By Rie on Feb 05, 2015 02:57 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mendukung upaya untuk menguatkan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional, berkinerja tinggi, netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KASN di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2).
"Atas kewenangan yang dimiliki KASN, kami menaruh harapan besar agar ASN dikemudian hari dapat meningkat performancenya sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berjalan efektif, efisien, terbuka dan bebas KKN," kata Saduddin, yang juga mantan Bupati Bekasi.
Saduddin menjelaskan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses pembentukan struktur organisasi, rencana strategis (Renstra) dan tata kelola lembaga sehingga dapat memperlancar KASN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Terkait kantor sekretariat, Komisi II akan mendesak Sekretariat Negara untuk memperhatikan kebutuhan kantor sekretariat KASN.
"Dengan jumlah personalia KASN sebanyak 200 orang masih dirasa sangat kurang untuk menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap 4 juta ASN di seluruh Indonesia," lanjutnya.
Hal lain, lanjut Saduddin, yang dibutuhkan adalah pembentukan KASN di daerah dan penguatan kewenangan KASN dalam memastikan terwujudnya system merit pada semua instansi pemerintah pusat dan daerah.
"Saat ini terdapat 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota, dimana itu semua sangat sulit untuk dikontrol secara terpusat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada," ujar Legislator PKS dari Dapil Jabar VII ini.
Terakhir, tambah Saduddin yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan anggaran. KASN dalam APBN tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 35 Milyar, jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang untuk mendukung kegiatan KASN.
"Komisi II memahami usulan anggaran yang disampikan KASN dan akan membicarakannya dalam pembahasan APBN-P 2015 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," pungkasnya. (*)
Read in browser »
 
By Arif A on Feb 05, 2015 01:25 pm
PASBERITA.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pakaian bekas impor yang banyak ditemukan di Indonesia mengandung bakteri berbahaya. Warga pun diimbau tidak membelinya.
Ditemukannya bakteri yang ada dalam pakaian bekas impor tersebut setelah petugas dari Direktur Jenderal (Ditjen) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag melakukan pengujian terhadap 25 sampel pakaian bekas yang beredar di pasar.
Sampel diambil dari pakaian bekas impor yang dijual pedagang di Pasar Senen Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian, yaitu bakteri Staphylococcus (S aureus), bakteri Escherichia coli (E coli), dan jamur (kadang atau khamir).
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.
"Semua sampel yang diambil mengandung bakteri. Tidak ada satu pun pakaian bekas impor yang sehat. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g," ungkap Direktur Jenderal SPK Kemendag Widodo di Jakarta, Rabu (4/02), dikutip sindonews.
Oleh karena itu, dia mengimbau kepada konsumen untuk tidak membeli apalagi mengenakan pakaian impor bekas tersebut.
Sebab, apabila pakaian tersebut dipakai bisa menimbulkan penyakit kulit dan berbagai penyakit lain.
"Infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Ini menyebabkan gangguan beragam kesehatan," jelasnya.
Berdasarkan penelitian Y. M. Muthiani dkk (2002) dan S. F. Bloomfield dkk. (2013) bakteri S aureus dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia.
Sementara, bakteri E coli menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti kapang dan khamir dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi, bahkan infeksi pada saluran kelamin. Pemerintah daerah yang bertetangga dengan negara lain juga harus mencegah masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait," ujarnya.
Dia mengakui, masuknya pakaian bekas ini melalui pelabuhan yang sulit dideteksi oleh Kemendag. Untuk itu, Kemendag bersama Polri, Ditjen Bea Cukai, dan instansi teknis terkait yang bergabung dalam Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TTPB) akan mengintensifkan pengawasanterhadap masuknya produk yang telah dilarang undang-undang ini. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 05, 2015 12:18 pm
PASBERITA.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai Presiden perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika mayoritas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman pimpinan KPK. "Ada pikiran mempercepat pemilihan tapi lebih baik dibuat komisioner sementara melalui Perppu karena mendesak dan alasannya cukup. Sampai nanti kita buat pansel berikutnya," kata Yasonna di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, seperti dilansir Republika, Kamis (5/2).
Lanjutnya, jika memang pimpinan KPK Abraham Samad benar-benar diperiksa, hal ini akan membuat KPK tak efektif. "Kalau sudah tersangka, tidak efektif lagi membuat keputusan, aktivitas KPK menghalang," ujar politikus PDIP tersebut.
Kendati demikian, ia menilai, secara hukum jika pimpinan KPK menjadi tersangka, maka seharusnya dinon-aktifkan. "Ketentutan hukumnya begitu menurut UU KPK," tambahnya.
Agar lembaga KPK tetap berjalan, ia pun menyarankan agar ditunjuk Plt KPK. Menurutnya, Tumpak Hatorangan dan Taufiqurrahman Ruki menjadi sosok yang tepat untuk ditunjuk menjadi Plt.
"Kewenangan presiden. Sebaiknya mantan KPK lalu. Ada Tumpak (Tumpak Hatorangan), Taufiqurrahman (Taufiqurrahman Ruki) yang sudah kredibilitasnya tidak diragukan. Itu saran," terang Yasonna.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang penunjukkan langsung pimpinan KPK jika mayoritas pimpinan ditetapkan sebagai tersangka.
Seperti diketahui, sejumlah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas berbagai kasus. Pimpinan KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Samad dituduh melanggar Undang-undang KPK dengan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik pada masa pemilihan umum tahun lalu serta dituduh membantu meringankan hukuman politisi PDIP Emir Moeis guna memuluskan jalannya sebagai calon wakil presiden.
Samad dilaporkan melanggar pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman lima tahun penjara.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 05, 2015 11:44 am
PASBERITA.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk keras beredarnya buku "Saatnya Aku Belajar Pacaran" karena dinilai buku tersebut berisi ajakan seks bebas. Hal ini diungkapkan Jazuli melalui akun Twitter @JazuliJuwaini, Kamis (5/2/2015).
"Saya mengutuk keras beredarnya buku "Saatnya Aku Belajar Pacaran" yang kontennya ajaran dan ajakan seks bebas," ujar Jazuli.
Menurut dia, buku itu dan buku-buku lain yang temanya serupa seharusnya tidak boleh terbit dan beredar. "Yang sudah beredar harus ditarik, pelaku harus ditindak tegas," katanya.
Dia menjelaskan, secara sosiologis kultural segala bentuk pergaulan bebas apalagi yang mengarah pada seksbebas bukan identitas budaya dan karakter bangsa Indonesia.
"Agama jelas melarang, demikian juga konstitusi dan hukum positif karena daya rusaknya luar biasa pada masa depan anak-anak kita. Plis tolong stop perseberan budaya liberal pergaulan dan seks bebas yang antiagama antinormabudaya, dan antipancasila khususnya pada anak-anak kita," ungkap Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Jazuli mengakui, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia darurat pergaulan bebas. "Data-data hasil penelitian sangat menyedihkan," imbuhnya.
Dia mengatakan, anak-anak adalah masa depan kita, oleh karena itu jangan korbankan mereka. Orang tua juga harus waspada dan menjaga dan anak-anak remaja harus sadar diri.
"Kita desak pemerintah serius ciptakan kebijakan kondusif untuk bangun mentalitas remaja, cegah pergaulan bebas. Ini tanggung jawab revolusi mental," tegasnya.
Selain itu, lanjut Jazuli, pihaknya juga mendesak penegak hukum agar proaktif dan tegas untuk mencegah dan menindak pihak-pihak yang sengaja merusak moral anak-anak bangsa.
"Kita ajak seluruh masyarakat, pendidik, LSM, untuk kampanye pergaulan sehat bukan pergaulan bebas. Kita himbau dengan sangat orang tua dan anggota keluarga untuk bangun ketahanan keluarga, tanamkan pendidikan agama, moral, budaya sehat sajak di rumah," katanya.
Disamping itu, Jazuli juga meminta kepada media agar menyajikan tontonan yang mendidik bukan menjerumuskan anak-anak kita.
"Terakhir ini tanggung jawab kita semua. Fraksi PKS di DPR akan desak pemerintah dan pihak terkait untuk sensitif dan aware dengan masalah ini," jelasnya.
FPKS DPR, kata Jazuli, juga telah mengusulkan inisiatif RUU tentang Ketahanan Keluarga. "Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa membentengi anak-anak kita dari bahaya pergaulan bebas," harapnya.
Terkait dalam hal ekonomi, Jazuli mengatakan pemerintah pusat-daerah harus bekerjasama dan serius menciptakan lapangan kerja agar rakyat tidak cari nafkah lewat seks bebas.
"Intinya kebijkan harus komprehensif untuk atasi masalah serius ini. Ragam pendekatan harus dilakukan: agama, ideologi, sosial budaya, ekonomi," pungkasnya.(*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 05, 2015 10:35 am
PASBERITA.com - Media sosial Twitter meluncurkan fitur "group messaging" dan "mobile video" di Jakarta, Rabu (4/2).
Siaran pers Twitter yang dilansir antaranews menyebutkan fitur "group messaging" memungkinkan pengguna memulai percakapan dengan salah satu pengikut akun dan pengikut tidak harus men-follow satu sama lain untuk chatting.
Pengguna akun dapat membuat grup hanya dalam beberapa klik, bila pengguna akun ditambahkan ke grup, akan mendapatkan pemberitahuan.
Twitter kini tidak hanya 140 karakter dan dengan fitur "mobile video" media sosial tersebut sekarang penuh dengan gambar, gifs, vines, file audio dan video dari beberapa tokoh dan merek yang paling dikenal di dunia.
Pengguna dapat membuat, mengedit dan berbagi video secara langsung dari aplikasi yang diberikan media sosial tersebut.
Mereka merancang aplikasi kamera Twitter supaya mudah digunakan sehingga dapat menangkap dan berbagi momen paling menarik secara langsung.
Hanya dalam beberapa klik pengguna dapat menambahkan video kepercakapan yang sedang berlangsung, berbagi perspektif pada acara yang live, serta menunjukkan momen sehari-hari secara langsung, tanpa harus meninggalkan aplikasi.
Melihat dan memainkan video sangat sederhana: "preview" videonya dulu dengan "thumbnail" dan pengguna dapat memainkannya hanya dengan satu klik. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 05, 2015 10:34 am
PASBERITA.com - Valentine Days, 14 Februari katanya sih (katanya ya, saya kurang tahu juga) hari kasih sayang. Karena bagi saya setiap hari itu hari kasih sayang.
Velentine days identik dengan coklat yah. Namun, seperti kami kutip dari Facebook, ada gerakan yang membagikan coklat, tapi gerakan ini malah menyelipkan kondom sebagai bonusnya.
Sebelumnya kami mohon maaf, kami sendiri masih belum dapat konfirmasi kebenaran berita ini, tapi setidaknya sebagai tindakan preventif hal ini sangat penting diketahui oleh para orang tua dan guru untuk melakukan tindakan preventif dari kampanye2 semacam ini terhadap anak-anak dan para murid di sekolah.
Foto diatas adalah foto dari orang yang dibagikan langsung coklat berhadiah kondom ini, dia dibagikan coklat ini dan memfotonya, bukan berarti dia dalangnya ya. Dia salah satu korban dari gerakan bagi coklat ini, dan membagikan fotonya ke kita supaya kita hati-hati.
Ayah Bunda yang peduli masa depan anak dan keluarga, Mohon bantuannya bagi yang melihat langsung atau mendapat info langsung untuk bisa di konfirmasi apakah berita ini benar adanya agar kita semua bisa mendapat kepastian.
Gambar ini kami kutip dari Facebook yang terkenal memposting berita seputar remaja dan pelajar. Gambar ini pun mendapat komentar beragam dari pengguna Facebook:
Astagfirullahaladzim….Jauhkan kami,keturunan kami,keluarga kami dr hal2 buruk Ya Robb…
Bacanya yg tuntas y manteman..yg dfto itu yg dpt cokelatnya..bukan yg ngebagiin..dya cuma share gambar
Kenapa gak lempar balik saja tu kondom ke muka org yg membagikannya….dan ambil coklatnya untuk kita.
Itu bukan budaya muslim n Saya tidak merayakan hari palentin, saya hanya merayakan hari raya idul pitri, idul adha n mrayakan kebesaran umat muslim lainnya…
Itu hanya untuk sekedar info mbak Yesi Rsn,syukur alhamdulillah dy mau kasih info,klo gak mungkin kita juga gak Ada/blm Ada yg tau, ada coklat sepaket gtu..
Kalo nrima kondom trus jadi pengen praktekin?jadi kalo dapet kondom trus pasti terangsang begitu?Saya kemarin beli deterjen dapet hadiah gelas.apa saya lantas diharapkan minum deterjen?
Astagfirullaah…. Ya Allah lindungi lah anak anak Muslim dr budaya sex bebas….
ya allah, kenapa dibuat kekgitu. berarti kan sama aja pihak sq nya mengijinkan sek bebas
Astagfirullahaladzim jauhkan kmi , keturuanan kami, keluarga dgn hal buruk ya robb.., saya belum pernah ketemu di mini market , tp kita sebagai orang tua harus ingtkan ank kita yg dr kecil tdk ada rayakan hari valentine ,
Nah, diantara pembaca, ada gak yang menemukan hal yang sama? Terus, bagaimana komentar kalian? Harap sebarkanlah artikel ini ke semua teman kalian, JAUHI SEKS BEBAS!
Sumber: http://www.sebarkanlah.com/
Read in browser »
By Rie on Feb 05, 2015 10:09 am
PASBERITA.com - Provinsi Jawa Barat berada pada posisi siap serta menyambut baik proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang rencananya akan dilakukan serentak. Namun, menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pilkada serentak tersebut harus berkualitas, serta berjalan secara efektif dan efisien.
Usai bersilaturahmi dengan peserta Rapimnas KPU RI dengan KPU Provinsi se-Indonesia, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu malam (04/2), Gubernur Ahmad Heryawan menuturkan, efektifitas serta efisiensi tersebut harus terlihat pada waktu penyelenggaraan yang dilakukan sekali atau dua kali dalam waktu tertentu, serta tepat sasaran.
Selain itu, Gubernur pun mengatakan bahwa melalui Pilkada serentak ini, aspirasi dan hak masyarakat dalam berdemokrasi tetap terpenuhi, serta keriuhan politik berlangsung dalam waktu bersamaan.
"Tentu dalam konteks ini karena hasil kajian kita menyambut baik Pilkada langsung tapi efektif-efisien, dari sisi ketepatan sasaran tepat dan penyelenggaraan bisa efektif karena dari sisi waktu hanya sekali. Hanya sekali rombongan atau mungkin dua kali rombongan. Jadi ini sangat baik. Jawa Barat dalam posisi menyambut baik dan kemudian kita dengan KPU tentu bersama-sama siap melaksanakan Pilkada serentak tersebut," kata Gubernur usai acara.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU Pusat masih menunggu hasil revisi atas Undang-Udang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tengah dilakukan DPR. Hasil revisi ini nantinya akan disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat oleh KPU.
Namun, KPU tetap akan melakukan Pilkada serentak ini di seluruh Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, KPU pun akan tetap melaksanakan tugasnya secara kolektif dengan KPU Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
"Penyelenggara Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah KPU. Dan KPU akan bekerja secara kolektif dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sembari kami sekarang masih menanti terhadap revisi ini. Secara keseluruhan sama saja polanya pemilihan kepala daerah pada dua periode yang lalu dengan yang sekarang," ungkap Husni.
Ada 204 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerahnya secara serentak se-Indonesia. Jika dilakukan pada awal tahun 2016, di Jawa Barat sendiri ada 8 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada, yaitu: Kabupaten Bandung, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Indramayu, serta Kota Depok. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 05, 2015 09:42 am
PASBERITA.com - Buku yang berjudul "Saatnya Aku Belajar Pacaran" menimbulkan kehebohan di media Facebook dan juga twitter. Isi buku itu yakni mengajak remaja untuk melakukan zina.
Anggota DPD, Fahira Idris mengatakan lolosnya buku-buku yang mengandung konten berbahaya bagi anak dan remaja sudah seringkali terjadi. Karena itu, ia meminta pemerinta mengambil tindakan tegas.
"Jangan harap revolusi mental tercipta kalau buku-buku seperti ini masih ada di pasaran," ujar dia sebagaimana dilansir ROL, Rabu (4/2).
Langkah tegas, kata dia, dilakukan agar ada efek jera. Baik penulis maupun penerbit yang menerbitkan buku-buku mengandung 'racun' seperti itu harus dikenakan sanksi.
Dia juga meminta IKAPI memberi sanksi kepada penerbit yang meloloskan buku dengan konten yang berpotensi merusak generasi muda ini. Perpustakaan nasional sebagai lembaga yang memberi ISBN juga diminta lebih teliti.
"Buku-buku yang punya potensi merusak moral jangan diberi ISBN," ujar senator asal Jakarta ini.
Fahira berpendapat, pemerintah punya hak membuat aturan main yang disepakati oleh pihak penerbitan dan perizinan buku. Aturan harus ditegakan untuk menjaga ketenteraman dan menyelamatkan generasi muda.
Pengarang buku, Toge Aprilianto sudah menyatakan permintaan maafnya setelah bukunya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dalam permintaan maaf yang diposting di lamanFacebook pribadinya, Toge berjanji akan segera menghentikan penjualan buku tersebut.
Selain itu, dirinya juga akan mengembalikan uang hasil penjualan buku itu jika ada masayarakat yang ingin mengembalikan buku itu pada dirinya. (*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 05, 2015 09:42 am
PASBERITA.com - Delegasi Majelis Syuro (DPR) Kerajaan Arab Saudi mengapresiasi dan mengaku takjub atas dunia Islam di Indonesia, utamanya pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini disampaikan ketua delegasi Abdurrahman bin Ahmed Haijan usai menerima penjelasan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, Rabu (4/2).
Mereka diterima oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, didampingi Kabag Pengkajian Al-Quran Mukhlis M Hanafi dan Kabag TU Pimpinan, Khoirul Huda, di ruang kerja Menteri Agama. Menag diwakili Dirjen Pendis karena pada saat yang sama harus mengikuti rapat dengan MPR RI.
Kamaruddin menjelaskan bahwa kuantitas pendidikan keagamaan dan pendidikan Islam di Indonesia, mencapai 20 % dari total lembaga pendidikan di Indonesia. Indonesia mempunyai 55 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan 600 lebih yang dikelola swasta. Selain itu, ada 70 ribu madrasah dengan jumlah murid sekitar 8 juta murid. Di samping madrasah, ada pesantren yang memiliki kekhasan dan distingsi untuk mendidik generasi Indonesia.
"Ada hampir 30 ribu pesantren dengan jumlah santri sekitar 4 juta orang," tambah Kamaruddin Amin seperti dilansir antaranews.
Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Ahmed Haijan mengaku takjub dan mengapresiasi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kepada Dirjen Pendidikan Islam, Abdurrahman menyampaikan maksud kunjungannya ke Indonesia, yaitu dalam rangka mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam.
Menurutnya, saat ini, banyak pihak yang berkepentingan untuk memecahbelah umat Islam. Untuk itu, lanjut Abdurrahman, kami terus berusaha menjauhkan diri dari memperdebat hal-hal yang diperselisihkan. Dalam kesempatan itu, Abdurrahman juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan kerjasama antara Kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah maupun pihak swasta di Indonesia.
Abdurrahman mengatakan bahwa ia ingin membangun hubungan yang serius, tentang pengajaran Bahasa Arab, sosial dan ekonomi dengan Indonesia. Hal itu, tegas Abdurrahman, bahkan perlu diikat dan dikaitkan dalam sebuah kerangka kerja.
"Untuk itu, jika diperkenankan, kami memohon data tertulis tentang gambaran yang telah pak Dirjen uraikan tadi, untuk kami sampaikan di Saudi," harap Abdurrahman.
Dirjen Pendis pun menyambut baik permintaan delegasi, sembari menceritakan tentang bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) yang sedikit banyak, mengubah wajah pendidikan Islam di Indonesia. Kamaruddin mengakui kontribusi besar dari bantuan IDB dalam mampu mengubah PTKIN di Indonesia, baik dari sisi kapasitas maupun kompetensi dosen hingga kuantitas mahasiswa yang meningkat drastis.
"Bahkan, saat ini, ada 6 PTKIN yang sedang dibantu IDB untuk menaikkan statusnya menjadi lebih baik. Ke depan, kami berharap, IDB terus membantu lembaga pendidikan kami," harap Dirjen. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 04, 2015 10:16 pm
PASBERITA.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku telah meringankan hukuman politikus PDI Perjuangan (PDIP), Emir Moeis. Keringanan hukuman itu agar dicalonkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Jokowi.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir inilah.com, Rabu (4/2/2015).
Hasto mengatakan, Samad mengakui hal itu saat melobi elite PDI Perjuangan untuk dijadikan sebagai Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2014.
"Pada saat pertemuan Abraham Samad mengatakan hukuman saudara Emir Moeis ringan itu atas bantuan saya," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, selain menyinggung vonis Emir, Samad juga membandingkan dengan vonis berat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
"Beliau juga menyebut, itu beda dengan bapak Luthfi Hasan, itu hukumannya lebih berat," kata Hasto, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 3 Februari 2015, dilansir VIVAnews.
Hasto mengaku, Samad tidak menyebut Luthfi dari partai mana. Dia juga tidak menjelaskan, apakah vonis berat Luthfi itu karena 'bantuan' Samad atau tidak.
Sebelumnya, Samad memang mengakui adanya pertemuan dengan beberapa elite partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Namun, Samad mengatakan pertemuan itu bukan atas inisiatifnya.(*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 04, 2015 09:40 pm
PASBERITA.com - Teka-teki mengenai siapakah yang membunuh pasukan PBB atau UNIFIL di Libanon, saat terjadi pertempuran antara Hizbullah dan Israel pekan lalu akhirnya terungkap. Sebuah video yang menunjukan pasukan Israel menembaki UNIFIL yang terjebak di tengah pertempuran muncul di dunia maya.
Melansir Al Arabiya, Senin (2/2/2015), video yang tampaknya diambil dari dalam sebuah kendaraan itu memperlihatkan bagaimana Israel menembaki personel UNIFIL yang saat itu berpatroli di wilayah Libanon selatan. Wilayah itu merupakan perbatasan Israel dan Libanon yang menjadi medan tempur Zionis dan Hizbullah.
Sebelumnya, Israel membantah telah menewaskan Francisco Javier Soria Toledo, anggota UNIFIL yang tewas dalam pertempuran itu dan menyalahkan Hizbullah atas kematian Tolade. Namun, dengan munculnya video ini seperti mementahkan sebuah sangkalan yang dibuat oleh Israel.
Bukti ini juga seperti menguatkan pernyataan Duta Besar Spanyol untuk PBB, Roman Oyarzun Marchesi. Diplomat Spanyol itu sedari awal memang dengan tegas menyalahkan Israel atas kematian anggota UNIFIL asal Negeri Matador itu.
Dalam pertempuran antara Israel dan Hizbullah pekan lalu, selain Toledo terdapat dua orang lainnya yang tewas, dan setidaknya tujuh orang menderita luka-luka. Semua korban adalah anggota pasukan khusus Israel
Hingga berita ini dibuat, dunia internasional diam begitu saja. Amerika Serikat yang mengklaim sebagai polisi dunia seakan-akan tutup mata dan telinga. Bandingkan jika pelakunya adalah negara "Muslim". (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 04, 2015 09:05 pm
PASBERITA.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang pembenahan serta pengembangan Karst Citatah. Revisi ini perlu agar ada penyesuaian atau sinkronisasi antara Pergub dengan peraturan daerah yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan.Hal tersebut merupakan bagian dari upaya menyeluruh Pemprov Jawa Barat dalam menertibkan, deliniasi (penentuan batas area) bentang Karst Citatah yang tidak boleh diganggu, pendataan industri pertambangan yang ada di Citatah, serta pengembangan Karst Citatah yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Usai audiensi dengan Forum Pemuda Peduli Karst Citatah di Ruang Ciremai Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (04/2), Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa kewenangan izin pengelolaan pertambangan diserahkan kepada pemerintah provinsi bukan lagi oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, pihaknya akan merevisi Pergub tentang Karst Citatah, yang akan disesuaikan dengan perda kabupaten yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan berbagai masalah dalam pengembangannya."Kita lihat secara menyeluruh semuanya, kedepan menjadi seperti apa (Karst Citatah) yang kita inginkan. Makanya tadi juga diskusi tentang bagaimana pergub atau perda yang disesuaikan antara kabupaten dengan provinsi, sebab masalah penambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 sudah menjadi kewenangan provinsi untuk perizinanya. Peralihan ini harus mulus, sehingga jangan menimbulkan gesekan, konflik horizontal dan masalah sosial di masyarakat," ujar Wagub usai pertemuan.Wagub pun menambahkan Pergub tersebut diperlukan sebagai payung hukum dalam pembenahan serta pengembangan Karts Citatah. "Karena itu kita perlu pergub atau perda yang sudah ada kita tinggal ubah atau direvisi, sehingga visi tentang mau dibuat kemana dan buat apa kawasan Karst Citatah tadi itu dikawal oleh peraturan sebagai payung hukum," tutup Wagub. (*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 04, 2015 08:52 pm
PASBERITA.com - Bagi sebagian muslimah, hijab dijadikan alasan penghalang karir. Namun tidak bagi Bripda Nina Oktoviana, dara asal Aceh ini tetap konsisten dengan hijabnya. Meski tiap hari harus bergelut dengan senjata.
Senapan mesin jenis Steyr AUG ditenteng di tangannya. Berseragam serba hitam, helm baja di kepala dan berkacamata terlihat gagah saat memperagakan aksi penyergapan antiteror di lokasi latihan markas Gegana, Polisi Daerah (Polda) Aceh.
Di depan tertulis jelas polisi dan di lengan kanan tertera Gegana Korps Brimob. Dialah Dripda Nina Oktoviana pasukan Wanteror Brimob Aceh perempuan pertama di Aceh.
Bripda Nina juga putri ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Ismail dan Mawarni ini berasal dari Kecamatan Samahani, Kabupaten Aceh Besar terlahir bukan dari keluarga besar polisi atau TNI. Tetapi ayahnya hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ibunya merupakan ibu rumah tangga.
"Saya memang cita-cita ingin menjadi anggota Brimob, karena saya suka tantangan," kata Bripda Nina Oktoviani sebagaimana dikutip dari Merdeka.com.
Dara asli Aceh kelahiran Samahani, 24 Oktober 1993 ini mulai bergabung dengan Polisi Wanita (Polwan) di Polda Aceh medio Januari 2014 dan ditempatkan di Polda Aceh. Kemudian pada bulan Juni 2014 juga Nina ditugaskan di Brimob Aceh.
Lantas Nina pun meminta kepada Kepala Detasemen (Kaden) untuk ditempatkan dalam pasukan. Mulanya Nina hendak ditempatkan di staf biasa, namun Nina mengaku ingin ditempatkan dalam pasukan wanteror yang memiliki tantangan.
"Saya minta sendiri masuk dalam pasukan, memang benar ada rencana ditempatkan di staf, tapi saya minta di pasukan," tegasnya.
Menurutnya, ilmu di pasukan Wanteror menarik dan penuh tantangan. Bahkan dia berkeinginan bisa terlibat langsung bila ada terjadi teror. Dia ingin merasakan langsung tantangan tersebut saat operasi sesungguhnya di lapangan.
"Sekarang memang belum pernah terjun langsung, karena saya baru bergabung di sini, tetapi saya ingin sekali terlibat langsung," ulasnya.
Menjadi pasukan Wanteror akan berhadapan dengan aksi-aksi teror yang harus mempertaruhkan nyawa. Baik aksi teror maupun bom harus selalu di hadapi. Namun bagi orang tuanya tidak mempermasalahkan, selalu mendapat dukungan dari keluarga besarnya.
"Ayah sama Ibu tidak mempermasalahkan, selalu mendukung saya," imbuhnya.Hijab tak halangi Bripda Nina atasi aksi-aksi teror.
Menjadi pasukan Wanteror Brimob bukan perkara mudah. Membutuhkan latihan dan fisik yang kuat serta mental yang teruji. Hal ini lantaran pasukan ini akan dihadapkan dengan aksi-aksi teror dan bahkan bom membutuhkan nyali yang tangguh.
Pasukan Wanteror yang memiliki moto Cepat dan Tepat tentu membutuhkan kedisiplinan, keberanian, kecermatan dan ketangguhan secara fisik. Beraksi cepat dalam setiap gerakan menjadi modal utama pasukan Wanteror ini yang memang dilatih secara khusus.
Meskipun penuh tantangan dan juga selalu dilatih bergerak cepat dan tepat sesuai dengan moto detasemen Gegana Wanteror ini. Tidak menghalangi Bripda Nina Octoviana (22), gadis asli Aceh bergerak, meskipun menggunakan jilbab.
Hijab baginya sudah menjadi bagian dari busana yang dia kenakan setiap hari. Setiap saat, hijab selalu melekat menutup seluruh rambutnya dan dia mengaku tidak pernah menanggalkan hijab, meskipun sedang latihan dan bertugas.
"Tidak masalah dengan jilbab, tidak menghalangi tugas," kata Bripda Nina Octoviana, Senin (2/2) di markas Gegana Brimob Polda Aceh.
Bripda Nina tidak pernah menanggalkan hijab, karena Nina sadar, ini merupakan indentitas Aceh yang kental dengan Islam dan wajib menggunakan hijab. Sehingga dia selalu mempertahankan jilbab walau dalam kondisi apapun.
Pengakuan Bripda Nina ini juga diakui oleh komandannya Kepala Detasemen (Kaden) Kompol Asnawi yang turut didampingi Kepala Sub Detasemen I (Kasubden I) AKP Akmal. Menurut Kompol Asnawi, dirinya tidak pernah melihat rambut gadis Aceh ini.
"Saya sendiri tidak pernah melihat bagaimana bentuk rambut dia, apa keriting atau lurus, karena memang tidak pernah melepaskan jilbab," terang Kompol Asnawi di markas Gegana Brimob Polda Aceh.
Kompol Asnawi sendiri tidak pernah meminta Bripda Nina untuk melepaskan jilbab baik saat latihan maupun bertugas. Karena dari amatannya, tidak menghalangi tugasnya sebagai anggota Wanteror yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan.
Hal senada juga disampaikan oleh AKP Akmal, menurutnya ini menjadi nilai lebih di Aceh bahwa perempuan yang menjadi anggota Wanteror sekalipun bisa menggunakan hijab.
"Inilah nilai lebih kita, karena menjadi pasukan Wanteror ini bukan mudah, butuh latihan dan fisik yang kuat," tutupnya. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 04, 2015 06:53 pm
PASBERITA.com - Masalah pembebasan lahan warga menjadi penghambat proyek pelaksanaan pembangunan Jalan Bebas Hambatan (JBH) Medan-Kualanamu.
"Pembebasan lahan yang masih sebesar 80,65%, dan berupa spot-spot yang tidak menerus sehingga dalam proses pelaksanaan pengerjaan fisik menjadi terhambat dan tidak optimal," ujar Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, Alfi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/2/2015).
Dinas Bina Marga, lanjit Alfi optimis masalah pembebasan lahan akan selesai Desember tahun 2015 ini. Hal ini didasari dari Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
"Target pembangunan fisik untuk tol Medan-Kualanamu tahun 2016. Sedangkan target untuk tol Kualanamu-Tebing Tinggi realisasi tahun 2017," katanya.
Selain itu, Alfi juga mengungkapkan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan JBH Medan-Kualanamu.
"Hambatan dalam pelaksanaan mencakup kinerja kontraktor yang kurang baik dan tidak didukung kecukupan tenaga ahli," katanya.
Alfi menjelaskan ada beberapa proyek besar untuk beberapa tahun kedepan diantaranya JBH Medan-Kualanamu. Jalan ini meliputi jalan tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Alokasi dana diperoleh dari loan China.
Sementara itu, Zulfikar anggota Komisi D DPRD Sumut, menanyakan langkah yang sudah ditempuh Dinas Bina Marga dalam menyelesaikan pembebasan lahan. Apakah langkah yang telah dilakukan, Dinaa Bina Marga sudah disampaikan ke kepala daerah.
Menurut Zulfikar jangan sampai masalah pembebasan lahan ini merugikan masyarakat, karena dikhawatirkan adanya provokator dalam pembebasan lahan ini. Selain itu jangan ada perbedaan harga jual lahan antara satu warga dengan warga yang lain.
"Karena tentunya masyarakat menginginkan harga yang tinggi," ungkap Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Zulkifli juga berharap jalan tol Medan-Kualanamu dan Kualanamu-Tebing Tinggi segera dapat direalisasikan. Hal ini mengingat kemacetan panjang dari fly over Amplas menuju simpang Lampu Merah Kayu Besar Batang Kuis menuju Bandara Kualanamu yang sudah semakin parah.(*)
Read in browser »
By Arif A on Feb 04, 2015 04:30 pm
PASBERITA.com - Linda Al-Saigel dibesarkan dalam sebuah keluarga yang taat beragama. Secara rutin, ia dan keluarganya menghadiri gereja.
Memasuki jenjang kuliah, Linda menjadi bagian dari pelayan gereja di Kampus. "Saya merasa benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan remaja," kata dia seperti dilansir Onislam, Rabu (4/2).
Namun, rasa haus Linda akan spiritualitas membuatnya membutuhkan lebih banyak jawaban. Linda membutuhkan agama sebagai cara hidup. Suatu hari, Linda kedatangan tamu di gereja.
Tamu itu seorang pastor asal Tujuana, Meksiko. Ceramah si pastor sangat menginspirasi Linda. Kemudian, Linda terlibat dialog dengan pastor itu.
"Anda berada dalam pengelihatan saya selama 2 pekan. Anda berada di tanah pegunungan berpasir. Anda memiliki penutup kepala. Anda seorang guru atau sesuatu saya tidak yakin," kata pastor itu kepada Linda.
Mendengar cerita pastor itu, Linda terdiam. Ia memutuskan untuk mempelajari agama lain. Beberapa hari kemudian, Linda diminta menjadi saksi pernikahaan temannya. Di sanalah, Linda belajar tentang pernikahan Muslim.
"Saya merasa seperti di rumah," kenang Linda.
Setelah acara pernikahan itu, Linda diundang oleh salah seorang tamu temannya itu. Entah mengapa, Linda merasa nyaman. Di sana, ia berdiskusi tentang Islam dan Muslim.
"Ketika jelang tidur, saya mimpikan Nabi Isa AS. Saya diminta untuk mengambil keputusan, putusan yang membuat saya takut," ucap dia.
Sementara itu, Linda mulai menghadiri kelas-kelas tentang Islam. Ia mulai melakukan perbandingan.
"Saya melihatnya, ada cerita yang sama yakni pesan tentang Allah," kata dia.
Kemudian, Linda kembali bermimpi.
"Saya melihat Nabi Musa. Di kamar saya ada gambar itu, dan saya melihat Nabi Musa tersenyum dan mengatakan 'Ikuti kata hatimu'," kata dia.
Linda terkejut dengan mimpi itu.
"Dari setiap yang saya tanyakan soal mimpi ini, mereka bertanya darimana Anda tahu itu Nabi Isa dan Nabi Musa. Tapi saya katakan kepada mereka, hati saya yang mengatakan itu Nabi Isa dan Nabi Musa," kenang dia.
Usai mimpi itu, Linda pun bermimpi kembali.
"Ada yang membisikan saya, Anda harus memilih jalan ini," kenang Linda.
Linda masih penasaran dengan apa maksud mimpi itu. Namun, keinginannya untuk mempelajari Islam jauh lebih besar. Yang menggembirakan, ibunya mendukungnya untuk menghadiri kelas Islam.
"Ibu selalu disisiku, ia ingin memastikan putrinya membuat keputusan yang jelas," kata dia.
Suatu hari, Linda kembali bermimpi. Kali ini hadir seorang Nabi berkerudung dengan jubah cokelat berjalan ke arahnya. Linda tidak dapat melihat sosok itu.
"Sekali lagi, saya tahu itu Nabi Muhammad (saw). Dia berjalan ke arahku dan mengajakku berjalan menuju cahaya," kata dia.
"Saya kemudian ingat, setiap saya bingung saya meminta Allah untuk menjadi panduan saya. Saya hanya hamba-Nya. Saya hidup di dunia untuk mempelajari pentingnya kehadiran-Nya," kata dia. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 04, 2015 03:11 pm
PASBERITA.com - Komisi V DPR RI menyesalkan kebijakan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang menutup konter tiket di bandara mulai 15 Februari mendatang. Selain merugikan penumpang dan operator, kebijakan itu juga bertentangan dengan UU Penerbangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
"Kami menghargai upaya Menhub untuk menata dunia penerbangan kita. Tapi jangan mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan operator. Apalagi sampai menabrak UU Penerbangan," kata Yudi.Berdasarkan UU No.1/2009 tentang Penerbangan, pembukaan konter tiket di bandara sangat dimungkinkan untuk kelancaran kegiatan usaha angkutan udara, sebagaimana diatur dalam pasal 131.
Dalam pasal 131 itu disebutkan bahwa untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara. Adapun kegiatan usaha penunjang angkutan udara adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation system), pemasaran, penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), dan pelayanan di darat untuk penerbangan.
Disisi lain, kata Yudi, sesuai dengan pasal 195 UU Penerbangan juga menetapkan fungsi bandara sebagai tempat pengusahaan (bisnis) selain sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan.
"Salah satu peran bandara adalah sebagai pintu gerbang perekonomian. Itu diatur dalam pasal 194—195. Dengan demikian, jelas sekali bahwa berbisnis di bandara termasuk membuka konter tiket tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi, kenapa harus ditutup kalau itu untuk memudahkan calon penumpang dan menggerakan perekonomian. Kalau alasan penutupan konter tiket di Bandara untuk mengurangi percaloan, sangat tidak beralasan. Pencaloaan dapat dihapuskan jika ada pengawasan ketat dan tindakan tegas dari penyelenggara bandara dan Otoritas Bandar Udara sebagai lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, Bukan dengan menutup konter," Kata Yudi.
Yudi menilai penutupan konter tiket justru akan berpengaruh pada penurunan pelayanan di bandara karena calon penumpang tidak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan tiket secara mendadak/go show. Disisi lain, percaloaan akan semakin marak karena tiket yang tidak tersedia.
Karena itu, Yudi meminta Menhub untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurut Yudi, untuk membenahi dunia penerbangan Indonesia saat ini adalah menyelesaikan berbagai catatan yang diberikan ICAO (International Civil Aviation Organization) khususnya di bidang kelembagaan dan regulasi."Menhub punya target ambisius dibidang penerbangan yaitu menaikan kategori penerbangan kita dari kategori 2 menjadi kategori 1. Untuk bisa mendapatkan predikat itu, maka 600 catatan ICAO harus ditindaklanjuti dan dibenahi. Jangan membenahi yang sudah benar. Malah bikin susah dan merugikan masyarakat dan operator," kata Yudi. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 04, 2015 03:06 pm
PASBERITA.com - Saat ini Indonesia telah memasuki kondisi darurat narkoba, bahkan setiap harinya 50 orang generasi bangsa meninggal karena obat-obatan terlarang ini. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan hal ini dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) "Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045", di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (4/2).
"Bayangkan setiap hari 50 orang generasi bangsa meninggal karena narkoba, kalau satu tahun ada 18 ribu orang meninggal," ungkap Jokowi dalam sambutannya.
Dan hal itulah yang Presiden sampaikan kepada beberapa kepala negara yang meminta pengampunan terhadap warga negaranya yang divonis mati karena kasus narkoba beberapa waktu lalu. Menurut Jokowi harus ada keberanian dalam mengatasi narkoba, karena menurutnya jika tidak ada keberanian maka permasalahan narkoba di negeri ini tidak akan pernah selesai.
Jokowi menambahkan, dari jumlah tersebut belum termasuk 4,2 sampai 4,5 juta orang yang harus direhabilitasi karena narkoba, serta 1,2 juta orang yang tidak bisa direhabilitasi karena narkoba. Untuk itu, Jokowi pun mengatakan perlunya kerjasama dalam mengatasi situasi darurat tersebut. "Momentum yang jangan sampai dilepaskan, situasi darurat dimana semua harus bekerja bersama-sama," tutur Jokowi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa rakornas tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam membangun upaya serta komitmen bersama bahwa narkoba musuh bangsa dan generasi muda, sehingga pada 2045 nanti Indonesia Emas akan tercapai, kondisi dimana bangsa ini unggul dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan lainnya.
Ketika ditanya seputar komitmen Jabar dalam upayanya memberantas narkoba, Gubernur Ahmad Heryawan menuturkan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan kegiatan antinarkoba serta menyeret sesuai dengan proses hukum yang benar para pengedar serta pengguna dengan hukuman yang seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Selain itu, Gubernur menegaskan perlunya tindakan hukum tidak hanya bagi para pengedar, namun juga para penggunanya.
"Kita akan menyeret dengan proses hukum yang benar siapa yang menjadi bandar, kita majukan ke meja hijau dan jika diperlukan hukuman berat silahkan, hukuman mati pun tidak ada persoalan untuk membangun efek jera. Dan kita juga akan terus membimbing dan membina para pengguna melakukan rehabilitasi, disamping menegakan hukum. Karena jangan dikira bahwa kemudian pengguna hanya selesai dengan rehabilitasi, perlu juga ada hukuman sebab kalau tidak ada hukuman kita khawatir pengguna jadi pengedar, jadi bandar pada akhirnya nanti," papar Gubernur.
Rakornas ini dihadiri 777 orang peserta, yang terdiri dari Menteri Kabinet Kerja, Kepala LPNK, Gubernur seluruh Indonesia, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia, Kepala BNN Provinsi, Kepala BNN Kabupaten/Kota, Eselon I dan II BNN Pusat, serta Staf Ahli BNN.
Dalam laporannya, Kepala BNN RI Anang Iskandar mengatakan bahwa saat ini upaya pengedaran narkoba telah dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dengan memasukannya ke dalam multivitamin, jamu kuat, kosmetik atau obat kecantikan. Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen bersama secara komprehensif dalam menangani masalah narkoba ini, yang sesuai dengan tujuan diadakannya Rakornas tersebut, yaitu: (1) Menyatukan pandangan bahwa Indonesia masuk dalam kondisi darurat narkoba yang mengancam kedaulatan bangsa sekaligus membangun tekad seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengatasi ancaman tersebut, (2) Membangun koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya penanganan kondisi kedaruratan ancaman narkoba, (3) Melahirkan gagasan-gagasan alternatif-konstruktif dalam penanganan kondisi ancaman kedaruratan narkoba dengan mengoptimalisasi peranan dan kapasitas pemerintah daerah, (4) Menghasilkan rekomendasi yang mendorong adanya kemauan politik (political will) pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya penanganan kondisi kedaruratan ancaman narkoba secara komprehensif dan integral.
Anang pun menambahkan upaya rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan para pengguna, sehingga gerakan masif merehabilitasi 100 ribu para penyalahguna narkoba perlu dilakukan secara sukarela atau dipaksa secara undang-undang. Selain itu, upaya pencegahan adalah langkah utama dalam memberantas narkoba. Upaya ini menurut Anang sangat mudah dan murah, namun perlu konsistensi dan kesinambungan antar-berbagai pihak, mulai dari keluarga, tempat kerja, dan lingkungan di masyarakat. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
.png)
Posting Komentar