| | | | By Dedi Mustofa on May 29, 2015 06:56 am
PASBERITA.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid, menilai fenomena bunyi terompet dari langit di Eropa dan Amerika Serikat adalah bisa jadi tanda-tanda kiamat dunia.
"Ya memang dari tanda-tanda kiamat memang itu ya, terdengarnya sangkakala. Cuma apakah otomatis itu terjadi atau tidak, itu bagian menurut saya diambil hikmahnya saja. Nilai filosofisnya saja," kata Hidayat, Kamis (28/5) seperti dilansir laman beritasatu.com.
Bagi Hidayat, entah kiamat masih jauh atau sudah dekat, maka itu manusia harus taat beragama dan betul-betul teguh dengan ajaran agamanya. Sebab apabila nilai agama dipegang, itu artinya adalah solusi dari berbagai tragedi yang sudah mengglobal.
Dia memberi contoh fenomena global warming, darurat pronografi, prostitusi, korupsi hingga narkoba, yang terjadi karena agama yang diabaikan.
"Apakah sangsakala itu tanda kiamat atau tidak, itu yang paling penting adalah umat segera melaksanakan ajaran agama, membawa kepada hadirnya agama yang solutif, bukan agama yang hanya menakut-nakuti agama yang hanya menghadirkan pecah-belah," jelasnya.
Belakangan, perhatian media massa dunia teralihkan kejadian suara aneh mirip suara sangkakala yang muncul dari langit. Di situs berbagi video YouTube ada beberapa penampakannya di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, Jerman dan Amerika Serikat. (*)
Read in browser »
 
By Arif A on May 28, 2015 11:50 pm
PASBERITA.com - Suhu ekstrem masih terus terjadi di India. Akibatnya sebuah jalan raya di Kota New Delhi meleleh.
Seperti dikutip okezone dari Metro, Kamis (28/5) rata-rata suhu India mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, akibat suhu ekstrem ini lebih dari 1.150 orang meninggal dunia.
Para analis mengatakan sepanjang Januari hingga April 2015, suhu rata-rata di seluruh dunia telah meningkat 0,68 derajat Celsius dari angka normal. Kondisi ini menahbiskan 2015 sebagai tahun terpanas sepanjang abad ke-21.
Ahli meteorologi mengatakan suhu ekstrem seperti yang terjadi di India terjadi akibat gelombang El Nino yang terjadi di Samudera Pasifik, menyebabkan uap air yang membawa hujan jadi berkurang.
Sementara itu, negara-negara yang terletak di utara garis Khatulistiwa akan merasakan suhu yang lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Negara di Eropa pun kini bersiaga untuk menghadapi musim panas dalam beberapa bulan ke depan.
Ahli kesehatan pun telah memperingatkan bagi warga yang akan belibur musim panas untuk selalu membawa air minum ataupun penutup kepala karena suhu panas bisa saja merusak kesehatan tubuh.(*)
Read in browser »
By Arif A on May 28, 2015 11:28 pm
PASBERITA.com - Guru SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo Puji Lestari dan guru SMP 1 Sedayu Bantul Muhammad Zulham memenangi penghargaan sebagai guru inovatif di ajang "Global Educator Challenge" yang digelar Microsoft di Washington DC, Amerika Serikat.
"Microsoft Indonesia sangat senang dan bangga, mereka telah melalui proses yang panjang dan kompetitif, mulai dari seleksi nasional hingga dapat mengikuti forum dan kontes tingkat dunia di Redmond, Amerika Serikat," kata Partners in Learning Manager Microsoft Indonesia, Obert Hoseanto di Jakarta, Kamis (28/05) dilansir Antaranews.
Penghargaan sebagai guru inovatif dalam ajang "Global Educator Challenge", menurut dia, merupakan puncak dari rangkaian acara E2 "Global Educator Exchange" yang diadakan di markas Microsoft di Redmond, Washington DC, pada 29 April hingga 1 Mei 2015.
Pada forum pendidikan ini, Microsoft mempertemukan 300 pengajar dari seluruh dunia untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar di eramobile-first, cloud-first.
Obert mengatakan, Microsoft Indonesia berharap kepada para pengajar agar ke depannya setelah kembali dari E2 "Global Educator Exchange" dapat menyebarkan virus semangat untuk berinovasi kepada pengajar lainnya.
"Mereka juga dapat memanfaatkan jejaring pertemanan yang telah mereka bangun dengan pengajar dari berbagai negara untuk membuat proyek inovatif menarik lainnya," ujar dia.
Guru yang berhasil bersaing dengan 298 guru lainnya ini, yakni Puji Lestari dari SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo juga menjadi "The First Runner Up" di kategori Project Plan. Sedangkan Muhammad Zulham yang mengajar di SMP 1 Sedayu Bantul juga pun menjadi "The First Runner Up" di kategori "Learning Activity".
Puji memukau para juri dengan proyek pembelajaran mengenai lingkungan, sedangkan Zulham meraih penghargaan untuk proyek Gallery Walk.
Menurut Puji, proyek yang ditunjukkan dalam acara ini adalah mengenai kampanye lingkungan bersih yang telah dilakukan di sekolah bersama dengan para murid di sekolahnya. Pertama, murid melakukan observasi di rumah mereka dan lokasi sekitar sekolah.
Mereka mencatat jenis sampah yang ada dan penanganannya oleh masyarakat sekitar. Setelah masa observasi, muridnya membuat brosur mengenai kebersihan dengan pesan utama"reduce, reuse dan recycle" agar dapat ditiru dan diterapkan masyarakat sekitar.
Sedangkan proyek Zulham yang berupa Gallery Walk merupakan inisitatifnya untuk meningkatkan partisipasi dari siswa yang kurang aktif di kelas.
"Di proyek yang telah saya mulai sejak 2013, saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok. Dan untuk membuat proyek ini mereka menggunakan berbagai teknologi, termasuk smartphone untuk mengakses informasi di internet, sehingga melalui proyek ini anak-anak juga dapat belajar menggunakan teknologi dan kemampuan komunikasi verbal mereka juga terasah," ujar Zulham. (*)
Read in browser »
By Rie on May 28, 2015 10:49 pm
H. Samsul Falah, M.Ec diketahui salah seorang cucu dari Pendiri Bekasi dan Bupati Bekasi pertama serta Pahlawan Nasional KH. Noer Alie.
Bang Encam sapaan akrabnya, beliau juga adalah Anggota Dewan yang luas pengalaman dan sudah banyak makan asam garam dalam politik dan kajian Utara. Periode ke 2 dalam kepemimpinannya menakhodai Ikatan Keluarga Abituren Attaqwa (IKAA) sebagai wadah dari ribuan anggota IKAA yg notabene alumni dari Ponpes tertua di Bekasi yaitu Attaqwa.
"Disini SDM (Sahabat Daeng Muhammad) mencoba untuk menyandingkan Daeng - Syamsul yang disingkat DAS utk bisa memimpin aspirasi Bekasi di masa depan," ujar Ihya Ulumuddin Emgee / Koord. SDM dalam pesan singkatnya seperti dilansir indonesiamelihat.com.
Karena masyarakat Bekasi rindu dengan pemimpin yang merakyat dan tampil apa adanya, dengan tanpa adanya pencitraan. Karena D4S ini sangat cocok sebagai representasi Selatan-Utara.(*)
Read in browser »
By Rie on May 28, 2015 10:35 pm
"Buku ini merupakan gambaran dari perjalanan saya, sebagai bagian dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bekasi, selama 10 tahun atau dua periode," katanya.
Buku setebal 278 halaman itu menceritakan kisah dirinya dalam kiprahnya di bidang perbankan Syariah, termasuka belantara politik di Kabupaten Bekasi selama kurun waktu 10 tahun kemarin. Artinya, didalam buku tersebut, Samsul Falah dengan lugas dan transparan menceritakan perbedaan dunia pendidikan, syariah dan politik.
"Sebagai anggota DPRD dua periode, saya mengalami dua bupati, Saduddin dan Neneng. Dalam kaitannya dengan buku saya ada cerita dari pemerintahan keduanya, namun dikemas dalam tulisan yang santun, dengan elegan, dan penuh dengan bahasan akademik, dengan tidak menyinggung pihak manapun," ujarnya singkat seperti dilansir beritabekasi.co, Selasa, 26/11/2013.Diketahui saat ini Samsul Falah menjadi Ketua Fraksi PKS dan Calon Bupati 2017, Ketua Ikatan Alumni At Taqwa, dan juga Cucu Pahlawan Nasional, KH Noor Ali.(*)
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 08:32 pm
Penghargaan opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Cornell Syarif Prawiradiningrat, kepada Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma'il di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung pada Rabu (27/5).
Depok meraih penghargaan opini WTP pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 ini. Nur Mahmudi Isma'il mengucapkan terimakasih kepada aparatur Pemerintah Kota Depok yang terus secara disiplin mengikuti proses-proses prosedur pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses pengawasan di inspektorat sampai kepada proses pertanggungjawabannya.
Lebih lanjut, Nur Mahmudi mengatakan bahwae penghargaan opini WTP ini juga tak lepas berkat petugas yang telah berkoordinasi dengan pihak BPK, terutama dalam memberikan pelaporannya kepada BPK dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menindaklanjuti aneka temuan dan saran yang diberikan BPK.
"Diharapkan kepada seluruh aparatur yang terlibat untuk mengikuti, mempelajari dan memahami kemudian menerapkan dalam kegiatan keseharian agar penghargaan WTP dapat terus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya," pesan Nur Mahmudi dalam penerimaan penghargaan opini WTP tahun 2015 ini.
Penghargaan opini WTP sendiri merupakan apresiasi atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten dalam mengelola keuangan daerah. WTP diberikan kepada Kementrian Negara/ atau Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementrian Negara/ atau Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian opini pemeriksaan wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. (*)rep: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 08:27 pm
Johan mengatakan pengukuran ulang lahan tersebut harus dilakukan pasca keluarnya SK Bupati Tulang Bawang No. B/199/II.I/HK/TB/2015 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/243/II.I/HK/TB/2013 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT BNIL. "Dengan pengukuran ulang, akan diketahui apakah seluruh HGU telah beralih fungsi atau hanya sebagian sehingga masih ada sisa lahan 2.674,85 hektar yang masih berfungsi sebagai lahan sawit", kata Anggota Dewan Dapil Pesawaran, Pringsewu dan Metro itu.
Anggota Fraksi PKS itu juga menjelaskan, terdapat informasi yang masih perlu diperjelas terkait penggunaan lahan yang dialihfungsikan, apakah 3800 hektar atau seluruh HGU yakni 6.474,85 hektar. Sebab, berdasarkan informasi yang Ia dapatkan dari media HGU PT BNIL seluas 6.474,85 hektar, sementara yang diduga telah dialihfungsikan seluas 3800 hektar. "Jika masih ada sisa lahan 2.674,85 hektar yang belum dialihfungsikan, atau masih menjadi lahan sawit tentu dapat menjadi jalan tengah dalam rangka mencari solusi terbaik agar pemerintah daerah setempat menjalankan fungsinya serta karyawan yang bergantung dengan perusahaan tersebut terselamatkan karena masih diberi kesempatan bekerja di lahan sawit tersebut," jelas Wakil Ketua Umum PKS Lampung itu.
Diketahui sebelumnya, sekitar 800 orang karyawan PT BNIL terancam dirumahkan akibat pemberlakuan SK Bupati Tulang Bawang No. B/199/II.I/HK/TB/2015 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/243/II.I/HK/TB/2013 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT BNIL. (*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 08:17 pm
"Ketika Panglima TNI Moeldoko melontarkan pernyataan diperbolehkannya prajurit muslimah TNI berjilbab, masyarakat mengapresiasi. Panglima TNI Moeldoko telah memberi harapan kepada prajurit muslimah TNI atas kebebasan beragama. Namun, ketika Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Fuad Basya, menganulir pernyataan dengan menyatakan bahwa berjilbab boleh asalkan tidak untuk pakaian dinas, hal ini kembali mengecewakan masyarakat. Kebebasan beragama yang menjadi harapan masyarakat dan prajurit muslimah TNI seolah hanya harapan palsu saja. Panglima TNI janganlah PHP (pemberi harapan palsu-red) kepada masyarakat," kata Sukamta, di Jakarta, Kamis (28/5).
Salah satu alasan penganuliran ini adalah opini yang berkembang bahwa jika prajurit muslimah TNI berjilbab dapat mengganggu soliditas. Menurut Sukamta, soliditas tidak selalu berarti keseragaman, soliditas justru bisa lahir dari rasa hormat terhadap keberagaman sesama prajurit.
"Doktrin TNI memberikan rasa saling menghormati terhadap perbedaan yang ada pada prajurit. Saya percaya anggota TNI telah dewasa terkait ekspresi keagamaan seseorang ini," ujar Politisi yang menyelesaikan S2 dan S3 di Manchester University UK, Inggris, ini.
Lebih lanjut Sukamta menambahkan, agar tidak terkesan PHP, sebaiknya Panglima TNI segera menuntaskan polemik ini dengan cara merumuskannya ke dalam surat keputusan
"Saya mendesak kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI untuk mengatur pembolehan prajurit muslimah TNI mengenakan jilbab saat dinas"
Legislator dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, salah satunya, memang mengatur tentang pakaian dinas prajurit TNI secara umum, "namun, tidak ada pelarangan jilbab di situ", tegas Sukamta
Politisi kelahiran 47 tahun silam tersebut pun menjelaskan bahwa payung hukum yang spesifik terkait pakaian dinas TNI terdapat di SKep Panglima TNI No Skep/346/X/2004 tgl 5 Oktober 2004 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI.
"Nah, kalau sekiranya Surat Keputusan tersebut tidak mengakomodasi diperbolehkannya prajurit muslimah TNI berjilbab, ya semakin perlulah dibuat Surat Keputusan baru yang menegaskan diperbolehkannya prajurit muslimah TNI berjilbab saat dinas," papar Sukamta.
Sebagai tulang punggung negara dalam hal keamanan, masih kata Sukamta, TNI harus menjadi lembaga yang paling utama dalam menjiwai dan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas menegaskan bahwa nilai-nilai agama menjiwai sila-sila yang lain.
"Artinya, jangan sampai kita mengkhianati Pancasila itu sendiri dengan tidak memberi kebebasan kepada prajurit muslimah TNI untuk menjalankan perintah agamanya," tutupnya .(*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 08:14 pm
Sohibul Iman menjelaskan, secara struktural dengan menegakkan aturan yang ada. Pertama, lanjut Sohibul Iman, di UU No 20 Tahun 2003, terkait Sisdiknas, dan kedua UU No 12 Tahun 2012 terkait perguruan tinggi.
"Nah ini tolong ditegakkan oleh pemerintah dengan seketat-ketatnya dan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu, dengan itu diharapkan ada efek kapok," tegasnya.
Kedua, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 11 ini, dalam jangka panjang yaitu pendekatan secara kultural. Menurutnya, masayarakat memiliki suatu budaya yang setidaknya ada 2 kultur negatif yang mempengaruhi munculnya kasus ijazah palsu. Pertama, kultur yang menganggap gelar ijazah sebagai sesuatu yang berstatus sosial, padahal itu adalah sebuah label administratif atas sebuah pencapaian. Kedua, budaya menerabas atau instan, sehingga muncul upaya-upaya membeli ijazah.
"Dua kultur ini harus kita ubah, sehingga mudah-mudahan pendekatan strukturalnya tegas, kulturalnya juga jalan dalam mengubah persepsi publik. Ke depan saya yakin itu tidak terulang karena di negara-negara maju yang dua hal ini jalan itu tidak banyak terjadi," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Lebih lanjut Sohibul Iman mengemukakan, ada 3 jenis yang dikategorikan ijazah palsu. Pertama adalah ijazah yang benar-benar palsu dengan memalsukan stempel, tandatangan dan sebagainya. Kedua, ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang belum terakreditasi. Ketiga, lembaga terakreditasi namun tidak ada perkuliahan.
"Pemerintah harus benar-benar ketika memberi izin akreditasi kepada sebuah lembaga, dilihat serius, jangan perkuliahannya tidak benar tapi diberi akreditasi. Dan bagi mereka yang sudah benar-benar menjalankan perkuliahan dengan baik, rasio dosen juga bagus, yang seperti ini dipermudah untuk mendapatkan akreditasi, dengan cara itu saya kira penyimpangan-penyimpangan itu akan terkurangi," imbuhnya.
Sementara itu, terkait rencana Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir yang akan melakukan penghapusan skripsi bagi sarjana strata 1 (S1) dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, jika ada sebuah permasalahan dalam sistem, jangan sistemnya yang dihancurkan melainkan masalahnya yang diselesaikan.
"Ini kebiasan yang tidak bagus, sebuah sistem yang demikian besar karena ada masalah sedikit kemudian dihancurkan itu tidak bagus, kita perbaiki bersama," pungkasnya.(*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 08:07 pm
"Pramuka harus menjadi pelopor mencetak wirausahawan baru. Saya optimis dengan pola pembinaan kemandirian yang dijalankan Pramuka, akan mampu menumbuhkembangkan jiwa wirausaha," tegas Kang Aher sapaan akrabnya di hadapan 300 peserta Musyawarah Daerah Kwartir Daerah Jawa Barat, di Hotel Tirta Sanira, Kabupaten Kuningan (28/5) siang.
Pada acara penutupan itu, Kang Aher juga meminta Pramuka meningkatkan peran aktif dalam membangun Jawa Barat. Tentu harus ada upaya sinergis antara pemangku kepentingan dan kebijakan. Tentu, lanjut Kang Aher, pemerintah provinsi akan terus meningkatkan perhatiannya pada pembinaan Pramuka di Jawa Barat.
"Yakinlah, perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jauh lebih besar dari daerah lain di Indonesia. Karena kita sadar posisi dan peran Pramuka dalam pembangunan generasi muda penerus pembangunan," ujar Kang Aher mengakhiri sambutan penutupan Musda XIII Gerakan Pramuka Jabar 2015 tersebut.
Dalam penutupan Musda itu, Gubernur berkenan menyampaikan "kadedeuh" kepada para kwarda dan pembina terbaik, masing-masing Rp 5 juta berupa tabungan. Sementar hasil dari musda, kembali menetapkan Dede Yusuf menjadi Ketua Kwarda Jabar periode 2015-2020. Sebelumnya menjabat periode 2010-2015. (*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 08:01 pm
"Apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi adalah tindakan konsumen yang baik, itu adalah upaya preventif untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya buruk bahan makanan yang diduga dari platik. Oleh karenanya, langkah waspada yang demikian harus di contoh oleh anggota masyarakat lainnya," terang pegiat sosial dari PAHAM Indoensia tersebut.
Lebih lanjut, Rozaq Asyhari menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Dewi Septiani adalah early warning, yang seharunya merupakan kewajiban apparat terkait untuk menindaklanjuti. "Kalau disuruh membuktikan apakah ada kandungan plastik atau tidak tentunya Bu Dewi tidak memiliki kemampuan ataupun kapasitas. Maka seharusnya, aparat penegak hukumlah yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Tinggal ditindaklanjuti saja laporannya, kemudian di cek di laboratorium, yang punya fasilitas demikian kan aparat Negara, bukan perorangan seperti Bu Dewi," papar pangacara publik di PAHAM Indonesia tersebut.
Rozaq Asyhari juga menyayangkan adanya dugaan intimidasi yang dialami oleh Ibu Dewi, karena seharusnya hal itu tidak boleh terjadi.
"Apabila ada intimidasi dari oknum aparat, itu sangat disayangkan. Karena yang dilakukan Ibu Dewi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP. Dimana ada kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Namun secara umum, hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan," terang kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lebih lanjut Rozaq Asyhari mendorong agar Kapolri memberikan penghargaan kepada Bu Dewi dan memberikan sanksi kepada oknum yang diduga mengintimidasi.
"Saya rasa layak Pak Badrodin Haiti memberikan penghargaan kepada Bu Dewi, karena sebagai warga negara yang baik telah memberikan laporan sebagai bentuk kewaspadaan sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP. Hal ini untuk merangsang agar masyarakat peduli dengan persoalan hukum yang ada di sekitarnya. Disisi lain, apabila memang terbukti ada oknum aparat yang melakukan intimidasi selayaknya pula Kapolri berikan teguran atau sanksi," tukasnya. (*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 07:54 pm
Dia menambahkan, saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Harga menjadi relevan untuk segera diterbitkan. Faktanya, kenaikan harga bahan pokok sudah mulai terjadi terutama di wilayah Pulau Jawa.
"Pemerintah dapat menjadikan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok dan penting lainnya. Melihat gejala kenaikkan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, saya mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya. Dengan adanya Perpres ini Kementerian Perdagangan akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar. Nantinya menteri memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar," papar Refrizal, di Jakarta, Kamis (28/5).
Refrizal berharap, Perpres Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok bisa terbit sebelum bulan Ramadhan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga.
Solusi
Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di ASEAN. Inflasi akan semakin tinggi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
"Bila pemerintah tidak serius mengendalikan harga-harga bahan pokok, inflasi akan semakin tinggi, pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap," ungkap politisi kelahiran 54 tahun silam ini.
Pemerintah melalui Kementerian Pedagangan, masih kata Refrizal, dapat mengendalikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya melalui tata distribusi bahan pokok. Selain itu, Bulog harus menjalankan fungsi sebagai buffer dengan sebaik mungkin.
Lebih lanjut Refrizal berharap, pemerintah dapat memperbaiki distribusi dari barang pokok dan penting lainnya. Selain itu, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan sistem informasi perdagangan yang merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2014. Sehingga setiap ada kenaikan harga, masyarakat dapat ikut mengawasi.
Diketahui, tiga pekan menjelang bulan suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok mulai naik tidak wajar, kenaikan cukup signifikan terjadi dibeberapa kota besar di Pulau Jawa. Sepekan terakhir harga bawang merah di Pasar Kramat Jati naik sekitar 18-20% dari Rp32.000,- menjadi Rp38.000,-, padahal harga bawang merah di awal tahun 2015 hanya Rp20.000,-. Begitu pula dengan harga telur, naik dari Rp19.000/kg menjadi Rp22.000/Kg. Beberapa hari menjelang puasa nanti, dipastikan harga-harga bahan pokok akan kembali naik.(*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 07:47 pm
Menurut Betty, Laporan keuangan dan aset pemerintah Kota Padang tahun 2014 ada peningkatan dibandingkan 2013 lalu, sehingga memperoleh opini WTP.
"Opininya kami kasih WTP dengan paragraf penjelasan, lantaran masih ada yan perlu dijelaskan terkait aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan jembatan dan irigasi. Itu yang perlu dibenahi," ujarnya.
"Kami harapkan Pemko Padang ke depannya terus mendapatkan WTP, tanpa catatan dan paragraf penjelasan,"ucapnya.
Menurut Betty lagi, sampai hari ini (Selasa, 26/5) baru dua yang mendapatkan WTP dari 9 daerah yang sudah menerima LHP di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemko Padang.
Sementara itu, Walikota Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dukungan dan dorongan yang telah diberikan tim BPK terhadap SKPD di Pemko Padang dalam melakukan pembenahan laporan keuangan dan aset ini.
"Semua itu menjadi motivasi. Kita menyikapinya serius. Bahkan tak jarang SKPD lembur hingga pagi untuk menyelesaikan laporan dengan baik," kata Walikota.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman mengungkapkan, dengan perolehan WTP ini semakin nampak peningkatan kinerja SKPD, terutama dalam pelaporan dan pengunaan keuangan serta penataan aset.
"Kita berharap kinerja ini akan ditingkatkan sehingga opini WTP dapat dipertahankan,"ulasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Walikota Emzalmi, Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua DPRD Muhidi, Sekretaris Daerah Nasir Ahmad, Inspektur dan Asisten III Corri Saidan. (*)red: Rie
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on May 28, 2015 07:45 pm
"Masyarakat Bali tahu bahwa mereka tidak memiliki apa-apa selain kekayaan budaya yang akan mereka jual untuk pariwisata. Makanya mereka mati-matian menjaga kebudayaannya karena dari situ mereka bisa cari makan," kata Wagub saat memberikan sambutanya pada Seminar dan Workshop Temu Seniman Ciayumajakuning.
Seminar dan Workshop Temu Seniman Ciayumajakuning digelar di The Radiant Hall, Kampus Manajemen Perhotelan UNTAG Prima Cirebon (27/05). Acara tersebut digelar dari tanggal 27-28 Mei 2015 dan akan dilanjutkan dengan Gala Dinner di The Radiant Cultural Stage, Beber, Cirebon. Hadirpula para seniman ternama seperti Miroto, Ayu Bulantrisna Djelantik, Nungki Kusumastuti, dan Didik Nini Thowok.
"Saya mengapresiasi kepada seluruh narasumber dan teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal untuk mengubah paradigma tentang kesenian dan kebudayaan," kata Wagub.(*)
red: Rie
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar