Berita terkini

Indonesia Juarai Kompetisi Robot Amerika

By Arif A on Apr 08, 2015 12:35 pm
PASBERITA.comTim Robot Politeknik Negeri Bandung menjadi juara pada kompetisi robot di Amerika Serikat. Robot bernama Orang Utan meraih medali perunggu dalam kompetisi Open-Tabel Top Nav (auton) di ajang Robot Internasional Robogames di San Mateo, California, Amerika Serikat tersebut.

"Ini pertama kalinya kami berlaga di Robot Internasional Robogames. Di sana kami berhasil meraih tiga perak dan tiga perunggu," kata salah seorang anggota Tim Robot Politeknik Negeri Bandung Bambang Wisnuadhi, dalam siaran persnya dilansir okezone, Rabu (8/4).

Bambang menuturkan, medali perak diraih oleh Robot bernama Komodo untuk kategori kompetisi BEAM-Photovore, Siamang untuk kategori kompetisi Open - Ribbon Climber dan Nusantara WR untuk kategori kompetisi Open - Fire Fighting (auton).

"Sedangkan medali perunggu diraih oleh robot bernama Orang Utan dan robot bernama Kancil untuk kategori kompetisi BEAM-Speeder, dan Bandung WR untuk kategori kompetisi Open - Fire Fighting (auton)," imbuhnya.

Dia menuturkan, tim terdiri dari tiga mahasiswa dan dua pembimbing yang merupakan dosen Politeknik Negeri Bandung. Mahasiswa yang terlibat adalah Dendi Muhawarman dari Program Studi Teknik Elektronika-D4, Irham Yusra Muhammad dari Program Studi Teknik Informatika-D4 dan Zharfan Ghafara Gunawan dari Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin-D4.

"Sedangkan untuk pembimbing terdiri dari Eril Mozef dan saya," tuturnya.

Menurut Bambang, Robogames (robogames.net) merupakan olimpiade robot tahunan di California-USA yang dilaksanakan sejak 2004 dan diikuti oleh berbagai negara di dunia. Selain Indonesia, robot juga datang dari Amerika Serikat, Brasil, Kanada, Inggris, Australia, Jepang, Korea, China, Jerman dan negara lainnya.

"Tahun ini merupakan penyelenggaraan Robogames untuk yang ke-11 kalinya dengan mempertandingkan 56 kategori kompetisi robot selama 3-5 April," ujar Bambang.

Pada olimpiade kali ini, Tim Robot Politeknik Negeri Bandung mengikuti lima kategori kompetisi yaitu Open-Fire Fighting (auton), BEAM-Speeder, BEAM-Photovore, Open-Robbon Climber dan Open-Table Top Nav (auton). Prestasi internasional Tim Robot Politeknik Negeri Bandung dalam ajang Robogames merupakan prestasi susulan setelah sebelumnya pada 27-29 Maret mereka berhasil meraih dua emas, satu perak dan satu perunggu dalam Trinity College International Robot Contest.

"Kompetisi tersebut dilaksanakan di Hartford Connecticut, Amerika Serikat dan diikuti oleh berbagai negara seperti Israel, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat," imbuh Bambang.

Dalam kompetisi Robot di Hartford, Tim Robot Politeknik Negeri Bandung mewakili Indonesia setelah pada 2014 menjadi pemenang olimpiade robot di tingkat nasional.

"Selama kompetisi ini, kami meraih medali emas melalui robot bernama Bandung WR dan medali perak melalui robot bernama Nusantara WR pada kategori Firefighting Senior Division-Unique," papar Bambang. (*)





 

Read in browser »
share on Twitter Like Indonesia Juarai Kompetisi Robot Amerika on Facebook

FPKS Setujui RUU Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana RI-Vietnam

By Dedi Mustofa on Apr 07, 2015 09:05 pm
PASBERITA.com -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Sosialis Vietnam karena dinilai sesuai dengan kebijakan luar negeri Republik Indonesia.

"Dengan memperhatikan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, dan juga setelah kami mempelajari RUU tersebut pasal demi pasalnya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam," ujar Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4).

Fraksi PKS, lanjut Zainuddin, menyetujui agar RUU tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPR. Persetujuan Fraksi PKS terhadap RUU ini, kata Zainuddin, sesuai yang digariskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Maka, menurutnya, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia wajib melakukan hubungan dan kerjasama Internasional.

"Era globalisasi dunia saat ini yang ditandai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seakan telah menghilangkan sekat batas antar negara. Dalam hal ini kemajuan tersebut tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan pembangunan masing-masing negara," ungkap Zainuddin.

Zainudin menambahkan, adanya mobilisasi dan juga lalu lintas perpindahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Internasional, sebagai imbas perkembangan zaman tersebut seperti halnya yang terjadi antara RI dan Republik Sosialis Vietnam, sudah tentu sangat dibutuhkan aturan dan kesepakatan yang dibuat antar kedua negara.

Selain itu, Fraksi PKS, juga memandang perlunya dibuat perjanjian kerjasama antar dua negara dengan semangat kebersamaan, kemanfaatan, dan juga adanya kesamaan pandangan yang saling membutuhkan untuk kemajuan bangsa masing-masing.

"Kami juga memandang bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan negara lain harus memegang pada prinsip efektivitas, kontinyuitas dengan tetap memperhatikan prinsip umum dalam hukum Internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan," pungkas Zainuddin.(*)





 
Read in browser »
share on Twitter Like FPKS Setujui RUU Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana RI-Vietnam on Facebook

Aher Siap jadi Khatib KAA dalam Tiga Bahasa

By Rie on Apr 07, 2015 05:03 pm
PASBERITA.comMenjelang dua pekan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA), belum ada kepastian secara tertulis siapa yang akan menjadi khatib saat shalat Jumat semua tamu yang akan hadir. Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher, saat rapat tentang KAA, Presiden RI Joko Widodo hanya menyetujui secara lisan penunjukkan dirinya. Namun, hingga saat ini belum ada surat secara tertulis.

"Saya baru kemarin untuk khatib dan imam diusulkan Gubernur Jabar. Tapi, Pak Jokowi ga ada kalimat tegas iya resmikan cuma bilang cocok. Jadi saya siap-siap aja, kalau mengatakan pasti kan harus ada SK dan ketentuan tertulis karena ini event internasional," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, seperti dikutip Republika Online, Selasa (7/4).

Aher mempersilakan pada pemerintah pusat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Namun, kelihatannya usulan tersebut akan disetujui. Saat ini, Ia sudah siap memberikan khatib dalam tiga bahasa.

"Ga masalah tiga bahasa, Indonesia, Arab dan Inggris. Mungkin khutbahnya pengennya pake bahasa Indonesia tapi nanti diringkas dalam bahasa Inggris dan Arab," katanya.

Isi khutbahnya, kata Aher, akan mengangkat tema seputar KAA. Karena, dulu  KAA telah berhasil menghadirkan kemerdekaan bagi semua negara KAA minus Palestina. ''Ya kita dorong untuk Palestina bisa merdeka itu tema besarnya,'' katanya.

Tema yang kedua, kata dia, kalau dulu bisa menghadiran kemerdekaan sekarang kerja sama Asia Afrika harus menghadirkan kesejahteraan. Selain itu, akan dibangun juga kerja sama selatan-selatan.'' Kan besok itu ada tanda tangan selait HUT juga ada penandatanganan kerja sama selatan-selatan,'' katanya.

Saat ini, kata dia, persiapan peringatan KAA sudah on the track. Terutama, untuk semua acara yang akan digelar di Jabar. Seluruhnya acara pusat , jadi Pemprov Jabar hanya menyediakan sarana prasarana saja. Terkait perkotaan, Pemkot Bandung yang mengelola.

"Kami menyiapkan tempat-tempat yang akan disinggahi delegasi baik itu pertemuan atau pun sholat Jumat dan makan siang ketiganya milik provinsi. Jadi, kita ada kewajiban dan tanggug jawab membenahi pengelolaan ketiga tempat itu," katanya. (*)





 
Read in browser »
share on Twitter Like Aher Siap jadi Khatib KAA dalam Tiga Bahasa on Facebook

MPR: Rakyat Susah, Pejabat Dapat Mobil!

By Rie on Apr 07, 2015 05:00 pm
PASBERITA.comKetua MPR Zulkifli Hasan meminta Presiden Jokowi untuk tetap mencabut Perpres Nomor 39 Tahun 2015 yang mengatur tentang peningkatan fasilitas uang muka untuk beli mobil bagi pejabat negara.

Zulkifli mengatakan, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan situasi dan kondisi rakyat Indonesia saat ini.

"Di kampung-kampung banyak rakyat yang menderita, bingung mau makan apa, enggak punya beras. Apalagi harga-harga lagi tinggi. Sangat mengganggu rasa keadilan. Rakyat lagi susah, eh pejabatnya dapat mobil. Kan enggak adil," kata Zulkifli di ruangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip ROL, Selasa (7/4).

Zulkifli mengatakan, para pejabat negara harus ingat pada tugas utamanya yaitu membela kepentingan rakyat. Kondisi rakyat Indonesia yang masih memprihatinkan, membuat kebijakan tersebut belum pantas untuk dilakukan saat ini.

"Makan susah, tanah enggak punya, gedung sekolah tua. Enggak ada harapan hidup. Kayak enggak ada harganya. Padahal sesama manusia. Dan sekarang di tengah harga naik, tiba-tiba muncul peningkatan DP mobil. Malu kalau pejabat berlebih-lebihan. Mana nilai-nilai Pancasila, etika, kepatutan " ujarnya.

Ia pun meminta mahasiswa untuk terus mengawal pemerintah dengan cara mengkritisi setiap kebijakan yang diambil.

"Sekarang ini harga bensin naik, harga gas naik. Dulu zaman saya Menteri, naik sedikit mahasiswa angkat suara. Sekarang enggak kedengeran suaranya. Enggak ada yang demo-demo. Mahasiswa lagi loyo," ujarnya.

Untuk diketahui, Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan menuai pro dan kontra. Melalui Perpres tersebut, dana fasilitas tunjangan tersebut meningkat dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000.

Presiden Jokowi pun telah meminta agar Perpres tersebut dicabut. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan sejumlah Menteri di Gedung DPR kemarin, Senin (6/4). (*)





 
Read in browser »
share on Twitter Like MPR: Rakyat Susah, Pejabat Dapat Mobil! on Facebook




Recent Articles:

Ikut Antri Saat di Rumah Makan, Gubernur Aher Tuai Pujian
Marinir Indonesia VS Amerika Perang di Banyuwangi
Sembilan Pengelola Situs Islam Diundang Kemkominfo
Wagub Tinjau Kerusakan Alam di Gunung Guntur
Ma'mur Hasanudin, Pejuang Petani dan Nelayan Itu Wafat






This email was sent to dwiBaz.ngakngik@blogger.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
pasberita.com · jakarta, indonesia · jakarta 13620 · Indonesia

Email Marketing Powered by MailChimp

Posting Komentar

 
Top