperti ke KPK atau ke Kepolisian. Nama-nama yang terlibat harus diungkap kepada publik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Sehingga, menurutnya, jika Petral selama ini yang membuat harga BBM menjadi mahal, justru dengan dibubarkannya, harga BBM harus kembali turun dan pemerintah harus mensubsidinya untuk kebutuhan rakyat kecil
"Seandainya persoalan mafia migas ini dapat selesai dengan cara membubarkan Petral, seharusnya pasca pembubaran akan terjadi efisiensi yang luar biasa, sehingga harga BBM bisa kembali disubsidi oleh pemerintah". Jelas politisi kelahiran 20 Agustus 1959 ini. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 19, 2015 09:43 pm
PASBERITA.com - Sebanyak 177 pejabat wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengisi formulir dipandu tim asistensi LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang pimpin oleh Group Head Dit. Pendaftaran dan Pemeriksaan – LKPHN Adliansyah M. Nasution di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (19/05).
Plt. Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dalam sambutannya mengapresiasi KPK RI yang telah menjadikan Pemprov Jabar sebagai salah satu lokus dilaksanakannya asistensi pengisisan dan pengumpulan LHKPN.
"Sebagai prioritas dalam upaya Pemprov Jabar mewujudkan tata pemerintahan yang baik, saya berharap seluruh pejabat wajib lapor LHKPN dapat mengisinya sesuai dengan ketentuan sehingga tingkat kepatuhan LHKPN pejabat di lingkungan Pemprov Jabar mencapai 100 persen," tandas Iwa.
Kepala Biro Organisasi Asep Soekarno menyebutkan LHKPN ini adalah implementasi dari UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"Ini dimaksudkan sebagai jaminan terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum yang telah ditetapkan yaitu adanya kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas," paparnya.
Para pejabat yang terkena wajib lapor, menurut Asep, terdiri dari pejabat eselon I, pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Barat, auditor (Inspektorat), eselon III & IV Dispenda dan eselon III, IV, serta pengurus perijinan di badan perijinan. Pengisian dan pengumpulan LHKPN oleh para wajib lapor ini dilaksanakan per dua tahun.
Dijelaskan Asep, ada dua jenis formulir yang diisi. Pertama, Formulir A bagi wajib lapor yang perdana melaporkan harta kekayaannya. Kedua, Formulir B bagi wajib lapor yang telah pernah mengisi Formulir A, mutasi, dan yang telah dua tahun atau lebih menduduki posisi/jabatan yang sama. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on May 19, 2015 09:39 pm
PASBERITA.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa, Indonesia harus bersuara lantang terhadap persoalan Rohingya. Menurutnya, sebagai citizen of the world, Indonesia harus menggunakan konstitusinya yang mengamanatkan untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan melawan berbagai bentuk penjajahan.
"Oleh karenanya, wajar untuk bersuara lantang. Tidak seperti negara ASEAN lainnya yang membisu. Karena demokrasi di Indonesia juga lebih maju dari negara-negara ASEAN lainnya," ujar Muzzammil, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Bahkan, atas kejahatan warga dan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya, Muzzammil mendorong Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik. "Segera tarik dan tutup Kedutaan Besar RI di Myanmar, serta keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN," tegas Muzzammil.
Menurut sekretaris Fraksi PKS di MPR ini, prinsip non intervensi piagam ASEAN bisa dinomorduakan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. "Sedih rasanya jika kita sebagai manusia beradab membiarkan tindakan-tindakan warga dan negara yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan," imbuhnya.
Lebih jauh Muzzammil memaparkan, mengapa perlu disampaikan bahwa tindakan warga dan negara Myanmar telah menginjak-injak nilai kemanusiaan. "Berdasarkan pendapat Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, bahwa Pemerintah Myanmmar terlibat dalam kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya yang berlanjut dengan penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan," papar Muzammil.
Lebih lanjut Muzzammil menambahkan, dalam laporan Asia Human Rights Watch setebal 155 halaman yang berjudul 'All You Can do is Pray', disampaikan bahwa pejabat Myanmar, Biksu, dan tokoh masyarakat telah memimpin dan mendorong serangan terhadap wilayah muslim pada bulan Oktober 22 April 2013, untuk meneror dan mengusir secara paksa muslim Rohingya di Myanmar Barat.
Dalam laporan tersebut, masih kata Muzammil, juga disampaikan bahwa gerakan anti etnis muslim Rohingya telah menyebabkan pengungsian lebih dari 125 ribu muslim Rohingya dan muslim lainnya.
"Selain itu, disampaikan pula perihal Pemerintah Myanmar dan anggota kelompok Arakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan pembersihan etnis muslim Rohingya di Arakan sejak Juni 2012," pungkas mantan anggota Komisi III yang terkait tentang HAM itu. (*)
Read in browser »
By Rie on May 19, 2015 08:00 pm
PASBERITA.com - Maraknya beras palsu yang beredar, membuat masyarakat bingung bagaimana cara membedakan mana beras asli atau palsu?
Inilah tips cara mengetahui beras plastik:Uji sederhana yg bisa dilakukan :1. Lihat bentuknya, butir beras asli biasanya ada cekungan bekas lepasnya germ (embrio) akibat penyosohan. 2. Di butir beras ada garis2 bekas penyosohan, tidak transparan sempurna seperti plastik. 3. Patah kan butir beras dengan tangan dan amati padahal berasnya. Kalau beras plastik kan sulit dipatahkan. 4. Perendaman dalam air. Beras plastik akan mengapung ketika direndam. 3. Penanakan nasi. Beras plastik akan sulit dimasak, biasanya plastik meleleh kalau dipanaskan.
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
.jpg)
Posting Komentar