| | | | By Dedi Mustofa on Sep 01, 2015 06:59 pm
PASBERITA.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2014 dengan beberapa catatan.
"Pada prinsipnya, Fraksi PKS menerima laporan tersebut dengan memberikan beberapa catatan," ujar anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis di Ruang Sidang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8).
Beberapa catatan dari Fraksi PKS, yaitu, pertama, optimalisasi anggaran khususnya dari perpajakan belum optimal. Sehingga, hal tersebut membuat banyaknya defisit anggaran hingga mencapai Rp 226,69 Triliun atau 93,87 persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014.
"Ini yang membuat kurangnya anggaran pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," jelas Iskan.
Kedua, masih adanya pengulangan kesalahan sebagaimana yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.
"Seharusnya kan bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," tutur Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Iskan menegaskan predikat WDP dari BPK tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, "Kalau pemerintah serius mengontrol, tidak akan terjadi hal tersebut," jelas anggota Komisi VII DPR RI ini.
Namun demikian, Fraksi PKS DPR RI tetap berharap pemerintahan Jokowi ke depan lebih dinamis dan inovatif untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor strategis lainnya.
"Karena hal itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan rakyat," tutup Iskan.
Sebagaimana diketahui, pandangan dari masing-masing fraksi ini, selanjutnya akan dijadikan dasar bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. (*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Sep 01, 2015 06:47 pm
PASBERITA.com - Masalah kemanusiaan membayangi kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Jenderal Abdul Fatah al Sisi ke Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan keamanan dalam negeri Mesir yang dinilai melanggar HAM dan demokrasi.
Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, Ahmad Zainuddin berharap Presiden Joko Widodo betul-betul memperhatikan aspek politik dan kemanusiaan tersebut. Karena pemerintah Mesir saat ini terbangun dari proses yang kontroversial melalui kudeta.
"Masalah HAM dan kemanusiaan di Mesir ini saya kira perlu sekali dipertimbangkan pemerintah. Kalau perPresiden Jokowi menolak kedatangannya," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Menurut Zainuddin, jika kedatangan Al Sisi tidak mungkin ditolak atas dasar hubungan bilateral, ada dua hal yang perlu disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Al Sisi.
Pertama, lanjut Zainuddin, Indonesia perlu mendorong agar Mesir mengedepankan aspek kemanusiaan dan HAM dalam kebijakan keamanan dalam negerinya. Sejak menjadi Presiden Mesir, kebijakan keamanan dalam negeri Al Sisi selalu menjadi sorotan dunia karena banyak melanggar HAM dan demokrasi. Mesir menjadi salah satu rezim paling tidak demokratis di kawasan saat ini.
Kedua, Zainuddin menambahkan, pemerintah Indonesia perlu menyuarakan upaya kemanusiaan terkait masalah Palestina. Salah satunya, mendorong agar Mesir senantiasa membuka Pintu Rafah di perbatasan Mesir-Palestina.
"Pemerintah kita harus memaksimalkan ini untuk menyuarakan aspirasi strategis terkait masalah Palestina. Misalnya, buka Pintu Rafah sepanjang tahun," imbuh anggota pengawas intelijen Komisi I DPR ini.
Zainuddin mengapresiasi kebijakan Mesir yang membuka Pintu Rafah bagi warga Palestina di Gaza pada 17 Agustus 2015 lalu yang hanya berlaku selama 15 hari untuk tahun ini. Namun Zainuddin berharap, Presiden Jokowi dapat mendorong Al Sisi agar membuka Pintu Rafah sepanjang tahun.
Bagi rakyat Palestina di Gaza, Pintu Rafah menjadi nadi kehidupan mereka. Jika Mesir ingin tidak ada lalu lintas ilegal melalui terowongan, maka menurut Zainuddin, kuncinya adalah membuka blokade melalui pembukaan Pintu Rafah sepanjang tahun.
"Jangan lagi ditutup. Ini sesuai komitmen Presiden Jokowi sendiri yang selalu diucapkan dalam pidato untuk mendukung kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina," tegas politisi PKS ini.
Sebagai negara besar dengan kekuatan militer terkuat di Afrika Utara dan Timur Tengah, lanjut Zainuddin, Mesir diharapkan bisa memainkan peran lebih besar dan strategis lagi bagi kemaslahatan dunia Islam dan kawasan.
"Presiden Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kontribusi Indonesia dalam mendukung ketertiban dunia di kawasan lain, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945," imbuh politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.
Pemerintahan Mesir di bawah Jenderal Abdul Fatah al-Sisi cukup kontroversial. Karena Al Sisi berhasil menjadi presiden Mesir melalui kudeta yang menganulir pemerintahan sebelumnya yang terbentuk secara demokratis.
Al Sisi direncanakan melakukan lawatan kenegaraan ke beberapa negara di Asia pada tanggal 31 Agustus-5 September 2015. Negara yang dikunjungi antara lain Singapura, India, China, dan Indonesia. Namun belum diketahui tanggal pasti kunjungannya ke Indonesia. Yang pasti, al Sisi telah tiba di Singapura pada Minggu, 30 Agustus 2015.
Bila jadi berkunjung ke Indonesia, Al Sisi merupakan kunjungan Kepala Negara Mesir pertama dalam lebih dari 30 tahun sejak lawatan Presiden Hosni Mubarak ke Jakarta pada 9-11 April 1983 silam. Mesir merupakan salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar