By Dedi Mustofa on Feb 20, 2015 02:50 pm
PASBERITA.com - Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menilai keputusan Presiden Jokowi membatalkan Komjen Budi Gunawan dan mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri adalah langkah yang sangat tepat.
Untuk itu, Hatta mengaku mendukung langkah yang diambil Jokowi atas penunjukan Badrodin. Menurutnya, langkah Jokowi itu tentu dilandasi penilaian terhadap sosok dan kompetensi Badrodin selama ini.
"Beliau (Jokowi) tentu saja melihat sosok yang diajukan memiliki kompetensi dan memiliki integritas moral yang baik," kata Hatta Rajasa usai bertemu Gubernur Bali, Made Mangku Pastika di Kantor Gubernur Denpasar, Bali, seperti dilansir inilah.com, Jumat (20/2/2015).
Namun dukungan tersebut, kata Hatta, belum sampai ke tahap mengarahkan anggota asal PAN di DPR RI agar memberikan dukungan secara politik.
"Saya belum bicara soal dukungan politik itu. Namun demikian, menurut saya sepanjang sesuai prosedur kita harus dukung," tandas Hatta.(*)
Read in browser »
 
By Rie on Feb 20, 2015 01:21 pm
PASBERITA.com - KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina) menggelar konser amal untuk rakyat Palestina di Gedung Olah Raga Kota Bekasi,Kamis (19/02) pagi.
Acara yang dimulai pukul 08:00 ini berlangsung meriah. Bekasi yang diguyur gerimis tak menghalangi antusias warga untuk datang ke konser gratis dan menyisihkan hartanya untuk Palestina.
Ketua KNRP Kota Bekasi, Nur Hakim Zaki menyatakan bahwa penderitaaan rakyat Palestina harus jadi penyemangat kepedulian saudaranya di Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa KNRP Kota Bekasi akan terus melakukan sosialisasi terkait Palestina.
"Insya Allah, kedepan KNRP Kota Bekasi akan terus melakukan banyak kegiatan. Nanti setelah acara ini kita akan membuka lowongan buat relawan yang ingin bergabung dengan KNRP Kota Bekasi," ujar Nur Hakim.
Dalam kesempatan ini juga hadir Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu yang membacakan deklarasi dukungan warga Bekasi untuk Rakyat Palestina. Beliau membacakan deklarasi itu didampingi tokoh pemuda, budayawan Bekasi dan perwakilan ibu-ibu majelis taklim.
Raper dari Bandung, Ebith Beat A dan tim nasyid Shoutul Harokah yang tampil di penghujung acara, membuat suasana tetap semangat walau hujan semakin deras diluar gedung. (*)
*eas
Read in browser »
By Arif A on Feb 20, 2015 10:15 am
PASBERITA.com - Gempa dengan kekuatan 6,5 pada Skala Richter mengguncang Vanuatu, Jumat pagi, kata United States Geological Survey (USGS), tapi tak ada laporan mengenai korban jiwa dan kerusakan.
Pusat gempa bawah laut itu, yang mengguncang dari kedalaman 10 kilometer pada pukul 00.18 waktu setempat pada Jumat (20.18 WIB, Kamis), dilaporkan berada pada 78 kilometer di sebelah timur-tenggara Lakatoro, Vanuatu.
Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, yang berpusat di Hawaii, belum mengeluarkan peringatan atas awas tsunami berkaitan dengan gempa tersebut, demikian laporan Xinhua, Jumat pagi, dikutip antaranews (20/02).
Vanuatu berada di wilayah yang disebut Pacific Ring of Fire, sudut gempa bumi dan wilayah gunung berapi tempat persinggungan lempengan benua seringkali menghasilkan kegiatan seismik. (*)
Read in browser »
By Rie on Feb 20, 2015 09:36 am
Surat Elektronik, 19 Pebruari 2015
Seperti yang terlihat dalam Debat Calon Presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sangat semangat dalam membangun Jiwa Raga Indonesia. Salahsatu sikap tegas yang ditunjukkan oleh pasangan Jokowi-JK pada Debat Calon Presiden (Capres) Perdana bukan Juni 2014 silam, adalah sikap penghormatan mereka terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Masyarakat bahkan sangat antusias, ketika pasangan Nomor Urut 2 tersebut tergopoh-gopoh mencerca Prabowo terkait pelanggaran HAM masa lalu. Saking semangatnya, bahkan JK mendesak kepada Prabowo agar menjelaskan misi Prabowo dalam menyelesaikan persoalan HAM masa lalunya. Isu HAM yang diungkit Jokowi-JK, akhirnya menjadi salahsatu daya tarik masyarakat terhadap Jokowi-JK. Bahkan, jawaban Prabowo tentang penyelesaian HAM masa lalu, akhirnya menjadi topik tajuk media internasional. Sebagai contoh, ABC (Australia) menurunkan isu HAM Prabowo dalam artikel berjudul "Prabowo Subianto defends human rights record in Indonesia's first presidential debate with Joko Widodo". Atau BBC di London yang menurunkan tajuk dengan judul "Indonesia presidential hopeful Subianto in rights row". Namun yang paling menarik adalah pernyataan JK waktu itu, dimana JK dengan lugas menyatakan bahwa "Pemimpin harus jadi teladan. Ketika bicara soal HAM, maka ia harus menghormati Hak Asasi Manusia". Pernyataan JK itulah yang kemudian menjadi judul laporan Straits Times.
Atas dasar itulah, Presiden jokowi kini harus benar-benar membuktikan semangat nya dalam menghormati HAM, dan tidak sekedar pandai membuat slogan dalam debat kampanye semata. Presiden semestinya harus mampu menyeleksi Calon Kapolri dari kader terbaik Bangsa yang memang sesuai visi dan misi pasangan Jokowi-JK, yakni Calon Kapolri yang memang sosok yang terbukti menghormati HAM.
Untuk itu, setelah Isu Korupsi terbukti menjadi momok bagi Calon Kapolri, maka kini Jokowi harus berani menjadikan Penghormatan HAM sebagai alat filter Calon Kapolri pengganti BG. Tidak ada kompromi, jika memang calon Kapolri memiliki catatan dugaan Pelanggaran HAM, maka lebih baik calon tersebut ditinjau ulang. Tidak boleh lagi, Jokowi mengulangi kesalahan yang sama.
Terkait sosok Badrodin Haiti, ada baiknya Jokowi kembali membuka catatan-catatan yang bersangkutan lebih lanjut. Mumpung anggota Komisi III masih dalam masa reses, maka alangkah baiknya apabila waktu longgar dalam menunggu selesainya masa reses DPR, digunakan Jokowi-JK untuk menguliti sendiri calon yang diajukannya, sebelum calon tersebut dikuliti di Komisi III DPR RI.
Bagaimana dengan Badrodin Haiti? Dalam catatan saya sendiri, nama Badrodin Haiti memang cenderung bermasalah di bidang HAM. Dua tahun lalu, di awal tahun 2013 silam, bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin bersama para perwakilan Ormas Islam lainnya, berbondong-bondong melabrak Kapolri saat itu Jenderal Polisi Timur Pradopo di Trunojoyo. Pada kesempatan itu, rombongan ini membawa seperangkat Video Player di hadapan Timur Pradopo. Di hadapan Kapolri beserta jajaran, diperlihatkan sebuah Video Penyiksaan terhadap anak-anak muda di Poso, dengan penuh darah. Aksi penyiksaan yang terjadi 22 Januari 2007 ini terekam kamera video, bahkan aksi penembakan terhadap anak-anak muda Poso pun, terekam jelas beserta suara para pelaku dan suara korban. Dengan kondisi bugil dan terborgol, anak-anak muda Poso ini disiksa dengan sangat keji dan. Dari operasi tersebut, terdapat 17 orang tewas, satu anak muda Poso ternyata masih hidup.
Siane Indriyani, Ketua Tim Tindak Pidana Terorisme KOMNAS HAM, kepada saya mengakui bahwa Badrodin Haiti memang yang harus bertanggungjawab atas peristiwa sadis itu. Selain dinyatakan sebagai pimpinan yang diduga memerintahkan 700 polisi untuk melakukan operasi represif, Badrodin Haiti yang saat peristiwa kekejaman menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, dianggap masih memiliki hutang yang belum terselesaikan. Hingga hari ini, Komnas HAM terus melakukan langkah-langkah besar untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena ada dugaan pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan Calon Kapolri Badrodin Haiti.
Dari catatan di atas, penting kiranya Jokowi memanfaatkan informasi tersebut sebagai early warning bahwa satu-satunya Calon Kapolri yang diajukan ke DPR untuk disetujui, selain memiliki catatan rekening gendut, ternyata juga memiliki catatan buruk dugaan pelanggaran HAM.
Sebagai bukti pemenuhan janji dan semangat Jokowi-JK dalam menghormati HAM yang digembar-gemborkan dalam Debat Capres silam, sebaiknya pasangan yang kini sudah menjadi Presiden dan Wakil Presiden ini, kembali mempertimbangkan untuk menghindari Calon Kapolri pelanggar HAM.#
Salam
MUSTOFA B. NAHRAWARDAYA-Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF).-Angggota TPF Kematian Alda Risma 2006-2007-Aktifis Muhammadiyah Kantor Pusat Jakarta.
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Feb 19, 2015 11:00 pm
PASBERITA.com - Pengamat politik dari LIPI, Profesor Siti Zuhro berpendapat, keputusan Presiden Joko Widodo batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri membuka peluang bagi DPR menggunakan hak interpelasi. Sebab, Komjen Budi telah mengikuti fit and proper test dan paripurna DPR menyatakannya lulus.
"Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau DPR menyatakan pembatalan calon Kapolri BG bermasalah secara hukum ketatanegaraan, maka hak interpelasi DPR menunggu," kata Siti Zuhro, seperti dikutip jpnn.com, Kamis (19/2/2015).
Tapi dalam kondisi DPR yang masih dalam dua warna dominan (KIH dan KMP), jalan menuju interpelasi relatif sulit. Apalagi kata Siti, KMP dalam peristiwa penggantian calon Kapolri ini tidak terlalu mengambil peran.
"Sepertinya, KMP sengaja untuk tidak terlalu mengambil peran. Sehingga, KMP melepas dan tidak terlalu ngotot untuk menyerang Jokowi," ujarnya.
Siti menduga pasifnya KMP dalam peristiwa tersebut karena enggan dituding sebagai biang keladi kekisruhan politik di Indonesia. Bukan tidak mungkin pula KMP akan bersikap mengikuti apa keinginan KIH.
"KMP hanya mengayun mengikuti apa yang dimaui oleh KIH dan bersikap tut wuri handayani. Dalam kondisi saat ini, KMP enggan leading," jelasnya.
Konsekuensinya lanjut Siti, bila terjadi apa-apa maka bukan lagi menjadi tanggung jawab KMP.
"Sepertinya KMP paham proses politik yang terjadi di Indonesia mengalami langkah mundur sebagai akibat dari inkonsistensi pemimpin yang begitu cepatnya berubah sikap dan pendirian. Kadang-kadang menjadi kedelai, kadang menjadi tempe," kritiknya.
Menurut Siti, Jokowi mempertunjukkan inkonsistensi itu secara terang-terangan dan berulangkali. Jokowi berubah sikap hanya dalam hitungan hari. Sayangnya, hal-hal semacam ini mudah terulang dan masyarakat justru membiarkannya.
"Namun kali Jokowi terpeleset oleh politik aji mumpung yang selama ini dilakukannya. Sehingga, tak kurang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Keputusan Presiden pun 'terpaksa' harus dikeluarkan," pungkasnya.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar