| | | | By Dedi Mustofa on Aug 21, 2015 10:23 pm
"Agar potensi dari Fraksi PKS DPR benar-benar bisa dimaksimalkan bagi kemaslahatan rakyat," kata Jazuli saat membuka rapat kerja terbatas Fraksi PKS DPR RI, di Gedung Serbaguna, Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat, Jumat (21/8).
Jazuli menambahkan, rapat yang bertajuk Bersinergi Menuju Optimalisasi Peran Fraksi PKS DPR RI" ini, adalah upaya untuk mencapai target dengan kerja yang terukur. "Yang paling penting dari semua ini ada kesadaran dan tanggung jawab," ujar politisi PKS asal Banten itu.
Selain Jazuli, turut memberi sambutan raker, anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amalia. Anggota DPR RI yang duduk di Komisi VIII itu, memaparkan visi dan misi Fraksi PKS. "Fraksi PKS ingin DPR menjadi lembaga yang kuat," ujar Ledia.
Raker yang berlangsung hingga Sabtu (22/8) itu, dihadiri oleh seluruh tenaga ahli Fraksi (TAF) dan para pimpinan Fraksi PKS DPR RI.(*)
Read in browser »
 
By Eko Wahyudi on Aug 21, 2015 03:22 pm
PKS Kota Medan menyambut baik dan senang hati atas kunjungan Kapolres dan rombongan. Ketua Umum PKS Kota Medan Azhar Arifin berharap kepada Kapolresta Medan yang baru beserta jajarannya agar jalinan "Ukhuwah Islamiyah" sesama anak bangsa dapat lebih dan terus ditingkatkan.
"Kita sudah sampaikan beberapa pemikiran dalam membangun Kota Medan. Yakni, membangun masyarakat yang aman dan tertib serta bertakwa kepada Allah. Ini harus dilakukan secara bersinerji agar berjalan seiring dan seimbang. Dalam arti, jika terjadi penyelewengan harus segera ditanggulangi dan jangan dibiarkan," katanya disela acara silaturahim tersebut.
Dalam silaturahim yang dihadiri sejumlah pengurus PKS Kota Medan itu, Ketua Umum PKS Kota Medan Azhar Arifin didampingi Ketua Fraksi DPRD Kota Medan Muhammad Nasir dan anggota DPRD lainnya diadakan tanya-jawab antara Kapolresta Medan dengan peserta dalam suasana kekeluargaan.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, polisi sebagai aparat negara tidak boleh kalah dengan kejahatan. Untuk itu, lembaga ulama ini akan mendukung penuh polisi untuk kokoh dan teguh dalam mengemban tugas melalui dukungan di 'belakang' polisi.
"Artinya, sambungnya, bukan di belakang pasukan, karena takut, tetapi semua program polisi yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat yang dijalankan dalam garis-garis kebenaran. Yakni, tidak bertentangan dengan peraturan dan UU serta hukum agama", jelas Muhammad Nasir.
Sementara itu, Anggota DPRD Medan Asmu'i Lubis mengatakan, pada dasarnya tugas polisi dan partai itu sama, yakni sama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tetapi, lanjutnya, aparat kepolisian memiliki kelebihan dibandingkan kami. Yakni, polisi bisa bertanya kepada pihak-pihak, memeriksa, menggerebek, menangkap dan menahannya, Bahkan, jika tersangka melawan, polisi bisa menembaknya.
"Untuk itu, harus dibangun kerjasama yang baik antara polisi dan para pemangku kebijakan pemerintahan, sehingga wilayah-wilayah yang rawan kejahatan selama ini dapat diatasi bersama secara baik," katanya.
Kami sangat bersyukur dan bergembira atas kunjungan silaturahmi Kapolresta Medan ke PKS Kota Medan ini, walau sebenarnya jauh-jauh hari kami juga sudah merencanakan untuk bersilaturahim ke Bapak Kapolresta, tapi Bapak sudah mendahuluinya meskipun baru beberapa hari menjabat sebagai 'orang nomor satu' di jajaran Polresta Medan.
"Kita berharap dalam even-even lainnya, Kapolresta Medan dapat menghadirinya, apalagi kerjasama antara Polresta dan MUI Medan sudah dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman di masyarakat. Kami berdoa semoga Bapak Kapolresta Medan yang baru dalam kepemimpinannya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,"ujar bendahara PKS Medan Dhiyahul Hayati.(rls)
Read in browser »
By Eko Wahyudi on Aug 21, 2015 03:10 pm
Mencermati hal demikian, Pimpinan DPRD Lampung, Johan Sulaiman angkat bicara. Melalui sambungan telefon di Bandar Lampung (20/8), Johan mengatakan bahwa keterjangkauan harga kebutuhan sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat. "Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah karena abai dengan kondisi seperti sekarang" kata Johan.
Wakil Ketua PKS Lampung inipun berharap ada langkah taktis dan strategis dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Ia berharap TPID dapat lebih efektif dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya stabilisasi harga dan mengupayakan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni Hasan menjelaskan bahwa kenaikan harga daging sapi begitu membingungkan. Satu pihak menganggap sesuatu yang wajar mengikuti harga pasar dan stok aman, sementara pihak lain menuding ada permainan di tingkat feedloter yang kemudian secara berjenjang mempengaruhi harga di rantai distribusi berikutnya sehingga dilakukan penyelidikan oleh aparat hukum.
"Dari pada membingungkan, makin membuat ruwet masalah karena ketidak pastian sumber masalah, lebih baik berbasis ilmiah dengan melakukan kajian dan riset SCM (supply chain management) pasokan daging sapi dan membiarkan otoritas ilmiah yang menampilkan fakta-fakta yang dibarengi dengan solusi, berjalan" jelas Hantoni.
Ketua Pertimbangan Wilayah PKS Lampung ini menuturkan jangan sampai gonjang-ganjing masalah harga daging sapi yang tak terjangkau dan fluktuatif tiap tahunnya ujung-ujungnya impor, padahal peternak sapi lokal belum diberdayakan secara serius menjadi bagian integral pasokan pemenuhan kebutuhan daging di masyarakat. "Jika ada program pemberdayaan petani sapi lokal sebagai bagian integral pasokan kebutuhan masyarakat tentu harus di dukung penuh", tutur Hantoni.
Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Lampung Mardani Umar mengatakan tentang pentingnya mengedepankan keterbukaan, baik pemerintah/ pemerintah daerah maupun aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan permainan di feedloter. "Mungkin DPRD perlu melakukan rapat dengar pendapat lintas komisi dan mendengar penjelasan dari pihak Polda terkait masalah keamanan pangan beberapa hari ini", kata Mardani. (rls)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar