By Rie on Feb 21, 2015 12:55 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mendorong upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan investigasi terkait kekacauan dalam pelayanan publik di maskapai penerbangan Lion Air.
"ORI memiliki kewenangan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (own motion investigation) terkait dengan pelayanan publik, baik instansi pemerintah maupun swasta yang merugikan kepentingan masyarakat," papar Saduddin, yang disampaikannya melalui telepon selular, Sabtu (21/2).
Saduddin menyampaikan, tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, maka ORI bisa pro aktif melakukan investigasi, apalagi kasus ini termasuk national strategic interest.
Saduddin menduga ada standar prosedur pelayanan publik yang dilanggar oleh pihak maskapai dan pengawasan yang lemah oleh Kemenhub untuk segera mengambil tindakan sehingga menimbulkan kekacauan.
"Tidak adanya kompensasi kepada penumpang, kurangnya antisipasi pihak maskapai untuk menyiapkan pesawat cadangan dan tidak optimalnya ruang pengaduan (Customer Complaint Handling Unit). Itu semua mal administrasi," ujarnya.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.25 tahun 2008 dan Permenhub No. 77 tahun 2011 bahwa setiap maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi kepada penumpang yang diakibatkan terjadinya keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger) dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight). (*)
Read in browser »
 
By Rie on Feb 21, 2015 10:03 am
PASBERITA.com - Kenaikan harga beras di DKI Jakarta dalam seminggu terakhir menyebabkan masyarakat terbebani. Tidak tanggung-tanggung kenaikannya sampai dengan 30 persen. Hal ini mendapatkan sorotan wakil rakyat dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Zairofi. Menurutnya kenaikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal Februari 2015 lalu.
"Fraksi PKS menyayangkan hal ini karena kenaikan harga beras seharusnya dapat dicegah, Pemprov DKI masih jauh dari mampu mengatasi masalah ketahanan pangan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jum'at (20/2).
Lebih lanjut Zairofi menambahkan, dalam kondisi seperti saat ini pemerintah harus segera melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras. Selain itu, pemerintah tidak boleh melepas secara total harga beras kepada harga pasar.
"Pemerintah sendiri wajib mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, harga beras jangan dilepas total harus berdasarkan supply and demand," imbuh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian ini.
Politisi PKS daerah pemilihan Jakarta Pusat ini meminta Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait, supaya memangkas jalur distribusi agar lebih mudah mengendalikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
"Selama ini Fraksi PKS selalu menghimbau Pemprov DKI untuk memperhatikan BUMD yang terkait karena langsung berhubungan dengan ekonomi masyarakat di Jakarta, BUMD seperti Food Station seharusnya mendapatkan penyertaan modal Pemprov DKI, tapi tahun ini tidak dapat," demikian Zairofi. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 20, 2015 04:53 pm
PASBERITA.com - Penerbitan buku di bidang ilmu perpustakaan dan informasi masih dirasakanminim. Hal ini tercermin dari beberapa kajian yangmenunjukkan bahwa selama 53 tahun (1952-2005) pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia hanya terdapat 237 buku di bidang ilmu perpustakaan dan informasi.
"Selama kurun waktu tersebut, hanya terdapat 4-5 buku bidang ilmu perpustakaan dan informasi per tahun," ujar Suharyanto, Pustakawan Perpusnas RI dan Penulis Buku "Serba-Serbi Koleksi Perpustakaan" (2015) yang diterbitkan FAM Publishing, Divisi Penerbitan Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia, Jumat (20/2), di Jakarta.
Dikatakan Suharyanto, data lain mengenai terbitan buku dibidang perpustakaan daninformasi menyebutkan,sebanyak 89 buku diterbitkan periode 1991-2001 rata-rata terbitan buku per tahunnya pada periode tersebut berjumlah 8 sampai 10 buku.
"Dilatarbelakangi data tersebut,maka untuk menambah khasanah keilmuan khususnya di bidang perpustakaan dan informasi saya menyusun buku tentang serba-serbi koleksi perpustakaan ini," kata Suharyanto.
Menurutnya, koleksi perpustakaan pada saat ini tidak hanya terbatas pada buku, melainkan berisi berbagai jenis koleksi seperti; peta, atlas, bola dunia, rekaman suara, rekaman video, bahan grafis, sumber elektronik, dan lainnya. Semua koleksi yang berhasil dihimpun dan disimpan di perpustakaan perlu diolah agar dapat dimanfaatkan oleh pemustakanya.
"Kegiatan pengolahan bahan perpustakaan memungkinkan koleksi perpustakaan tertata secara sistematis dan dapat ditemukan kembali secara efektif dan efisien," ujar Suharyanto yang merupakan pustakawan berprestasi peringkat pertama di Provinsi DKI pada tahun 2012 dan peringkat pertama nasional pada tahun yang sama.
Diungkapkan, wujud kegiatan pengolahan bahan perpustakaan ini adalah pengatalogan bahan perpustakaan. Pengatalogan dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu pengatalogan deskriptif dan pengatalogan subjek.
"Pengatalogan deskriptif berkaitan dengan deskripsi 8 daerah dan penentuan titik akses untuk tajuk entri utama dan tajuk entri tambahan. Pengatalogan subjek berkaitan dengan analisisisi suatu bahan perpustakaan (klasifikasi dan tajuk subjek)," paparnya.
Ditambahkan, koleksi tersebut haruslah dikelola dengan standar pengelolaan. Beberapa standar yang dapat digunakan dalam pengatalogan koleksi tersebut, antara lain Anglo American Cataloguing Rules 2nd edition (AACR2), International Standard Bibliographic Description (ISBD), Peraturan Pengatalogan Indonesia, untuk pengatalogan deskriptif dan Dewey Decimal Classification (DDC) untuk pengatalogan subjek.
"Buku ini menguraikan tentang pengelolaan koleksi nonbuku (bahan kartografi, rekaman suara, rekaman video, dan sumber elektronik), klasifikasi bahan perpustakaan berdasarkan DDC, pengatalogan dengan fomat MARC dan juga disertai dengan contoh-contoh pengatalogan untuk masing-masing jenis bahan perpustakaan," ujarnya ketika merilis buku tersebut. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 20, 2015 03:13 pm
PASBERITA.com - Akibat sering terjadinya keterlambatan penerbangan atau delay, Forum Pemerhati Transportasi Untuk Rakyat (Formatur) meminta Menteri Perhubungan jangan berdiam diri saja dan segera memberikan sanksi tegas terhadap Maskapai Lion Air yang dinilai telah merugikan penumpang.
"Rusdi Kirana Anggota Wantimpres sekaligus pemilik Maskapai Lion Air harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di beberapa Bandara di Indonesia akibat delay-nya Lion Air," ujar Koordinator Formatur Heru Purwoko dalam siaran persnya yang diterima pasberita.com, Jumat (20/2/2015).
Heru juga mendesak pemerintah agar mencabut izin penerbangan Lion Air di rute yang sering mengalami delay.
"Delay-nya penerbangan Lion Air bukan hanya terjadi pada saat ini, tapi sudah beratus-ratus kali terjadi. Bahkan, ada ungkapan di pengguna transportasi udara, bukan Lion Air kalo tidak Delay," ungkap Heru.
Menurut Heru, keterlambatan penerbangan Lion Air di beberapa rute telah mengakibatkan ribuan penumpang ditelantarkan tanpa ada kejelasan dan menyebabkan kerugian bagi para pengguna transportasi udara.
"Stop menggunakan penerbangan Maskapai Lion Air sampai dengan adanya pembenahan dan komitmen dari Lion Air untuk tidak lagi merugikan masyarakat," tegasnya.
Heru menambahkan, berulangkali terjadi Delay seharusnya membuat Maskapai Lion Air melakukan pembenahan, perbaikan. Namun, justru yang ada adalah semakin menjadi-jadi Delay-nya.
Selain itu, Heru menilai keterlambatan penerbangan sering kali dianggap enteng oleh pihak Lion Air. Mereka menganggap ini bukanlah hal yang serius. Bahkan, Lion Air sering menganggap gampang terhadap kompensasi yang akan diberikan kepada penumpang saat pesawat mengalami keterlambatan.
"Dalam waktu dekat ini, Formatur juga akan menggelar aksi dengan mendatangi Kementerian Perhubungan, Kantor Pusat Lion Air dan Wantimpres," pungkasnya.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar