By Arif A on Feb 23, 2015 02:50 pm
PASBERITA.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara mengatakan jaringan nirkabel 4G dengan frekuensi 1.800 MHz sudah bisa dinikmati di sejumlah wilayah Indonesia pada pertengahan 2015.
"Bersama operator seluler, pertengahan tahun ini 4G dengan 1.800MHz sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di kluster (kelompok) tertentu, bukan di seluruh Indonesia tapi minimal di kota tertentu," kata Rudiantara di Jakarta, Sabtu (23/02) dilansir antaranews.
Rudiantara mengatakan penataan frekuensi 1.800 MHz merupakan lanjutan dari 4G berfrekuensi 900MHz yang sudah diluncurkan Desember 2014.
"Perlu penataan ke 1.800 MHz karena 4G membutuhkan frekuensi yang berkesinambungan," kata Rudiantara.
Di sisi lain, Rudiantara mengatakan migrasi konsumen dari jaringan 2G ke 4G memerlukan waktu dan adaptasi karena saat ini terdapat puluhan juta pelanggan jaringan 2G di Indonesia.
"Kita ini mau 2G terus apa mau Broadband? Mau sms-an doang apa butuh internetan cepat?" kata Rudiantara.
Jika ingin internet cepat, kata Rudi, kita harus migrasi ke 4G dan diusahakan supaya pelanggan 2G yang juga punya hak sebagai konsumen tidak terganggu.
Rudiantara mengatakan program internet cepat 4G merupakan salah satu fokus kementeriannya sampai 2019.
"Masalah intenet lelet, saya akui kita masih peringkat empat ASEAN. Maka kami susun broadband plan hingga 2019. Targetnya menjadi negara kedua internet tercepat di ASEAN setelah Singapura," kata Rudiantara. (*)
Read in browser »
 
By Rie on Feb 23, 2015 08:35 am
PASBERITA.com - Guna meningkatkan pelayanan standar dan pelayanan prima di bidang kesehatan masyarakat, Dewan Pengurus Nasional Bulan Sabit Merah Indonesia (DPN BSMI) meresmikan Asosiasi klinik BSMI se-Indonesia di ruang Audotoriun RS Olahraga Nasional (RSON) Cibubur, Jakarta, Ahad (22/2/15).
Acara peresmian ini dihadiri oleh kalangan profesional, dan praktisi kesehatan, diantaranya perwakilan dari BPJS, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Sekretaris Jenderal BSMI Muhamad Rudi dalam sambutannya mengatakan, latar belakang pembentukan Asosiasi ini adalah untuk memberi standarisasi terhadap Klinik BSMI, yakni dalam hal kendali mutu serta pelayanan prima.
"Diharapkan nantinya, asosiasi ini sendiri akan melakukan pengawasan terhadap klinik-klinik yang menjadi anggota asosiasi," kata Rudi.
Rudi menambahkan, dari 120 cabang BSMI yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kotamadya, sebanyak 51 klinik BSMI sudah beroperasi memberikan kesehatan bagi masyarakat dan telah resmi menjadi anggota asosiasi klinik.
"Asosiasi ini sendiri nantinya akan bersinergi dengan pemerintah melalui BPJS untuk pelayanan kesehatan masyarakat," jelasnya.
Keberadaan Asosiasi Klinik BSMI juga mendapatkan apresiasi dari praktisi manajemen kesehatan, Safari Hasan dari Lembaga Konsultan Rumah Sakit Indonesia (KaRSI) memberikan catatan tersendiri tentang kehadiran Asosiasi ini. Sebagai Lembaga Kemanusiaan, BSMI harus mampu pelayanan kesehatan yang murah namun berkualitas melalui jaringan klinik yang dimilikinya.
Safari Hasan juga menambahkan harus ada keunggulan kompetitif yang dimiliki jaringan klinik BSMI bila dibandingkan klinik lainnya. "Berada di negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, Klinik BSMI harus memiliki keunggulan kompetitif, misalnya memberikan Layanan Kesehatan sesuai Syariah," ujarnya.
Menurut Safari Hasan, Layanan Kesehatan Syariah tidak akan menjadikan klinik BSMI eksklusif. "Standar Syariah dalam layanan kesehatan bersifat universal jadi bisa diterima semua penganut agama," pungkasnya. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 23, 2015 07:58 am
PASBERITA.com - Dalam rangka melaksanakan amanat UU No.24 tahun 2014 tentang Adminstrasi Kependudukan, DPR telah memenuhi tambahan anggaran Kemendagri dalam APBN-P tahun 2015 sebesar Rp 1 Trilyun untuk membiayai penyelenggaraan adminstrasi kependudukan di daerah. Dengan demikian total anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program e-ktp ini menjadi Rp 1,8 Trilyun lebih di tahun 2015.
Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin, yang biasa dipanggil Saad ini, meminta kepada pemerintah untuk melakukan percepatan program e-ktp yang sempat terhenti agar segera dilanjutkan, mengingat masih terdapat sekitar 17 juta penduduk yang belum memiliki e-ktp tersebut dari total keseluruhannya 189 juta penduduk yang terdata berhak memiliki e-ktp.
"Tambahan anggaran ini, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program e-ktp bagi 17 juta penduduk yang belum memilikinya," ujar Saad, yang disampaikannya di kediamaannya, Bekasi, Senin (23/2).
Saad menjelaskan bahwa program e-ktp ini nantinya dapat dijadikan dasar penerbitan dokumen kependudukan dan pelayanan public untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta kepentingan pembangunan nasional.
"Database kependudukan nasional juga dapat dipakai oleh KPU/KPUD untuk pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Perbankan dan Lembaga Pelayanan public lainnya, yang potensinya sekitar 1.200 pengguna," paparnya.
Tambah Saad lagi, untuk melakukan percepatan ini diperlukan aturan pelaksanaan di tingkat teknis supaya lebih fleksibel, misalnya, pencetakan bisa dilakukan di kota/kabupaten atau bila memungkinkan sampai tingkat kecamatan maupun desa. Jadi, Kemendagri menyiapkan mesin percetakan dan blankonya untuk kemudian didistribusikan ke daerah dan pelatihan terhadap operator di daerah.
"Percepatan bisa dilakukan dengan melibatkan daerah dalam proses pencetakan dokumen e-ktp ini sehingga ada desentralisasi program, " tutup Saad. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar