| | | | By Dedi Mustofa on Jun 11, 2015 01:48 pm
PASBERITA.com - Wasekjend PAHAM Indonesia Ali Wiji Edhi mengatakan kekerasan dan pembantaian yang terjadi di Myanmar terjadi nyata. Hal ini terungkap saat Tim PAHAM Indonesia melakukan assasment kepada para pengungsi Rohingya di Langsa, Lhoksomawe, Bayyin dan Aceh Utara beberapa waktu lalu.
"Semua pengungsi menceritakan kejadian kekerasan dan pembantaian yang terjadi di Myanmar, dari 600 orang lebih yang telah kita interview, tak ada satu pun yang membantah adanya upaya etnis cleansing. Para pengungsi dari Myanmar ini rata-rata berasal dari Sittwe dan Maungdaw, namun bukan berasal dari kota, mereka ini orang pinggiran," kata Ali di Jakarta, Kamis (11/6).
Dia mengatakan, secara detail para pengungsi Rohingya menceritakan bagaimana mereka bisa sampai ke Aceh, bila mereka diperlakukan baik di kampungnya tak akan mau terkatung-katung di lautan.
"Menurut cerita mereka, yang melakukan pembakaran rumah adalah kelompok 969. Setelah keluar rumah mereka diusir oleh polisi dan tentara yang ternyata ada dibelakang barisan kelompok tersebut. Yang mereka bisa lakukan hanya menyelamatkan diri ke laut, bila tidak mereka bisa terbunuh. Bahkan beberapa diantaranya pura-pura mati untuk menyelamatkan diri," ungkap Ali menguraikan data yang diperoleh dari interview para pengungsi Rohingya.
Oleh karenanya, Ali sangat menyayangkan apabila ada yang menyampaikan bahwa di Myanmar tidak ada kekerasan ataupun konflik.
"Tentunya masyarakat jangan sampai diberikan informasi yang tidak benar, yang mengakibatkan pandangan negatif pada pengungsi. Oleh karenanya, selain menyalurkan bantuan dari pada donatur, kami juga melakukan asassment untuk memberikan rekomendasi pola pengelolaan terbaik untuk para pegungsi tersebut", pungkasnya.
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Jun 11, 2015 01:18 pm
PASBERITA.com - Ketua PB PGRI yang juga Vice Presiden KSPI Didi Suprijadi mengatakan, jika menggunakan rumusan pemerintah dalam Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun yang akan diputuskan hari ini, Kamis (11/06/2015) dalam Rakortas di Menko Perekonomian menggunakan rumus 1 persen × ( Masa Iur/12 bulan) x gaji rata rata tertimbang. Rumusan yang diusulkan oleh Kemenaker tersebut, bukan hanya buruh swasta yang dirugikan, namun para PNS, TNI, Polri juga dirugikan.Menurut Didi, dengan rumusan masa iur 1 tahun equal manfaat 1 bulan gaji, maka peserta dengan masa iur 15 tahun hanya akan mendapat manfaat bulanan 15 persen dari gaji rata rata. "Sedangkan peserta dengan masa iuran maksimum selama 40 tahun hanya akan mendapat manfaat sebesar 40 persen dari gaji rata rata terakhir," jelas Didi dalam siaran persnya, Kamis (11/6).
Dengan rumusan tersebut, Papar Didi, para PNS, TNI dan Polri yang selama ini mendapatkan manfaat pensiun sebesar 75 persen dari gaji tentunya akan mengalami penurunan kualitas menjadi 15-40 persen saja.
Lebih lanjut, Didi Suprijadi juga mengecam Kementerian Keuangan yang tidak mempersiapkan iuran untuk Jaminan pensiun PNS dan TNI/POLRI yang akan bergabung selambatnya pada 2029 sejak 1 Juli 2015 ini.
"Kami keberatan jika PNS nantinya ada kendala dalam menerima manfaat jaminan pensiun para PNS. Karenanya Kemenkeu atau pemerintah sebagai pemberi kerja para PNS harus juga mengiur sejak Juli 2015," tegas Didi yang juga seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ini.
Didi pun menjelaskan, Seperti diketahui bahwa selama ini pensiun para PNS, TNI dan Polri dibayarkan langsung oleh pemerintah melalui APBN dan tidak perlu ada iuran dari PNS, TNI dan Polri. Selama ini hanya iur untuk program Jaminan Hari Tua.
"Sehingga, jangan sampai ada pengurangan manfaat pensiun, apalagi jika PNS dikenakan iuran.Bila tanpa iuran saja kualitas manfaat pensiun PNS,TNI dan Polri sudah lebih baik, maka ketika mengiur harusnya kualitas manfaat yang diterima harus lebih baik," tegasnya.
"Oleh karenanya, pada aksi hari ini, PGRI juga akan mengirim perwakilan massa dalam aksi perjuangan Jaminan Pensiun di Menko Perekonomian untuk bersama sama menuntut manfaat bulanan jaminan pensiun minimal 60-75 persen dari gaji terakhir," pungkasnya.(*)
Read in browser »
By Arif A on Jun 11, 2015 09:45 am
Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi para pengguna dalam menemukan informasi, sekaligus memperkenalkan fitur suara "OK Google" yang sudah dapat diaktifkan dalam Bahasa Indonesia melalui setelan bahasa di ponsel masing-masing pengguna, demikian keterangan pers yang dilansir Antara, Rabu (10/06).
Fitur tersebut membuat pengguna tak lagi harus mengetik untuk melakukan pencarian di Google, melainkan hanya perlu melakukan perintah dengan mengatakan "OK Google" demi memulai proses pencarian.
Saat pengguna mengajukan pertanyaan sebagai perintah pencarian seperti "Hasil skor Liga Inggris" atau "Restoran Bakmi dekat saya", aplikasi Google akan segera menjawab pertanyaa tersebut dalam Bahasa Indonesia.
"Netizen tak hanya menggunakan Google untuk pertanyaan-pertanyaan serius atau akademis saja, tapi juga untuk membantu mereka mendapatkan informasi yang tepat dalam waktu yang tepat, seperti saat sedang memasak atau menonton bioskop.
"Dengan pencarian berbasis suara, kami berharap pengguna di Indonesia semakin mudah menemukan informasi yang mereka perlukan," tutur Consumer Marketing Google Indonesia Sandy Tantra.
Google juga mengidentifikasi terdapat dua hal yang berbeda dari perilaku netizen saat melakukan pencarian di Google, yakni mereka cenderung mengetik kalimat yang lebih panjang dan menggunakan bahasa yang santai seperti berbicara dengan seorang teman.
Sebagai contoh, jumlah pencarian "cara membuat" di Google Indonesia meningkat 80 persen sejak tahun 2011, dan kata kunci yang digunakan juga berubah lebih kasual dan mencerminkan rutinitas keseharian. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jun 10, 2015 08:17 pm
PASBERITA.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mohamad Sohibul Iman menyoroti hasil Ujian Nasional (UN) yang menurut laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anis Baswedan, secara umum menunjukkan rendahnya indeks integritas.
"Ini cukup memprihatinkan. Harus ada perbaikan dari sisi ini. Yang lebih memprihatinkan lagi indeks integritas sekolah swasta masih lebih baik dibandingkan dengan sekolah Negeri," kata Sohibul Iman dalam rapat kerja (Raker) Kememterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama Komisi X DPR RI, Rabu (10/6).
Mantan Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan, bahwa dirinya sependapat dengan Mendikbud untuk memberikan perhatian lebih pada integritas pelaksanaan UN.
"Nilai akademik UN yang tinggi akan tergerus dengan rendahnya nilai integritas yang rendah. Pola pikir harus diubah bahwa integritas pelaksanaan UN harus jadi prioritas agar nilai akademik UN memiliki kredibilitas," ujar politisi PKS Dapil Jawa Barat XI yang melipiti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya itu.
Lebih lanjut Sohibul Iman menyambut baik jika indeks integritas ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk para kepala daerah untuk menjadikannya sebagai indikator keberhasilan dalam memajukan pendidikan di daerahnya. (*)
Read in browser »
By Arif A on Jun 10, 2015 08:05 pm
PASBERITA.com - Hujan yang turun sejak pagi hingga sore hari di Gorontalo, menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Gorontalo saat ini dilanda bencana alam banjir.
Agus Martono salah seorang warga Kelurahan Limba B Kota Gorontalo, Rabu (10/06), mengatakan puluhan rumah di dua Kelurahan masing-masing Limba B dan Limba U, saat ini sudah tergenang air akibat buruknya drainase dan meluapkan aliran sungai yang tidak mampu menampung debit air.
Dia menjelaskan, air dari dranaise maupun luapan aliran sungai Bolango tersebut, mulai merendam rumah warga serta bangunan pemerintah seperti Sekolah, kantor kelurahan dan perkantoran swasta, sejak sore hingga saat ini.
"Buruknya drainase pada sejumlah wilayah di Kota Gorontalo, merupakan salah satu penyebab banjir sebab air tidak bisa ditampung lagi," kata Agus dilansir Antara, Rabu (10/06).
Selain menggenangi kelurahan Limba B dan LImba U, banjir juga merembet ke Kelurahan Moodu, Biawau, kompleks pasar sentral serta sejumlah ruas jalan di pusat perbelanjaan wilayah tersebut.
Hasan Tai, salah seorang pengemudi Becak Motor mengatakan, para pengguna kendaran bermotor tidak bisa melewati beberapa ruas jalan di sentral dan keluraha Limba U dan Limba B, sebab ketinggian air mencapai setegah meter.
"Saya terpaksa putar haluan karena ruas jalan di wilayah tersebut tidak bisa dilalui akibat derasnya air di jalan serta ketinggan mencapai setengah meter," kata Hasan.
Amrin Umar salah seorang warga Limba U mengatakan, memang setiap kali turun hujan dengan ensensitas yang tinggi, wilayah tempat tinggalnya selalu dilanda banjir, disebabkan dranase banyak yang tidak berfungsi lagi.
"Gimana tidak akan kebanjiran selain dataran rendah, juga drainase banyak yang sudah tertimbun tanah serta sampah," kata Amrin. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar