| | | | By Dedi Mustofa on Sep 04, 2015 02:48 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan Rancangan Undang-Undang Karantina (RUU Karantina) akan menjadi sebuah terobosan untuk mengintegrasikan beberapa lembaga karantina yang tersebar di beberapa kementerian.
Dengan diundangkannya RUU ini, nantinya, akan menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan, Ikan, dan Tumbuhan, serta memperkuatnya menjadi Badan Karantina Nasional (BKN) yang langsung di bawah presiden.
"Selama ini lembaga karantina tersebar di beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai. Karena tidak terintegrasi, maka sering arus birokrasi dan kekuatan penyidikan menjadi lemah", ungkap Politisi PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Andi Akmal mencontohkan, kekuatan intelijen di lembaga-lembaga karantina di setiap kementerian, tidak memiliki kemampuan yang mumpuni secara merata , baik secara sumber daya manusia (SDM) maupun regulasi. "Misalnya, kasus penyelundupan kakak tua jambul kuning yang marak beberapa waktu lalu merupakan sebuah bukti lemahnya kekuatan karantina di Kementerian Kehutanan. Bandingkan dengan Karantina Pertanian yang memiliki komunitas intelijen hingga di daerah.
Ketua Daerah Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan ini menjelaskan, lembaga karantina harus diperkuat karena lembaga ini merupakan kekuatan pertahanan nasional yang menyangkut keamanan nasional dari serangan organisme yang mengancam pangan maupun kesehatan manusia di Indonesia. Penyakit yang merusak dan mematikan tumbuhan, hewan, ikan, dan bahkan manusia yang berasal dari luar, menjadi ancaman besar yang harus dibendung oleh kekuatan lembaga yang kokoh dan mandiri.
"Badan Karantina nantinya, harus mampu menjadi penjaga kelestarian hayati nasional. Jangan sampai kekayaan genetik kita di rusak dari luar dan jangan sampai juga dicuri keasliannya. Tanpa kekuatan SDM dan regulasi, dikahwatirkan Indonesia menjadi negara tanpa antibodi," tutup Andi Akmal.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Sep 04, 2015 02:44 pm
PASBERITA.com - Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan selain kegiatan charity yang selama ini banyak dilakukan oleh kader partai politik, perlu juga ikut serta membina masyarakat untuk hidup mandiri.
"Banyak negara terbelakang dan sedang berkembang, kemiskinan semakin akut karena lemahnya fungsi pelayanan dan akuntabilitas penyelenggara negara. Sudah selayaknya partai-partai politik terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui gagasan dan program yang konkret," ujar Anis pada International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Baku, Azerbaijan, Kamis (3/9).
Berbicara tentang peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan, Anis berpendapat hal itu bukan hanya berdampak untuk diri perempuan sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga.
"Dengan demikian, keluarga mereka dapat bangkit dan maju secara ekonomi," paparnya.
Pada kesempatan itu, Anis juga menjelaskan program ketahanan keluarga serta program pembangunan ekonomi keluarga yang dijalankan Bidang Perempuan PKS. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga, katanya, dapat tercapai apabila didukung anggota keluarga yang tangguh dan mandiri.
"Sementara, program ekonomi keluarga merupakan aktivitas usaha kecil bersama yang dilakukan oleh sejumlah keluarga. Penumbuhan kapasitas usahanya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pendirian usaha-usaha kecil kreatif, dan pendampingan," tambahnya.
International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) merupakan sebuah wadah yang beranggotakan partai-partai politik di Asia. PKS merupakan satu-satunya partai politik asal Indonesia yang hadir dan menyampaikan gagasannya pada konferensi tentang Perempuan di Asia bertemakan Accomplishments, Challenges, and Way Forward for Women in Asia.
Hadir mewakili PKS, Ketua Bidang Perempuan Anis Byarwati dan Sekretaris Bidang Perempuan Kurniasih Mufidayati. Tercatat, sejak 2011 perempuan PKS telah hadir empat kali dan menyampaikan pandangan kunci dalam forum ICAPP. (*)
Read in browser »
By redaksi pasberitacom on Sep 03, 2015 11:39 pm
"Acara ini telah direncanakan jauh-jauh hari, merupakan silaturrahim antara pengurus baru PKS dengan pimpinan Koalisi Merah Putih," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, usai agenda makan malam bersama dalam silaturrahim.
Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menegaskan bahwa PKS tetap di KMP. Kehadiran para pimpinan KMP serta kehangatan yang berlangsung dalam silaturrahim menunjukkan KMP tetap solid.
"Terima kasih KMP atas kerja sama dan kesolidannya selama ini. Kami tegaskan PKS tetap di KMP. Mari bersama, kita berkontribusi melalui transformasi struktural untuk membangun Indonesia yang gemah ripah loh jinawi," ujar Sohibul Iman.
Turut hadir Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS serta pimpinan KMP. Di antara DPTP tampak hadir Ketua Majelis Syuro (MS) Dr Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua (MS) Hidayat Nur Wahid, Sekretaris MS Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ridlo, KH Hilmi Aminuddin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Bidang Kerjasama Internasional DPP PKS Anis Matta, dan Ketua Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS Dr Suswono.
Selain itu, dari petinggi KMP hadir Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Sekjen Partai Gerindra Idrus Marham. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Sep 03, 2015 06:41 pm
PASBERITA.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengatakan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) adalah salah satu upaya untuk menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan profesional dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.
Hal tersebut dikarenakan, menurut Ledia, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) saat ini dinilai hanya bersifat parsial dan belum ideal untuk menjadi payung hukum pengelolaan ibadah haji.
"UU PKH yang ada saat ini, secara struktur berpikir, tidak komprehensif dan sebatas parsial mengatur ibadah haji. Sehingga, menyebabkan kita harus melakukan reformasi terhadap cara berpikir dan mencari bentuk ideal lebih tajam,"tutur Ledia seraya membuka acara focus group discussion (FGD) RUU PIHU di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Rabu (2/9).
Selain itu, dengan hadirnya RUU PIHU ini diharapkan ibadah haji lebih ditekankan kepada negara untuk mengelola bukan swasta. "Oleh karenanya, kita sedang mencari format sebaik-baiknya. Tidak dalam konteks siapa mengelola apa, tetapi yang paling baik untuk umat agar tidak membebani jamaah haji dan negara,"jelas Ledia.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang turut hadir dalam acara ini menegaskan acara FGD RUU PIHU adalah bagian dari concernterhadap persoalan keumatan."Oleh karena, arahan regulasi Fraksi PKS ke depan berkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Kebangsaan. Nah, RUU PIHU ini bagian dari persoalan Keumatan,"tegas Politisi PKS dari daerah pemilihan Banten III ini.
Acara ini turut mengundang beberapa narasumber seperti Dian Simatupang (Pakar Hukum Universitas Indonesia), Mohammad Iqbal Romzy (anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS), dan Anggito Abimanyu (Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh) yang secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS atas terselenggaranya acara ini.
"Saya apresiasi karena PKS konsisten. Oleh karena semenjak saya di Dirjen Haji sampai sekarang, PKS selalu melakukan kajian ilmiah yang dapat dirumuskan. PKS selama ini saya lihat menjadi terdepan dalam melakukan perubahan untuk Republik Indonesia,"tutup Anggito.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Sep 03, 2015 06:37 pm
PASBERITA.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta agar revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mampu membentuk mindset dan karakter bangsa, terutama bagi pilar-pilar keamanan dan ketertiban negara. Hal itu dikatakan Sukamta menyusul terjadinya kembali pertikaian antara oknum TNI dan Polri di Polewali, Sulawesi Barat, Ahad (30/8).
"Diperlukan sebuah solusi yang bersifat permanen agar konflik serupa tidak lagi terulang di masa yang akan datang," kata Sukamta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Seharusnya, lanjut Sukamta, gagasan revolusi mental dapat mencegah ego-sektoral kedua instrumen pengamanan negara ini. Hubungan institusi sipil-militer yang harmonis merupakan salah satu karakteristik utama dari pemerintahan yang demokratis. "Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini," ujar Sukamta.
Menurut Sukamta, perselisihan yang kerap diawali oleh permasalahan kecil mengindikasikan adanya bibit permusuhan yang terpelihara. Peristiwa ini, kata Sukamta, justru menandakan belum adanya integritas dan semangat persatuan antar instansi.
Politisi PKS dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengemukakan, jika pemerintah serius menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pejabat tinggi negara beserta institusinya.
"Dilihat dari aspek kultural seharusnya sikap kebanggaan terhadap korps tidak dipratekkan pada hal-hal yang bertentangan dengan sapta marga prajurit TNI dan sumpah janji anggota Polri," ungkap legislator yang juga Ketua DPW PKS DIY itu.
Lebih jauh Sukamta menilai, dari aspek kelembagaan, kedua instansi ini harus menumbuhkan citra positif lembaga di tengah-tengah masyarakat. "Sementara dari segi legislasi, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah masuk dalam Prolegnas perlu segera direalisasikan, agar mampu memperkuat upaya integrasi TNI-Polri," pungkas lulusan S3 dari University of Manchester, Inggris ini.
Sebagaimana diketahui, perselisihan TNI-Polri ini diawali dari ketersinggungan seorang oknum TNI di sebuah acara dan berakhir pada tewasnya seorang Prajurit. Dengan demikian, kejadian ini pun menambah rentetan panjang peristiwa konflik TNI-Polri di tanah air.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar