By Trie on Jan 27, 2015 02:16 pm
PASBERITA.com - Komunitas Peduli Halal Indonesia (KOMPHI) berharap pentingnya pengawasan semua pihak terkait peredaran minuman keras (miras), jangan hanya mengandalkan Pemerintah dan Kepolisian, masyarakat harus berani menegur kalau ada pihak yang jelas-jelas melanggar.
Hal itu dsampaikan salah seorang Pengurus KOMPHI di Kabupaten Bekasi Komar terkait dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 06/2015 atau Permen No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaaan, peredaraan, dan penjualan minuman beralkohol di minimarket, Selasa (27/1) pagi. (Baca juga: Minuman Beralkohol Akan Lenyap dari Jakarta)
"Kemarin saya ke stasiun Kota Jakarta, di dalam stasiun ada minimarket yang menjual miras type A yang jelas-jelas melanggar perpres dan permen," ujar Komar kepada pasberita.com.
Komar juga menegaskan bahwa yang paling penting adalah kita mengedukasi anak-anak kita tentang bahaya miras dan dampaknya baik dari hukum agama dan juga dampak negatif bagian kesehatan dan masa depan.
Sementara itu Ketua KOMPHI Pusat Imam Hambali mengajak para gerakan anti miras agar terus bergerak utk kebaikan umat.
"Mulailah dari hal-hal di sekitar kita.. Insya Allah target kita adalah mendorong terbitnya perda pelarangan miras di Kabupaten Bekasi," tegas Imam Hambali.
Imam Hambali menjelaskan, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan mereka sangat mendukung gerakan anti miras.
Komphi saat ini sedang menyiapkan administratifnya untuk bisa audiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi terkait pengawalan penerbitan peraturan daerah (perda) miras tersebut.
"Pointnya adalah mohon doa dan dukungannya dari semua kalangan saat ini KOMPHI bersama beberapa ormas dan tokoh masyarakat sedang mendorong terbitnya Perda larangan miras," pungkas Imam Hambali. (*)
Read in browser »
 
By Arif A on Jan 27, 2015 11:15 am
PASBERITA.com - Informasi tentang apel impor dari Amerika Serikat (AS) yang diduga terkontaminasi bakteri listeria marak menyebar di tengah masyarakat akhir-akhir ini melalui media sosial.
Kementerian Pertanian (Kementan) akhirnya memberikan pernyataan memastikan buah-buahan impor dari AS yang saat ini ada di Indonesia bebas dari bakteri Listeria monocytogenes. Buah impor dari AS di Indonesia pun bukan jenis Granny Smith dan Gala yang disebut terkontaminasi bakteri listeria.
"Jadi kami memastikan, kalau produk yang sudah ada tidak perlu menimbulkan kerisauan," ujar Kepala Badan Karantina Kementan Banun Harpini di Gedung Kementan, Jakarta, Senin (26/1/2014) dikutip dari laman tribunnews.
Banun megatakan sejauh ini apel yang diimpor dari Amerika adalah apel Washington. Adapun, jika ada jenis Granny Smith dan Gala di Indonesia, bukan masuk dari AS, melainkan negara lain. Banun mengaku, pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap buah-buahan impor dengan uji laboratorium sebelum dipasarkan di Indonesia.
"Kami selalu lakukan monitoring. Sejak Mei sampai Desember 2014, tidak ditemukan cemaran kimia yang melebihi ambang batas dan bebas mikroba," terang dia.
Banun mengungkapkan, apel impor dari AS baru akan datang ke Indonesia lagi sekitar akhir Januari ini atau awal Februari 2015. Menurut dia, AS pun telah memastikan apel yang akan diimpor bebas bakteri dan bukan berasal dari pengepakan Bidart Bros, California. Sebelumnya, diduga kuat apel Granny Smith dan Gala tercemar bakteri listeria saat pengepakan.
Namun, untuk antisipasi kontaminasi bakteri, Kementan mengaku akan memperketat uji laboratorium pada seluruh apel yang masuk dari AS.
"Sejak 22 januari 2015 sudah kami instruksikan seluruh UPT (Unit Pelayanan Teknis) untuk mengawasi dan menguji laboratorium seluruh apel yang masuk dari Amerika Serikat. Bila ditemukan positif kontaminasi maka akan kami tolak," jelas Banun.
Banun memastikan buah-buahan yang masuk ke Indonesia secara legal, aman dikonsumsi. Mengenai produk ilegal yang kemungkinan terjadi, pengecekan akan dilakukan dengan mengambil sampel yang sudah ada di pasaran.
Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir, namun tetap waspada dalam memilih buah segar.
Untuk diketahui, bakteri listeria bisa menyebabkan efek serius pada ibu hamil, janin, dan orang yang menderita gangguan sistem imun. Berdasarkan data dari Center of Disease Control (CDC) AS hingga januari 2015 ada puluhan warga AS yang terinfeksi bakteri Listeria dari apel tersebut dan beberapa di antaranya meninggal dunia. (*)
Read in browser »
By Trie on Jan 27, 2015 10:27 am
PASBERITA.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap prodi sinematografi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung selain menciptakan mahasiswa berbasis agama tetapi juga pandai membuat film (filmmaker) dan skenario.
Deddy mengungkapkan harapannya terhadap program studi baru UIN SGD tersebut saat bertemu dengan perwakilan Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Bandung di Gedung Sate, Senin (26/01).
Deddy mengatakan skenario merupakan blue print yang bisa menentukan kualitas sebuah film. Ia juga menambahkan, keberadaan film terutama yang bergenre dakwah sering mengalami penyimpangan karena terjebak pada tuntutan hiburan semata. Karenanya, Deddy berharap dengan keberadaan prodi tersebut bisa menciptakan penulis skenario yang bagus sesuai nilai islam sekaligus menghibur.
"Kadang-kadang dari film-film dakwah yang ada di televisi saat ini, itu adalah masalah konten yang kadang tidak jelas. Bahkan bukan ga jelas, kadang-kadang malah menyimpang dari nilai Islam itu sendiri, karena lebih pada sifat-sifat hiburannya semata. Nah kita harapkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki wawasan agama, apabila diberi keterampilan untuk menjadi penulis skenario, saya kira akan banyak karya-karya scenario yang kontennya bagus tetapi teknik penulisannya juga itu menghibur," tutur Deddy.
Kampus yang berdiri tahun 1968 dengan lebel institut dan berubah menjadi universitas sejak tahun 2005 ini terus mengalami berbagai peningkatan dan perubahan, salah satunya dengan penambahan fakultas atau prodi baru seperti sinematografi. Selain itu UIN juga pernah memberikan gelar doktor kehormatan kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (*)
Read in browser »
By Arif A on Jan 27, 2015 10:15 am
PASBERITA.com - Sejumlah penyair akan menggelar Pesta Puisi di tiga kota yakni Bandung, Yogyakarta dan Denpasar 1-7 Februari 2014.
"Pesta puisi akan digelar di tiga kota, dan di Kota Bandung akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat pada 1 Februari," kata penanggung jawab Pesta Puisi Bilven Sandalista di Bandung, Selasa (27/1) dikutip dari Antara.
Pada pelaksanaan kegiatan di Gedung Indonesia Menggugat juga akan ditandai dengan pembacaan sikap kepenyairan oleh Ketua Rois Am Majelis Sastra Bandung (MSB) Matdon.
Pesta Puisi di Gedung Indonesia Menggugat Bandung akan diisi oleh penampilan penyair seperti Matdon, Ratna Ayu Budhiarti, Ratna M Rachiman, Semi Ikra Nagara, Deddy Koral, Faisal Syahreza dan penyair tamu dari Yogyakarta Saut Situmorang.
Selain itu, dimeriahkan juga dengan penampilan musisi balada Adew Habtsa, Mukti-Mukti dan Sisca Guzheng Harp.
Matdon sebagai penyair utama selain membacakan puisi karya sendiri, juga akan membeberkan proses kreatif dan semacam kredo atau sikap kepenyairannya selama ini.
Menurut Bilven penyair lainnya membacakan puisi karya sendiri dan membacakan puisi karya Matdon.
Sementara di Yogyakarta, Pesta Puisi digelar di Asmara Cafe Rabu (4/2/2015) dengan penampilan Saut Situmorang, Komang Ira Puspitaningsih, Kekal Hamdani, TS Pinang, Hasta Indriyana dan Irwan Bajang serta iringan musik bersama Ilalang Zaman.
Di Denpasar digelar Sabtu (7/2/2015) di Warung Tresni J alan Drupadi No 54 Renon, Denpasar Timur. Tampil para penyair Wayan Jengki Sunarta, Mira MM Astra, Pranita Dewi, Kadek Surya Kencana, Muda Wijaya dan Achmad Obe Marzuki. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 27, 2015 10:02 am
PASBERITA.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, cara paling ampuh untuk mencegah terjadinya radikalisme, baik dari kelompok kiri atau kanan adalah dengan menegakkan demokrasi dan keadilan.
Hal itu diungkapkan Hidayat saat menjadi pembicara pada diskusi publik dengan tema Freedom Speech and Expression Is Not Without Limit yang diselenggarakan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (26/1) di Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam siaran persnya, Selasa (2/1/2015) Hidayat mengatakan, jika orang sudah mendapatkan keadilan, maka mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan radikal yang merugikan pihak lain.
Hidayat mengambil contoh aksi radikalisme terhadap majalah Charlie Hebdo. Menurutnya, pemerintah Perancis harusnya berlaku adil terhadap semua kelompok yang ada di negeri itu. Perancis memiliki undang-undang antisemit, yang memberi hukuman kepada siapa saja yang menghina kaum Yahudi.
Sementara terhadap pemeluk agama Islam perlakuannya berbeda. Penghinaan terhadap Islam, seperti yang dilakukan Charlie Hebdo dan kelompok-kelompok lainnya tidak mendapatkan sanksi.
"Padahal pemeluk Islam jumlahnya 10 persen di Perancis. Sedang orang Yahudi hanya satu persen," terang Hidayat.
Hidayat meyakini, jika keadilan ditegakkan dengan memberikan perlindungan yang sama terhadap semua kelompok yang ada, tindakan radikalisme dapat diminimalisir.
Karenanya Hidayat memandang demokrasi yang berkeadilan perlu dikembangkan guna mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal, baik dari kelompok kiri atau kanan.
Dikaitkan dengan kebebasan berekspresi apa yang dilakukan Charlie Hebdo, lanjut Hidayat, juga tidak bisa dibenarkan. Menurutnya tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan ada batas-batasnya.
"Kebebasan ada limitnya, tidak boleh melanggar norma-norma yang diyakini pihak lain, tidak boleh menyakiti pihak lain," tegasnya.
Sementara yang dilakukan Charlie Hebdo bukan saja melanggar norma-norma tetapi juga melukai perasaan umat Islam di manapun. Karena mengejek, menghina, dan merendahkan orang yang sangat dihormati dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 27, 2015 09:59 am
PASBERITA.com - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak Pemerintah Kota Medan untuk merespon Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
"Kita mendesak Pemko Medan untuk memperhatikan Peraturan menteri ini untuk segera ditindaklanjuti,"ujar Ketua Komisi C DPRD Medan, H Salman Alfarisi LC, MA dalam rilisnya, Senin (26/1/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini mengungkapkan dalam Permendag itu disebutkan seluruh minuman yang mengandung alkohol, termasuk bir harus ditarik peredarannya dari minimarket.
"Perintahnya sudah jelas, jadi kita Minta Pemko Medan untuk segera melakukan aksi di lapangan jangan sampai keberadaan minuman beralkohol di gerai-gerai mini market dibiarkan tanpa tindakan," jelas Salman.
Politisi jebolan universitas di Kota Madinah Arab Saudi ini mengakui, keberadaan miras di minimarket sempat direspon PKS beberapa waktu lalu dengan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan untuk mengambil tindakan.
"Kita sejak awal sudah sangat khawatir dengan peredaran minuman beralkohol di mini market di Kota Medan yang dijajakan dengan minuman ringan halal lainnya. Namun, Pemko Medan seolah tinggal diam," jelasnya.
Dikatakan Salman, dalam Permendag itu dituangkan waktu tiga bulan untuk mensosialisasikan peraturan ini di lapangan. "Jadi kita minta Pemko Medan untuk segera merespon Permendag ini," jelasnya.
Salman Alfarisi menilai, pemberian izian minuman beralkohol yang izin dikeluarkan sesuai dengan Perwal dianggap ilegal. Sebab, sampai saat ini tidak ada aturan mengatur itu. Makanya, transaksi atau jual beli minuman alkohol di Kota Medan tidak dibenarkan karena tidak adanya payung hukum mengatur masalah itu.
"Kalau mereka keluarkan izinnya, dasar hukumnya apa. Mana payung hukumnya. Sampai sekarang belum disahkan. Berapa orang bayar retribusinya. Tidak jelaskan,"ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, apabila penerbitan izin dilakukan dan sampai melakukan kutipan atas nama retribusi sama saja dengan pungli. Sebab, aturannya memang tidak ada. "Peraturannya tidak ada. Jadi, apa dasarnya meminta retribusi. Sama saja pungli. Namanya juga tidak ada retribusi. Besaran retribusi yang dikenakan penetapannya diatur dalam sebuah perda. Bukan sesuka hati," tegasnya.
Menurutnya, Perda No15/1998 tentang Retribusi Lokasi Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan pada saat Walikota Medan dijabat Bachtiar Djafar sudah distanvaskan. Selain itu, penjulanan minuman alkohol di Kota Medan berdasarkan perda tersebut hanya dibolehkan di restauran, hotel, dan hiburan malam.(*)
Read in browser »
By Arif A on Jan 27, 2015 09:55 am
PASBERITA.com - Selasa (27/01) pagi ini, sudah dua kali gempa mengoncang Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, di lokasi yang berbeda. Gempa pertama terjadi terjadi pada pukul 07:53:22 WIB dan disusul pukul 08:02:27 WIB.
Gempa bumi yang terjadi pertama kali berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) sedangkan yang kedua berkekuatan 5,1 SR gempa. Goncangan selama 5 detik ini sempat membuat warga panik. Mereka berhamburan keluar rumah.
Lokasi terjadinya gempa berada di Lintang 1.37 Lintang Utara, Bujur 96.33 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di laut 9 kilometer Barat Laut Nias Utara. Sementara lokasi terjadinya gempa yang kedua berada di Lintang 1.28 Lintang Utara, Bujur 96.38 Bujur Timur dengan kedalaman 81 kilometer. Pusat gempa berada di laut 4 kilometer Barat Laut Nias Utara.
Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Namum belum ada kabar tentang kerusakan maupun luka-luka. Demikian informasi ini dikutip dari laman okezone. (*)
Read in browser »
By Arif A on Jan 27, 2015 09:05 am
PASBERITA.com - Zainudin, warga Dusun Baran, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ditemukan tewas setelah terjadi ledakan di rumahnya. Ledakan itu berasal dari racikan petasan yang diduga dilakukan korban di rumahnya.
Data yang dihimpun menyebutkan, diduga korban tewas di lokasi saat meracik petasan. Jasad korban dibawa ke RSSA Kota Malang untuk diautopsi pascakejadian.
Kapolres Malang, AKBP Aris Haryanto, mengatakan bahwa mengenai penyebab ledakan masih dalam pemeriksaan petugas.
"Satu orang tewas di lokasi. Saat ini tim penjinak bahan peledak dan bom dari Brimob Ampeldento masih berada di lokasi," katanya dilansir SuaraMerdeka, Selasa (27/01).
Korban tewas di rumahnya diduga saat meracik petasan. Tak berselang lama pascakejadian, petugas datang ke lokasi, mengamankan, dan seluruh barang bukti sisa petasan dan bahan bakunya dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan petugas.
"Ada bubuk petasan yang kita amankan," tukasnya. (*)
Read in browser »
By Arif A on Jan 27, 2015 08:35 am
PASBERITA.com - Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen penting seseorang, yang juga sangat diperlukan untuk berbagai urusan.
Untuk membuat Akta Kelahiran anak, sebaiknya pemohon memperbarui dulu KK dengan memasukkan anak dalam KK. Karena KK nantinya menjadi dasar untuk pembuatan akta kelahiran. Berikut mekanisme pengurusan akta kelahiran yang dikutip dari laman tribunnews :
1. Jika anak lahir di Rumah Sakit / bidan / puskesmas, pemohon akan mengurus Surat Keterangan Kelahiran. Jika anak lahir di rumah atau dukun bayi, pemohon bisa mengurus Surat Pernyataan Kelahiran.
2. Pemohon menuju ke RT / RW untuk melaporkan peristiwa kelahiran, kemudian pemohon akan mendapatkan surat pengantar RT / RW
3. Di kelurahan, pemohon akan mengisi formulir yang diperlukan kemudian pemohon akan mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran
4. Kemudian pemohon akan menuju kecamatan untuk proses pencetakan KK baru dimana anak yang baru lahir masuk dalam KK tersebut.
5. Setelah itu, pemohon menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan :
- Mengisi formulir pelaporan kelahiran dan melengkapi persyaratan dan dikumpulkan pada tempat yang sudah disediakan.Syarat- syarat pengurusan akta kelahiran :
a. Asli surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit / Bidan / Puskesmas
b. Asli surat keterangan kelahiran dari kelurahan
c. Fotokopi KTP dan KK orangtua kandung (anak yang baru lahir sudah masuk KK) sebanyak satu lembar
d. Fotokopi buku nikah / akta perkawinan dilegalisir oleh KUA / Dindukcapil sebanyak satu lembar
e. Dua orang saksi minima usia 21 tahun / menikah dilengkapi fotokopi KTP saksi masing-masing satu lembar dan hadir saat pelaporan
f. Bagi pelaporan yang dikuasakan disertai dengan Surat Kuasa bermaterai cukup, dilampiri fotokopi KTP pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Verifikasi kelengkapan persyaratan oleh petugas (syarat lengkap diberi nomor antrian, jika tidak lengkap dikembalikan pemohon)
- Verifikasi kebenaran data oleh petugas, jika tidak benar dikembalikan ke pemohon
- Pelapor, saksi 1 dan saksi 2 menandatangani buku register Akta Kelahiran
- Pemohon diberi Bukti Pendaftaran untuk Pengambilan Akta sesuai tanggal selesainya Akta
- Membayar denda keterlambatan bagi pelaporannya melebihi 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran
- selesai (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 27, 2015 07:23 am
PASBERITA.com - Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskumdag) DKI Jakarta, Djoko Kunaryo, memerintahkan seluruh minimarket di Jakarta, untuk segera melenyapkan semua produk minuman beralkohol dari pasaran.
"Kita sudah beritahukan semua minimarket untuk menghilangkan minuman beralkohol di Jakarta," kata Djoko dalam perbicangan dengan tvOne, Senin (26/1/2015).
Djoko menuturkan, jajarannya akan mematuhi Perataturan nomor tahun 2015 yang dikeluarkan Menteri Perdagangan perihal peredaran minuman beralkohol hingga kadar 0 persen.
"Kita beri waktu tiga bulan untuk menghilangkan minuman beralkohol, karena stok barang mereka masih banyak. Tetapi, kita setop order mereka selanjutnya," tegas Djoko.
Upaya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk melegalkan minuman beralkohol dengan batasan ternyata gagal di tengah jalan, setelah Menteri Perdangan, Rahmat Gobel mengeluarkan Permendag baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti-Miras, Fahira Fahmi Idris, menganjurkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk mencabut kepemilikan saham Pemerintah DKI Jakarta di perusahaan minuman beralkohol.
"Sebaiknya cabut saja saham 26 persen milik BUMD DKI yang ada di PT Delta itu," kata Fahira dalam perbincangan dengan tvOne, Senin 26 Januari 2015.
Menurut Fahira, dengan adanya saham BMUD DKI di perusahaan itu, Ahok menjadi mudah latah dan bimbang dalam menetapkan kebijakan tentang minuman keras.
"Alasan melegalkan miras demi menekan peredaran miras oplosan itu, bukan sebuah solusi," ujar Fahira.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 27, 2015 06:41 am
PASBERITA.com - Belum genap seratus hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin negeri ini. Iya, tepatnya 20 Oktober 2014 silam ia dilantik sebagai presiden. Namun, berbagai kegaduhan telah muncul. Bukan dari pihak luar, namun kegaduhan berasal dari kalangan mereka sendiri.
Rasa-rasanya pesta rakyat meriah semalam suntuk di tugu Monas, Jakarta merayakan kemenangan Jokowi masih belum hilang hingar bingarnya. Lantas kanapa, di saat bulan madu sedang indah-indahnya, malah berubah menjadi prahara?
Prahara atau kegaduhan itu, dapat kita saksikan beberapa hari belakangan ini. Perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia tercurahkan untuk mengikuti kegaduhan atau ketegangan yang sedang terjadi antarsesama lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kegaduhan ini berawal dari Presiden Jokowi yang menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
Buntut dari ketegangan ini, beberapa politisi PDIP yang notabene adalah partai pengusung terbesar Presiden Jokowi angkat bicara. Bahkan, pernyataan yang keluar dari politisi PDIP ini terkesan menghantam keras Jokowi.
Jokowi dibawah kendali ketum parpol
Politisi senior PDIP, Ganjar Pranowo mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan Presiden Jokowi diatur oleh para ketua umum parpol pengusungnya. Termasuk juga, Ketua umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri.
Ganjar Pranowo, menyatakan keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo tidak dapat dilepas dari kepentingan partai politik. Melalui ketua umum, partai pengusung Jokowi menurutnya memberikan tekanan pada kebijakan yang diambil.
"Apapun namanya, kepentingan politik itu ada. Lihat saja pemilihan menteri kemarin. Presiden bisa ditekan oleh siapapun, termasuk ketua umum partai politik," kata Ganjar pada sebuah diskusi di Jakarta, seperti dikutip fastnews, Minggu (25/1).
Tekanan dari partai politik inilah yang kadang membuat kebijakan Jokowi membuahkan protes keras dari publik. Bahkan keputusannya tetap mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri berbuah munculnya kembali perseteruan KPK dan Polri.
Ganjar mengatakan, sudah saatnya Jokowi sebagai pimpinan tertinggi turun tangan untuk meredakan ketegangan sebelum perseteruan makin memanas. Sebagaimana diketahui, tiga peristiwa hukum penting terjadi dalam dua pekan terakhir.
Saatnya Memakzulkan Jokowi
Kritikan keras datang dari politisi PDIP lainnya, yakni Effendi Simbolon. Dia mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.
"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Senin (26/1/2015).
Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.
"Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.
Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.
"Muncul Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa, 'Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja' loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," ucap Effendi.
Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.
"Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis," ujar dia.
Seharusnya, saat-saat sekarang ini pemerintahan Jokowi-JK lebih memusatkan perhatian kepada permasalahan-permasalahan bangsa yang lebih besar lainnya. Bukan malah menghabiskan energi pada konflik KPK-Polri ini. Atau memang sengaja konflik ini diciptakan untuk menutupi suatu peristiwa besar lainnya?
Sekali lagi, bulan madu belum lah usai. Apakah mungkin pemerintahan Jokowi-JK akan "selesai", seperti yang disinyalir oleh Effendi Simbolon itu? Kita tunggu saja. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 27, 2015 06:21 am
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, zakat merupakan pembersih dan penambah harta bagi pemberinya. Namun, zakat dapat memberikan nilai ekonomi berupa pemberdayaan masyarakat jika dikeloa dengan orientasi produktif bukan konsumtif.
Hal tersebut diungkapkan Aher dalam acara Pengukuhan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin siang (26/1/2015).
Menurut Aher, kewajiban zakat pada mulanya memang merupakan hal untuk membantu kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Namun, perkembangan saat ini, zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu serta memberdayakan masyarakat ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, lanjut Aher, zakat dapat berorientasi produktif bari para penerimanya. "Penerima harus menerima jumlah zakat yang memadai. Dengan cara demikian terberdayakan para penerimanya, sehingga akan memberdayakan ekonomi masyarakat," ungkap Aher.
Untuk itu, menurut Aher, agar zakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, terutama masyarakat yang terpencil atau tidak terjamah oleh keramaian masyarakat kota, pihaknya ingin zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan yang memadai.
Selain itu, Aher juga mengharapkan Baznas Jawa Barat dapat memanfaatkan zakat dari BUMD atau pun lembaga pemerintah yang ada di Jawa Barat yang sampai saat ini belum tergali, serta mengumpulkan zakat dari para pegawai atau PNS yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi Rp800 juta hingga Rp1 Milyar.
"Betul Baznas provinsi tentu mengambil potensi dari lembaga-lembaga di tingkat provinsi, baik lembaga dunia usaha maupun lembaga pemerintahan. Tentu dari Jawa Barat dan kementerian yang punya kanwil bisa. Ada Kementerian Keuangan dengan Kanwil Pajak personalnya bisa kita minta supaya setor pajaknya bukan ke Baznas Pusat tapi ke Baznas Provinsi," papar Aher.
Pada kesempatan ini, Aher juga merasa bangga dan mengucapkan terimakasih kepada para relawan zakat di Jawa Barat, karena Jabar diakui sebagai provinsi dengan pengelola zakat terbaik di tingkat nasional.
Acara ini turut dihadiri Wakapolda Jabar, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jabar, Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Setda Provinsi Jabar, serta Ketua MUI Jabar ini, dilantik kepengurusan Baznas Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 dengan ketua KH Arif Ramdhani. Hal ini sesuai dengan Keputuasan Gubernur Jawa Barat No. 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat 2014-2019.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 26, 2015 11:04 pm
"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Senin (26/1/2015).
Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.
"Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.
Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.
"Muncul Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa, 'Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja' loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," ucap Effendi.
Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.
"Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis," ujar dia.(*)
Read in browser »
By Trie on Jan 26, 2015 08:50 pm
"Caranya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, yang akan meningkatkan juga tingkat kesejahteraan," paparnya dalam sebuah akun twitter @aheryawan, Senin (26/1) malam.
Dalam Interactweet yang berhastagh #InvestasiSehat, Gubernur juga memaparkan bahwa dapat diterapkan dengan menjaga pola makan sehat, aktifitas fisik yang sehat, dan menjauhi pola hidup yang buruk. Pola makan yang sehat terdiri dari menjaga jadwal, jenis, dan jumlah.
"Tadi tentang pola makan, jadwal makan yang sehat adalah menjaga 3 kali makan utama dan 2 kali selingan," ujar Ahmad Heryawan yang biasa dipanggil Aher.
Lanjut Aher, makan utama yaitu makan pagi, siang dan malam tdd zat gizi: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan serat. Contoh makan utama yg lengkap seperti Nasi, Ikan, tahu, tempe, sayur, dan buah buahan'
"Kalau sumber lemak kita tidak akan kekurangan, karena banyak masyarakat kita yang memasak menggunakan minyak goreng," jelas Aher.
Tambahnya, kalau Makanan selingan adalah pelengkap dari kekurangan makanan utama, bisa karbohidrat atau protein, vitamin dan mineral, serta serat. Makan utama ini wajib untuk semua usia dan semua keadaan, baik sehat maupun sedang sakit.
Dari pantauan pasberita.com melalui akun twitter @aheryawan, Aher juga menjelaskan bila status gizi lebih, makanan selingan biasanya, hanya mengandung vitamin, mineral dan serat seperti buah buahan berair banyak. Buah buahan berair banyak, contohnya spt jeruk, papaya, semangka, melon, konyal, jambu, rambutan, duku, dan lain-lain.
"Kalau yang status gizinya kurang makanan tambahannya yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, contohnya jajanan tradisonal Jawa Barat seperti awug, kueh putu, surabi, getuk, dodol," tambahnya.
Gubernur juga memaparkan cara mudah melihat status gizi bisa berdiri dengan kepala sedikit saja menunduk lihat ujung kaki, apabila terlihat berarti masih normal. Kalau tidak terlihat berarti harus diukur lingkar pinggangnya. Lingkar pinggang yg normal utk pria < 90cm utk wanita < 80cm.
Lanjutnya, kalau tentang pola aktivitas fisik yang sehat yaitu aktifitas keseharian dan olah raga, aktifitas keseharian sebaiknya dibiasakan utk selalu aktif seperti berjalan, naik tangga.
"Bedanya dengan Olahraga, olahraga adalah aktifitas fisik yang memang diniatkan utk berolahraga diluar aktifitas keseharian," jelasnya.
Menurutnya olah raga yg baik adalah olahraga yang dilaksanakan, bukan dibincangkan saja, kalau kebiasaan buruk yang harus dihindari adalah sering begadang, merokok, dan minuman keras. Ini harus kita terapkan sedini mungkin. Karena akan menjadi kebiasaan yang baik untuk masa depan kita.
"Kalau tentang pola makan, konsep sederhanannya adalah makan dan minumlah dan jangan berlebihan," tegas Aher.
Sebagaimana Allah berfirman Kulu wasyrobu wala tusrifu, yang artinya, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. "Selain pola makan sehat, olahraga, saya juga biasa mengonsumsi, habatussauda, zaitun, madu, kurma, sebagai suplemen alami, kalau olahraganya yang biasa saya lakukan adalah bersepeda dan jogging," pungkas Ahmad Heryawan mengakhiri twettnya.
Read in browser »
By Arif A on Jan 26, 2015 08:45 pm
PASBERITA.com - Guna mengakselerasikan program pembangunan dari pemerintah daerah dengan pusat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menggelar pertemuan dengan Anggota DPD asal Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (26/1). Selain itu, pertemuan dilakukan untuk mendengar serta menindaklanjuti segala hal menjadi aspirasi daerah.
Usai pertemuan, salah satu hal yang disinggung yaitu percepatan pembangunan irigasi untuk mewujudkan program pusat dalam swasembada pangan.
"Seperti urusan irigasi kita terus berkoordinasi dengan Kemen PU dan Kemenpan, dana yang dimasukan ke perubahan APBN cukup besar, dalam rangka kedaulatan dan swasembada pangan. Namun jumlahnya belum pasti, namun cukup besar usulan yang diterima oleh Kementerian untuk dialirkan ke Jawa Barat sebagai DAK baik untuk provinsi ataupun kabupate/kota bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," papar Gubernur kepada para awak media.
Gubernur menambahkan irigasi yang akan dikerjakan merupakan revitalisasi ataupun pembanguan irigasi yang baru. Selain itu, ada pula pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides) dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (Jitu) yang akan dilakukan pembangunanya oleh pemerintah provinsi.
Sementara itu, salah satu Anggota DPD RI Aceng Hulik Munawar Fikri mengatakan pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai kegiatan selama reses ke berbagai kabupaten/kota di Jabar.
"Yang dibicarakan bagaimana akselerasi pembangunan. Bagaimana Jabar ini menjadi provinsi terdepan di Republik ini. Dan saya menyampaikan kalau permasalahan Jabar ini terentaskan maka seperlima persoalan Indonesia terentaskan. Bayangkan kalau di Jawa Barat ada bandara dan pelabuhan internasional, kemudian bagaimana bendungan yang bisa mengaliri beberapa juta hektar. Kemudian di Jawa Barat juga dibangun megapolitan kembar, sehingga nanti orang tidak akan lari semua ke ibukota," ungkap Aceng.
Aceng menambahkan jika rencana pembangunan di Jabar sesuai dengan blueprint-nya, maka Jabar akan seperti Putra Jaya di Malaysia.
"Saya punya pemikiran kalau renstra atau blueprint Jawa Barat dilaksanakan dengan sesuai rencana, maka ini bisa seperti Putra Jayanya di Malaysia. Jadi, pusat pemerintahan nanti akan ada di Jakarta, pusat bisnis dan lain sebagainya ada di Jawa Barat," tambah Aceng.
Dengan begitu, Aceng pun berharap ke depannya Jawa Barat tidak hanya dijadikan sebagai penyangga ibu kota saja, namun dapat menjadi alternatif solusi dalam pembangunan di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, hadir 3 anggota dari 4 anggota DPD RI asal Jabar, yaitu Aceng Hulik Munawar Fikri, Ayi Hambali, dan Eni Sumarni. Sementara 1 anggota lainnya, yaitu Oni Sumarwan berhalangan hadir karena sakit. Selain itu, hadir pula para Asisten Daerah & Kepala Biro di lingkungan Setda Pemprov Jabar, serta Ketua BP Perda dan beberapa Ketua Komisi di DPRD Jabar.(*)
Read in browser »
By Trie on Jan 26, 2015 06:02 pm
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.32-51 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pemberhentian Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat Rahmat Yasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi didampingi Plt Bupati Bogor Nurhayanti.
Penyerahan SK ini diselenggarakan di Gedung Sate, Senin (26/01) pagi.
SK ini ditetapkan menyusul Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 November 2014, menyatakan Rahmat Yasin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Rahmat Yasin dijatuhi pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp300 juta.
SK ini juga memuat penunjukkan Nurhayanti yang adalah Wakil Bupati Bogor masa jabatan 2013-2018 sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati Bogor sampai dilantiknya Bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2013-2018.
Dengan berlakukannya keputusan ini, Keputusan Mendagri No. 131.32-4652 Tahun 2014 Tanggal 25 November 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berharap semua yang hadir dalam penyerahan SK ini dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada masyarakat untuk dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Bogor.
"Selanjutnya saya ucapkan selamat bekerja, semoga dapat menjalankan visi dan misi Kabupaten Bogor," ujar Aher.(*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar