| | | | By Eko Wahyudi on Aug 21, 2015 01:46 pm
Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Ahmad Zainuddin menduga ada keterkaitan kemunculan simbol-simbol PKI saat perayaan kemerdekaan RI di beberapa wilayah beberapa waktu lalu dengan rencana pemerintah memberikan maaf kepada keluarga eks PKI.
"Saya menduga ini berkaitan. Dalam pidato kemerdekaan RI, Presiden menyinggung hal pemaafan itu. Saat bersamaan, di lapangan muncul banyak simbol PKI. Ada apa ini," ujar Zainuddin di Jakarta, Kamis (20/8/2015)
Menurut Zainuddin, tidak mungkin rakyat tahu jika presiden akan menyinggung pemaafan bagi PKI dalam pidatonya. Lantas mereka berinisiatif memasang simbol-simbol PKI.
Anggota pengawas intelijen Komisi I DPR RI ini menduga, ada upaya sistematik untuk memunculkan simbol-simbol PKI serentak bersamaan pada hari ketika presiden pidato kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus lalu. Pesannya, pemerintah harus meminta maaf kepada keluarga eks PKI, karena kenyataannya masyarakat sudah tidak lagi resisten terhadap PKI.
"Simbol-simbol PKI itu justru muncul dalam karnaval rakyat di hari kemerdekaan. Begitu pesan yang ingin dibangun. Ini bahaya. Namanya perang pemikiran, ideologi dibolak-balik. Seolah PKI bukan lagi ancaman," jelas Zainuddin.
Padahal menurutnya, korban pemberontakan PKI banyak dari kalangan TNI, ulama dan rakyat sipil. Pemberontakan tahun 1965 bukan yang pertama, tapi tahun 1948 PKI sudah melakukan pelanggaran HAM yang sama.
Politisi PKS ini menegaskan, pemerintah lebih baik berfikir untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lesu, menguatkan lagi rupiah yang kian terpuruk, dan mengatasi kelangkaan sejumlah bahan pangan daripada sibuk merencanakan memberi atau meminta maaf kepada eks PKI.
"Saya dukung Menhan Pak Ryamizard, buat apa minta maaf atau memafkan PKI. Pemberontakan tahun 1965 jelas oleh PKI. Mereka yang pecah bangsa ini dan melanggar HAM," tegasnya.
Pembunuhan massal yang terjadi sekitar tahun 1965 merupakan salah satu dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang penyelesaiannya diprioritaskan pemerintah. Rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan RI, Jumat 17 Agustus 2015 lalu.
Kasus ini akan segera diselesaikan pemerintah dengan mekanisme rekonsiliasi melalui tim khusus yang dikoordinatori Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Luhut Pandjaitan dan beranggotakan sejumlah lembaga serta kementerian terkait seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan Kementerian Hukum dan HAM. (*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Aug 20, 2015 10:44 pm
"Kolektivitas dan sinergi antar negara Asia disadari sangat penting dalam kondisi ekonomi yang sedang melambat, karenanya kami secara serius mendorong parlemen di negara-negara anggota untuk fokus pada kebijakan yang mengurangi kemiskinan, termasuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan," jelas Rofi saat penyelenggaraan acara standing committee Asian Parliamentary Assembly (APA) di Inter-Continental Mid Plaza Hotel, Jakarta, Kamis (20/8).
Sebagaimana diketahui, BKSAP DPR RI menyelenggarakan sidang standing committee Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung pada tanggal 19-20 Agustus 2015. Acara yang dihadiri oleh anggota parlemen dari 16 (enam belas) negara ini akan fokus pada beberapa isu di bidang ekonomi, misalnya integrasi pembangunan energi, pengentasan kemiskinan, pemanasan global, dan isu lingkungan lainnya. 16 negara yang hadir sebagai peserta tersebut adalah China, Siprus, Iran, Kuwait, Pakistasn, Thailand, Bangladesh, dan Kamboja.
"Forum ini merumuskan berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menemukan solusi strategis di tengah pelambatan ekonomi dunia," ujar Rofi Munawar yang juga menjadi anggota Komisi IV ini.
Forum ini menginisiasi pemerintah (eksekutif) yang ada di Asia agar mengambil pendekatan kebijakan baru yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan seperti ini, menurut Rofi, diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sehingga, APA juga akan mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk membuat protokol penanganan krisis yang mengatur alokasi cadangan anggaran untuk mitigasi krisis ekonomi.
"Forum ini akan memberikan penekanan penting untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menyediakan dana publik yang cukup untuk pendidikan dan kesehatan bagi semua orang, tanpa bias gender, dan untuk menghadapi tuntutan ekonomi global masa depan," jelas Rofi yang dalam kesempatan tersebut dipilih menjadi Ketua Perwakilan Delegasi Indonesia untuk Pembahasan Draft Resolution Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic.
Dalam acara ini, sejumlah tokoh ekonomi turut hadir dan menyampaikan paparannya, seperti Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli dan Sudrajad Djiwandono dari Nanyang Technological University Singapore. Hasil sidang di Jakarta ini, nantinya, akan dibawa pada Pertemuan APA ke-8 yang dijadwalkan berlangsung di Kamboja.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Aug 20, 2015 10:17 pm
Hal ini disampaikan Fikri selepas membacakan Pandangan FPKS DPR RI terhadap keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) tahun anggaran 2016 beserta nota keuangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
"Jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi 27,7 juta jiwa, yang jobless 7,45 juta jiwa, dan gini rasio telah mencapai 0,41," kata Fikri. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, angka-angka tersebut bukanlah sekedar deretan angka statistik tanpa makna, tetapi wujud penderitaan dan kepedihan hidup yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini juga menyebut kondisi perekonomian nasional sedang berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli rakyat tergerus, dan angka pengangguran berpotensi meningkat akibat terpuruknya dunia usaha. Rupiah sudah menyentuh angka Rp. 13.800 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot melewati 4.500. "Pertumbuhan ekonomi semester pertama 2015 hanya mencapai 4,69 persen, jauh dari target pertumbuhan dalam APBNP 2015 sebesar 5,7 persen merupakan peringatan keras bagi Pemerintah," kata Fikri.
Anggota DPR asal daerah pemiihan (dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Tegal dan Brebes ini mengkhawatirkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri, khususnya dalam kualitas daya saing. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia tertinggal cukup jauh dibanding beberapa negara sekawasan. Beberapa studi terkait dengan daya saing, produk, infrastruktur, dan pembangunan manusia telah menunjukkan ketertinggalan. Tanpa daya saing yang kuat, Indonesia hanya akan menjadi pasar raksasa yang tidak berdaulat.
"Untuk itu Fraksi PKS memandang bahwa Indikator Kesejahteraan dan Indikator Daya Saing, yang mencakup target penutunan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Daya Saing, harus menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan RAPBN 2016," kata Fikri.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar