| | | | By Dedi Mustofa on Apr 03, 2015 08:36 am
PASBERITA.com - Polemik seputar pemblokiran 22 situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) makin memanas.
Kali ini mantan tim sukses Jokowi ikut berkomentar seputar masalah pemblokiran tersebut. Narliswandi Piliang atau yang akrab disapa Iwan Piliang mempertanyakan sikap Jokowi yang terkesan bungkam atas ulah jajarannya ini.
"Saya ingatkan Jokowi sbg sosok yg pernah sy banggakan. Islam di Indonesia Islam yg rahmatan lilalamin. Bkn teroris," ujar Iwan melalui akun Twitter @IwanPiliang7, Jumat (3/4/2015).
"Untuk Jokwi sbg Presiden Anda bisa mengatakan itu urusan di bwh Anda, boleh saja. Tapi Indonesia bangsa & negara pemimpinnya adalah presiden. Anda pemimpinnnya, bkn orang lain. Di mana Kejokowian yg pernah ada. Mohon maaf Jokowi, Presiden, sy ingin bertanya apakah shalat lima waktu Anda kini msh jalan," lanjut Iwan.
Iwan mengakui memang ada indikasi oknum militan dalam Islam. "Tetapi Anda Jokowi, yg sdh jd preiden, sy ingatkan jgn menjadi bagian INDIKASI skenario memojokkan Islam. Ingat Anda jd presiden didukung umat Muslim Indonesia yg besar," tegas Iwan.
Dalam kultwit yang diberi hashtag #pemblokiransitusIslami, Iwan juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah mayoritas umat Muslim penuh toleran, berupaya Rahmatan Lilalamiin.
"Karena itu kt cari adalah pemimpin yg paham agama, mengerti Pancasila. Sy dulu menganggap Jokowi sosok Muhlisin. Sy dlm kultwit ini ingin memohon maaf ke isteri saya @sandraIP88 dulu mengingatkan sy jauh hari apa tak berdosa menggadang Jokowi. Kalimat isteri sy itu sy lwn. Sy katakan Jkw itu presiden direstui alam," katanya.
Pemblokiran situs-situs Islam ini bentuk tak becusnya Jokowi jadi presiden, implementasi tak becus memilih pembantu dan telah menyinggung hati saya paling dalam sebagai pribadi sebagai umat, kata Iwan.
"Saya tak bicara negara. Tapi Jokowi sudah keterlaluan bagi saya. Entah disengaja atau tidak Jokowi sebagai presiden cuek saja sosok ADCnya memakai ring back tone agama tertentuyg berisi dakwah, tanpa paham bahwa ia di ring satu Istana, seharusnya mengedepankan ada unsur budaya teposeliro," beber Iwan.
Iwan juga menceritakan bahwa dirinya berlinang air mata ketika teringat pernah ikut melindungi Jokowi saat Pilpres lalu.
"Sy usai Isya barusan, berlinang airmata ketika teringat ikut melindungi Anda, Jokowi, shalat di Raudah, Medinah. Sepekan sebelum Pilpres. Saya simak kala itu doa Anda khusuk. Ternyata kekusukan itu kini menghasilkan kebijakan lain. Apa sih yg Anda cari, Jokowi, jadi presiden? Di saat kampanye dulu sy buat kegiatan membersihkan toilet masjid dg harapan pembangunan itu agar Anda pahami bkn sj riil fisik, tetapi membangun peradaban: Adab, akal, budi," ungkap Iwan.
Iwan mengatakan kultwitnya bukan karena tak dapat jatah dari Jokowi. "Tanggal 12 Feb saya dipanggil ke istana, saya ditanya mau apa? Saya minta Antasari bebaskan. Saya masih meminta sisi keinsanan dikedepankan," katanya.
Iwan juga mengungkapakan alasan kenapa dia keras mengkritisi hal ini.
"Karena saya Umat Muslim, studi saya komunikasi massa. Di atas idiologi ada akidah. Pemimpin, negarawan, benar membangun umat dengan akidah. Demikian," ujar Iwan mengakhiri Kultwit yang ia tulis sesaat sebelum penerbangan.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Apr 03, 2015 07:03 am
PASBERITA.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Cholil Ridwan mengatakan terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan Islam seperti radikalisme, MUI merupakan sebuah lembaga resmi yang bertugas menjembatani antara pemerintah dengan umat, artinya pemerintah tidak bisa sewenang-wenang meninggalkan MUI dalam urusan umat Islam.
"Saat ini belum ada kerjasama antara MUI dengan pemerintah soal batasan radikalisme. Itu kan masih bisa didiskusikan," ungkap Cholil seperti dilansir tribunislam.com, Kamis (2/4/2015) yang mengutip hidayatullah.com
Cholil memberikan contoh, ketika zaman penjajahan Belanda, para tokoh bangsa yang ingin merdeka kemudian berontak. Dari situ, oleh orang Belanda para tokoh tersebut dianggap sebagai ekstrimis (istilah orde lama dan orde baru.red), kalau sekarang istilahnya radikal. Padahal para tokoh tersebut adalah para pahlawan bagi Indonesia maupun umat Islam, seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Hasanuddin dan lain sebagainya.
"Nah, sekarang itu bukan pemerintah menjajah umat Islam atau menjajah bangsa sendiri, tetapi kita itu satu bangsa dalam bingkai NKRI. Tentunya tidak dibenarkan berbuat 'gebyar uyah', menyamaratakan 22 situs media Islam sebagai penyebar ajaran radikalisme," tegasnya.
Cholil menuturkan jika dirinya sependapat dengan Jusuf Kalla, jika memang ternyata betul situs apapun itu tanpa terkecuali (baik itu media Islam maupun mainstream, red), yang menyebarkan ajaran radikalisme maka akan diblokir. Cuma, dalam pemblokiran 22 situs kali ini terkesan, yang terlihat Islam langsung diblokir.
"Butuh adanya satu kesepakatan yang disetujui oleh bangsa ini, tidak hanya sepihak ditetapkan oleh satu badan atau lembaga, seperti DPR atau BNPT, membuat satu definisi tertentu seperti radikalisme," katanya.
Untuk itu, menurut Cholil harus ada proses (terlebih dahulu) yang tidak melanggar hukum, undang-undang serta budaya musyawarah bangsa ketimuran seperti Indonesia. Jangan sampai tindakan BNPT menjadi pembenaran bagi umat Islam untuk mengatakan ada satu gerakan menuju Islamphobia seperti di Eropa.
"Umat Islam ingin menjalankan ajaran Islam secara benar dan utuh justru dianggap radikalisme dan terorisme. Saya khawatir jika yang terjadi seperti itu," ungkapnya.
Cholil juga menyampaikan masalah pemblokiran situs media seperti ini jika di DPR justru prosesnya harus melalui pengadilan sebab pengadilan yang akan memutuskan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang kebebasan pers.
"Saya belakangan ini, memang kurang intens untuk mengikuti situs hidayatullah.com seperti sebelumnya-sebelumnya, bahkan tidak hanya situs hidayatullah tetapi juga situs media Islam lainnya. Selama ini, belum ada yang mengajak radikalisme. Selama yang saya ketahui hidayatullah dan situs media Islam lainnya, tidak termasuk yang menyebarkan paham radikalisme," pungkasnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 03, 2015 06:15 am
PASBERITA.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta kebijakan pemblokiran 19 situs dicabut karena tanpa melalui mekanisme yang ada dan tanpa didasari aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Penutupan situs itu memprovokasi masyarakat. Maka Kemenkominfo dan BNPT harus mencabut penutupan situs-situs tersebut. Saya menilai BNPT itu keterlaluan," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (2/4/2015), seperti dilansir Antara.
Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintah melakukan konsultasi dengan para ahli, cendikiawan dan organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.
Menurut dia, langkah konsultasi itu untuk mendapatkan pemahaman situs mana yang berbahaya sehingga tidak dangkal dalam menilai radikalisme. "Kita harus memahami apa itu radikalisme, itu berasal dari kata radik yang artinya akar, sehingga menpelajari sesuatu harus mengakar. Namun yang tidak boleh adalah fundamentalisme yang mengarah pada kekerasan," ujarnya.
Fadli juga menilai pemblokiran situs itu merupakan salah satu kemunduran dalam berekspresi dan menyatakan pendapat. Menurut dia, sebelum pemblokiran itu harus ditanyakan dahulu kepada pengelola situs dan jika diperlukan pemblokiran maka harus melalui pengadilan.
"(Pemblokiran) mungkin saja disengaja (karena sering mengkritik pemerintah), misalnya saya tahu bahwa isi situs Hidayatullah ilmiah dan bagus lalu era-muslim yang merupakan organisasi resmi serta jelas keberadaannya," kata Fadli.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 09:54 pm
"Meski pemblokiran situs-situs tersebut menuai kontroversi, namun sebenarnya Kemenkominfo punya dasar hukum kuat untuk memblokir situs-situs tersebut, " ujar peneliti hukum cyber, Margiono, seperti dilansir okezone, Kamis (2/4/2015).
Dasar hukum yang dipakai untuk langkah itu menurut Margiono adalah beberapa aturan, terutama UU ITE yang memberi mandat pada Kemenkominfo untuk melakukan pengendalian konten-konten yang berbahaya seperti pornografi, perjudian dan yang mengandung atau menyarankan kekerasan atau konflik suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA).
Margiono juga menjelaskan jika ada pengelola situs yang diblokir tidak setuju dengan langkah yang diambil Kemenkominfo, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Senada dengan hal itu, politisi PDIP yang juga mantan anggota Komisi III DPR, Eva Sundari tindakan pemblokiran situs-situs radikal itu punya dasar hukum. Dasarnya, menurut Eva, adalah UU ITE, UU Terorisme dan Peraturan Pemerintah (Permen) Kemenkoinfo no 19/2014 tentang tatacara pemblokiran konten bermuatan illegal.
"Saya dilibatkan Kemenkoinfo membahas rancangan Permen itu di tahun 2012. Mereka tadinya hanya mau blokir situs porno dan perjudian. Kita ingat, jaman Pak Tifatul menjabat Menteri sudah banyak situs bermuatan terorisme yang diblokir, " kata Eva.
Jadi pemblokiran situs yang dianggap radikal itu punya dasar hukum kuat dan tidak hanya dilakukan pada pemerintahan yang sekarang ini saja. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 09:49 pm
"Kominfo jangan jadi alat pembredelan seperti di masa lalu. Cek dulu apa punya identitas atau tidak. Kalau jelas, ya tidak bisa (diblokir). Mereka sudah ada puluhan tahun, punya jamaah puluhan ribu," kata Fadli usai beraudiensi dengan pengelola situs yang diblokir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Detik, Kamis (2/4/2015).
Fadli juga mempertanyakan batasan-batasan radikalisme dari BNPT. Menurutnya, dua lembaga ini harus banyak belajar lagi.
"Ini otaknya di mana BNPT dan Kominfo? Harusnya diajak dulu dialog, ajak cendekiawan, belajar dulu makna radikal. Jangan buat kriteria yang dangkal," ujar Waketum Gerindra ini.
Sebagai tindak lanjut dari aduan ini, Fadli Zon akan menyurati BNPT dan Kemenkominfo. Dia ingin blokir situs-situs ini dibuka hingga minggu depan. Apabila belum, ia mengajak pengelola situs untuk bersama-sama ke dua lembaga itu.
"Saya surati BNPT dan Kominfo untuk kembalikan (akses situs). Minggu depan harus dihidupkan kembali. Kalau tidak, ayo ke BNPT dan Kominfo bareng," ujarnya. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 02, 2015 09:30 pm
PASBERITA.com - Justin Schuh adalah salah satu insinyur keamanan komputasi terbaik yang dimiliki Google. Sebelum bergabung dengan Google dan menempati posisi sebagai insinyur keamanan untuk divisi browser Chrome di tahun 2009, Schuh sudah malang melintang di sektor pertahanan cyber seperti di IBM, korps marinis AS, bahkan badan intelijen National Security Agency (NSA) layaknya Edward Snowden.
Saat ini Schuh bersama timnya bertanggung jawab memastikan browser Chrome tidak memiliki celah keamanan. Ia pun harus siap 24 jam menangani isu serangan cyber yang mengincar Chrome.
Beruntung bagi kita, di tengah kesibukannya Schuh masih sempat berbagi tips aman berinternet yang dikutip liputan6com dari laman Business Insider.
1. Hindari menggunakan komputer publik (umum). Andaikan Anda terpaksa menggunakan komputer publik, maka hindarilah mengakses situs, layanan, aplikasi, atau berbagai hal lainnya yang bersifat pribadi, terutama kegiatan online yang melibatkan kebutuhan finansial seperti perbankan. Gunakan komputer tersebut hanya untuk kegiatan umum seperti browsing.
"Menjaga kegiatan online seorang pengguna internet adalah pekerjaan yang sangat berat. Maka dari itu, jagalah diri Anda sendiri dengan membatasi apa yang Anda lakukan secara online di komputer publik," kata Schuh.
2. Gunakan password berbeda untuk setiap akun Anda. Mungkin akan terasa sulit jika Anda harus mengingatnya, tetapi saat ini sudah ada fasilitas aplikasi menajemen password yang bisa Anda gunakan. Jadi, kuncinya adalah memanejemen password, bukan mengingatnya.
"Manajemen password sangat brilian dan memudahkan kita para pengguna internet," ujar Schuh.
3. Gunakan otentikasi dua faktor bila memungkinkan. Sistem keamanan ini sudah digunakan oleh hampir seluruh layanan berbasis internet yang bersifat sensitif, khususnya perbankan online. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak memanfaatkan sistem keamanan ini.
"Serangan cyber berkurang hingga dua kali lipat ketika otentikasi dua faktor diterapkan dan pengguna sadar akan manfaatnya," papar Schuh.
4. Jangan sembarangan meng-instal plug-in. Ketika Anda mengunjungi sebuah situs, akan ada banyak sekali promosi peng-instal-an plug-in software secara gratis yang ditawarkan. Bahkan beberapa di antaranya memberikan informasi palsu yang mengatakan bahwa software yang digunakan di komputer Anda sudah usang dan membutuhkan update.
Jangan sampai terkena jebakan seperti itu, karena hampir semua plug-in gratis yang ada di dunia maya mengandung malware. Tidak semuanya berbahaya memang, tapi lebih baik mencegah daripada menjadi korban kejahatan cyber.
"Kami sudah melihat banyak hal buruk terjadi ketika seseorang sembarangan meng-instal plug-in. Kami bekerja keras untuk menanggulangi masalah ini," jelas Schuh.
5. Pastikan browser Anda tetap up-to-date. Fitur keamanan pada sebuah browser akan terus diperbarui sesuai dengan tren serangan cyber yang juga semakin dinamis. Maka dari itu, sebuah kewajiban melakukan update browser karena di dalamnya pasti menyertakan pembaruan fitur keamanan. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 02, 2015 08:20 pm
PASBERITA.com - Melalui YouTube, kelompok hacker Anonymous menebar ancaman terbaru mereka yang diarahkan kepada pemerintah Israel.
Dalam video bertajuk 'Message to Israel' yang memiliki durasi kurang dari 3 menit itu, Anonymous menyatakan bahwa mereka saat ini tengah menyiapkan sebuah serangan cyber besar-besaran yang ditujukan untuk melemahkan pemerintah Israel. Serangan cyber ini akan mengusung kode sandi operasi 'Electronic Holocaust' dan akan dimulai pada tanggal 7 April 2015 mendatang.
"Kami akan menghapus mereka (Israel) dari peta dunia maya di operasi Electronic Holocaust. Seperti yang sering kami lakukan, kami akan mengambil alih server, menumbangkan situs pemerintah, situs militer dan lembaga-lembaga Israel lainnya," ungkap sesosok pria bertopeng Anonymous di dalam video tersebut.
Alasan serangan ini sendiri masih berkutat pada penindasan yang dilakukan pemerintah Israel kepada masyarakat Palestina. Di dalam video diperlihatkan bagaimana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama para petinggi militernya sedang merencanakan serangan di Jalur Gaza. Lalu diperlihatkan pula korban perang dari kubu Palestina yang didominasi oleh wanita dan anak-anak.
"Pemerintah Israel menewaskan ribuan orang, seperti dalam peperangan Gaza terakhir di tahun 2014 kemarin. Israel telah menunjukkan bagaimana mereka tidak menghormati hukum internasional. Kami datang untuk menghukum Israel. 7 April 2015 akan menujukkan seperti apa keadilan," lanjut sosok dalam video itu seperti yang dikutip liputan6com dari laman The Hacker News, Kamis (2/4).
Ini bukan kali pertama kelompok hacker Anonymous menargetkan Israel dalam operasi serangan cyber mereka. Sebelumnya di awal tahun 2014 lalu, Anonymous juga sempat menggelar operasi #OpIsrael dan diklaim sukses menumbangkan ribuan situs asal Israel, termasuk situs penting milik pemerintah dan instansi militer Israel.
Kala itu Anonymous bahkan berhasil meretas situs badan intelijen Israel, Mossad, dan membocorkan data pribadi 35.000 agen rahasia di dunia maya. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 02, 2015 04:00 pm
PASBERITA.com - Gerhana Bulan total akan terjadi pada 4 April 2015 di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena langka tersebut diprediksi akan berlangsung selama lima menit dan dapat dinikmati di waktu berbeda di berbagai belahan Bumi.
Dikutip Okezone dari laman Phys, Rabu (1/4), jika negara di belahan Bumi lain seperti Amerika Serikat dan Kanada dapat menikmati gerhana Bulan di waktu fajar, negara-negara Asia Tenggara dan Australia dapat menikmati gerhana Bulan sejak Sabtu malam, 4 April 2015. Penduduk di negara-negara Asia Tenggara akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk melihat gerhana bulan.
Gerhana Bulan ini akan menjadi yang ketiga dari gerhana Bulan yang akan terjadi selama tahun 2014-2015. Menurut catatan lembaga antariksa Amerika Serikat, NASA, gerhana Bulan terjadi pada April 2014, Sepetember 2014, dan diperkirakan akan terjadi lagi pada 28 September 2015.
Gerhana Bulan sendiri terjadi ketika Bulan bergerak menukik menuju bayangan Bumi, dan hal tersebut menyebabkan sinar berwarna merah terjadi pada Bulan.
"Selama gerhana, Bulan sering terlihat kemerahan karena sinar Matahari telah melewati atmosfer Bumi, yang menyaring sebagian besar sinar biru," ujar salah satu pejabat NASA.
Bulan yang berwarna kemerahan ini bahkan mendapatkan julukan blood moon (bulan darah) karena warna merahnya yang mendekati warna merah darah. Tidak seperti gerhana Matahari total, gerhana Bulan dapat dilihat oleh siapa pun di Bumi yang melihat bulan pada saat gerhana terjadi.
Menurut laporan sebelumnya, BMGK dalam situs resminya mengatakan gerhana Bulan total yang terjadi pada 4 April akan dapat diamati dari berbagai wilayah di Indonesia.
"Gerhana ini dapat diamati juga dari Amerika, Samudra Pasifik, Australia, Asia kecuali bagian Barat, dan sebagian kecil Afrika Timur. Seluruh proses Gerhana Bulan akan bisa diamati dari wilayah Papua bagian Timur," jelas BMKG. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
.jpg)
Posting Komentar