By Rie on Feb 24, 2015 02:51 pm
PASBERITA.com - Direktur Eksekutif Jaminan Kesehatan Watch (JAMKES WATCH) Iswan Abdullah menyatakan bahwa pemerintah tak terlalu serius dalam menjalankan amanat Undang–Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dalam bidang kesehatan. Dirinya menilai jika pemerintah tak terlalu mempedulikan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Dari Awal akar permasalahan tak tercovernya pembiayaan rumah sakit oleh BPJS kesehatan karena pelaksanaannya tak sesuai dengan spirit dan semangat UU no.40/2004 dan UU no.24 /2011, sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia banyak permasalahannya," ungkap Iswan Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2015).
Iswan juga menjabarkan, rangkaian permasalahan yang terjadi di lapangan karena beberapa faktor yang tidak dianggap serius oleh pemerintah antara lain, Pertama, Pemerintah tak sungguh sungguh menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) yang ditandai dengan alokasi Anggaran APBN hanya Rp. 20 Triliun ( PBI = 86,4 juta orang). Padahal, lanjut Iswan, dengan 60 Triliun seluruh Rakyat Indonesia yang berjumlah 250 juta sudah tercover dengan melaksanakan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu negara mengalokasikan 5% APBN (Rp.100 T) dan 10% APBD untuk kesehatan.
"Atau seharusnya Pemerintah mengalokasikannya dari dana FISKAL sebesar Rp.180 Triliun sampai dengan Rp.230 Triliun akibat pencabutan Subsidi BBM dan anehnya malah pemerintah malah mengalokasikannya kepada BUMN sebesar Rp.74 Triliun," terang terheran.
Kedua, masih menurut Iswan, Permenkes nomor 59 tahun 2014 tentang SISTEM tarif dan pembatasan atau penentuan obat-obatan tertentu saja.
"Ketiga, adanya dugaan Mafia Rumah sakit dan oknum dokter atau tenaga medis yang me-mark up biaya rumah sakit dan mark up biaya obat-obatan yang sudah berlangsung lama dan jasa dokter spesialis di mark up setinggi langit sehingga modus ini membuat biaya Rumah Sakit menjadi selangit melebihi biaya yang telah diatur dalam permenkes no 59 tahun 2014," tegasnya.
Iswan juga menambahkan hal lainnya yakni, keempat, pemerintah seharusnya merevitalisasi BUMN produsen Obat-obatan sehingga harga obat bisa menjadi lebih murah dan bisa melawan komersialisasi harga obat-obatan yang sudah sangat gila dan keterlaluan (ingat untuk obat diluar negeri seharga Rp.10.000 setelah masuk Indonesia bisa menjadi Rp.100.000 bahkan di negara asalnya tak dipakai/tak laku).
"Dampaknya dari mafia obat adalah jebolnya biaya pengobatan sehingga BPJS Kesehatan harus mendapatkan dana tambahan dari APBN-P 2015 sebesar Rp 5 Triliun, karenanya BPJS Kesehatan juga harus lebih ketat mengawasi klinik/RS yang melakukan Mark Up," papar Iswan menegaskan.
Kelima, Pemerintah harus tindak tegas bahkan harus berani mencabut izin Rumah Sakit yang tak mendukung dan mensupport BPJS Kesehatan dan mencabut izin Praktek bagi Para Dokter atau Apoteker yang diduga terlibat dalam mafia obat- obatan sehingga menjadi mahal.
Iswan pun mengharapkan, terkait pembiayaan dan solusinya pihaknya tetap akan terus melakukan aksi, bila perlu dirinya pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk aksi bersama sama di DPR RI, Istana Negara agar anggaran BPJS dinaikan menjadi Rp.60 Triliun/tahun.
"Termasuk mengkritisi menteri Keuangan dan Men kesehatan agar mencabut permenkes nomor 59/2014 tentang sistem tarif dan daftar obat-obatan BPJS kesehatan menjadi sistem Fee for Service," tambahnya.
Untuk itu, sebagai badan hukum publik (BPJS), Pihak Jamkes Watch meminta kepada BPJS kesehatan untuk wajib membuka laporan keuangannya agar bisa diketahui rakyat dan diumumkan pada Media Massa Nasional secara berkala setiap tahunnya.
"Bila didapati defisit, maka Jamkes Watch mendesak untuk dilakukan pergantian direksi dan pengawas secepatnya karena mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan mengelola JKN," pungkas Iswan. (*)
Read in browser »
 
By Rie on Feb 24, 2015 01:09 pm
PASBERITA.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok telah memasang 123 titik WiFi Hotspot gratis di 11 kantor kecamatan, 63 kantor kelurahan, disebagian tempat pelayanan umum lainnya dan di sepanjang Jalan Margonda. Untuk sepanjang Jalan Margonda ada 23 titik.
Kepala Diskominfo, Fitriawan mengatakan, hotspot wifi tersebut bisa diakses gratis oleh masyarakat tanpa perlu user id dan tanpa pasword.
"Cara mengakses WiFi Hotspot tersebut yaitu, dengan mengaktifkan icon wifi pada smart phone atau laptop, nanti akan muncul tulisan Pemkot Depok. Silahkan klik tulisan tersebut dan bisa langsung terhubung dengan jaringan internet gratis Pemkot Depok," jelas Fitriawan kepada depoknews.com, Minggu (22/2/15).
Titik WiFi Hotspot di sepanjang Jalan margonda tersebut diantaranya, di tugu selamat datang di Kota Depok (depan era copy digital), depan pom bensin dekat Ruma Sakit Bunda, halte Bank Jabar, halte kantor Balai Kota, JPO Margo City, depan Terminal Depok. Untuk selengkapnya 23 titik tersebut sebagai berikut:
Read in browser »
By Rie on Feb 24, 2015 12:31 pm
PASBERITA.com - Salah satu poin penting revisi UU No.01 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan yang akan terbagi dalam tiga gelombang, yakni, Desember 2015, Februari 2017 dan Juni tahun 2018.
"Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tiga gelombang, sebelum serentak nasional pada tahun 2027," ujar Saduddin, yang disampaikannya saat kegiatan reses di Bekasi, Selasa (24/2).
Pelaksanaan gelombang pertama, Desember 2015, diperuntukkan bagi kepala daerah (Kada) dan wakil kepala daerah (wakada) yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016.
Sedangkan gelombang kedua, Februari 2017, akan dilaksanakan bagi Kada maupun Wakada, yang berakhir masa jabatannya bulan Juli hingga Desember 2016 dan pada tahun 2017.Gelombang ketiga Juni 2018, dilaksanakan untuk Kada beserta Wakada yang akhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengatakan bahwa terdapat 272 daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kada dan Wakada pada gelombang pertama, yang terdiri dari 204 daerah akhir masa jabatannya 2015 dan 68 daerah yang akhir masa jabatannya sampai dengan Juni 2016.
"Terdapat 271 daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kada dan Wakadanya pada gelombang pertama, Desember 2015, meliputi 8 propinsi dan 263 kabupaten/kota" papar Saduddin, yang juga Panja revisi UU Pilkada.
Berikut daftar daerah yang akan menggelar Pilkada gelombang pertama:
8 Provinsi yang terdiri dari:
1. Kalimantan Utara2. Jambi3. Kalimantan Tengah4. Kalimantan Selatan5. Sumatera Barat6. Kepulauan Riau7. Sulawesi Utara8. Bengkulu
Provinsi Sumatera Utara
1. Kota Medan2. Kab. Serdang Bedagai3. Kab. Tapanuli Selatan4. Kab. Toba Samosir5. Kota Binjai6. Kab. Labuhan Batu7. Kab. Asahan8. Kota Sibolga9. Kab. Pakpak Barat10. Kab. Humbang Hasundutan11. Kab. Samosir12. Kota Pematang Siantar13. Kab. Simalungun14. Kab. Labuhanbatu Utara15. Kabupaten Mandailing Natal 16. Kabupaten Karo 17. Kota Tanjung Balai 18. Kabupaten Nias 19. Nias Selatan 20. Labuhan Batu Selatan 21. Nias Utara 22. Nias Barat 23. Kota Gunung Sitoli .
Provinsi Sumatera Barat
24. Kab. Solok25. Kab. Dharmasraya26. Kota Bukit Tinggi27. Kab. Solok Selatan28. Kab. Pasaman Barat29. Kab. Pasaman30. Kota Solok31. Kab. Pesisir Selatan32. Kab. Sijunjung33. Kab. Tanah Datar34. Kab. Padang Pariaman35. Kab. Agam36. Kab. Lima Puluh Kota
Provinsi Riau
37. Kab. Kep. Meranti38. Kab. Indragiri Hulu39. Kab. Bengkalis40. Kota Dumai41. Kabupaten Kuantan Singingi42. Kab. Siak43. Kab. Rokan Hilir44. Kab. Rokan Hulu45. Kabupaten Pelalawan
Provinsi Sumatera Selatan
46. Kab. Penungkal Arab Lematang Ilir47. Kab. Musirawas Utara48. Kab. Ogan Komering Hulu49. Kab. Ogan Ilir50. Kab OKU Selatan51. Kab. OKU Timur52. Kab. Musi Rawas
Provinsi Jambi:
53. Kabupaten Tanjung Jabung Barat54. Kota Bantanghari55. Kota Bungo56. Kota Tanjung Jabung Timur57. Kota Sungai Penuh
Provinsi Bengkulu
58. Kab. Muko-muko59. Kab. Seluma60. Kab. Kepahiang61. Kab. Lebong62. Kab. Bengkulu Selatan63. Kab. Rejang Lebong64. Kabupaten Kaur 65. Bengkulu Utara
Provinsi Lampung
66. Kab. Pesisir Barat67. Kab. Lampung Selatan68. Kota Metro69. Kab. Way Kanan70. Kab. Lampung Timur71. Kab. Pesawaran72. Kab. Bandar Lampung73. Kab. Lampung Tengah
Provinsi Kepulaian Bangka Belitung
74. Kab. Bangka Selatan75. Kab. Belitung Timur76. Kab. Bangka Tengah77. Kab. Bangka Barat
Provinsi Kepulauan Riau
78. Kab. Kepualaun Anambas79. Kab. Bintan80. Kab. Lingga81. Kabupaten Karimun82. Kabupaten Natuna 83. Kota Batam
Provinsi Jawa Barat
84. Kab. Pangandaran85. Kab. Sukabumi86. Kab. Indramayu87. Kab. Bandung88. Kab. Karawang89. Kabupaten Cianjur90. Kabupaten Tasikmalaya 91. Kota Depok
Provinsi Jawa Tengah
92. Kota Semarang93. Kab. Rembang94. Kab. Kebumen95. Kab. Purbalingga96. Kota Surakarta97. Kab. Boyolali98. Kota Pekalongan99. Kab. Blora100. Kab. Kendal101. Kota Magelang102. Kab. Sukoharjo103. Kab. Semarang104. Kab. Wonosobo105. Kab. Purworejo106. Kab. Wonogiri107. Kab. Klaten108. Kabupaten Pekalongan109. Sragen110. Kota Pemalang 111. Grobogan 112. Demak
Provinsi DI Yogyakarta
113. Kab. Bantul114. Kab. Gunung Kidul115. Kab. Sleman
Provinsi Jawa Timur
116. Kab. Ngawi117. Kota Blitar118. Kab. Lamongan119. Kab. Jember120. Kab. Ponorogo121. Kab. Kediri122. Kab. Sitibondo123. Kab. Gresik124. Kota Surabaya125. Kab. Trenggalek126. Kota Pasuruan127. Kab. Mjokerto128. Kab. Sumenep129. Kab. Banyuwangi130. Kab. Malang131. Kab. Sidoarjo132. Kabupaten Blitar133. Pacitan 134. Kabupaten Tuban
Provinsi Banten
135. Kota Cilegon136. Kab. Serang137. Kabupaten Pandeglang 138. Kota Tangerang Selatan
Provinsi Bali
139. Kab. Karang Asem140. Kab. Badung141. Kab. Bangli142. Kab. Tabanan143. Kota Denpasar144. Kabupaten Jembrana
Provinsi NTB
145. Kab. Lombok Utara146. Kab. Bima147. Kota Mataram148. Kab. Sumbawa Barat149. Kab.Dompu150. Kab. Lombok Tengah151. Kab. Sumbawa
Provinsi NTT
152. Kab. Malaka153 Kab. Belu154. Kab. Manggarai Barat155. Kab. Sumba Timur156. Kab. Manggarai157. Kab. Ngada158. Kab Sumba Barat159. Kab Timor Tengah Utara 160. Kabupaten Sabu Raijua
Provinsi Kalimantan Barat
161. Kab. Kapuas Hulu162. Kab. Bengkayang163. Kab. Sekadau164. Kab. Melawi165. Kab. Sintang166. Kab. Ketapang167. Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Tengah
168. Kab. Kotawaringin Timur169. Kota Balikpapan 170. Kota Bontang 171. Kutai Timur 172. Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Selatan
173. Kab. Banjar Selatan174. Kab. Kota Baru175. Kota Banjar Baru176. Kota Banjarmasin177. Kab. Balangan178. Kab. Hulu Sungai Tengah179. Kab. Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Timur
180. Kab. Mahakam Ulu181. Kab. Kutai Kartanegara182. Kab. Paser183. Kab. Berau184. Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Utara
185. Kab. Tana Tidung186. Kab. Bulungan187. Kabupaten Nunukan 188. Kabupaten Malinau
Provinsi Sulawesi Utara
189. Kab. Bolmong Timur190. Kab. Minahsa Utara191. Kota Manda192. Kab. Minahasa Selatan193. Kab. Balmong Selatan194. Kota Tomohon 195. Kota Bitung
Provinsi Sulawesi Tengah
196. Kab. Banggai Laut197. Morowali Utara198. Kab. Tojo Una-Una199. Kab. Poso200. Kab. Toli-Toli201. Kota Palu202. Kab. Sigi203. Kabupaten banggai
Provinsi Sulawesi Selatan
204. Kab. Pangkajene Kep.205. Kab. Barru206. Kab. Moros207. Kab. Gowa208. Kab. Luwu Timur209. Kab. Tana Toraja210. Kab. Kepulauan Selayar211. Kab. Soppeng212. Kab. Luwu Utara213. Kab. Bulukumba214. Kabupaten Toraja Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara
215. Kab. Kolaka Timur216. Kab. Buton Utara217. Kab. Konawe Selatan218. Kab. Muna219. Kab. Konawe Kepulauan220. Kab. Muna Barat221. Kab. Buton Selatan222. Kab. Buton Tengah223. Kab. Gorontalo224. Kab. Bone Bolango225. Kab. Pohuwato226. Kabupaten Wakatobi 227. Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Barat
228. Kab. Mamuju tengah229. Kab. Mamuju Utara230. Kab. Mamuju231. Kabupaten Majene
Provinsi Maluku
232. Kab. Seram Bagian Barat233. Kab. Kepulauan Aru234. Kabupaten Maluku Barat Daya235. Buru Selatan
Provinsi Maluku Utara
236. Kab. Pulau Taliabu237. Kota Ternate238. Kab. Halmahera Timur239. Kab. Kepulauan Sula240. Kab. Halmahera Utara241. Kota Tidore Kepulauan242. Kabupaten Halmahera Selatan243. Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Papua
244. Kab. Nabire245. Kab. Asmat246. Kab. Keerom247. Kab. Warofen248. Kabupaten Boven Digoel 249. Merauke 250. Pegunungan Bintang 251. Yahukimo 252. Supiori 253. Membramo Raya 254. Yalimo
Provinsi Papua Barat
255. Kab. Pegunungan Arfak256. Kab. Manokwari Selatan257. Kab. Sorong Selatan258. Kab. Raja Ampat259. Kab. Kaimana260. Kab. Teluk Bintuni261. Kab. Fakfak262. Kabupaten Manokwari 263. Teluk Wondama
(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 24, 2015 10:39 am
PASBERITA.com - Guna menekan tingkat kenakalan remaja, Kesatuan Aksi pelajar Muslim Indonesia (KAPMI) mengadakan kemah pelajar Super Leadership Camp (SLC) di Bumi Perkemahan Jakarta (Buperta), Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (21-22/2/2015).
"Atas keprihatinan kami terhadap kondisi pelajar saat ini seperti maraknya pergaulan bebas, tawuran dan degradasi moral yang berujung pada kenakalan remaja membuat kami merasa tergerak untuk membuat SLC-SLC berikutnya," ujar Ketua pelaksana SLC 2015 Kholid Musyar, melalui siaran pers, Selasa (24/2/2015).
Kholid mengatakan, acara ini juga bertujuan sebagai wadah untuk silaturahim antar pelajar, membentuk jiwa kepemimpinan yang memiliki landasan keimanan yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian antar sesama.
"SLC ini rencananya akan menjadi kegiatan rutin KAPMI DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengantisipasi para pelajar dari permasalahan remaja seperti pergaulan bebas," katanya.
Dia berharap, kegiatan ini dapat menekan tingkat kenakalan remaja, khususnya yang terjadi di ibu kota.
"Acara SLC ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan KAPMI cerdas Bermoral yang nantinya akan kita Follow up dalam rangkaian acara pendeklarasian duta Pelajar Cerdas Bermoral di masing-masing sekolah di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya," pungkasnya.
Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari tim rescue Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bendri Jaisyurrahman yang membawakan materi tentang penanganan bencana alam, materi life mapping dari para alumnus KAPMI yang telah sukses, dan materi kepemimpinan dari Pembina KAPMI Akmal jun.
Selain dari Jakarta, ratusan pelajar SMA/sederajat ikuti acara ini juga berasal dari Depok, Bekasi dan Tangerang.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 24, 2015 10:29 am
PASBERITA.com - Sejumlah negara hingga Sekjen PBB menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati. Menurut anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin, martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri RI saat ini tengah diuji.
Karena itu menurut Zainuddin, pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut.
"Protes Brasil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Zainuddin melanjutkan, sikap pemerintah Brasil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati. Sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia. Sikap politik pemerintah Brasil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain.
Dalam pergaulan internasional, lanjut Zainuddin, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa. Pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini.
Ketua DPP PKS ini memprediksi, penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba.
"Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brasil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka," cetusnya.
Karena itu menurut politisi dari dapil DKI Jakarta I ini, pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah. Misalnya dengan mereview hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan.
Menurut Zainuddin, sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang sebagai protes dan menyampaikan nota protes atau diplomatik sejauh ini sudah cukup baik.
Kecuali, Zainuddin menegaskan, pemerintah Brasil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras lagi, maka pemerintah Indonesia harus menaikkan level respons tindakan diplomatiknya. Begitupun terhadap Australia dan Prancis.
"Sikap kita juga harus simetris dengan sikap mereka. Jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot. Saya yakin hubungan bilateral lainnya baik-baik saja," tegasnya.
Dubes RI Toto Riyanto ditolak Presiden Brasil Dilma Rousseff saat akan menyerahkan credential atau surat kepercayaan sebagai duta besar, Jumat (20/2/2015). Padahal saat itu Dubes Toto telah berada di Istana Kepresidenan Brasil Palacio do Planalto.
Presiden Brasil Dilma Rousseff beralasan hanya menunda sementara credential dari Dubes RI Toto Riyanto, namun tidak menyebutkan alasan yang jelas.
Penolakan tersebut diduga kuat terkait kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para gembong narkoba.
Australia dan Prancis juga bereaksi keras terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott meminta Indonesia untuk mengingat kontribusi Australia yang diberikan saat membantu bencana tsunami. Imbauannya ini diungkapkan agar Indonesia membatalkan eksekusi dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan narkoba.
Sementara Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Perancis Laurent Fabius memanggil Duta Besar RI di Perancis, Hotmangadjara Pandjaitan terkait hukuman mati yang akan diberikan kepada Serge Areski Atlaoui.
Sekjen PBB Ban Ki-moon juga meminta hal serupa yang meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati bagi terpidana narkotika.(*)
Read in browser »
By Rie on Feb 24, 2015 09:33 am
PASBERITA.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Perum Perumnas (Persero) menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dalam membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) diluas lahan 1,1 hektar (ha) di daerah Tanjung Barat.
"Seoptimal mungkin makai tanah-tanah yang dimiliki negara (Kemenhub), nanti kita alihkan untuk PT KAI, agar bisa dimanfaatkan masyarakat kelas bawah dan menengah. Pembangunan rusunami akan bertujuan mengurangi kemacetan, masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal di public transport," ujar Rini ditemui di gedung Kementerian BUMN, seperti dilansir Metrotvnews, Senin (23/2/2015).
Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto menjelaskan, tanah seluas 1,1 ha akan dibangun dua tower rusunami, dengan total sebanyak 260 unit kamar. Satu tower memiliki ketinggian hingga 16 lantai.
Dana yang digunakan untuk membangun satu tower rusunami, dia menjelaskan, dananya mencapai Rp60 miliar-Rp70 miliar. Pembangunan bisa dijalankan pada akhir kuartal II/2015, jika semua urusan sudah terselesaikan dengan baik, khususnya masalah sengketa tanah yang saat ini masih dimiliki Kemenhub.
"Satu unit untuk tipe 21 sebesar Rp180 juta, dengan harga per meternya mencapai Rp9 juta. Pembangunan bisa dilakukan oleh Wijaya Karya dan BUMN konstruksi lainnya," ungkap dia.
Ditambahkan Direktur Keuangan PT KAI (Persero) Kurniadi Atmosasmito, masih banyak tanah PT KAI yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kawasan rusunami. Saat ini ada 63 titik stasiun yang dimiliki PT KAI, didalamnya ada aset yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan properti, seperti rusunami.
"Ini semua dilakukan guna memaksimalkan penggunaan transportasi, khususnya penggunaan kereta api," pungkas dia. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 24, 2015 09:28 am
PASBERITA.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menganggap kenaikan harga beras di Jakarta dipicu dari motif bisnis para mafia beras. Menurut Gobel para mafia ini memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga ada peluang keuntungan.
Hal ini disampaikan Gobel di depan pelaku usaha dan para pakar ekonomi di Gedung Auditorium Utama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan Ridwan Rais, Jakarta, dilansir Detik, Senin (23/02/2015).
"Kita sedang membangun kedaulatan pangan. Kemarin masih ada juga yang memainkan cerita, naik sekian puluh persen dengan tujuan supaya impor masuk. Dengan demikian masih banyak cerita-cerita ini yang sebetulnya ini harus kita cermati bersama-sama," papar Gobel.
Meski demikian Gobel pada kesempatan berikutnya kembali menegaskan tidak membuka keran impor dan tetap memberdayakan pasokan beras yang ada di dalam negeri.
"Saya itu berupaya semaksimal mungkin untuk tidak impor (beras)," imbuhnya.
Pada kesempatan berikutnya Gobel kembali menyebutkan ulah para mafia. Selain dalam perdagangan beras, mafia ini juga menyebar ke seluruh kegiatan ekonomi lainnya yang membuat gerak ekonomi Indonesia terbatas.
"Mafia ini harus kita bereskan. Ini yang membuat kita tidak kompetitif. Sekarang bagaimana mau berhasil. Optimisme harus kita bangun sekarang," tukasnya.
Istilah mafia beras kini kembali muncul setelah Rachmat Gobel mengungkapkan ada praktik oplosan beras, yaitu beras hasil operasi pasar (OP) Perum Bulog di sebuah gudang di Cakung Jakarta Timur 18 Januari 2015 lalu. (*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 24, 2015 06:43 am
PASBERITA.com - Departemen Kepolisian di pinggiran kota Chicago terpaksa membayar uang tebusan sebesar USD 500 ke seorang hacker. Hal ini terpaksa dilakukan demi bisa mengakses komputer di kantor mereka yang sebelumnya diserang.
Kantor polisi itu tepatnya berada di Midlothian, sebuah wilayah di bagian barat daya Chicago. Dimana pada bulan Januari lalu sistem komputernya diserang oleh hacker dengan menggunakan program jahat Cryptoware.
Virus tersebut bekerja dengan mengenkripsi file di komputer, demikian dikutip detikinet dari Chicago Tribune, Selasa (24/2). Peretasan tersebut pun diakui Kepala Polisi Midlothian Harold Kaufman, meski ia tak menjelaskan secara detail mengenai kasus tersebut.
Lalu si hacker menghubungi kepolisian dan meminta bayaran untuk membuka enkripsi. Pelaku meminta uang tebusan dibayarkan melalui Bitcoin, mata uang yang hampir tak mungkin bisa dilacak alurnya.
Meski sempat terjadi keraguan, akhirnya polisi menyerah dan memilih untuk membayar hacker tersebut agar masalahnya cepat selesai.
"File backup yang ada juga terserang oleh virus tersebut, dan opsi yang tersedia hanyalah membayar uang tebusan untuk membuka enkripsi file tersebut," ujar Calvin Harden Jr, seorang pekerja IT yang tinggal di wilayah tersebut. (*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 23, 2015 10:45 pm
PASBERITA.com - Sebuah ledakan terjadi di Gedung ITC Depok, Jl Margonda, Beji, Kota Depok, petang tadi. Polisi menyebut, ledakan diduga bom tersebut berdaya ledak low explosive.
"Iya betul. Ledakannya low explosive," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto dilansir detikcom, Senin (23/2).
Heru mengatakan, saat ini pihaknya sudah bergabung dengan Polres Depok untuk menyelidiki ledakan tersebut.
Ia menambahkan, TKP saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tim Gegana pun masih di lokasi untuk menyisir kemungkinan adanya benda diduga bom lainnya.
Informasi dikumpulkan, ledakan terjadi di sebuah toilet wanita di lantai 2 Gedung ITC Depok.
Ledakan mengagetkan pengunjung dan karyawan mal. Sumber ledakan diduga berasal dari benda mencurigakan yang berada di dalam kardus di toilet ITC Depok.
Benda mencurigakan ini awalnya ditemukan pada pukul 16.00 WIB oleh Ronny, pekerja kebersihan ITC di toilet lantai UG Mezzanine, tepatnya di samping wahana permainan anak-anak.
Berdasarkan foto yang diperoleh di lokasi, benda itu diletakkan dalam sebuah kardus berukuran sedang. Isinya ada kaleng minuman ringan, baterai dan rangkaian kabel berwarna merah dan hitam. Benda itu berkekuatan 12 volt.
"Meledak dalam ukuran kecil," sebut seorang petugas kepolisian di lokasi.
Petugas Gegana Jihandak bom dari Mako Brimob Kelapa Dua sudah berada di lokasi sekitar pukul 19.30 WIB. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap benda diduga bom tersebut dan menimbulkan suara ledakan. (*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 23, 2015 05:15 pm
PASBERITA.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar jika seorang tersangka yang tidak diproses dalam waktu lama mengajukan praperadilan ke pengadilan. Ia pun mendukung langkah tersangka dugaan korupsi penyelenggaran Haji Suryadharma Ali (SDA) yang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Fahri menyebut, kasus hukum yang ditunda sama artinya pengabaian terhadap hak seorang tersangka untuk mendapatkan kepastian. Sebab, persepsi masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif yakni sebagai tersangka.
"Problem SDA belum diperiksa jadi tersangka itu, sudah hampir setahun diperiksa, tidak boleh karena justice delayed is justice denied, ditunda artinya diabaikan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/) dilansir liputan6.com.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berujar, argumen apapun yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penundaan kejelasan nasib Suryadharma tidak dapat diterima. Hal itu, kata dia, menyebabkan ketidakpastian hukum di Indonesia.
"Jangan sembrono rampas hak asasi orang, jangan karena benci teroris lalu sesuka hati menghukum. Jangan benci narkoba sesuka hati saja atau jangan benci koruptor lalu sesuka hati memberi hukuman," ujar dia.
Fahri pun meminta, agar penegak hukum tegas dan jelas dalam mengeluarkan putusan, terutama terkait status tersangka yang dapat merusak citra seseorang seumur hidup.
"Harus tegas pada semua hal dan waktu itu penting, biar dia tahu salah atau tidak? Ini sudah dirusak nama dulu, diceritakan kehidupan pribadinya, enggak ada hukum seperti itu," tandas Fahri.
Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi dana penyelanggara ibadah haji pada tahun 2010 hingga 2013, saat ini mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Suryadharma, Humphrey Djemat mengatakan, permohonan praperadilan telah diajukan pagi tadi.
"Tepat pukul 08.00 WIB pagi hari ini, permohonan praperadilan telah diajukan di PN Jaksel. SDA mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya dalam perkara dugaan adanya tinda pidana korupsi dalam penyelengaraan ibadah haji tahun 2010-2013 yang dilakukan SDA selaku Menteri Agama," ujar Humprey. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 23, 2015 04:46 pm
PASBERITA.com - Ketua Panitia Seleksi Tenaga Ahli Anggota (Pansel TAA) FPKS DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan, sebanyak 1.024 sarjana telah mengajukan diri untuk menjadi Tenaga Ahli Anggota (TAA) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Ecky menjelaskan, data tersebut masuk hingga saat penutupan penerimaan lamaran melalui surat elektronik pada Jum'at (20/2) pekan lalu.
"Hari ini, (Senin 16/2/2015), sebagian calon TAA tersebut akan menjalani seleksi dalam bentuk tes tertulis," ujar Ecky melalui rilisnya, Senin (23/2/2015).
Ecky mengaku surprise dengan antusiasme para sarjana untuk menjadi sistem pendukung keahlian di lembaga wakil rakyat ini.
"Dari 1.024 pelamar, ada 5 sarjana tingkat Doktoral, puluhan kandidat doktor, 300 lebih sarjana S2 dan sisanya adalah sarjana S1," ujar Ecky yang juga Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
Menurut Ecky, fungsi Tenaga Ahli sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR. Tenaga Ahli adalah unsur yang membantu pengayaan dan pengkajian atas berbagai Rancangan Undang Undang (RUU), demikian juga dalam fungsi pengawasan. "Di negara-negara demokratis dan maju, tenaga ahli bagi satu anggota parlemen bisa mencapai belasan, seperti di Amerika Serikat yang satu anggota di-support oleh 20 tenaga ahli," tutur Anggota Komisi XI ini.
Ecky meyakinkan, Tenaga Ahli bukanlah pelengkap ruang kerja anggota Dewan.
"Kalau secara kapasitas ruangan, sebenarnya Gedung DPR tidak memadai, tetapi kerja-kerja Dewan saat ini tidak bisa menunda penambahan jumlah Tenaga Ahli ini," ujar Ecky yang terpilih sebagai anggota DPR dari Daerah Jawa Barat III (Kota Bogor, Kota-Kabupaten Cianjur).
Ecky menolak anggapan bahwa keberadaan Tenaga Ahli adalah pemborosan keuangan negara. Ia membandingkan bahwa pihak eksekutif dalam membahas dan mengkaji Undang Undang yang diajukan dilengkapi dengan aparat dan tenaga ahli yang sangat besar. "Tugas DPR tidak lebih ringan daripada eksekutif dalam mengkaji Undang Undang, Anggaran Negara dan juga pengawasannya," katanya.
Besarnya animo para sarjana untuk Menjadi TA Anggota DPR membuat seleksi tertulis dilaksanakan secara bergelombang. Dalam merekrut Tenaga Ahli, Fraksi PKS menurut Ecky, tidak memperkenankan adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). "Itu sebabnya Fraksi PKS mengumumkan secara terbuka rekrutmen tenaga ahli ini kepada publik melalui website resmi PKS," pungkas Ecky.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar