| | | | By Rie on Apr 09, 2015 02:03 pm
PASBERITA.com - Hari ini saya mengikuti sejumlah diskusi tentang sebuah tema yang selalu rame di negeri yang kita cintai ini. Saya tak ingin sampaikan diskusi tentang apa, siapa yang melempar, kemudian ditangkap oleh siapa, dan sebagainya. Sebab jika detail, saya akan turut mempromosikan tema itu.
Singkatnya, seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk mengucapkan "I Love You karena Allah" kepada seorang laki-laki lain (bukan mahram).
Baiklah jika laki-laki itu telah dianggap sebagai bapak oleh sang wanita. Atau, laki-laki itu amat banyak jasanya kepada bisnis dan kehidupan sang wanita. Tapi, haruskah meminta izin secara terbuka? Haruskah menggunakan kata "I Love You"?
Lantas, jika suami yang dimintai izin adalah kita, kira-kira apa tanggapan yang akan kita sampaikan? Berikan izin, biarin aja, membalasnya secara terbuka juga, atau diam-diam saat berdua atau melalui pesan singkat secara pribadi?
Karena wanita itu bukan istri saya, dan saya bukan suaminya, maka saya tak perlu menyampaikan perkiraan jawaban. Apalagi, istri saya berkali-kali mengatakan, "Cintaku hanya kamu. Hanya kamu yang menyita perhatian dan seluruh jiwaku. Selainmu, nglirik aja ogah."
Lalu, kira-kira, jika yang meminta izin adalah istri anda, apa tanggapan anda?
Pertama, mungkin Anda sudah mengetahui betapa dekatnya sosok laki-laki tersebut dengan istri Anda dalam urusan bisnis dan karirnya.
Anda juga memahami betul bahwa tak ada masalah asrama (baca: asmara) di antara keduanya. Murni karena ikatan bisnis yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, atau keduanya memang memiliki visi yang sama dalam beberapa hal.
Kedua, memberikan opsi kalimat lain. Sebab, menurut Anda, "I Love You"nya istri itu hanya untuk Anda seorang, atau laki-laki yang termasuk mahram (bapak, anak, dan seterusnya). Maka, kata yang mungkin Anda usulkan adalah "Terimakasih", dan selainnya yang maknanya sama; penghargaan.
Dua hal ini, hanya bisa dilakukan oleh suami yang benar-benar mengerti sebab-sebab 'turunnya' kalimat permintaan izin itu dari sang istri. Sebab, jika tak memahami dengan baik, sang suami bisa jadi meminta izin balik, "Mi, gimana kalau saya katakan "I Love You" kepada artis yang jadi anggota dewan itu?"
Lantas, ketika sang istri menunjukkan wajah kesalnya dan berkata, "Jangan! Bukan mahram!"
Sang suami yang cerdas pun akan berkata, "Ya sudah, Aku nikahin dia dulu aja. Biar dia jadi adikmu."
Dan, ketika sang istri mulai mengambil pisau, golok atau alat perang yang lain, sang suami dengan santai mengatakan, "Kan, kemarin Mami juga minta izin mengatakan kata itu kepada lelaki lain yang bukan muhrim juga…" Duh, duh, duh. Ada ada saja ya…(*)
Dikutip dari: http://keluargacinta.com/jika-istrimu-izin-katakan-i-love-you-kepada-laki-laki-lain/
Read in browser »
 
By Rie on Apr 09, 2015 01:28 pm
PASBERITA.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengambil sikap terkait dengan adanya dualisme kepengurusan parpol dalam menyusun draft Peraturan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015.
Namun demikian, lanjut Husni, KPU telah melakukan kajian dan diskusi dengan para pakar dan Mahkamah Agung (MA) mengenai permasalahan ini. Dari hasil diskusi dan dengar pendapat ini, kemungkinan KPU akan mengambil sikap status quo yakni tidak mengakomodir pengajuan calon dari keduanya, kecuali bila ada MOU atau kesepakatan diantara kedua pengurus parpol tersebut.
Merespon hal ini, Anggota Panja Pilkada, Saduddin menyatakan ketidaksetujuannya atas arah kebijakan KPU tersebut.
"Sepintas terlihat kebijakan tersebut baik karena tidak ada keberpihakan KPU terhadap salah satu pengurus parpol. Tetapi sesungguhnya hal ini berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi, mengingat parpol tersebut punya hak politik, tetapi dinafikan dikarenakan adanya konflik internalnya," kata Legislator dari dapil Jabar 7, meliputi kab Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Hal ini disampaikannya dalam rapat konsultasi antara Panja Pilkada dan KPU, di ruang rapat komisi II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).
Saduddin menyarankan, agar Panja Pilkada membuat terobosan sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan kebuntuan ini.
"Saya usulkan agar Panja Pilkada mengundang MA, mendesak untuk mempercepat sidang sengketa parpol ini sehingga ada kepastian hukum, sebelum masa pendaftaran calon," pinta politisi PKS ini. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 09, 2015 12:42 pm
PASBERITA.com - Sebanyak 17 peserta Grand Finalis Sumbar Talenta ke-10 dibekali sejumlah keterampilan, salah satunya menulis kreatif selama masa karantina, Selasa-Rabu (7-8/4/2015) di Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
Peserta dituntut mampu menulis laporan perjalanan untuk media massa karena pemenang utama akan mendapat hadiah lawatan ke Negara Aljazair. Materi menulis kreatif diberikan Muhammad Subhan, Motivator Kepenulisan dari Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia.
Sumbar Talenta merupakan ajang pencarian bakat di bidang seni tarik suara, vokal group, musik, tari, pembacaan puisi yang digelar Himpunan Wanita Karya (HWK) Sumatera Barat. Peserta melibatkan pelajar dan mahasiswa se-Sumatera Barat.
Malam puncak Grand Final Sumbar Talenta ke-10 akan dihelat pada Jumat, 17 April 2015, malam, di Taman Budaya Sumatera Barat. Menjelang itu, peserta di karantina dengan pembekalan sejumlah materi, di antaranya Leadership (Kepemimpinan), Public Speaking, Olah Tubuh, Latihan Vokal dan Menulis Kreatif.
Salah seorang Pembina Sumbar Talenta, Hj. Sastri Yunizarti Bakry, M.Si., Akt., mengatakan, materi menulis kreatif yang diberikan kepada peserta Sumbar Talenta selama masa karantina salah satunya untuk membentuk talenta-talenta muda yang berkarakter dan mencintai seni.
"Agar hidup mereka kelak harmonis, tidak kaku, dan peduli terhadap sesama," ujar Sastri Bakry yang juga dikenal sebagai seorang novelis.
Sementara Muhammad Subhan mengatakan, keterampilan menulis penting dimiliki oleh siapa saja, dan di kemudian hari keterampilan itu berguna untuk menunjang karier. "Banyak hal bisa dituliskan, termasuk pengalaman dua hari selama karantina ini," katanya.
Dia menambahkan, hadiah utama berupa lawatan ke Aljazair akan menjadi kesempatan emas bagi pemenang Sumbar Talenta. Sebab, katanya, selama melakukan perjalanan ke luar negeri itu, banyak suka dan duka yang dapat dilaporkan dalam sebuah catatan perjalanan.
"Semakin jauh berjalan semakin banyak dilihat, semakin banyak tahu, semakin banyak pula bisa dituliskan," katanya.
Annisa, salah seorang peserta Sumbar Talenta ke-10 mengungkapkan dirinya sangat senang mendapat bimbingan menulis kreatif. Dia mengaku telah menulis banyak puisi dan catatan harian, tapi sedikit yang baru dipublikasikan.
"Dari bimbingan ini wawasan saya semakin bertambah," ujar Annisa yang merupakan finalis baca puisi.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 09, 2015 10:24 am
PASBERITA.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) IV di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur Bali, Kamis..
Dilansir Antara, Presiden Jokowi tiba di ruang kongres sekitar pukul 10.30 Wita mengenakan kemeja merah. Juga tampak hadir dalam acara itu Wakil Presiden M Jusuf Kalla.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla serta rombongan disambut dengan tarian selamat datang Selat Segara.
Tampak hadir dalam pembukaan Kongres PDIP IV itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Juga tampak hadir antara lain Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sementara dari jajaran Kabinet Kerja tampak hadir antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menkumham Yasona Laoly.
Berdasar agenda yang diperoleh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 09, 2015 06:45 am
PASBERITA.com - 2000 buruh lakukan aksi pemanasan jelang perayaan May Day 2015. Dalam aksi ini,para buruh meminta pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 1945, Kamis (9/4/2015).
Dalam tuntutannya, buruh meminta pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yaitu pasal 33 (ayat 1,2 dan 3) dan serta pasal 27 ayat 2 tentang upah layak dengan menaikan upah 32% dan merubah KHL dari 60 Item menjadi 84 item KHL agar daya beli buruh meningkat akibat dampak kenaikan harga barang dan kenaikan BBM.
Selain itu, buruh juga menolak rencana perundingan dengan pemerintah untuk membahas kenaikan upah minimum 2 tahun sekali apalagi 5 tahun sekali karena tidak sesuai dengan UU no 13 tahun 2003. Hal ini dikarenakan dapat mengakibatkan kehidupan buruh akan semakin terhimpit.
Buruh juga menolak pemberlakuan iuran pensiun 8 % dan meminta pemerintah segera mengesahkan RPP jaminan pensiun dan harus diberlakukan pada awal Juli 2015. Ini agar para buruh bisa mendapatkan kepastian jaminan pensiun wajib dengan iuran 15%/bulan dan benefit 75% dari gaji terakhir.
Selain itu, para buruh pun menolak rencana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS kesehatan. Seharusnya pemerintah meningkatkan anggaran Jamkes untuk orang tidak mampu menjadi Rp30 T karena harga BBM,TDL,Elpiji dan transportasi sudah tidak ada subsidi lagi dan ratusan triliunan APBN harusnya diberikan kepada rakyat.
Dalam aksi yang dilakukan, para buruh akan mendatangi sejumlah titik diantara, Kementerian ESDM di Kementerian ini para buruh menyerukan untuk menolak kenaikan BBM dan LPG. Lalu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), di Kemenko PMK buruh meminta pemerintah untuk memberlakukan manfaat pensiun sebesar 75 % dari gaji terakhir serta menolak iuran pensiun 8%. Lalu titik akhir, Istana Negara, para buruh menyuarakan aspirasinya dengan tuntutan menolak kenaikan upah 2 tahun sekali apalagi 5 tahun sekali.
Dengan makin susahnya hidup buruh dan rakyat,maka para buruh pun dalam aksi May Day nanti akan menuntut untuk turunkan harga sembako dan tolak kenaikan harga BBM yang ditaruh dalam mekanisme pasar yang jelas - jelas melanggar UUD 1945. Sebelum May Day, nantinya akan ada aksi terbatas di 20 propinsi dan puncaknya akan ada aksi 1 Juta buruh saat May Day. Dengan pusatnya aksi di depan istana negara sebnayak 100 ribu buruh mendatangi istana presiden. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 09, 2015 06:37 am
PASBERITA.com - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan), Yuddy Chrisnandi, tidak serius menangani masalah tenaga honorer K-2. Hal ini disampaikannya dalam Raker Komisi II dengan Menpan RB, di ruang KK III kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).
"Hasil Raker sebelumnya, bulan Februari 2015 disepakati masalah honorer K-2 akan diselesaikan secara keseluruhan. Tapi saat ini, Menpan RB menyampaikan hanya akan mengangkat 30.000 tenaga honorer K-2 (THKII) pada tahun 2015 bukan keseluruhannya sebanyak 439.956," kata Saduddin, yang juga mantan Bupati Bekasi.
Menurutnya, kebijakan ini justru akan memicu gejolak baru, apalagi dibuat aturan bahwa yang tidak lulus tes nantinya akan diberhentikan sebagai THKII.
"Sungguh amat tidak bijjaksana solusi yang ditawarkan pemerintah dengan membuat kebijakan akan memecat mereka yang tidak lulus tes sebagai THKII. Sebuah alternatif solusi yang sangat tidak manusiawi," lanjutnya.
Bahkan Saduddin dan anggota Komisi II lainnya menyatakan merelakan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara, sebesar 210 juta per orang untuk dialokasikan guna menyelesaikan masalah ini jika pemerintah kesulitan dalam hal penganggaran.
"Bila pemerintah kesulitan dalam anggarannya, biarlah uang muka kendaraan bagi pejabat negara dialokasikan saja untuk menyelesaikan masalah ini," tegas legislator PKS ini.
Dirinya juga mempertanyakan adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan pembatalan atas 35 THKII yang telah lulus tes dikarenakan tidak memenuhi ketentuan PP 56/2012.
"Bagaimana mungkin yang sudah lulus tes, tetapi kemudian dianulir dikarenakan tidak memenuhi syarat. Seharusnya bila tidak memenuhi syarat jangan diikutkan dalam tes tersebut," ujarnya.
Saduddin mengusulkan agar dibuat Panja Aparatur untuk menyelesaikan masalah THKII supaya tumtas keseluruhannya, tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 08, 2015 09:39 pm
PASBERITA.com - Sampai sejauh ini belum diketahui secara pasti apa penyebab berkelahinya dua anggota DPR RI dari Komisi VII saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2.15).
Kedua anggota DPR itu bernama Muljadi dari Fraksi Partai Demokrat dan Mustofa Assegaf dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keributan itu terjadi di lorong, dekat Sekretariat Komisi VII DPR RI.
Salah seorang saksi mengaku keributan kedua orang itu hanya berlangsung singkat. "Ributnya tidak lama," ujar saksi tersebut.
Melihat keributan yang dilakukan di belakang ruang sidang Komisi VII, dua anggota pamdal langsung turun tangan melihat perkelahian.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 08, 2015 09:03 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Iskan Qolba Lubis mengimbau Pemerintah agar jangan menambah beban masyarakat dengan menaikkan harga gas.
Hal ini disampaikan Iskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Rabu (8/4).
"Fraksi PKS DPR RI merekomendasikan kepada Menteri ESDM supaya tidak menaikkan harga gas, karena ini sama saja Pemerintah menambah beban yang berat kepada masyarakat," kata Iskan.
Menurut Iskan, ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas. Pertama, kata Iskan, soal waktu yang kurang tepat. Setelah masyarakat dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah seharusnya mengerti dengan kondisi masyarakat saat ini.
"Pertama karena tidak tepat waktunya, saat ini tidak kondusif dari segi ekonomi dan finansial," ujarnya.
Kedua, lanjut legislator asal Sumatera Utara itu, kinerja kabinet dan pengelolaan migas yang belum efisien.
"Jadi jangan sampai masyarakat mendapatkan dua problem sekaligus, problem eksternal dan internal sendiri," imbuhnya.
Menurutnya, saat ini juga manajemen perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertagas, PGN dan Pertamina belum efisien. Sehingga, lanjut Iskan, tidak adil jika kelemahan manajemen dari negara dibebankan kepada masyarakat.
"Jadi sistem pengelolaan gas khususnya harus dikelola, dan itu sudah kita katakan beberapa tahun yang lalu supaya infrastruktur minyak dan gas dan juga energi-energi lain harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan hal itu tidak adil kalau masyarakat dibebankan dengan kenaikan itu," tegasnya.
Sebelumnya Pertamina menaikkan harga jual gas Elpiji 12 kilogram pada awal April 2015. Kenaikannya berkisar antara Rp6.300 hingga Rp8.000 per tabung.(*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 08, 2015 08:20 pm
PASBERITA.com - Sebuah pesawat jet milik maskapai Japan Airlines yang membawa 228 penumpang terpaksa berbalik untuk melakukan pendaratan darurat di Tokyo, Rabu.
Langkah ini terpaksa dilakukan setelah mesin pesawat tersebut mati selama penerbangan ke Pulau Hokkaido di Jepang utara, kata seorang juru bicara maskapai itu seperti dikutip Reuters.
Boeing 777 yang dinyawai mesin Pratt & Whitney itu mendarat di Bandara Haneda, Tokyo, sambung sang juru bicara.
Tidak ada satu pun yang cedera dalam insiden, sedangkan penyebab mesin mati belum diketahui, sambung dia. Demikian dikutip dari Antaranews. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 08, 2015 07:58 pm
Menurutnya, para honorer ini adalah putra putri bangsa yang mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, sangat layak diberikan penghargaan dengan cara menyelesaikan secara serius pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa kecuali.
Jazuli melihat keberatan dari pemerintah antara lain menyangkut soal anggaran. "Jika itu masalahnya, kita perlu mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas dalam Rapat Gabungan dan ambil keputusan politik untuk alokasikan anggaran guna mengangkat honeror seluruh Indonesia, khususnya honorer K2," kata Jazuli.
Politisi asal Banten ini menyayangkan jika masalah pengangkatan tenaga honorer ini terus berlarut. "Ironis rasanya untuk mengangkat mereka tidak selesai dan berlarut sampai sekarang, sampai mereka harus demo berulang kali," ujar Jazuli.
Ketua Fraksi PKS ini membandingkan dengan kebijakan uang muka mobil dinas untuk pejabat negara, mobil dinas menteri, tunjangan pejabat eselon pemerintahan, atau bahkan penyertaan modal untuk BUMN yang jumlahnya triliunan.
"Mengapa untuk itu semua negara bisa lakukan, meski juga diprotes sana-sini, sementara untuk mereka yang mengabdi sekian tahun hingga puluhan tahun kita tidak bisa selesaikan. Rasanya tidak elok dan ironis jika pejabat negara, menteri, pejabat eselon terima itu semua, BUMN disuntik modal triliunan rupiah, jika untuk selesaikan honorer berlarut-larut," tutur Jazuli.
Lebih lanjut Jazuli meminta Pemerintah melakukan penghematan secara besar-besaran agar permasalahan honorer segera teratasi. "Jika perlu saya dorong dana-dana tunjangan dan lain-lain itu dipangkas saja, dan gunakan dananya untuk menyelesaikan masalah honorer ini secara tuntas," tegas Jazuli.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PKS ini juga menyindir para menteri yang merasa nyaman menggunakan fasilitas negara, sementara PNS yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak mendapat kepastian yang jelas.
"Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer ini," tutupnya disambut aplause dari para tenaga honorer yang memantau jalannya rapat dari balkon. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 08, 2015 07:50 pm
"Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandara udara dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan karena dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas Bandar udara. Aksi penyusupan ini, membuktikan lemahnya pengawasan keamanan dan keselamatan oleh pihak otoritas bandara. Kami sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi," kata Wakil ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, Rabu (8/4).
Dalam pasal UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, lanjut Yudi, otoritas bandara memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Aksi Mario yang berhasil masuk ke dalam ruang roda pesawat Garuda tanpa diketahui, menurut Yudi, menunjukkan lemahnya pengawasan keselamatan dan keamanan di bandara.
Padahal, kata Yudi, setiap bandara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara. Karena itu, Yudi meminta Kemenhub untuk melakukan audit teknis terhadap bandara Sultan Syarif Kasim II.
"Semua Bandara yang akan beroperasi harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. Jika sudah terpenuhi, maka akan diberikan sertifikat Bandar udara. Kalau kondisinya seperti ini, maka perlu diaudit ulang. Kejadian ini bisa mencoreng dunia penerbangan kita, bahkan bisa jadi membuat kategori penerbangan kita turun, bukan naik seperti yang dijanjikan Menhub," ujar Yudi.
Dalam kesempatan itu, Yudi juga mengingatkan Kemenhub untuk menegakan aturan penerbangan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyusupan dan petugas yang terbukti lalai sehingga Mario bisa menjalankan aksinya yang dapat membahayakan keselamatan penumpang pesawat.
"Kita tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Karena itu, aturan harus ditegakkan. UU Penerbangan sudah mengatur sanksi terhadap pelaku dan petugas yang terbukti lalai mengawasi, karena aksi ini sangat membahayakan penerbangan. Syukur tidak terjadi musibah apa-apa," tegas Yudi.
Diketahui, sesuai dengan Pasal 421, setiap orang yang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sementara, pasal 422 mengatur sanksi bagi orang dengan sengaja mengoperasikan Bandar udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 08, 2015 06:55 pm
PASBERITA.com - Gubernur Ahmad Heryawan menggelar pertemuan bersama para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Masjid Al-Muttaqin Gedung Sate, Bandung, Rabu pagi (8/4). Pertemuan ini digelar dalam rangka silaturahmi dan pembekalan wawasan keagamaan atau pengajian.
Setiap satu kali dalam seminggu, Gubernur mengadakan pengajian rutin bagi pejabat Pemprov Jawa Barat di Rumah Dinas Gubernur Jabar Gedung Pakuan, Bandung. Namun, pengajian kali ini berbeda, karena selain turut dihadiri Plh. Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, hadir pula seluruh pejabat Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Jabar. Dalam pengajian ini selain arahan dari Gubernur, disampaikan pula materi seputar agama dan motivasi kerja yang diberikan oleh Ust. Aam Aminudin.
Dalam arahannya, Gubernur Ahmad Heryawan menginginkan pengajian tersebut, selain menjadi ajang silaturahmi tapi juga menjadi miment untuk menjalin hubungan kekerabatan yang lebih erat bukan hanya hubungan kerja diantar pimpinan dan pegawainya.
"Kita ingin hubungan kita lebih dari hubungan kerja, tapi lebih pada hubungan ukhuwah (persaudaraan) yang dapat membawa ke dalam hubungan di akhirat nanti," ungkap Gubernur yang akrab disapa Aher ini.
Untuk itu, Gubernur pun mengajak kepada para pejabat untuk senantiasa mengingatkan pegawainya dalam beribadah. Karena menurutnya, apabila bawahan tidak melaksanakan kewajiban agamanya maka pimpinannya akan berdosa.
Pada kesempatan ini, Gubernur pun mengungkapkan pihaknya ingin menggelar sebuah silaturahmi dan pengajian dengan melibatkan seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berjumlah sekitar 13 ribu pegawai.
Sementara itu, melalui ceramahnya Ust. Aam Aminudin memberikan pemahaman mengenai seorang manusia yang harus belajar dari masa lalu yang telah menjadi sejarah dan masa depan yang masih menjadi misteri agar lebih baik.
Menurut ustadz yang juga berprofesi sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ini, kita harus membangun masa depan dengan cara merubahmindset atau cara berpikir.
"Masa lalu adalah sejarah dan masa depan adalah misteri. Namun, kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang misteri. Kita bangun masa depan melalui perubahan mindset," ujar Aam.
Menurut Aam, manusia dapat merubah mindset melalui tiga hal, yaitu: husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah sambil berikhtiar, husnudzon kepada diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki, serta husnudzon kepada orang lain agar dapat belajar dan menginspirasi.
Pada acara ini, diberikan pula penghargaan kepada 12 pelajar SMA/SMK di Jawa Barat yang hapal 30 juz Al-Quran dalam program "Jabar Menghapal". Selain itu, Gubernur juga memberikan hadiah berupa Umroh. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 08, 2015 04:53 pm
PASBERITA.com - Walau tampak sepele, perilaku-perilaku kecil yang sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti sanitasi yang dimulai dari diri sendiri, memberikan dampak besar pada taraf hidup dan kesehatan sebuah bangsa.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan pada acara pembukaan Jambore Sanitasi Jawa Barat Tahun 2015 dan pemilihan duta sanitasi di Bumi Perkemahan Kiara Payung Jatinangor Sumedang, Selasa (7/4/2015).
"Salah satu cara sosialisasi kepada generasi muda adalah dengan jambore dan pemilihan duta sanitasi. Lebih mengena lagi adalah jika keduanya dilakukan secara simultan. Untuk itu, pembiasaan dan sosialisasi sanitasi harus terus digebyarkan," ungkap Netty.
Netty menjelaskan, Duta Sanitasi mempunyai tugas yang sangat besar dan bermanfaat di masyarakat.
"Menjadi Duta Sanitasi harus bisa mengedukasi dan memberi informasi kepada masyarakat untuk sadar akan lingkungan tetapi terlebih dahulu dimulai dari sendiri dengan membangun budaya baru di masyarakat untuk melakukan budaya hidup bersih dan menumbuhkan cinta kebersihan lingkungan," lanjutnya.
Netty mengharapkan para Duta Sanitasi tersebut dapat terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. "Tentu saja dengan melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pihak terkait guna menciptakan Jabar Bestari," harapnya di hadapan 150 orang peserta jambore.
Sementara itu, Boy Imam Nugraha selaku Ketua Pelaksana mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi dengan adanya air limbah dan tempat sampah yang belum memadai. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar.
Boy berharap para Duta Sanitasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan menularkan kepedulian kepada masyarakat.
Jambore Sanitasi ini diadakan selama tiga hari dari tanggal 7 - 9 April 2015 dan diikuti oleh perwakilan tingkat SMP/SMU Kab/Kota se Jawa Barat. Hadir pada saat pembukaan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Ahmad Hadadi, perwakilan Kementrian PU Anita, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Bambang, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan perwakilan Muspida Kab. Sumedang.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar