| | | | By Dedi Mustofa on Apr 14, 2015 02:10 pm
PASBERITA.com - Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Chevron Distrik Duri kini memiliki tiga orang pelatih panahan. Hal tersebut didapat LAZNas usai mengirimkan dua orang amil dan seorang relawan Pemberdaya Jurong dalam acara Training For Trainer Indonesia Archery School Program (TFT INASP) di Sekolah Alam Duri, pada Sabtu dan Minggu lalu.
Tiga pelatih panahan yang ada yakni; Syahrul Ilham, Miardi dan Lis nantinya akan diberdayakan LAZNas untuk mendidik para amil dan para mustahik agar memiliki keahlian memanah sebagai bagian dari program life skill yang diusung LAZNas. Hal tersebut disampaikan Manager Operasional LAZNas Chevron Duri, Irman Budi Prasetyo, Selasa (14/04).
"Memanah adalah salah satu olahraga dan sunnah Rasulullah, jadi kami pikir sangat perlu kepada umat Islam untuk memiliki keterampilan memanah. Di awal kita ingin adakan latihan memanah untuk amil dan mustahik yang kami pilih nantinya dan langsung dilatih pelatih hasil TFT INASP kemarin, selanjutnya memanah akan menjadi salah satu program life skill LAZNas Chevron Duri dan terbuka untuk umum," sebut Irman.
Ditambahkan Irman, LAZNas Chevron Duri yang saat ini tengah menjalankan program Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) akan menjadikan memanah sebagai salah satu kurikulum keterampilan bagi warga belajar PKBM.
"Ini kita kan juga punya PKBM, nanti setiap warga belajar juga harus pandai memanah karena memanah akan masuk kurikulum PKBM Bee Star binaan LAZNas Chebron Duri," tandasnya.
Di lain kesempatan, Ilham salah seorang pelatih panahan yang dimiliki LAZNas menyebut keahlian memanah harus dimiliki oleh setiap muslim karena salah selain menjalankan sunnah, memanah memiliki banyak manfaat untuk kehidupan seseorang.
"Selain menjalankan sunnah Rasulullah, memanah ini banyak manfaatnya. Dengan memanah kita belajar menjadi lebih fokus dan melatih emosi," ujar Ilham.
Ilham yang juga peserta TFT INASP terbaik ini berharap dirinya dapat memberikan kontribusi positif kepada LAZNas Chevron Duri lewat pelatihan memanah.
"Saya sangat berharap ilmu yang saya dapat juga dapat saya ajarkan ke orang lain melalui LAZNas, sehingga mudah-muda.(*)
Read in browser »
 
By Rie on Apr 14, 2015 10:03 am
PASBERITA.com - Indonesia akan menggelar hajatan besar berupa peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika. Perhelatan internasional yang berlangsung tanggal 19-24 April di Bandung dan Jakarta, tentunya memerlukan pengamanan secara maksimal. Oleh karenanya, adanya Kapolri yang definitif sangat diperlukan.
Sekjend PAHAM Indonesia, Rozaq Asyhari mendesak agar DPR dan Presiden segera menentukan Kapolri defitif untuk keperluan pengamanan tersebut.
"Bila tak salah Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengundang 109 negara untuk hadir dalam peringatan KAA yang ke-60, apa jadinya bila sebanyak itu tamu yang hadir sedangkan kita tidak punya Kapolri yang definitif. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab secara penuh dalam pengamanan para delegasi," ujar pengacara publik di PAHAM Indonesia tersebut.
Mengingat pentingnya agenda kegiatan, Rozaq mengingatkan akan pentingnya faktor keamanan peserta. Apalagi untuk even seperti ini pastilah para pejabat penting yang akan dikirim ke Indonesia.
"Isu yang diangkat kan sangat penting, seperti kerjasama selatan-selatan sebagai upaya untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Selain itu juga akan digelar konferensi HAM Internasional yang tentunya membawa spirit dasa sila bandung," ungkap pegiat HAM tersebut.
Keberadaan Kapolri definitif menjadi kebutuhan mendesak, karena agenda KAA akan banyak melibatkan pejabat dan kepa Negara.
"Kegiatan ini diawali dengan pertemuan tingkat pejabat tinggi, diteruskan dengan pertemuan tingkat menteri, dan diakhiri dengan pertemuan tingkat kepala Negara. Karenanya sebaiknya DPR segera memproses usulan Kapolri yang telah diajukan oleh Presiden. Agar Presiden sesegera mungkin dapat melantik Kapolri definitif, yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kemananan serangkaian acara tersebut," pungkas kandidat doktor hukum Universitas Indonesia tersebut. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 14, 2015 09:54 am
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan menerima sekaligus akan menindaklanjuti usulan dari DPRD dalam rekomendasi yang diberikan Pansus kepada Pemprov Jabar usai mendengarkan paparan mengenai rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin sore (13/4).Pembahasan mengenai LKPJ 2014 dilakukan oleh Panitia Khusus I DPRD Jabar yang diketuai oleh Gatot Tjahyono, mulai tanggal 5 Maret - 10 April 2015. Ada 30 point rekomendasi yang diberikan Pansus kepada Pemprov Jabar, diantaranya mengenai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; peningkatan pendapatan; serta meminta agar pemprov segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana PON XIX, pembangunan Bandara BIJB Kertajati, dan beberapa ruas jalan tol.Selain itu, Pansus pun meminta agar dilakukan langkah strategis dan konkret dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemasyarakatan; seperti penyalahgunaan narkoba, trafficking, KDRT, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).Menanggapi hal ini, Gubernur pun mengatakan akan menindak lanjuti masukan dari DPRD untuk perbaikan yang akan datang. "Bahwa ada kekurangan disana-sini betul. Insya Allah semua saran, rekomendasi dari DPRD akan kita tindak lanjuti untuk perbaikan-perbaikan pada anggaran yang akan datang. Termasuk anggaran 2015. Di perubahan anggaran 2015 kita akan koreksi," ujar Gubernur kepada para awak media."Nanti kita akan lakukan pemilahan-pemilahan. Kita akan fokus perbaikannya dimana. Pendidikan, kesehatan, masih menjadi sorotan. Karena itulah masalah kita saat ini," tambah Gubernur.Gubernur pun menekankan bahwa kedepannya program pembangunan akan lebih mengedepankan peran serta masyarakat atau civil society, tidak hanya mengandalkan program dari pemerintah."Kita tidak punya cukup anggaran untuk menyelesaikan seluruh problema di hadapan kita. Kedepan tentu hal-hal yang bersifat kemasyarakatan bida dilaksanakan lewat civil society. Sebab sekarang pemerintahan kita sedang menuju transisi gotong royong, kebersamaan yang lebih baik lagi. Gabungan program pemerintah dengan masyarakat, itulah keberhasilan," jelas Gubernur.Terkait kewenangan SMA/SMK yang akan dibawah pengelolaan pemerintah provinsi, Gubernur pun yakin mulai tahun depan SMA/SMK di Jawa Barat akan berada di bawah pemprov. "Saya kira SLTA juga akan kita benahi dan akan kita terus sempurnakan. Secara kewenangan SMA/SMK masih di kabupaten/kota, kemudian kita mengajukan kewenangan supaya segera ditangani oleh provinsi," ungkap Gubernur.Selain itu, karena wilayah Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana maka Pansus pun merekomendasikan pemprov untuk dapat meningkatkan upaya mitigasi bencana. Hal lainnya, yaitu perlunya peningkatan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sehubungan dengan makin banyaknya pornografi, pornoaksi, dan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan norma agama, budaya, dan hukum.Rapat paripurna tersebut dihadiri 73 anggota dari 100 anggota DPRD Jawa Barat. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Plh. Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, para Asisten Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala OPD dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 14, 2015 09:42 am
PASBERITA.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera membangun unit sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh kecamatan Provinsi Jawa Barat. Saat ini, ada 129 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA Negeri.
"Dalam konteks kehadiran negara, negara wajar untuk mengelola dan untuk menyediakan layanan sekolah tingkat SMA. Negara wajib hadir di tiap-tiap kecamatan. Dan kita akan mempercepat kehadiran negara (di kecamatan)," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ketika meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Negeri 6 dan SMK Negeri 12 Bandung, Senin.
"Ini adalah sebuah cara untuk supaya anak didik kita yang cerdas-cerdas dari perkampungan bisa menemukan momentumnya dengan hadirnya negara dalam bentuk SMA dan SMK di kecamatan," tambahnya.
Tentunya rencana pembangunan SMA di kecamatan ini harus diiringi dengan jumlah tenaga pendidik yang cukup. Pemerintah provinsi akan berupaya menghadirkan tenaga pendidik honorer dengan Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) yang gajinya hampir mendekati gaji PNS.
Pemerintah Provinsi juga akan melibatkan masyarakat secara massive sebagai tanggung jawab sosial untuk pendidikan. "Alumni-alumni nanti akan kita sentuh. 'Loh, anda jadi seperti ini gara-gara siapa? gara-gara sekolah, gara-gara SMA. Bantu dong (sekolah),' kan wajar," ujar Aher.
Selain itu, Aher mengatakan bahwa sekolah-sekolah di Jawa Barat siap menghadapi Ujian Nasional online pada tahun 2016. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Ujian Nasional menjadi efisien serta mengurangi penggunaan kertas secara berlebih (less paper). Saat ini pelaksanaan Ujian Nasional masih dalam tahap uji coba dan hanya dilaksanakan oleh 57 sekolah (SMP dan SMA) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 13, 2015 11:20 pm
PASBERITA.com - Tape singkong adalah salah satu jajanan tradisional yang digemari masyarakat. Rasanya yang manis sedikit asam dan harganya murah jadi alasan mengapa tape singkong ini mampu menarik selera konsumen. Salah satunya adalah rondho royal.
Rondho royal merupakan salah satu camilan yang terbuat dari tape singkong khas Jepara, Jawa Tengah. Di tempat asalnya, rondho royal sering disebut monyos. Olahan ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan tape dan digoreng.
Aromanya sangat khas aroma tape. Untuk cita rasanya sangat unik, ada asin, manis dan sedikit asam menjadi satu. Tak ayal rondho royal cocok untuk dijadikan kudapan sore atau pagi hari ditemani dengan secangkir teh atau kopi.
Paling nikmat, rondho royal atau monyos ini disajikan dalam keadaan masih hangat. Di Jepara, Anda bisa menemukan rondho royal dengan ragam isian di dalamnya. Demikian dikutip dari okezonecom. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 13, 2015 10:35 pm
PASBERITA.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap peredaran brownies isi ganja. Brownies ganja adalah modus baru peredaran narkoba golongan satu. Brownies ganja itu dijual melalui online.
Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Deddy Fauzi Elhakim, mengatakan, pihaknya mengamankan lima orang pelaku penjual brownies ganja. Kelimanya berhasil ditangkap saat transaksi di Blok M Plaza, Jakarta Selatan.
"Mereka menjual brownies tersebut melalui website www.tokohemps.com," kata Deddy di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/4) dilansir okezonecom.
Kata dia, penangkapan tersebut berawal dari masyarakat yang mengaku anaknya mengkonsumsi brownies hingga tidak sadarkan diri selama dua hari.
"Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan dua orang pembeli sekaligus kurir berinisial OJ (21) dan AH (21), pada Jumat 10 April 2015. Petugas juga berhasil mengamankan IR (38) selaku pengendali jaringan serta YG (23) dan HA di Blok M," bebernya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menggeledah sebuah apartemen yang disewa IR (38) di Tangerang. Di apartemen tersebut, petugas menyita empat bungkus dan dua baskom berisi ganja seberat empat kilogram. "Biasanya pelaku menjual brownies tersebut seharga Rp 200 ribu perkotak," ucapnya.
Atas perbuatannya, kelima tersangka diancam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) juncto 132 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
" Mereka diancam dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup," tegas Deddy. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 13, 2015 10:00 pm
PASBERITA.com - Sebuah laman bandara Australia dibuat offline hari ini setelah dibobol para peretas pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang menyiarkan pesan-pesan dukungan kepada ISIS.
Polisi mengatakan para peretas berusaha menyasar web host yang digunakan oleh Bandara Internasional Hobart di Tasmania dan bukan fasilitasnya sendiri, selain tidak menyampaikan ancaman langsung apa pun.
"Sebuah pesan ditempatkan pada situs itu berisi penyataan mendukung ISIS," kata polisi Tasmania.
Pihak berwenang mengatakan pesan-pesan identik itu muncul pada laman tersebut di seluruh dunia sejak akhir 2014.
"Kelompok militan ini menyatakan bertanggung jawab atas peretasan yang tidak membeda-bedakan organisasi sasaran yang menggunakan web host seperti yang digunakan Bandara Internasional Hobart," kata polisi.
Laman bandara Hobart itu diserang Minggu pagi dan masih tak bisa berfungsi sampai Senin (13/04) ini, demikian dikutip Antara dari AFP. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 13, 2015 09:55 pm
"Sejak survei yang lalu memang ada enam daerah yang menjadi opsi pelabuhan khusus di Jawa Barat, untuk melayani industri yang berkembang mulai dari Bekasi, Karawang sampai Subang. Kami melakukan survei lokasi yang terdekat situ," kata Wapres di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Senin (13/4) seperti dilansir ROL.
Survei lokasi pelabuhan dilakukan mengarah ke wilayah timur yang masih di kawasan Provinsi Jawa Barat. Wapres mengatakan, lokasi-lokasi tersebut akan diumumkan setelah hasil studi selesai dilakukan. "Kalau diumumkan sekarang, nanti harga tanah di sana langsung naik," kata Wapres.
Sebelumnya, Kalla mengatakan, biaya survei baru untuk memindahkan lokasi pembangunan pelabuhan tersebut tidak terlalu besar. "Kita buat survei lagi, 'kan ongkosnya tidak besar, 'kan baru survei awal. Belum 'detail engineering', yang mahal dan lama itu 'detail enginering'-nya," kata Wapres.
Survei awal yang rencananya mengambil lokasi pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, ternyata kurang mempertimbangkan masalah keamanan. "Ini baru survei awal (menjelaskan) bahwa ini 'feasible' (layak). Tetapi ternyata kurang mempertimbangkan masalah keamanan di luar. Dan itu pindahnya hanya kira-kira 20-30 kilometer (dari Cilamaya)," jelas Wapres.
Pembatalan rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya disebabkan adanya keluhan PT Pertamina yang mengaku telah memiliki sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa gas di sekitarnya. Namun, kebutuhan untuk membangun pelabuhan sebagai infrastruktur yang memperlancar proses industri membuat pemerintah mempertimbangkan pergeseran lokasi pelabuhan.
"Rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan 'oil rig'," kata Wapres.
Menurut dia, pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan Pertamina tidak terganggu. "Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," kata Kalla.
Daerah yang menjadi pertimbangan tempat pembangunan pelabuhan, selain Cilamaya, antara lain, Kabupaten Subang atau Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas maupun anjungan minyak lepas pantai.
"Pokoknya yang aman di timur yang di depannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai dan yang bisa ada koridor 10 kilometer bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu," ujarnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 13, 2015 09:47 pm
Dirinya mengaku bingung alasan kurir uang suap untuk anggota Komisi IV DPR Adriansyah itu justru dilepaskan. Padahal seorang kurir bisa dikenakan hukuman pidana jika ikut berperan serta dalam melakukan suap tersebut.
"Saya sudah capek ngomongin KPK, saya juga sudah bingung dengan KPK (kenapa membebaskan Agung Krisdianto)," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2015) seperti dilansir tribunnews.
Politikus PKS itu berharap KPK memberikan alasan detail terkait pembebasan tersebut, bukan hanya menjelaskan Agung Krisdianto tidak memiliki peran yang berarti dalam suap itu.
"Harusnya KPK jelaskan itu lebih rinci," kata Fahri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Plt pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, mengatakan anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu (Briptu) Agung Krisdiyanto (AK) yang diamankan saat OTT bersama anggota Komisi IV DPR Adriansyah, dibebaskan lantaran tak ada bukti kuat dirinya terlibat.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 13, 2015 09:43 pm
Hal ini menyusul banyaknya permasalahan penerbangan nasional yang disampaikan Inaca dan maskapai penerbangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Inaca dan maskapai nasional, di ruang rapat Komisi V DPR, Senin (13/4).
"Komisi V meminta Inaca membentuk tim yang melibatkan seluruh maskapai penerbangan nasional menginvetarisasi semua permasalahan penerbangan baik dari sisi regulasi, sarana maupun prasarana untuk perbaikan penerbangan nasional," kata Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia usai memimpin rapat panja.
Dalam RDPU tersebut, Inaca dan 10 maskapai penerbangan yang hadir menyampaikan berbagai permasalahan. Salah satu yang menjadi keluhan maskapai penerbangan, lanjut Yudi, adalah belum lengkap peraturan menteri sebagai penjabaran UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
Selain itu, tambah politisi PKS daerah pemilihan Jawa Barat IV ini, regulasi yang ada juga belum seluruhnya memenuhi standar ICAO. Tak heran, bila penerbangan Indonesia masuk dalam kategori II. Hal ini, menurut Yudi, juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara operator dan regulator.
"Inaca dan maskapai umumnya mengeluhkan soal ketidakdisiplinan regulator dalam hal menjaga updating regulasi nasional terhadap perkembangan ICAO yang menjadi guide line dunia penerbangan. Sementara beberapa airline besar yang melakukan penerbangan intrnasional berusaha sepenuhnya mengikuti standar ICAO. Disini terjadi ketimpangan karena regulasi kita tidak siap. Terbukti dari hasil audit Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) 2014, ada 8 poin (pokok-pokok) penting yang terkait dengan kemampuan dan peran pemerintah terhadap keselamatan penerbangan sipil, dan yang berada diurutan pertama adalah regulasi yang belum memenuhi standar ICAO," ujar Yudi.
Salah satu ketidakdisplinan regulator dalam menerapkan peraturan keselamatan penerbangan, kata Yudi, adalah soal sertifikat bandara yang belum sesuai dengan UU No.1 tahun 2009 dan ICAO doc 9774. Hal itu terbukti dengan kasus penyusupan Mario di ruang roda pesawat Garuda yang sempat menghebohkan dunia penerbangan nasional.
Disisi lain, kata Yudi, persoalan prasarana dan infrastruktur keamanan penerbangan di bandara yang belum memadai juga menjadi keluhan operator. "Mereka meminta agar prasarana penerbangan ditingkatkan karena penerbangan sipil berpotensi menjadi target ancaman," pungkas Yudi.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 13, 2015 09:38 pm
Salah satu relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres lalu, Taufan Hunneman mengatakan bahwa seharusnya Jokowi disebut sebagai pelayan rakyat, bukan petugas partai.
"Jokowi adalah pelayan rakyat. Istilah pelayan rakyat mengandung makna bahwa Jokowi harus memastikan bekerja buat kepentingan rakyat. Bukan semata-mata untuk partai politik," kata Taufan seperti dilansir rmol.co, Senin (13/4).
Bagi Taufan yang terpenting saat ini adalah Presiden harus terus membangun kekuasaannya dengan cara menjadikan rakyat sebagai basis perjuangannya dan tak perlu menhiraukan 'rong-rongan' partai pendukung.
"Bagi saya yang terpenting Jokowi jangan meninggalkan rakyat karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jokowi harus mengambil sikap yang sesuai konstitusi, yaitu jangan tinggalkan rakyat dan harus berani mengambil sikap untuk berjuang bersama rakyat," tandasnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 13, 2015 09:28 pm
"Di India minuman beralkohol dan produk rokok tidak kita dapatkan di jalan-jalan padahal penduduk India itu 1,3 miliar. Mereka bisa menerapkan itu, mengapa kita di Indonesia tidak bisa?" ujar Ansory usai melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi DPR dengan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol, Senin (13/4).
FPKS DPR RI, kata Ansory sangat mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.
"Fraksi PKS karena termasuk pengusul, berarti sangat mendukung sekali, dan berkeinginan secepatnya agar RUU ini bisa diundangkan dan bisa secepatnya dibahas oleh baleg, dan langsung diparipurnakan," katanya.
Ansory menjelaskan, FPKS mendukung RUU tersebut karena selain berbahaya bagi peminumnya, minuman beralkohol juga memiliki dampak sosial yang sangat buruk.
"Dampak sosialnya sangat buruk, makanya dari awal juga kita ketahui Rosulullah mengatakan minuman beralkohol itu puncak dari seluruh penyimpangan. Jadi sangat keras sekali peringatannya sejak 14 abad yang lalu," papar politisi PKS asal Sumatera Utara ini.
Jika ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU), Ansory berharap UU ini dapat menyelamatkan generasi muda Indonesia.
"Agar menjaga anak bangsa kita menjadi generasi yang maju, yang sehat, yang produktif, yang dinamis, sehingga bisa berdaya saing di dunia," pungkas Ansory.
Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari FPKS Tifatul Sembiring mengatakan, alasan lain FPKS mendukung RUU Larangan Minuman Beralkohol, karena selain sebagai faktor terbanyak penyebab kecelakaan lalu lintas, pajak yang diambil Pemerintah dari minuman beralkohol tidak mengandung keberkahan.
"Menurut saya, pajak dari minuman beralkohol ini tidak berkah, tidak berkah anggarannya. Mengambil pajak dari sesuatu yang merusak orang lain. itu saja, maka kita dari Fraksi PKS mendukung RUU ini," ujar Tifatul saat RDPU Baleg DPR.(*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 13, 2015 09:12 pm
PASBERITA.com - Kehadiran perangkat mobile canggih berupa komputer tablet dan ponsel pintar mempengaruhi jumlah penetrasi pengguna internet di Indonesia. Semakin banyaknya perangkat pintar yang masuk ke Indonesia disebutkan mendorong jumlah pengguna internet kian tinggi.
Asosiasi Jasa Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menggandeng Pusat Kajian Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI) untuk melakukan riset terkait kondisi terkini penggunaan internet di Tanah Air. Hasil riset mengungkapkan bahwa hingga akhir 2014 Indonesia memiliki 88,1 juta pengguna internet.
"Dilihat dari perangkat yang digunakan mengakses internet, mayoritas orang Indonesia menggunakan telepon seluler. Aktivitas berinternet lewat telepon seluler itu dilakukan masyarakat yang berada di Indonesia barat maupun timur," ungkap Samuel Pangerapan, Ketua Umum APJII, dilansir liputan6com (13/04).
Lebih lanjut, dalam riset itu disebutkan bahwa 35,3% pengguna mengakses internet selama satu jam setiap harinya. Pengguna internet yang biasa mengakset internet satu jam setiap hari itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua.
"Secara jumlah memang mayoritas pengguna internet di Indonesia berada di pulau Jawa dan Bali yakni 52 juta atau 59% dari total seluruh pengguna di Indonesia. Berikutnya Sumatera 18,6 juta atau 21%, Sulawesi 7,3 juta atau 8,6%, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara 5,9 juta atau setara 6,7% serta Kalimantan 4,2 juta atau 4,8%," kata Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua Umum APJII.
Namun, menurut pria yang akrab disapa Semmy itu, secara presentase terhadap jumlah penduduk penetrasi internet di Sulawesi tercatat memiliki angka paling tinggi dibandingkan pulau lain yakni mencapai 39% jumlah populasi penduduk.
"Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar 35%, Pulau Jawa dan Bali sebesar 35%, Sumatera sebesar 34% dan Kalimantan sebesar 28%," tambah Semmy itu di acara diskusi terbatas bertema 'Indonesia Timur Lebih Butuh Broadband' di Jakarta, Senin (13/4/2015). (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 13, 2015 06:32 pm
Dari tinjauannya tidak ditemukan adanya kendala teknis maupun kebocoran soal yang sering kali dikhawtirkan. "Semua berjalan lancar, saya lihat para siswa gembira, tidak stres, yang penting mereka enjoy saat mengerjakan soal ujian," ujarnya. Deddy menyambut baik sistem UN berbasis komputerisasi ini, menurutnya hal ini dapat meminimalisir kecurangan saat ujian.
"Dengan tidak adanya kemungkinan mencontek, mereka mempersiapkan diri dengan baik sehingga membuat mereka lebih matang, yakin dan percaya diri," tambah Wagub
Salah seorang siswa peserta ujian dari SMKN 1 Bandung Gina Jowita mengatakan UN kali ini membuatnya lebih bersungguh-sungguh dan mempersiapkan dirinya dengan baik. "UN kali ini sudah bagus dan sesuai dengan rencana," katanya. Ia mengatakan tidak menemukan adanya kendala teknis saat mengerjakan soal ujian seperti komputer yang tiba-tiba padam.
Seperti diketahui, UN tahun 2015 ini dilaksanakan serentak dari tanggal 13 – 15 April. Untuk mengawasi selama berlangsungnya UN tersebut pemerintah juga telah bekerja sama dengan pihak kepolisian.
"Kami telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan mereka telah mengirimkan cyber crime khususnya di Jawa Barat untuk mengawal UN ini," pungkas Wagub. (*)
 | | WAKIL GUBERNUIR JAWA BARAT DEDDY MIZWAR MENINJAU PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DI SMKN 1 BANDUNG JLWASTUKANCANA NO. 3 SENIN 13 APRIL 2015 |
 | | GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN MENINJAU PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN 2015 DI SMAN 6 BANDUNG, JL. PASIRKALIKI BANDUNG, SENIN 13 APRIL 2015 |
 | GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN NENINJAU PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN 2015 DI SMKN 12 BANDUNG, JL. PAJAJARAN BANDUNG, SENIN 13 APRIL 2015
|
Read in browser »
By Rie on Apr 13, 2015 03:06 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum, menyayangkan pelaksanaan Permendag No.6/M-DAG/PER/4/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran atau penjualan alkohol, sepertinya tumpul di lapangan.
Hal itu disampaikannya mengingat sampai hari ini belum ada gerakan atau seruan dari setiap kepala daerah di Kabupaten Bekasi untuk ikut ambil peran dalam pelaksanaannya permendag tersebut.
"Semestinya, untuk sesuatu yang begitu penting bagi masyarakat, khususnya untuk generasi mendatang pemerintah daerah wajib menyambut dengan semangat permendag ini," tegas Fatmah kepada pasberita.com di Kabupaten Bekasi, Senin (13/4) pagi.
Lebih lanjut, Fatmah menyampaikan, setidaknya bupati atau walikota bisa membuat surat edaran melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ke semua mini market yang ada.
"Kita tunggu ada atau tidak greget pelaksanaan permendag ini di tgl 16 nanti jika tidak maka kami (pihak DPRD Kabupaten Bekasi) akan mengupayakan bupati membuat surat edaran," pungkas Fatmah Hanum legislator asal Fraksi PKS.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan segera merealisasikan rencana penghilangan minuman beralkohol (minol) di minimarket sesuai Permendag No.6/M-DAG/PER/4/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran atau penjualan alkohol.
Rencananya pada 16 April, minol sudah tidak diperbolehkan 'mejeng' di rak-rak minimarket. Hal dikatakan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Jakarta, Kamis (9/4). "Iya, 16 April dijalankan. Minimarket tidak boleh jualan lagi," ujar Rachmat, seperti dikutip ROL. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
.jpg)
.jpg)
Posting Komentar