| | | | By Rie on Jul 03, 2015 10:00 am
PASBERITA.com - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online Kabupaten Bekasi, hari kedua Kamis (2/7/2015), bertambah kisruh. Petugas admin entri data di kantor Dinas Kependudukan kabur meninggalkan berkas para pendaftar.
"Yang repot, berkas asli ditumpuk dan dibiarkan acak-acakan," ujar Ny Umi Jamilah, 36, seorang ibu yang mencoba mencari kejelasan PPDB online dilansir poskota.com.
Karuan saja suasananya gaduh, ditambah ibu-ibu yang membawa anak kecil kerepotan akibat sang bocah menangis karena suara gaduh. Teriakan orang protes karena kondisi yang carut-marut bersahut-sahutan, "Bupati nggak becus ngurus warganya, kalau belum siap, kenapa dipaksain," ujar Asrizal, orang tua murid.
Sementarta itu, Ny Umi Jamilah, yang mengaku terpaksa mendatangi kantor pendidikan Kabupaten Bekasi, karena, saat di sekolah, banyak orangtua yang memprotes sistem online di sekolah tujuan SMKN 1 Cikarang Barat, tidak dapat mengakses data NIK sang anak, "Penjelasannya nggak ada yang becus," ujar Umi Jamilah.
Karena itu ke dinas pendidikan, "Tapi di dinas pendidikan suasananya seperti ini," kata warga Perumahan Citra Indah ini, sambil mengatakan sudah dua hari kondisinya masih kisruh.
Sebelumnya pada hari pertama Rabu (1/7) diwarnai aksi geruduk ke kecamatan dan dinas kependudukan, dilakukan ratusan orang tua murid.
Penyebabnya ada beberapa NIK anak tidak ke luar saat diinput, warga pun mendatangi kantor kecamatan dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. (*)
Read in browser »
 
By Rie on Jul 03, 2015 08:34 am
PASBERITA.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengarahkan orang tua siswa untuk memperbarui Nomor Induk Kependudukannya agar bisa mendaftar dalam PPDB online.
Ratusan Orang Tua siswa, kecewa dan protes karena Nomer Induk Kependudukan mereka tidak bisa diakses, sehingga kesulitan dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru online, dikutip gobekasi.co, Selasa (1/7).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna mengakui memang ada sedikit persoalan dalam pelaksanaan PPDB online dimana NIK orang tua siswa tidak terbaca, hal ini diakuinya diakibatkan karena mereka belum terupgrade datanya dan masih menggunakan KTP yang ditandatangani camat dan bukan E-KTP
"Kita mengarahkan orang tua siswa untuk menghubungi dinas kependudukan dan catatan sipil agar dapat diperbarui datanya," ungkapnya, Kamis (2/7).
Sementara itu, ketika disinggung mengenai potensi adanya calo dalam ppdb, Rohim dengan tegas membantahnya, ia mengatakan bahwa ppdb online justru meminimalisir adanya jual beli bangku, karena siswa diliat berdasarkan passing gradenya di tiap sekolah
Kegiatan pendaftaran PPDB online sudah dibuka, dimana jalur PPDB Prasejahtera tingkat SMP, SMA dan SMK Negeri dibuka pada 1-2 Juli 2015. Untuk PPDB umum Tahap 1 dilaksanakan pada 1-4 Juli 2015 dan Jalur PPDB Rayonisasi dilaksanakan 6-8 Juli 2015. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jul 02, 2015 10:48 pm
Mewakili pandangan Fraksi PKS, hal tersebut disampaikan oleh Anggota Legislatif Abdul Kharis Almasyhari dalam Sidang Paripurna atas Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Pemerintah, pada Rabu (1/7).
"Kami kecewa atas hal tersebut. Dalam hal ini ada dua masa kepemimpinan, yaitu Kepemimpinan SBY sampai sebelum Oktober 2014 dan masa Jokowi-JK dari Oktober hingga Desember 2014," katanya sebagaimana ditemui di Gedung Nusantara II, Kamis (2/7).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini, semestinya Pemerintahan Jokowi-JK yang didukung oleh animo besar masyarakat, dapat memanfaatkan momentum dengan baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, "Tetapi nyatanya tidak. Kita lihat dari laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan", jelasnya.
Sebagaimana diketahui, menurut Laporan BPK, terdapat penurunan dari 65 menjadi 62 Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2014, sedangkan yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) naik signifikan dari 3 menjadi Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
Atas dasar itulah, Fraksi PKS DPR RI berharap ada peningkatan perbaikan kinerja keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut. Oleh karena, menurut legislator Komisi XI ini, opini dari BPK merupakan indikator dari transparansi keuangan pemerintah.
"Harapannya ke depan bisa meningkat, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Akan tetapi kalau tidak, mestinya jumlah Wajar Dengan Pengecualian dan disclaimer bisa diturunkan sebaik mungkin," tambahnya.
Fraksi PKS tetap percaya kepada opini yang disampaikan oleh BPK. BPK, menurutnya, memiliki prosedur pemeriksaan yang sudah memenuhi standar, sehingga jika BPK mengatakan tidak baik maka Fraksi PKS pun akan mengatakan hal yang sama kepada publik.
"Temuan-temuan di sana-sini, menunjukkan bahwa memang pemerintah belum bisa dikatakan baik. Sehingga, sikap Fraksi PKS mengatakan pemerintah masih mengecewakan," tutupnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jul 02, 2015 10:43 pm
"Pada kemarau panjang yang melanda negeri ini, setiap kementerian di komisi IV akan menghadapi dampak besar yang setiap kejadian harus diantisipasi dan diambil peluangnya. Kementerian Pertanian, misalnya, akan menghadapi ancaman produksi tanaman pangan akibat gagal panen; Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapat peluang besar pada peningkatkan hasil tangkapan ikan; dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan", urai Politisi kelahiran 41 tahun silam ini.
Untuk antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan tersebut, Andi Akmal pun mengapresiasi langkah koordinasi yang telah dilakukan antar lembaga tinggi negara, yaitu antara mitra kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Namun demikian, Andi Akmal mengkritisi siaran pers Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu 1 Juli 2015 silam. Dalam laporan tersebut, Kepala BPS, Suryamin, menyatakan produksi padi, jagung, dan kedelai, mengalami kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Menurut Andi Akmal, data BPS memang menunjukkan ada peningkatan produksi setiap tahunnya, namun bukan berarti pemerintah menjadi berbangga atas hal tersebut.
Oleh karena, lanjut legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi II tersebut, angka tersebut masih bersifat angka sementara dan angka ramalan. Pemerintah hendaknya memperhatikan pula berapa NTP (Nilai Tukar Petani) saat ini. Menurutnya, hingga Juni 2015, NTP hanya sebesar 100,52. Angka ini hampir impas mendekati 100 dimana petani hanya surplus pada angka di bawah 1, yakni 0,52, yang berarti kesejahteraan petani masih terlihat suram.
"Secara logika, kekeringan melanda namun produksi tanaman pangan sangat memuaskan itu sungguh tak dapat diterima akal. Pemerintah jangan mudah puas dahulu dengan data yang diterima dari daerah yang kemudian dirangkum di BPS. Saat ini banyak daerah sedang menghadapi pilkada. Angka-angka yang disajikan nuansa politisnya sangat kental," papar Andi Akmal.
Pada Kementerian Kelautan Perikanan, Andi Akmal pun sangat berharap agar kementerian ini mampu menjadi penyangga pangan yang tidak mampu dipenuhi dari hasil pertanian. Karena menurutnya, dengan kekeringan yang terjadi akibat kemarau panjang tersebut, hasil tangkapan ikan akan semakin besar jumlahnya. Selain pemenuhan kebutuhan ekspor dengan mengejar peningkatan neraca perdagangan di bidang perikanan, kementerian jangan lupakan kebutuhan pangan dalam negeri.
Pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kewaspadaan yang lebih juga menjadi sorotan. Oleh karena, pada kekeringan akibat kemarau panjang, ancaman kebakaran hutan meningkat dan dapat terjadi setiap saat. Di Riau, kebakaran sudah mulai tak terkendali. Status sudah siaga darurat. Sekat kanal yang dibuat di sekitar hutan merupakan langkah konkrit yang sudah dilakukan. Andi Akmal memprediksi Bulan Agustus 2015 merupakan titik kritis permulaan peningkatan suhu. Untuk itu pemerintah mesti mampu menjabarkan rencana aksi antisipasi terjadinya kebakaran ini.
"Daerah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling rawan kebakaran. Saya harap infrastruktur penanganan kebakaran hutan sudah siap. Sebab saat ini kebakaran hutan selalu mengancam. Kesiapsiagaan pada pemerintah diharapkan dapat mengatasi dengan cepat kebakaran hutan sehingga bencana asap dan dampak lain yang ditimbulkan dapat segera diminimalisir," jelas dirinya yang juga menjadi Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan ini.(*)
Read in browser »
By Rie on Jul 02, 2015 07:08 pm
PASBERITA.com - Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menolak PP tentang Jaminan Pensiun karena manfaat bulanan yang diterima hanya sekitar 15-40 persen dari gaji rata-rata atau hanya sekitar Rp. 300.000 - 3,7 juta.
Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang diadakan Pres GBI di Gedung Joang, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
GBI menilai angka tersebut tidak sesuai dengan prinsip jaminan pensiun untuk memenuhi kehidupan buruh secara layak. Buruh tidak ingin ada diskriminasi dengan PNS yang mendapatkan manfaat 75 persen dari gaji.
Selain itu, GBI juga nenolak PP tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang merugikan buruh, dimana ada pembatasan pengambilan dana JHT hanya 10 persen saja dari saldo, ketika buruh di-PHK sebelum usia pensiun. Aturan JHT ini membuat marah buruh, selain tidak melibatkan buruh dalam pembahasannya juga tidak ada sosialisasi dan masa transisinya.
Tampak hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain, Presiden KSPI, Said Iqbal, Sekjend KSPSI Subiyanto, Pimpinan Kolektif KP-KPBI Boing, Sekjend KSPI Rusdi, Ketum SPN Iwan, Ketua PGRI Didi, Sekjend FSPMI Suparno, Presiden Aspek Mira, Ketum Par Ref Sofyan, Ketua DPP FSP KEP Widadi dan perwakilan daei FSPASI Syarifudin. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| | | | | | |
Posting Komentar