| | | | By Rie on Apr 07, 2015 01:37 pm
PASBERITA.com - Presiden China Xi Jinping pada Desember 2013 mengejutkan warganya saat dirinya ikut mengantre saat membeli bakpau di sebuah restoran. Foto Ketua Komisi Militer Sentral PKT yang sedang antre itu dengan cepat menjadi viral dan menjadi pemberitaan media, baik di China dan dunia.
Serupa dengan apa yang dilakukan Xi Jinping, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) juga terlihat mengantre dalam barisan yang kemudian beredar di media sosial. Gambar politikus PKS mengantre tersebut diunggah ke Twitter oleh akun @ZackyMadridista.
"Gubernur Aher tertangkap kamera warga saat antre beli makanan. ini baru sederhana," tulis akun @ZackyMadridista, seperti dikutip Merdeka.com, Selasa (7/4).
"Patut dicontoh," tulis Ustaz Yusuf Mansyur lewat akun Twitter-nya.
Salah seorang netizen menyebut jika lokasi Aher mengantre tersebut diambil di Rumah Makan Nasi Jamblang Ibu Nur yang berlokasi di Jalan Cangkring, Jawa Barat.
"Ngantre di Nasi Jamblang Bu Nur ya paGub," tulis @Rikha_Menie me-retweet cuitan Yusuf Mansyur.
Dalam foto tersebut, tampak Aher yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam mengantre di urutan keenam. Sementara, pelanggan di depan tidak mengetahui jika di di belakangnya ada orang nomor satu di Jawa Barat.
Foto tersebut dengan cepat mendapat komentar beragam dari netizen. Banyak yang menyebut jika apa yang dilakukan Aher patut dicontoh oleh pejabat yang lain.
"Moga makin banyak pejabat di negeri ini yang layak dicontoh dan ditiru," tulis akun @zarwazi.
"Jangan diekspos nanti ada yg ikut-ikutan tapi cuma pencitraan doang," tulis @andritztenan.
"Gubernur yang menjadi panutan rakyat," cuit @MAIMUNTHAIB1.
Read in browser »
 
By Arif A on Apr 07, 2015 10:45 am
PASBERITA.com - Prajurit Intai Amfibi Marinir TNI AL bersama dengan prajurit khusus Marinir AS, US Marsoc, menggelar latihan perang kota bersama di Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Komandan Satgas Latihan Letkol Marinir Freddy Ardianzah menjelaskan, latihan perang kota bersandi "Lantern Iron 15-5524" itu melibatkan berbagai alat tempur, termasuk helikopter TNI AL.
"Tujuan latihan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib Korps Marinir dalam melaksanakan perang kota," ujarnya seperti dilansir Antara, Selasa (7/4).
Dia mengatakan, selain materi perang kota, Senin (6/4), prajurit Taifib Korps Marinir pada Minggu (5/4) juga melaksanakan latihan melompat ke air dari helikopter dan stabo atau diangkut dengan helikopter menggunakan tali. Satu unit helikopter jenis Bell 412 yang dilibatkan berasal dari Skuadron 400 Wing Udara-1 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) dengan pilot Lettu Laut (P) V Oktomiawan dan copilot Lettu Laut (P) Tri Yudha.
"Secara umum latihan ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Taifib Korps Marinir yang memiliki kemampuan bertempur di tiga medan atau trimedia, yaitu di darat, laut, dan udara," ujarnya pula.
Pada akhir Maret lalu, prajurit Taifib Marinir bersama dengan US Marsoc mengadakan latihan pengintaian pantai di daerah Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Lampon Banyuwangi. Letkol Freddy Ardianzah menjelaskan, pada latihan itu marinir kedua negara melaksanakan berbagai materi latihan, di antaranya renang rintis, pengintaian pantai lanjutan, dan raid amfibi.
Pada latihan bersama itu, kedua kesatuan marinir dua negara merasakan lokasi latihan tempat para calon pasukan Taifib Marinir digembleng. Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa para marinir itu juga berlatih tentang identifikasi serta tindakan terhadap bahan peledak, pertempuran jarak dekat, bertahan hidup, dan lainnya.
Menurut dia, latihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib, serta menjalin kerja sama dengan prajurit US Marsoc dalam bidang militer. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 07, 2015 10:23 am
PASBERITA.com - Sejumlah pengelola situs Islam yang diblokir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) akan melakukan pertemuan di Gedung Depan Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat, Selasa (7/4) pukul 12.00 WIB.
Pertemuan ini merupakan pemenuhan undangan dari Kemkominfo kepada para pengelola situs Islam. "Insya Allah besok saya akan hadir memenuhi undangan Kemkominfo," kata Pimpinan Umum Dakwatuna.com, Samin Barkah melalui rilis yang diterima pasberita.com, Senin (6/4).
Samin menjelaskan, dalam undangan tersebut tertulis tujuan pertemuan yaitu untuk membahas penanganan situs internet, khususnya situs media Islam yang masuk daftar pemblokiran Kemkominfo.
"Kami diundang untuk membahas penanganan situs internet," tambahnya.
Kemkominfo juga turut mengundang delapan media Islam lainnya, yakni arrahmah.com,panjimas.com, gemaislam.com, hidayatullah.com,salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dan muslimdaily.net.
Selain sembilan media Islam, Kemkominfo juga turut mengundang BNPT, Dirjen Aplikasi Informatika, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam, Ketua MUI, Sekretaris Ditjen Aptika, Kepala Pusat Informasi dan Humas, Direktur Keamanan Informasi, Direktur e-Business, Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika, Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Business, dan Kasi Infrasturktur e-Business. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 07, 2015 10:15 am
PASBERITA.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bersama Tim Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) Jawa Barat meninjau langsung kerusakan alam yang terjadi di Kawasan Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Senin (6/4). Di lokasi ini terdapat kerusakan alam yang disebabkan oleh pembuangan limbah medis dan industri kulit, serta penampangan pasir tanpa izin atau ilegal.
Lokasi pembuangan limbah dan industri kulit yang Wagub kunjungi terdapat di lokasi Seureuh Jawa, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Sementara penambangan pasir ada di lokasi Blok Cilopang, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Namun, selain dua lokasi tersebut terdapat beberapa titik penambangan lain di kawasan Cagar Alam (CA) seluas 7600 ha tersebut.
Selain peninjauan, Wagub yang didampingi oleh Bupati Garut, Asisten Daerah Bidang Ekonomi & Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Kepala BPLHD Jabar/Ketua Tim Satgas PHLT, Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Kepala Dinas ESDM Jabar, serta beberapa pihak terkait ini lansung membuat portal di beberapa titik masuk menuju lokasi juga titik keluar penambangan.
"Pemberhentian (aktivitas penambangan) mulai hari ini, sejak pemortalan. Dari seluruh jalan keluar, ada 4 jalan keluar. Termasuk di lokasi-lokasi yang jalan utama tadi juga di portal," ungkap Wagub.
Wagub menjelaskan aktivitas ilegal ini dapat menimbulkan ancaman longsor. "Salah satu ancamannya yaitu longsor, dan kalau itu sampai terjadi kita dosa besar," ujar Wagub.
Kawasan Gunung Guntur ini memiliki pesona alam yang indah dan berhawa sejuk. Dengan timbulnya kerusakan alam seperti ini, rencananya pemerintah pun akan menjadikan kawasan CA Gunung Guntur yang telah rusak menjadi Taman Wisata Alam (TWA). "Kalau terjadi perubahan peruntukkan dari CA menjadi TWA maka itu harus reklamasi. Mau ga mau," kata Wagub.
Sementara itu terkait para penambang di kawasan ini, Pemkab Garut rencananya akan memindahkan mereka ke penambangan pasir yang telah memiliki izin di Leles, Kabupaten Garut. "Buat para penambang tadi ada Leles sebagai solusi yang diberikan pak Bupati buat masyarakat yang sekarang menambang," papar Wagub.
Aktivitas penambangan di Gunung Guntur ini sudah terjadi 20 tahun lebih atau sejak 1994 lalu. Namun, selama ini tidak ada pemasukan atau PAD bagi pemerintah. Wagub pun mengatakan ada 4 perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal ini, dan pihak kepolisian pun akan segera memanggil keempat perusahaan tersebut.
Selain itu, Wagub mengharapkan peran aktif dari masyarakat atau komunitas lingkungan setempat dalam mempertahankan kelestarian alam di Gunung Guntur. "Makanya disini pengamat lingkungannya, aktivisnya harus berperan aktif untuk mengawasi," harap Wagub.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 07, 2015 10:11 am
PASBERITA.com - Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Senin, 6 April 2015 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilangan salah satu kader terbaiknya, Ketua Bidang Wilayah Daerah Banten dan Jawa Barat (Wilda Banjabar) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Ma'mur Hasanudin.
Pria yang akrab disapa Ustadz Ma'mur tersebut meninggal dunia pada pukul 10.30 WIB di kediamannya, Jalan Lafran Fane, Kelapa Dua, Cimanggis-Depok, Jawa Barat. Selain mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Wilda Banjabar, Ustadz Ma'mur juga Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS.
"Seluruh Anggota DPR/MPR RI Fraksi PKS berduka cita atas wafatnya kader terbaik kami, H. Ma'mur Hasanudin (DPR 2014-2019). Mohon doa saudara-saudaraku semua," tulis Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini melalui akun twitternya @JazuliJuwaini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pewarta, Almarhum Ustadz Ma'mur dishalatkan di Komplek DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, pada pukul 14.00 WIB. Setelah itu, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Kampung Pasircabe, Subang, Jawa Barat.
"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat Ustadz Ma'mur Hasanudin pukul 10.30. Insya Allah akan disholatkan di Masjid Al Amin, Komplek DPR pukul 14.00," jelas akun twitter @hadimulyadi68 yang merupakan milik Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hadi Mulyadi.
Sejumlah tokoh maupun dewan pengurus PKS, baik pusat, wilayah, hingga daerah, melakukan takziah ke kediaman Ustadz Ma'mur di Komplek DPR RI, Kalibata. Beberapa diantaranya menyampaikan bela sungkawa melalui akun media sosial.
"Semoga Allah luaskan kuburnya, diterima seluruh ibadahnya, diampuni salah dan khilafnya dan dimasukkan ke surga-Nya, dan keluarga besar diberikan kesabaran. Aamiin… Ustadz Ma'mur Hasanudin guru dan sahabat yang luar biasa. Saya sangat kehilangan," ungkap Anggota Komisi V DPR RI dalam akun Facebook-nya, Yudi Widiana Adia.
Ma'mur Hasanudin lahir di Tasikmalaya, 19 Desember 1959. Direktur World Assembly of Moslem Youth (WAMY) untuk Indonesia periode 1992-2004 itu merupakan legislator PKS dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II, meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Selama menjadi Anggota DPR RI (2009-2015), Ustadz Ma'mur diamanahkan pada komisi yang membidangi masalah pertanian dan kelautan.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Shiddiq, Almarhum yang meninggalkan seorang isteri, Anni Rosyidah, dan 7 orang anak tersebut, dikenal sebagai anggota dewan yang kritis dan banyak memberikan kontribusi bagi Kementerian Pertanian dan Kelautan.
"Beliau juga banyak membantu masyarakat di daerah pemilihannya dan di luar daerah pemilihannya, khususnya petani dan nelayan. Indonesia akan merindukan sosok seperti Almarhum H. Ma'mur Hasanudin," kata Mahfudz melalui siaran persnya, Senin (6/4). (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 07, 2015 10:03 am
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) optimis jika jabar kembali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pelaporan keuangan tahun 2014. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur usai memberikan pengarahan Bersama Tim BPK kepada Kepala OPD dan Biro Pemprov Jabar di Kantor Bappeda Jabar, Senin (06/04).
"Kalau dari laporan inspektorat, laporan dari review yang ada saya kira cukup bagus. Oleh Karena itu kita percaya diri, yakin untuk mendapatkan WTP lagi tahun ini," ujar Gubernur kepada awak media usai acara.
Menurut Gubernur dalam pemeriksaan rinci selama 35 hari ini BPK akan diberikan keleluasaan untuk memeriksa semua intansi di Jawa Barat. Selain itu gubernur juga berharap tidak ada temuan yang mengandung unsur pidana.
"Sisi mana, OPD mana, dinas mana yang mau diperiksa, bagian apanya yang mau diperiksa itu semuanya hak dari BPK. Mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Kalaupun ada masalah sifatnya hanya administrasi. Kalaupun ada masalah keungan sifatnya hanya kelebihan bayar, kekurangan bayar yang bisa diselesaikan dan tidak ada unsur pidana. Mudah-mudahan seperti itu," tutur Gubernur.
Kemudian terkait adanya temuan aset yang masih bernilai nol atau satu rupiah, Kepala Perwakilan BPK Jabar Cornell S. Prawira Diningrat menilai hal tersebut bisa disebabkan dari hibah yang belum mendapat penilaian. Sehingga bila aset-aset tersebut sudah mendapatkan penilaian seluruhnya maka bisa diketahui berapa nilai kekayaan Jawa Barat seutuhnya.
"Biasanya ada aset yang berupa hibah atau dari pusat misalnya yang itu tidak diketahui nilainya. Angkanya itu masih angka nol atau angka satu. Nah itu harus dinilai sehingga muncul nilai yang sesungguhnya berapa. Kami tidak mempersulit asal ada mekanisme yang benar dalam proses penilaian. Tetapi bukan harga sekarang tetapi pada saat perolehan. (keuntungannya) kita akan tahu secara persis nilai kekayaan Jawa Barat," ujar Cornell pada awak media.
Menanggapi hal tersebut menurut Gubernur bila ada temuan seperti itu maka akan segera ditindaklanjuti dan akan dibereskan pada tahun ini juga. Bahkan ditargetkan bisa selesai pada masa tenggang 60 hari setelah pemeriksaan oleh BPK.
"Kalau BPK masih menemukan sejumlah aset yang masih nol nilainya. Maka saya tidak akan meminjam tahun, tahun ini akan selesai dan ada nilainya. Tentu kalau sebelum BPK menyelesaikan itu enggak mungkin karena waktunya agak lama. Tetapi Insya Allah BPK selesai memeriksa, kita punya waktu 60 hari. Mudah-mudahan di 60 hari tersebut kita sudah bisa merancang nilai asetnya berapa," ujar Gubernur.
Selain itu guna menghindari adanya temuan atau penyimpangan, Gubernur sangat mengapresiasi dengan keberadaan e-katalog. Bahkan Gubernur menginginkan agar pemerintah pusat menambah daftar barang yang mungkin dimasukan pada e-katalog tersebut.
"Sekarang tertolong pembelian barang dan jasa lewat e-katalog. Mungkin masih ada penyimpangan-penyimpangan nanti kita akan selesaikan kalau ada bukan pada e-katalog. Kalau e-katalog sih aman-aman saja. Makanya pada tahun 2014 kita bisa membeli traktor sebanyak 1.099 dalam waktu satu minggu, itu aman saja. Ini juga kami meminta pada pemerintah pusat untuk segera meng e-katalogkan barang-barang yang mungkin di e-katalog kan. Saya kira akan lebih enak. Misalnya aspal di e-katalog kan saja," ujar Gubernur. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 07, 2015 07:22 am
PASBERITA.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar menyampaikan pentingnya merevisi PP 60/2014 tentang dana desa.
Menurutnya, dana desa yang dibagikan berdasarkan rumusan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi telah menghasilkan ketimpangan yang tinggi antar desa.
Sejumlah daerah mengajukan usulan perubahan PP tersebut agar mengurangi ketimpangan yang tinggi antar desa, paparnya.
Merespon hal ini, Anggota Komisi II DPR, Saduddin mengingatkan pemerintah agar tidak menimbulkan masalah baru, berkaitan dengan revisi PP dana desa tersebut. Hal ini disampaikannya dalam Raker komisi II DPR dengan menteri DPDTT di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
"Berkaitan dengan anggaran merupakan sesuatu yang sangat sensitif, jangan sampai perubahan formulasi memunculkan masalah baru," ujar Saad, legislator PKS ini biasa dipanggil.
Saad menyampaikan apresiasi positif atas usulan perubahan PP 60/2014 untuk mewujudkan kebijakan pengalokasian yang lebih merata dengan tetap memperhatikan unsur keadilan sesuai variabel yang telah diatur dalam UU Desa.
"Usulan perubahan yang mengedepankan asas pemerataan dengan tetap memperhatikan unsur keadilan merupakan hal baik. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengelolaan dana desa tersebut untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa," papar Saad.
Sebagaimana disampaikan dalam Raker tersebut, Menteri DPDTT mengusulkan perubahan PP dana desa dengan formulasi 90% pagu dana dibagi secara merata dan 10% dibagi berdasarkan variabel yang diatur dalam UU desa, dimana jumlah penduduk diberi bobot penilaian 25%, bobot 35% untuk angka kemiskinan, luas wilayah bobotnya 10% dan 30% bobot untuk tingkat kesulitan geografis. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 06, 2015 06:19 pm
PASBERITA.com - Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi di depan gedung DPRD Makassar menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun karena dianggap tidak mampu menyesaikan masalah di Indonesia.
Mahasiswa Makassar juga menilai, kepemimpinan Jokowi dan JK malah memperparah keadaan di Indonesia yang menyengsarakan rakyat.
"Pokoknya, Jokowi-JK harus turun. Situasi Indonesia makin parah, mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, BBM naik, hukum makin tidak jelas, koruptor dilindungi dan masih banyak lagi," kata Dian Mahadipa, koordinator aksi, saat menggelar orasi di atas mobil truk tronton yang disanderanya, seperti dikutip Kompas, Senin (6/4/2015) siang..
Ada pun kelompok mahasiswa yang menggelar aksi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mengakibatkan arus lalu lintas di Jl AP Pettarani yang merupakan jalur trans Sulawesi Selatan ini.
Mahasiswa memblokade jalan AP Pettarani dengan memarkir mobil truk tronton dan mobil tangki BBM yang disandera depan gedung DPRD Makassar. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas di beberapa titik di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian juga sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkan ke jalur alternatif.
Sementara itu, pendemo dari kelompok Cipayung Plus yang berada di halaman gedung DPRD Makassar terus melakukan orasi dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun.
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar