| | | | By Dedi Mustofa on Apr 02, 2015 02:22 pm
PASBERITA.com - Hasil jajak pendapat yang dirilis Indonesia Development Monitoring terkait kinerja pemerintahan Jokowi selama lima bulan ini didapati bahwa Joko Widodo sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kebijakan ekonomi yang dibuatnya terbukti menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah.
Jika Jokowi tetap dipertahankan, kehidupan masyarakat akan semakin sulit dan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dikutip dari laman rmol.co, Kamis (2/4/2015), Direktur Bidang Ekonomi dan Bisnis Indonesia Development Monitoring, Iwan Sumule menjelaskan pengumpulan hasil pendapat dilakukan secara metode kualitatif dengan wawancara tatap muka kepada masyarakat yang dalam jejak pendapat ini dijadikan sebagai informan.
Informan tersebar dari pedesaan, perkotaan kabupaten, provinsi dan ibukota. Informan yang dipilih adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kelas menengah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan 5 juta hingga 10 juta perbulan dengan latar belakang sebagai Pegawai negeri, guru, pekerja kantor, pemilik toko dengan ukuran sedang, pemilik restoran dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA dengan jumlah 100 informan.
Sedangkan informan dari masyarakat bawah sebanyak 200 orang dengan latar belakan pendidikan lulusan SMA sampai dengan SD dengan pekerjaan sebagai guru, supir taksi, supir angkot, pedagang asongan, tukang ojek, tukang gorengan, tukang bakso, tukang becak, buruh pabrik, petani, nelayan yang semuanya berpendapatan rata-rata dibawah Rp 5 juta dalam sebulan.
Dari para informan, kata Iwan Sumule, disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi mengakibatkan masyarakat dengan ekonomi menengah tidak bisa lagi menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan. Malah sebagian dari mereka harus membongkar tabungan untuk menutupi berbagai tagihan kartu kredit, tagihan kredit rumah, dan tagihan kredit kendaraan bermotor.
"Ini akibat pendapatan mereka tergerus oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi, biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya leisure keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat-tempat kuliner yang biasanya hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600 ribu," kata dia dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (31/3).
Untuk masyarakat bawah, kebijakan pemerintahan Jokowi membuat penghasilan mereka menurun hingga 30 persen. Hal ini dialami tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek, supir taksi dan supir angkot akibat berkurangnya konsumen mereka dan mahalnya produk dan jasa yang mereka jual.
Sementara bagi masyarakat kelas bawah seperti buruh pabrik, mereka mengalami UMR sudah makin tergerus hingga 25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi buruh makin mahal. Para buruh mengeluhkan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak keluarga buruh mengatur pendapatan mereka secara ketat.
"Diantara mereka banyak yang mengkonsumsi nasi dengan lauknya mie instan," imbuh Iwan Sumule.
Dikatakan dia, masyarakat juga berpendapat Jokowi tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya di Pilpres lalu. Masyarkat mengaggap Jokowi sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan sebagai Presiden.
"Karena itulah masyarakat menginginkan Jokowi dilengserkan karena banyak melanggar undang-undang," tukas Iwan Sumule yang juga Jurubicara Prodem.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Apr 02, 2015 02:10 pm
PASBERITA.com - Durian merah asal Banyuwangi, Jawa Timur, banyak diminati oleh warga negara asing, ungkap Eko Mulyanto dari Forum Pemerhati Hortikultura Kabupaten Banyuwangi.
"Durian merah Banyuwangi ini banyak diburu. Bahkan, dari luar negeri banyak yang kontak. Kami juga kirim rutin ke Singapura, tapi kewalahan," kata Eko, kepala bidang riset dan pengembangan Forum Pemerhati Hortikultura, di Banyuwangi, Minggu seperti dilansir antaranews.com.
Bahkan, kata pemilik gerai buah "Agro Banyuwangi" ini, sejumlah peneliti dari berbagai negara telah datang ke Banyuwangi untuk belajar pengembangan komoditas yang tak banyak dijumpai di daerah lain di Indonesia tersebut.
Pada Sabtu (28/3), gerai buah "Agro Banyuwangi" milik Eko menerima kunjungan wisatawan dari Australia, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, ada sejumlah wisatawan domestik dari Surabaya dan Jakarta.
Di gerai buah milik Eko, para pengunjung bisa menikmati beragam buah khas Banyuwangi yang ditanam di lahan luas yang dikelilingi berbagai tanaman dan bibit pohon.
Para pengunjung dapat menikmati durian merah langsung di gerai itu. Untuk pengiriman ke luar negeri biasanya durian dibekukan dan dibungkus dengan teknik tertentu sehingga tidak mengeluarkan bau saat dibawa serta tahan hingga sampai luar negeri.
"Untuk pasar Singapura, kami pasang harga sekitar Rp400 ribu per satu durian merah ukuran dua kilogram," katanya.
Ia mengaku sudah memiliki sejumlah pelanggan tetap di luar kota, mulai Surabaya, Jakarta, Denpasar, hingga luar Jawa. Sebelum panen, para pelanggan itu biasanya sudah mengontak Eko untuk memesan hasil panen durian merah.
Eko mengatakan, pihaknya kini mempunyai petani binaan yang mengelola 200 pohon yang menghasilkan sekitar 2.000 buah durian tiap masa panen yang berlangsung Maret, April, dan Mei.
Pohon itu tersebar di lima kecamatan di Banyuwangi. Saat ini, panen baru sekitar 30 persen dan bakal terus bertambah saat memasuki April hingga awal Mei.
"Tahun ini kami dengan dukungan Pemkab Banyuwangi menanam sekitar 15.000 bibit durian merah yang baru bisa dirasakan panennya sekitar tujuh tahun ke depan. Secara kualitas dan kuantitas, durian merah Banyuwangi terus ditingkatkan karena permintaannya luar biasa besar," katanya.
Dia menjelaskan, Banyuwangi mempunyai 62 varian durian merah yang tersebar di lima kecamatan. Saat ini pihaknya terus mengembangkan varian yang ada, termasuk meningkatkan kualitas agar lebih terstandar berat dan rasanya.
"Kami dampingi petani dalam memberikan pupuk dan memberi masukan aspek teknis budi dayanya agar durian merah yang dihasilkan makin berkualitas," kata Eko.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 02, 2015 02:02 pm
PASBERITA.com - Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, dalam memblokir situs- Islam, MUI sama sekali tidak dilibatkan oleh BNPT begitu juga Departemen Agama.
"Saya melihat ada upaya memupuk sikap phobia terhadap Islam. Ini harus diwaspadai," ungkap Tengku, seperti dilansir Republika, Kamis (2/4).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, pemblokiran situs-situs media Islam harus tetap mengacu pada kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam era informasi sekarang, kata Tengku, pemerintah harus berhati-hati dalam menyimpulkan dan menetapkan suatu keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat, apalagi yang terkait dengan situs-situs keagamaan karena menyangkut kepentingan umat beragama yang luas.
Pemblokiran situs-situs media Islam ternyata menimbulkan reaksi yang begitu masif dan serentak dari umat Islam, seperti yang dilihat di media massa. Hal itu dapat dipahami karena umat Islam sangat mengkhawatirkan munculnya kembali gerakan phobia pada Islam.
Apabila ternyata pemblokiran terhadap situs-situs media Islam tersebut telah salah dilakukan oleh Pemerintah, sudah seharusnya pemerintah melakukan rehabilitasi nama baik situs-situs media tersebut.
Nama baik situs-situs media Islam tersebut telah ternodai karena terlanjur dikait-kaitkan dengan gerakan kekerasan, radikalisme, dan terorisme.
Pada masa yang akan datang, pemblokiran situs media Islam hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan MUI, Kementerian Agama, dan ormas-ormas Islam, sehingga keputusannya benar-benar kredibel, tidak mendatangkan kerugian bagi media yang bersangkutan, dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Setelah ini, MUI masih akan terus melakukan pendalaman dan pengkajian kembali atas kasus pemblokiran situs-situs media Islam ini dengan mengundang pihak-pihak terkait, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta para pengelola situs-situs media yang diblokir.
MUI mengingatkan tugas Pemerintah adalah memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap situs-situs media massa yang mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Air, agar mereka dapat turut serta memberikan andil dalam pendidikan yang baik kepada masyarakat.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 01:19 pm
PASBERITA.com - Dalam program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari) Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan sinergi antardinas atau OPD terkait. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, selama setahun program ini digulirkan capaian yang diperoleh kurang maksimal, karena kurangnya sinergi pada berbagai program yang dilaksanakan 15 OPD terkait.
Usai Rapat Evaluasi Gerakan Citarum Bestari 2014 di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Rabu (1/4), Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan ada beberapa hambatan dalam penanganan program Citarum Bestari, diantaranya kurangnya sinergi tersebut. Wagub mencontohkan dalam program biogas komunal yang dilakukan oleh Dinas ESDM.
"Misalkan komunal sapi 200 ekor satu tempat. Kemarin belum connect misalkan bagaimana pengolahan biogasnya. Sementara ESDM sudah punya perencanaan biogas di 80 titik. Tapi tidak menyentuh komunal sapi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan. Nah itu, bagaimana sinergitas tadi," ungkap Wagub.
Selain itu, Wagub pun meminta anggaran untuk program Citarum Bestari di 15 OPD tersebut agar terus dianggarkan setiap tahunnya hingga 2018 mendatang.
"Bagaimana pengalokasian anggaran untuk Citarum Bestari dari 15 Dinas terkait, itu semestinya dilakukan terus menerus hingga 2018. Jangan sampai ada yang luput atau lupa," papar Wagub.
Sementara itu, ketika ditanya tentang capaian yang sudah dilakukan dalam menangani sungai Citarum di 20 km pertama pada 2014, Wagub mengatakan bahwa pihaknya tengah mendata hal-hal yang telah dilakukan oleh setiap dinas terkait di tahun 2014.
Wagub pun mengatakan capaian yang sudah dilakukan di tahun 2014 baru mencapai 70%. Dengan demikian capaian program yang belum selesai atau tidak terlaksana di 2014 akan dilakukan di 2015 atau APBDP 2015. Selain itu, di tahun 2015 juga akan fokus terhadap limbah yang ada, baik limbah hewan, industri, ataupun kotoran manusia.
"Soal limbah harus jadi salah satu perhatian khusus di tahun ini. Jadi pabrik mana saja yang memasukan limbahnya ke Sungai Citarum baik langsung ataupun tidak langsung, ini harus ada perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan ataupun penindakan," ujar Wagub. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 11:05 am
PASBERITA.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat antara empat orang perwakilan plasma PT CPB (Central Pertiwi Bahari) dengan Komisi II DPRD Lampung yang dipimpin Hantoni Hasan selaku Ketua Komisi, Rabu (1/4) di Ruang Rapat Komisi II terungkap bahwa selama ini harga jual Udang Vanamei yang mereka budi dayakan masih belum sesuai dengan harga pasar.
Menurut Waluyo, salah satu perwakilan dari petambak plasma bahwa penentuan harga udang tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung kepada Perusahaan (PT CPB) dan kemudian PT CPB menentukan harga beli kepada petambak plasma. Sedangkan sumber informasi terkait harga untuk DKP berasal dari dua cold storage di Lampung oleh Indokom sedangkan Jakarta, PT BSM.
Dari alur informasi penentuan harga yang disampaikan petambak plasma, menurut Hantoni, terungkap pula bahwa antara harga yang ditentukan pihak perusahaan dengan harga di luar/pasar terdapat selisih 4--6 ribu per kilo dan lebih tinggi harga di luar/ pasar dengan produksi pada tahun 2014 mencapai 13 ribu ton dan target produksi tahun 2015 ini mencapai 18 ribu ton. "Jika kita asumsikan selisihnya adalah Rp 6 ribu per kilogram tentu ada selisih harga yang cukup besar, mencapai Rp 78 Milyar di tahun 2014 dan tahun ini Rp. 108 miliar jika target 18 ribu ton terpenuhi," kata Hantoni.
"Dari sanalah lost potensi pendapatan yang menjadi pemikiran para petambak dan dikemukakan kepada Komisi II, apalagi informasi yang disampaikan jika salah satu sumber konflik di area pertambakan karena mereka terlilit utang yang cukup besar hingga mencapai 150 juta per petambak," kata Ketua MPW PKS Lampung ini.
Sementara itu, Akhmadi Sumaryanto, Anggota Komisi II yang lain menyampaikan mengenai win-win solution bagaimanakah yang mungkin dapat didorong dewan sehingga antara petambak plasma dan perusahaan sama-sama enak dan ada titik temu. Menanggapi hal ini, perwakilan petambak yang lain, Sugiono menegaskan agar harga yang diterima petambak plasma sesuai harga pasar. "Harga yang diminta plasma tentu harga yang tinggi, tidak di bawah harga pasar dan sesuai sesuai relevan dengan harga pasar yang berlaku," tegas Sugiono.
Setelah dilakukan RDP dengan Perwakilan Petambak Plasma CPB, Komisi II DPRD Lampung melakukan rapat internal membahas langkah tindak lanjutnya. Kesimpulannya, Senin depan (6/1) akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 11:00 am
PASBERITA.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melakukan sidak sejumlah proyek bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun ijin rekomendasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara. Ada tiga lokasi proyek yang Deddy Mizwar datangi pada Rabu siang (1/4), yaitu The Maj Hotel & Residence, Dago Beach Apartement, serta Apartement Galeri Ciumbuleuit 3.
Pada proyek bangunan The Maj Hotel & Residence yang terletak di Kampung Cirapuhan, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong ini masih dalam tahap awal pembangunan. Proyek bangunan ini memiliki IMB dari Pemkot Bandung tanggal 13 September 2013, namun tidak memiliki rekomendasi dari Pemprov karena ditolak pada tanggal 14 Mei 2014.
"Nanti kita akan kaji secara hukumnya oleh Satgas PHLT (Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu), langsung kita police line. Ini pembiaran yang dilakukan terus-menerus. Kenapa langsung dibangun? Kalau dibangun seperti ini, pengajuan rekomendasi pasti ditolak. Karena ga boleh dibangun dulu sebelum ada rekomendasi. Itu pasti ditolak dan ini semestinya berhenti," ungkap Wagub yang saat sidak didampingi Kepala BPLHD Jabar Andang Sudarna dan Kepala Dinas Pemukiman & Perumahan Jabar Bambang Irianto.
Warga sekaligus Ketua RT 09 RW 01 Kampung Cirapuhan, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Nanah mengatakan warganya sangat terganggu dengan adanya aktivitas proyek pembangunan hotel dan apartement yang rencananya akan memiliki 25 lantai ini. Di lokasi proyek pun terpampang spanduk berisikan penolakan warga terhadap pembangunan tersebut.
"Ini belum beres pembebasannya. Karena ini belum memiliki ijin saya minta bantuannya ke bapak," pinta Nanah saat berdialog dengan Deddy Mizwar.
Sementara itu, Project Manager The Maj Hotel & Residence Sudihargo mengatakan, bahwa proses perijinan rekomendasi pihaknya telah mengajukan ke Pemprov. Namun, kewenangan tersebut dialihkan ke Pemerintah Kota Bandung. "Kami sudah memproses rekomendasi itu dari BPPT Provinsi tahun 2013. Namun penolakan itu dikembalikan kewenangannya pada pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti. Pemerintah Kota kemudian menindaklanjuti dan kami memproses lebih lanjut. Kami dapat rekomendasi itu dari pemkot," ujar Sudiharjo.
Usai meninjau proyek yang berada di bawah naungan Dago Propertindo tersebut, Deddy Mizwar bersama rombongan langsung sidak ke lokasi kedua yang tidak jauh dari proyek The Maj Hotel & Residence. Rombongan mendatangi kantor pemasaran Dago Beach Apartement di Komplek Citra Green Dago yang ada di kawasan Punclut, Kabupaten Bandung Barat.
Namun, ketika rombongan datang kondisi kantor kosong dan hanya terdapat beberapa orang karyawan saja. Di kantor ini hanya terdapat maket bangunan apartement, dan rencananya di lokasi tersebut akan dibangun beberapa gedung apartement. Deddy Mizwar mengatakan bahwa Dago Beach Apartement tersebut tidak memiliki IMB sekaligus ijin rekomendasinya. "Yang kedua ini (Dago Beach Apartement) tidak ada IMB, tidak ada rekomendasi tapi sudah dipasarkan," kata Deddy Mizwar
Tidak lama berada di lokasi sidak yang kedua, Deddy Mizwar dan rombongan langsung meninjau lokasi ketiga, Apartement Galeri Ciumbuleuit 3 di Jl. Hegarmanah Bandung. Proyek apartement yang berada di bawah perusahaan Bandung Inti Graha tersebut memiliki IMB, namun tidak memiliki ijin rekomendasi.
Untuk menangani masalah proyek bangunan tanpa ijin dan rekomendasi ini, pihak Pemprov melalui Satgas PHLT akan mengkaji secara hukumnya, sehingga apabila melanggar maka ketiga proyek tersebut akan ditertibkan.
"Kita akan tarik dulu ke ranah pengkajian oleh Satgas PHLT, kita undang Kabupaten/Kota bersangkutan. Jangan-jangan salah tafsir," ujar Deddy.
Deddy Mizwar pun menghimbau kepada masyarakat agar jangan melakukan trasaksi pembelian properti dari ketiga proyek tersebut, karena menurutnya apabila terjadi hal tersebut akan merugikan masyarakat.
"Dikhawatirkan tidak boleh ada pendirian bangunan, masyarakat tidak tahu tapi terlanjur sudah membayar uang, ini akan sulit. Jadi supaya jangan sampai terjadi kerugian di masyarakat tiga PT tadi di daerah Bandung Utara, mohon masyarakat tidak melakukan transaksi apapun, mengingat ada perijinan yang belum beres," himbau Deddy. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 02, 2015 10:30 am
PASBERITA.com - PT Pertamina (Persero) menetapkan harga elpiji tabung 12 kg berdasarkan perubahan harga pasar, seperti penetapan harga bahan bakar pertamax.
"Saat ini, acuan pasar elpiji 12 kg yakni harga impornya sedang naik dan kurs juga melemah, sehingga dengan dua kombinasi itu harganya pun naik," kata Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, Kamis (2/04) dilansir Antaranews.
Ia menjelaskan pula bahwa komoditas elpiji juga meliputi dua jenis seperti pertamax dan premium yakni kemasan 12 kg yang harganya lebih tinggi dan tabung tiga kg yang lebih murah.
"Jadi, pertamax dengan harga yang lebih tinggi tidak masalah, karena masyarakat ada premium. Demikian pula, elpiji 12 kg yang sekarang naik, tidak masalah, karena masyarakat ada elpiji tiga kg," ujarnya.
Pertamina mulai 1 April 2015 menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg antara Rp6.300 hingga Rp8.000 per tabung sesuai jarak dengan deponya.
Di Jakarta, harga elpiji 12 kg naik dari Rp134.700 per 1 Maret 2015 menjadi Rp141.000 per 1 April 2015.
Menurut Bambang, harga pembelian impor elpiji yang mengacu harga kontrak Aramco campuran (CP Aramco mixed) per Maret 2015 sudah meningkat menjadi 477 dolar per ton.
"Sementara, CP Aramco mixed pada Februari 2015 adalah 467 dolar per ton yang juga naik dibandingkan Januari 451 dolar per ton. Jadi, harga pasar elpiji naik terus," katanya.
Pertimbangan kenaikan harga elpiji 12 kg lainnya, menurut dia, adalah pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Bambang mengatakan, rata-rata kurs pada Maret 2015 sudah Rp13.084 dibandingkan Februari Rp12.750 per dolar.
"Dengan dua pertimbangan yakni harga CP Aramco yang naik dan pelemahan kurs, membuat harga elpiji nonsubsidi kemasan tabung 12 kg juga naik," katanya. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 09:37 am
PASBERITA.com - Walau belum dipastikan secara pasti menu yang dihidangkan pada jamuan peringatan Konfrensi Asia Afrika (KAA) ke 60 pada tanggal 24 April mendatang. Tetapi kemungkinan besar para Delegasi akan merasakan kelezatan masakan khas sunda pada saat jamuan makan siang di Gedung Negara Pakuan, Bandung.
Pernyataan tersebut diutarakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai menerima kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Kominfo Rudiantara yang tengah melakukan gladi kotor persiapan peringatan 60 th KKA di Gedung Negara Pakuan, Jl Cicendo Bandung, Rabu (01/04). Hal ini disebabkan beberapa usulan dari beberapa delegasi KKA saat acara serupa tahun 2005 silam yang menginginkan hidangan khas lokal.
"Menunya sudah mengarah ke menu lokal. Sebab 10 tahun yang lalu pada tahun 2005 sama kita KAA juga, ada keluhan dari kepala Negara karena yang disediakannya makanan eropa. Mereka datangnya kesini inginnya makanan lokal, karena ingin rasa yang berbeda. Karenanya atas keluhan itu kita mempertimbangkan dan nanti yang memutuskannya juga panitia pusat. Tapi tadi dalam obrolan Pak Ruhut kelihatannya dengan masakan sunda tadi, ada liwet ada macam-macam itu ternyata enak juga. Ya InsyaAllah akan dominan Makanan Sunda," Terang Aher kepada awak media.
Terkait persiapan peringatan KAA nanti, Aher mengaku sangat optimis dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dan pada tanggal 18 April nanti diperkirakan persiapan sudah mencapai 99%.
"Secara teknis untuk periapan secara fisik ada jalan, trotoar diserahkan ke pemerintah kota. Pemerintah pusat sudah menyerahkan langsung kepada pemerintah kota. Luar biasa Kita lihat Kota Bandung sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Berbeda dengan tiga minggu yang lalu. Insya Allah tanggal 18 nanti sudah diangka 99% sudah siap," Tutur Aher.
Sedang mengenai pembiayaan, menurut Aher Pemerintah pusat telah menganggarkan langsung kepada pemerintah kota sebesar 10 Miliar ditambah dengan anggaran dari provinsi sebesar 4 miliar dan ditambah dana bantuan CSR dari Swasta.
"Anggaran dari pusat untuk kota bandung kalau tidak salah Rp. 10 miliar, dari provinsi Rp. 4 miliar dari CSR mudah-mudahan bisa Rp. 2-3 miliar kita dapatkan. Insya allah kalau untuk urusan anggaran tidak masalah. Sebab kalau kurangnya seberapun dalam rangka menyempurnakan KKA ini akan kita selesaikan," ujar Aher.
Selain itu Aher pun menjelaskan pada Peringatan yang akan dihadiri 109 delegasi tersebut perang Provinsi difokuskan pada tiga titik lokasi yaitu pembenahan Gedung Merdeka, Mesjid Raya Bandung dan Gedung Pakuan, sebagai tempat menjamu para delegasi KKA tersebut.
"Yang terkait langsung dengan pemerintah provinsi ada tiga tempat. Gedung merdeka, itu terkait dengan provinsi perbaikannya. Kemudian dengan mesjid raya dan ini (Gedung Pakuan). Tapi disini tidak ada perbaikan apa-apa, hanya persiapan saja. Menyiapkan makan siang yang paling enak," ujar Aher yang didampingi oleh Plh Sekda Iwa Karniwa serta Kabiro HPU Ruddy Gandakusumah. (*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 09:28 am
PASBERITA.com - Berkembangnya paham radikalisme di sebagian kalangan umat beragama di Indonesia mesti disikapi dengan bijak. Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar lomba penulisan bertema kebangsaan untuk mencegah paham radikalisme. Mengambil tajuk "Nasionalisme Indonesia Menjawab Tantangan Global", FPKS meyakini bahwa lebih banyak orang Indonesia yang mencintai negerinya daripada 'menjual' negara hanya demi pemahaman sempit baik kedaerahan atau keyakinan agama. Demikian disampaikan ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (01/04).
Jazuli menuturkan, bahwa latar belakang lomba karya tulis kebangsaan ini diantaranya adalah globalisasi yang menjadi salah satu tantangan terbesar nasionalisme setiap bangsa. Selain itu, lomba ini juga diadakan untuk memperingati ulang tahun PKS ke-17.
"Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya lomba penulisan kebangsaan ini diantaranya adalah membangkitkan semangat jiwa nasionalisme Indonesia di tengah arus globalisasi. Selain itu, Fraksi PKS ingin ikut serta mengokohkan nilai-nilai agama sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jazuli. Ada beberapa tema dalam lomba karya tulis kebangsaan ini. Diantaranya "Karakteristik Demokrasi Pancasila", "Peran Generasi Muda dalam Menjaga Keutuhan NKRI", dan beberapa tema lainnya.
Peserta lomba karya tulis kebangsaan ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, kategori pelajar dan mahasiswa. Kedua, kategori wartawan. Ketiga, kategori ibu rumah tangga. Ketika ditanya mengenai mengapa ibu rumah tangga masuk dalam kategori peserta lomba karya tulis kebangsaan ini, Jazuli dengan tegas tidak ingin menafikan peran mereka sebagai factor ketahanan keluarga Indonesia.
"Jangan salah, ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan republik ini. Jangan nafikan peran mereka," kata Jazuli.Dewan juri untuk lomba karya tulis kebangsaan ini terdiri dari unsure ahli (LIPI, Lemhanas, TNI, POLRI, dan Budayawan) dan unsure Anggota FPKS DPR RI (Hidayat Nur Wahid, Soenmandjaya Rukmandis, dan AdangDaradjatun). Waktu pengiriman tulisan dibuka tanggal 1 April dan ditutup tanggal 21 april 2015.
Seluruh warga negara Indonesia, ujarJazuli, dapat mengikuti kegiatan ini dan mengakses syarat serta ketentuannya di website FPKS, yaitu fraksidpr.pks.id.
"Kami undangpelajar, mahasiswa, profesional, petani, pekerja, ibu rumah tangga dan lainnya untuk mengirimkan karyanya ke panitia lomba," pungkas Jazuli.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 02, 2015 09:21 am
PASBERITA.com - Wakil Gubernur Jawa Barat membuka secara resmi acara awal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Musrenbang ini digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda Bandung, Rabu (1/4).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan Musrenbang tahun ini digelar dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2016 dengan tema pembangunan "Satu Perencanaan Jabar Untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian, dan Kesiapan Dalam Persaingan Global".
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Deny Juanda mengatakan, pelaksanaan Musrenbang tersebut merupakan forum untuk diskusi antarpelaku-pembangunan. "Musyawarah ini merupakan forum antarpelaku-pembangunan, yaitu pemerintahan atau eksekutif, legislatif (DPRD), kemudian para akademisi, dunia usaha, dan komunitas. Hal ini lebih dikenal dengan Jabar Masagi," ungkap Deny dalam sambutannya.
Sementara itu, tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini, Deny menjelaskan, yaitu: untuk menyepakati usulan program dan kegiatan pembagunan, dalam hal ini tematik sektoral, prioritas OPD/Biro provinsi, dan bottom up atau usulan yang diusung dari kabupaten/kota; menyepakati program dam kegiatan tematik kewilayahan, prioritas OPD/Biro Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota; serta menyepakati program dan kegiatan tematik metropolitan dan pusat pertumbuhan, yang saat ini meliputi metropolitan Bodebekarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta), Bandung Raya (meliputi 5 kabupaten/kota), dan Cirebon Raya. Sementara pusat pertumbuhan meliputi Pangandaran Raya, Rancabuaya, dan pusat pertumbuhan Pelabuhan Ratu.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dalam sambutannya, Deddy Mizwar mengatakan bahwa Musrenbang merupakan upaya untuk melakukan verifikasi, validasi, dan harmoninsasi untuk mewujudkan pembanguan di Jabar yang bermutu dan akuntabel.
"Forum (Musrenbang) ini juga sebagai wahana strategis untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan dalam menentukan program prioritas sebagai rancangan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016," tambah Wagub.
Wagub pun mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menjawab tantangan, serta dapat mengubah hambatan menjadi harapan.
Ada beberapa program pembangunan yang menjadi "pekerjaan rumah", khususnya menyangkut berbagai hal atau isu strategis, seperti peningkatan kualitas dan saya saing sumber daya manusia Jawa Barat, pemantapan infrastruktur perekonomian masyarakat, peningkatan mutu dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, perwujudan lingkungan hidup berkualitas agar pembangunan berkelajutan, serta memperkokoh kearifan lokal dalam kehidupan sosial dan budaya.
"Saya berpesan bahwa forum strategis ini harus mampu dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan, yang pada gilirannya mampu melahirkan kebersamaan dan penguatan multipihak, khususnya antarstruktur-pemerintahan di Jawa Barat dalam rangka melahirkan keseragaman dan kesatuan perencanaan pembangunan. Sebagaimana tema pembangunan Jawa Barat tahun 2016 yaitu Satu Perencanaan Jabar Untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian, dan Kesiapan Dalam Persaingan Global," papar Wagub.
Pada kesempatan ini, Wagub pun mengutarakan bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat khusus pada periode RPJMD 2013-2018, telah ditetapkan beberapa kebijakan operasional pembangunan, diantarnya:
1. Melanjutkan program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai agar dapat dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;
2. Menuntaskan program pembangunan yang sudah baik dan sudah mulai dilaksankan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3. Memberikan dukungan pada program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi atau institusi pendidikan dan riset, dan dunia usaha;
4. Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program pembangunan, namun belum bisa dilaksanaka karena ada hambatan; dan
5. Melakukan reorientasi dengan meyusun program baru bersifat terobosan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilakukan bersama bupati/walikota dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Musrenbang 2015 Jabar ini akan belangsung selama dua hari, mulai tanggal 1-2 April 2015. Pembukaan acara awal Musrenbang 2015 turut dihadiri para Asisten Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, para Anggota DPRD Jawa Barat, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Jawa Barat, serta para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Perbatasan. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 02, 2015 07:33 am
PASBERITA.com - Akibat memblokir atau menutup sejumlah media Islam online, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuai kecaman dan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ustadz Muhammad Arifin Ilham.
Melalui akun Facebook-nya Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengingatkan Kepala BNPT Irjen. Pol. Drs. H. Saud Usman Nasution terkait akibat bagi siapa saja yang berusaha menghalangi jalan dakwah. Arifin menilai dengan memblokir situs-situs tersebut, BNPT secara tidak langsung juga menghalangi jalan dakwah.
"Bacalah Kalam Allah dg iman, Barang siapa memberi keputusan atau kebiasaan yg baik, lalu banyak yg mengikutinya maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya, tetapi sebaliknya barang siapa membuat keputusan atau kebiasaan buruk, lalu banyak yg mengikutinya maka sebanyak itu dosa yg ditimpakan kepadanya (QS An Nisa 85)," ujar Arifin.
"Betapa besar NILAI AMAL dan PAHALA bila keputusan itu baik, sebanyak manfaat, sebanyak yg mengikutnya sebanyak itu pahala mengalir yg ayah raih, tetapi kalau keputusan itu buruk apalagi sampai menutup JALAN DA'WAH, sungguh keputusan terlalu berani, terlalu riskan ayahanda (Kepala BNPT-red)," lanjut pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra ini.
Arifin lalu menjelaskan akibat-akibat bagi mereka yang menghalangi dakwah, antara lain:
1. Mendapat laknat Allah seperti Abu Lahab, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (QS Lahab 1-4).
2. Akan mendapat azab yang sangat pedih di akhirat kelak
3. Akan mendapat azab Allah saat di dunia
4. Termasuk orang zholim yg sangat merugi. Allah berfirman, "Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, (yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. dan mereka Itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk (mengazab mereka) di bumi ini, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat melihat(nya). Mereka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi" (QS Huud : 18 – 22)
5. Menjadi musuh Allah dunia akhirat. Rasuulullahu bersabda, "Sesungguhnya Allah Berfirman: "Siapa saja yang telah memusuhi juru dakwahKu maka sungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya" (HR Bukhori).
6. Menutup Jalan dakwah membuat yang lemah iman semakin jahil, yang benci Islam semakin berjaya. Padahal Rasul yg mulia mengajarkan kita doa mohon perlindungan Allah dari "syamaatatil a'daai" membuat pembenci agama yg mulia ini bertepuk tangan.
7. Menumbuhkan kecurigaan, fitnah bahkan kebencian umat kepada ayahanda dan BNPT. Mengapa tanpa teguran peringatan sebelumnya, mengapa hanya Media Islam dicap radikal kalau yg lain tidak dicap radikal, dsb. Sungguh kecurigaan akan menjadi fitnah, dan fitnah menimbulkan kebencian, dan kebencian menjadi permusuhan. Bahkan sampai meninggalpun bukan saling mendoakan, naudzubillah min dzalika. Bukankah kita bersaudara seiman, bisa duduk bersama, makan minum bersama dan saling menasehati. "Sesungguhnya orang-orang mu'min bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS Al Hujurat 10).
Arifin berharap BNPT segera membuka kembali atau menormalisasi situs-situs yang telah diblokir tersebut.
"Semoga ayahanda tercinta berkenan dan segera membuka kembali Jalan Dakwah mulia ini. Kalau memang banyak kekurangan dan kesalahan ikhwah Media Dakwah, AJAKLAH BERMUSYAWARAH untuk memperbaikinya, insyaAllah semua berkenan dan berkah dg shilaturahm, berkah BNPT, berkah dakwah, berkah juga untuk negeri yg kita cintai ini," katanya.
Arifin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan senang jika dilibatkan dalam masalah ini dengan mengajak bermusyawarah. Tak lupa, Arifin juga menghimbau kepada pemilik situs-situs yang diblokir agar bersabar.
"Dan nandapun senang jika ayah mengundang nanda bermusyawarah. Ikhwah fillah yg diblokir bersabarlah, insyaAllah tidak lama, berdoalah dan doakanlah semua dan tentu pula muhasabah diri. Tantangan dakwah adalah keniscayaan, dan selalu berbuah hikmah besar, sahabatku. Maafkan arifin ini yg merindukan keberkahan harakah dakwah dan kedamaian negeri ini," katanya.
"Alangkah indahnya bila presidennya benar benar memikirkan keadaan rakyatnya, tentara polisi melindungi rakyatnya, media dakwahnya lancar, rakyatnya menjadi taat, dan negerinya bertabur berkah...insyaAllah, aamiin," pungkasnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 01, 2015 08:40 pm
PASBERITA.com - Pemimpin Redaksi media Islam online dakwatuna.com, Samin Barkah meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menormalisasikan situsnya yang dinilai tidak memuat konten-konten radikal sebagaimana yang dimaksudkan oleh pihak BNPT.
"Saya minta ke Pak Saud (Kepala BNPT-red) agar menormalisasi dakwatuna.com karena tidak ada konten yang radikal. Kalau seandainya menurut BNPT ada, kami siap menghapus konten itu. Tapi jangan diblokir atau ditutup,"ujar Samin dalam sebuah dialog bersama Kepala BNPT, Pemimpin situs arrahmah.com, dan Praktisi Media Agus Sudibyo di salah satu TV nasional, Rabu (1/4/2015) malam.
Samin juga menjelaskan bahwa dakwatuna.com malah tidak pernah dapat pemberitahuan terkait pemblokiran tersebut. "Saya tahu dari sosial media bahwa dakwatuna salah satu situs yang diblokir. Tidak ada pemberitahuan melalui sms, telepon, imel atau apa," tuturnya.
Pihaknya juga, kata Samin, tidak pernah diberitahu mana kontennya yang tidak sesuai. Dakwatuna siap menghapus konten yang tidak sesuai.
"Kita siap koq, kalau seandainya ada konten-konten yang dianggap radikal kita hapus, tapi ini kan langsung diblokir bahkan domain .com dakwatuna itu dari adhosting sudah memberikan limit waktu 10 hari sejak kemarin, mereka akan mensuspend dakwatuna.com. Bukan cuma blokir tapi ditutup," jelasnya.
Menurut Samin, dakwatuna.com malah memberikan pencerahan bahwa ISIS begini-begitu dan dakwatuna yang termasuk anti ISIS. "Bahkan kita menjelaskan paham takfir itu yang dilarang didalam ajaran Islam. Kita jelaskan dan dalil-dalinya. Justru kita ingin membantu pemerintah dalam penanggulangan terorisme, bukan sebaliknya," tegas Samin.
Sebelumnya, Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan, bagi website yang diblokir dan sudah membenahi, mencabut atau menghapus konten-konten radikal silahkan mengajukan normalisasi.
"Nanti Menkominfo akan buka kembali, gak ada masalah," katanya.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 01, 2015 08:05 pm
PASBERITA.com - Pendiri Majelis Taklim Adz-Dzikra, Muhammad Arifin Ilham, menulis surat terbuka untuk Kepala BNPT, Saud Usman Nasution, Rabu (1/4/2015). Dia mengingatkan tentang akibat bagi mereka yang menghalangi dakwah.
"Semoga ayahanda tercinta berkenan dan segera membuka kembali Jalan Da'wah mulia ini", ujar Arifin Ilham dalam surat terbukanya yang dimuat pada akun Facebooknya.
Berikut ini penuturan lengkap dai berusia 45 tahun tersebut:
Surat untuk Ayahanda Irjen. Pol. Drs. H. Saud Usman Nasution, Kepala BNPT
Ayahanda tercinta Irjen. Haji Saud Usman Nasution, nanda wajib mengingatkan ayahanda yang telah memblokir Media Da'wah. Maafkan jika ayah marah dengan nanda. Ayahanda, hidup kita tidak lama di dunia, SANGAT SEBENTAR, apalagi jabatan yang kita emban. Segala sikap dan keputusan kita mengandung konsekuensi dunia akhirat. Bacalah Kalam Allah dengan iman, Barang siapa memberi keputusan atau kebiasaan yang baik, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya, tetapi sebaliknya barang siapa membuat keputusan atau kebiasaan buruk, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya (QS An Nisa 85). Betapa besar NILAI AMAL dan PAHALA bila keputusan itu baik, sebanyak manfaat, sebanyak yang mengikutnya sebanyak itu pahala mengalir yang ayah raih, tetapi kalau keputusan itu buruk apalagi sampai menutup JALAN DA'WAH, sungguh keputusan terlalu berani, terlalu riskan ayahanda. Nanda wajib menyampaikan akibat akibat bagi mereka yang menghalangi da'wah:
Mendapat laknat Allah seperti Abu Lahab, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (QS Lahab 1-4).Akan mendapat azab yang sangat pedih di akhirat kelakAkan mendapat azab Allah saat di duniaTermasuk orang zhalim yang sangat merugiAllah berfirman, "Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, (yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. dan mereka Itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk (mengazab mereka) di bumi ini, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat melihat(nya). Mereka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi" (QS Huud : 18 – 22)Menjadi musuh Allah dunia akhirat. Rasuulullahu bersabda, "Sesungguhnya Allah Berfirman: "Siapa saja yang telah memusuhi juru da'wahKu maka sungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya" (HR Bukhari).Menutup Jalan da'wah membuat yang lemah iman semakin jahil, yang benci Islam semakin berjaya. Padahal Rasul yang mulia mengajarkan kita doa mohon perlindungan Allah dari "syamaatatil a'daai" membuat pembenci agama yang mulia ini bertepuk tangan.Menumbuhkan kecurigaan, fitnah bahkan kebencian umat kepada ayahanda dan BNPT. Mengapa tanpa teguran peringatan sebelumnya, mengapa hanya Media Islam dicap radikal kalau yang lain tidak dicap radikal, dsb. Sungguh kecurigaan akan menjadi fitnah, dan fitnah menimbulkan kebencian, dan kebencian menjadi permusuhan. Bahkan sampai meninggalpun bukan saling mendoakan, Na'udzubillah min dzalika. Bukankah kita bersaudara seiman, bisa duduk bersama, makan minum bersama dan saling menasihati. "Sesungguhnya orang-orang mu'min bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS Al Hujurat 10).
Semoga ayahanda tercinta berkenan dan segera membuka kembali Jalan Da'wah mulia ini. Kalau memang banyak kekurangan dan kesalahan ikhwah Media Da'wah, AJAKLAH BERMUSYAWARAH untuk memperbaikinya, insya Allah semua berkenan dan berkah dengan silaturahim, berkah BNPT, berkah Da'wah, berkah juga untuk negeri yang kita cintai ini. Dan nandapun senang jika ayah mengundang nanda bermusyawarah. Ikhwah fillah yang diblokir bersabarlah, insya Allah tidak lama, berdoalah dan doakanlah semua dan tentu pula muhasabah diri. Tantangan da'wah adalah keniscayaan, dan selalu berbuah hikmah besar, sahabatku. Maafkan Arifin ini yang merindukan keberkahan harakah da'wah dan kedamaian negeri ini. Alangkah indahnya bila presidennya benar benar memikirkan keadaan rakyatnya, tentara polisi melindungi rakyatnya, media da'wahnya lancar, rakyatnya menjadi taat, dan negerinya bertabur berkah… insya Allah, aamiin.
Foto bersama BRIMOB setelah Zikir dan ngaji bersama di halaman mesjid Az Zikra Sentul. Jangan lupa sebelum rehat malam ini berwudhu, berdoa, berzikir sampai tertidur, berazzam shalat malam dan bersahur untuk puasa kesukaan Rasulullah, senin Kamis. (*)
Read in browser »
By Arif A on Apr 01, 2015 04:15 pm
PASBERITA.com - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Siti Noor Laila mengatakan, negara boleh mengurangi hak warga negaranya dengan beberapa ketentuan, di antaranya menyebar kebencian, ajakan melakukan kekerasan, dan rasis.
Menurut dia, langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir 22 situs radikal tidak bisa gegabah.
"Kalau hanya mengkritik pemerintah, tidak boleh diblokir begitu saja," katanya seperti dilansir Republika, Rabu (1/4).
Memang boleh pemerintah mengintervensi, ucap Laila, tetapi harus ada rambu-rambu atau batasan yang diikuti. Tujuannya, agar tidak dibilang pemerintahan yang tidak demokrasi dan otoriter.
Laila menambahkan negara memang memiliki peran penting untuk membatasi kebebasan konten dunia maya.
"Apa kita mau sebebas-bebasnya? Kan, tidak benar juga kalau konten porno dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang tua," ungkapnya. Namun, sekali lagi dia menegaskan, pemerintah harus taat rambu sebelum memblokir.
Sebelumnya, Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, Irfan Idris menjelaskan, alasan pemerintah memblokir situs media Islam yang dianggap radikal, bukan hanya karena memuat tentang ISIS. Tetapi konten berita yang menjelek-jelekkan aparatur negara atau menjelekkan NKRI.
"Judulnya memang tolak ISIS, tapi belakangnya demokrasi buruk. Jokowi bla bla bla. Ini kan sama saja mendiskriminasi," ujar Irfan, Selasa (31/3). (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 01, 2015 04:02 pm
PASBERITA.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan dua figur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Batam, yakni Ria Saptarika dan Abdul Rahman LC. Namun PKS belum memutuskan apakah akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau Partai Demokrat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Batam, Taufik Hermawan, mengatakan, berdasarkan hasil survei, elektabilitas Ria Saptarika cukup tinggi. Apabila dipasangkan dengan Rudi, calon Wali Kota Batam dari Partai Demokrat, maka akan mendulang suara lebih dari 50 persen. Demikian pun jika digandeng dengan PDI Perjuangan, mereka juga optimis akan menang.
"Jadi, posisi PKS saat ini cukup seksi. Kemungkinan masih terbuka lebar. Kita belum putuskan," kata Taufik Hermawan, Senin (30/3/2015) seperti dilansir keprisatu.com.
Taufik juga mengaku baru saja melakukan pertemuan dengan Rudi, Sekretaris Partai Demokrat Batam yang sejak jauh hari sudah menyatakan keputusan untuk maju dalam pilkada Batam. Dalam pertemuan tersebut, Rudi mengaku bahwa hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), posisi Ria Saptarika untuk mendampingi Rudi ternyata paling tinggi.(*)
Read in browser »
By Rie on Apr 01, 2015 03:26 pm
PASBERITA.com - Mantan Hakim Konstitusi (MK) Mahfud MD, menilai langkah pemerintah memblokir 19 (sebelumnya ditulis 22) situs media islam tidaklah tepat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menutup situs tersebut tanpa ada putusan dari pengadilan negeri.
"MK (Mahkamah Konstitusi) kan sudah pernah memutuskan ini. Ndak bisa asal langsung diblokir atau ditutup kalau ndak ada izinnya dari pengadilan, ujar Mahfud, ketika ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, seperti dilansir Merdeka.com, Selasa (31/3).
Mahfud menjelaskan, pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah sama saja telah memutus informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Karena, menurut dia, situs-situs Islam tersebut sama fungsinya dengan media pemberitaan.
"Ini sama saja melanggar hak warga negara untuk menyampaikan informasi dan menerima informasi. Bahwa pelarangan setiap hak, harus terlebih dahulu lewat izin pengadilan. Bukan cuma untuk media-media Islam. Semua jenis media. Harus izin pengadilan, tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan bredel terhadap situs-situs pemberitaan Islam. Pemblokiran itu atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lantaran dicurigai menyebarkan paham Islam radikal. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Apr 01, 2015 03:20 pm
PASBERITA.com - Ketua Umum Persaudaraan Jurnalisme Muslim Indonesia (PJMI), Muhammad Anthoni mengatakan permintaan BNPT yang dilanjutkan dengan pemblokiran media online oleh Keminfo jelas-jelas melanggar undang-undang.
Menurut Anthoni pemblokiran media online yang dituding oleh Keminfo semestinya meminta pendapat Dewan Pers.
"Pemblokiran 19 media online tersebut jangan hanya pendapat BNPT namun memperhatikan suara media bersangkutan dan Dewan Pers," ujar Anthoni seperti dilansir laman pjminews, Senin (30/3/2015).
Anthoni juga menyerukan kepada pemerintahan Jokowi untuk mengambil langkah pendekatan yang baru terhadap kebebasan berekspresi terhadap media Islam.
"Bagi pemerintahan Jokowi waktu yang tepat untuk bertindak dengan tidak mengikuti agenda asing," pungkasnya.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Posting Komentar