By Dedi Mustofa on Jan 28, 2015 11:21 am
PASBERITA.com - Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Kementerian Agama menjadikan haji sebagai diplomasi (soft diplomacy) Indonesia di mata dunia internasional.
Hidayat mengemukakan usulannya itu didasarkan pada pandangan positif masyarakat internasional terhadap jamaah haji Indonesia."Jamaah haji telah menjadi ikon positif Indonesia di dunia. Jamaah kita terkenal tertib dan santun," kata Hidayat, seperti dilansir Republika, Rabu (28/1/2015).Menurut politisi PKS ini, diplomasi haji bisa mengubah diplomasi TKI yang selama ini dikenal kurang baik. Apalagi faktanya visa umrah dan haji jauh lebih banyak dibanding visa untuk TKI.Hidayat mengusulkan Kemenhub mempertimbangkan maskapai selain Garuda Indonesia sebagai salah satu pesawat pengangkut ibadah haji. Dengan melibatkan maskapai selain Garuda, kata dia, dapat menekan biaya perjalanan ibadah haji dan memperpendek lama tinggal di Saudi Arabia.
Terkait pelayanan kesehatan, Hidayat meminta Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cermat sebelum keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, sehingga saat melakukan ibadah haji diharapkan jamaah dapat lebih sehat.
Ia juga mempersoalkan kehalalan vaksin haji yang banyak dikeluhkan jamaah haji lantaran mengandung unsur gelatin babi."Kalau Malaysia bisa menyediakan vaksin yang tidak mengandung unsur babi, mengapa kita tidak bisa?" tanya Hidayat.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Jan 28, 2015 11:14 am
PASBERITA.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan peredaran buah impor yang disinyalir berbahaya bagi kesehatan. Hal ini menyusul adanya temuan bakteri berbahaya pada buah apel impor asal Amerika.
"Makanya kampanye buah lokal harus kuat, kembali ke buah lokal," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher seperti dikutip ROL, Selasa (27/1).
Menurutnya kalau apel tersebut dipandang mengandung zat berbahaya, pemerintah pusat harus segera menyetop peredarannya di Indonesia. Selain itu , masyarakat Indonesia sebaiknya tak mengkonsumsi buah itu.
''Mari kita komitment hanya mengkonsumsi buah lokal," katanya.
Aher melanjutkan, langkah pemerintah pusat menghentikan peredaran buah impor berbahaya sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Namun, komitment dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah lokal pun menjadi sangat penting. Apalagi, konsumsi buah lokal pun akan mendorong tingkat kesejahteraan para petani lokal.
"Bagi para petani bagus, buah lokal laku dan kita lebih sehat, seperti pisang, salak, manggis, dukuh, jeruk dan lainnya, itu sangat sehat,'' katanya.
Selain itu, ia menilai buah lokal tak kalah dari buah impor. Bahkan menurutnya di Eropa tak ada buak sirsak, dan jika buah itu dikembangkan maka akan sangat menguntungkan.
Selama ini, kata Aher, pemerintah provinsi berkomitment untuk mengkonsumsi buah lokal. Sehingga pada saat jamuan dengan para tamu pun yang disuguhkan adalah buah lokal.
"Saya marah kalau masih ada buah buahan impor, baik dirumah maupun disini. Suguh-suguhan pun harus buah lokal," katanya.
Tidak hanya itu saja, kata dia, selama ini dirinya pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah di kabupaten/kota untuk selalu mengkonsumsi buah lokal.
Selain karena kandungannya yang sehat, konsumsi buah lokal pun sangat berdampak besar bagi kesejahteraan para petani lokal.
"Yang bisa menolak itu konsumen, Buah buahan impor kalau tidak ada pasarnya ya akan berhenti di pasaran," katanya.
Aher menambahkan, jadi sekarang yang harus digemakan adalah komitment semua pihak untuk konsumsi buah lokal dan produksi buah lokal dikembangkan.
Sehingga, kesadaran tersebut bisa mensejahterakan masyarakat. Walaupun, harga buah lokal lebih mahal sedikit dibandingkan dengan buah impor. Tetapi buah lokal sangat bagus untuk kesehatan.
"Buah lokal memang agak mahal tapi, sehat dan lebih bagus ketimbang buah impor yang berbahaya," katanya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 28, 2015 10:03 am
PASBERITA.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Saduddin mempertanyakan efektifitas pelaksanaan uji publik yang menjadi bagian dari tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini disampaikannya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/01/15).
"Perlu dipikirkan secara matang, adanya pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," kata Saduddin, yang juga anggota legislatif dari Dapil Jabar VII.
Menurut Saduddin, dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah di wilayahnya.
"Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah, "lanjutnya.
Saduddin juga menambahkan bahwa dengan alokasi waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan lebih bagi proses uji publik dari awal hingga akhir, dinilai memakan waktu yang cukup panjang bagi tahapan penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Apalagi hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah.
"Mengingat pelaksanaan uji publik ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah, maka perlu dikaji ulang pelaksanaannya, "kata Saduddin menutup komentarnya.(*)
Read in browser »
By Arif A on Jan 28, 2015 08:15 am
PASBERITA.com - Sejumlah pria bersenjata berat menyerbu satu hotel mewah di Tripoli yang menjadi tempat menginap para pejabat Libya dan utusan, Selasa (27/1), menewaskan sedikitnya sembilan orang, sebelum meledakkan diri sendiri dengan satu granat.
Dari sembilang orang yang tewas, lima di antaranya adalah warga negara asing.
Menurut keterangan sejumlah pejabat, penembakan terjadi di Hotel Corinthia. Pasukan keamanan mengevakuasi para tamu termasuk perdana menteri Tripoli dan satu delegasi Amerika, setelah dua orang pria meledakkan diri di gedung hotel.
Itu merupakan serangan paling buruk yang menyasar warga negara asing sejak perang saudara 2011, yang menggulingkan Muammar Gaddafi dan membuat retak negara rpodusen minyak di Afrika Utara ke dalam konflik di antara kelompok-kelompok bersenjata dengan dua pemerintahan nasional. Kedua pemerintahan mengklaim memiliki legitimasi.
Para militan yang mengklaim memiliki hubungan dengan ISIS menyatakan dalam pesan Twitter bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang dikatakannya sebagai balas dendam atas kematian seorang tersangka anggota Al Qaida Libya di Amerika Serikat, menurut dinas pemantau SITE.
Tetapi para pejabat Tripoli yang telah membentuk pemerintahan sendiri menyalahkan mereka yang setia kepada Gaddafi atas pembunuhan perdana menteri, yang berada di hotel tersebut, dan mengatakan dia berhasil diselamatkan tanpa cedera.
"Para penyerang melepaskan tembakan di dalam hotel," kata Omar Khadrawi, Kepala Keamanan Tripoli, seperti dikutip antara dari Reuters.
"Ketika para penyerang dikepung oleh pasukan keamanan, salah satu di antaranya meledakkan granat, tetapi kami tidak tahu apakah hal itu sengaja."
Juru Bicara Keamanan Tripoli Essam Naas mengatakan kepada Reuters kemudian bahwa seorang warga Amerika dan seorang warga Prancis termasuk di antara lima warga asing yang terbunuh. Dia mengatakan para orang asing yang meninggal di hotel bintang lima itu adalah orang Asia tetapi tak menyebut kewarganegaraan mereka.
Mereka yang meninggal termasuk tiga penjaga keamanan dalam serangan pertama, lima orang asing dan seorang sandera yang meninggal ketika para penyerang tersebut meledakkan diri.
Naas mengatakan orang-orang asing yang terbunuh itu ialah seorang warga Amerika, dua warga Filipina, seorang warga Prancis dan seorang warga Korea Selatan. Dia tidak memberikan identitas mereka.
Sedikitnya lima orang lain juga cedera dalam serangan itu, termasuk dua karyawan asal Filipina yang terkena pecahan kaca dari ledakan mobil itu, katanya.
Dua pejabat AS sebelumnya mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah seorang Amerika terbunuh dalam serangan itu. Seorang perwira keamanan juga terbunuh dalam bentrokan-bentrokan itu dan tiga pengawal meninggal ketika para penyerang meledakkan satu bom mobil di tempat parkir mobil di luar hotel tersebut.
Sebagian besar pemerintah-pemerintah asing menutup kedutaan mereka dan menarik staf keluar Tripoli setelah pertempuran antarfaksi meletus di ibu kota Libya itu musim panas lalu. Tetapi sejumlah utusan diplomat, bisnis dan perdagangan masih mengunjungi Tripoli.(*)
Read in browser »
By Trie on Jan 27, 2015 11:03 pm
PASBERITA.com - Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Jakarta memberikan dukungan kepada Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras). Hal ini penting dilakukan sebagai penguatan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pasal 46 dan penjelasannya juga Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tubagus Arif, saat menerima rombongan Genam Jakarta yang dipimpin Ari Kuncoro, Selasa (27/1) di Kantor Fraksi PKS Gedung DPRD DKI Jakarta.
Tubagus melanjutkan, untuk tema miras ini memang sudah lama diperjuangkan Fraksi PKS, termasuk salah satunya menjadi tim perumus Perda Ketertiban Umum (Tibum) yang dibuat pada tahun 2007 silam.
"Pembahasan terkait minuman keras, tercantum secara umum di pasal 46 pada Perda Tibum tersebut, bahwa minuman yang boleh beredar di minimarket adalah minuman yang tanpa alkohol, kecuali yang sudah diatur UU, seperti di hotel dan restoran yang berkelas tinggi," tegasnya.
Pada sisi pengawasan dan penindakan, seluruhnya diserahkan kepada Satpol PP, karena Satpol PP adalah pelaksana Perda itu sendiri. Terkait dengan peredaran miras di minimarket ini, bukan satu-satunya tugas Satpol PP juga, dibutuhkan keseriusan Lurah, Camat, RW bahkan RT untuk lebih ketat mengawasi adanya miras yang beredar di minimarket atau warung-warung kecil.
Disisi lain, masih menurut Tubagus, terkait dengan pembangunan minimarket yang jumlahnya sekitar 300an juga harus jadi perhatian serius pada Dinas-dinas yang memberikan izin usaha tersebut.
"Karena boleh jadi, perizinannya bermasalah, sehingga yang didalamnya terlarang menjual miras, pada kenyataannya menjual dengan bebas dengan kadar alkohol golongan A," ungkap Tubagus yang juga Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta.
Fraksi PKS berharap nantinya Genam Jakarta memberikan masukan-masukan dengan data-data tentang efek dari peredaran miras yang sudah banyak memakan korban.
"Masukan-masukan nantinya akan kita jadikan bahan untuk diusulkan menjadi Rancangan Perda tentang Pengendalian dan Peredaran Miras ke Badan Legislasi Daerah untuk tahun 2015 ini, terlebih bahan masukan tersebut diberikan ke fraksi-fraksi lain untuk dibahas," demikian Tubagus. (*)
Read in browser »
By Trie on Jan 27, 2015 07:02 pm
PASBERITA.com - DPR RI melalui Anggota Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim langsung menghubungi Dirjen Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto untuk segera memperbaiki ambrolnya jembatan di jalur lintas Sumatera Kampung Lempuyang Bandar, Way Pangubuan Lampung Tengah, Selasa (27/1).
Dalam balasannya kepada Abdul Hakim, Djoko menyampaikan bahwa dirinya membenarkan perihal ambrolnya jembatan tersebut. "Betul pak, kami sudah dapat kabar dari staf di lapangan. Saat ini terpaksa sudah ditutup total. Yang kami sesalkan, kami baru saja menyelesaikan jembatan lain sekitar 20 km dari situ, sekarang ada lagi dan ini perlu waktu yang lama, tapi kami sudah tangani," jelas Djoko.
Sebelumnya Anggota Fraksi PKS Lampung Dapil Lampung Tengah Mufti Salim juga ikut angkat bicara, bahwa setelah Mufti mengetahui informasi dari konstituennya terkait ambrolnya Jembatan di Kampung Lempuyang, Way Pangubuan beserta foto kondisi di lapangan, dirinya langsung berkordinasi dengan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Lampung, Abdul Hakim.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan bahwa jalur lintas tersebut merupakan jalur vital di Sumatera dan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian nasional. (*)
Read in browser »
By Trie on Jan 27, 2015 06:50 pm
PASBERITA.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajukan usulan pembenahan Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) yang sekarang berada di Gedung Merdeka, Bandung saat ditemui Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Y. Kristiarto S. Legowo di Gedung Sate, Selasa (27/01) . Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga semangat KAA, terlebih Kemenlu telah memiliki master plan penataan musem tersebut.
Untuk itu Deddy berencana menggelar pertemuan lanjutan bersama dengan Kemenlu dan Kesekretariatan MPR, guna membahas kejelasan aset dan pengelolaan Gedung Merdeka. Rencananya pertemuan tersebut akan diadakan pada minggu kedua bulan Februari 2015 nanti.
"Untuk ke arah sana kan, pusatnya itu Gedung Merdeka. Ini siapa yang mengelolanya, ini aset siapa kan harus jelas. Bagaimana kalau itu bukan aset kita lantas kita kelola. Ini harus ada MOU yang jelas. Jangan sampai nanti menjadi masalah di BPK. Makanya Insya Allah di Februari minggu kedua akan duduk kembali dari sekrtariat MPR, kemduian ada Kemenlu dan juga Pemrov," ujar Deddy.
Deddy menambahkan, pembenahan tersebut sangat penting dilakukan karena Museum KAA saat ini kurang terkonsep dengan baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengubah Gedung Merdeka menjadi museum seluruhnya.
"Gedung Merdeka ini buat apa sekarang. Ruangan gede itu buat apa. Buat ngeliat bendera aja kan. Lantas museumnya mepet kan, kaya digudang kan. Seluruh bangunan itu kalau perlu kita buat untuk museum. Supaya bisa menggugah rasa nasionalisme," tambah Deddy.
Hal tersebut rupanya sangat diapresiasi oleh Kristiarto, menurutnya itu merupakan langkah melestarikan peninggalan sejarah akan peran indonesia di mata dunia. Karenanya Kemenlu mendukung langkah pertemuan tersebut guna membahas hal yang lebih teknis.
Dirinya menyebutkan, antara lain adalah bagaimana kita mampu memaksimalkan peninggalan sejarah, Tentang peranan penting Indonesia di dunia internasional, yang kebetulan itu ada di Bandung. Ada Gedung Merdeka, ada Museum KAA. "Dan untuk itu tentunya Kemlu kemudian Pemda Jawa Barat dan MPR yang merupakan pemilik dari gedung tersebut akam melakukan pembahasan secara lebih teknis," Terang Kristiarto. (*)
Read in browser »
By Trie on Jan 27, 2015 06:31 pm
PASBERITA.com - Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Y. Kristiarto S. Legowo, Selasa Pagi (27/01), menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate untuk membicarakan kesiapan Jabar menghadapi peringatan Konferensi asia afrika atau KAA yang ke 60 di Bulan April 2015 mendatang. Wagub menyatakan Jabar siap menyambut kedatangan para pemimpin negara yang akan melakukan napak tilas moment bersejarah tersebut.
Usai pertemuan yang juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Iwa Karniwa, Kabiro Humas, Protokol dan Umum Ruddy Gandakusumah, Kadis Parbud Jabar, Nunung Sobari serta Kepala Museum KAA, Thomas Siregar ini, Kristiarto sangat mengapresiasi kesediaan Jabar yang akan turut menyukseskan acara tersebut. Kristiarto mengatakan hal tersebut sangat penting karena sebanyak 109 kepala negara, 25 perwakilan organisasi internasional bahkan Sekjen PBB Ban-ki moon telah diundang untuk turut hadir pada acara tersebut.
"Bersyukur sekali, berterimakasih sekali tadi Pak Wagub telah memberikan konfirmasi mengenai kesiapan pemda jawa barat untuk mendukung peringatan ke 60 konferensi asia afrika yang insya allah akan kita undang 109 kepala Negara, 25 wakil organisasi internasional, diharapkan kita undang juga sekjen PBB akan bisa hadir," terang Kristiarto.
Menurut Wagub Deddy Mizwar berdasarkan koordinasi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemkot Bandung akan menjadi penyelenggara utama acara peringatan KAA ke 60 atau Asia-Africa Festival nanti. Walau begitu Jabar akan bersiap mendukung dan menyambut kedatangan para tamu negara tersebut.
"Kemarin koordinasi di Istana, Pak Emil sudah siap untuk bikin keramaian. Dan saya kira tidak menginap disini, hanya napak tilas disini. Jadi bagaimana kita menyambut kedatangan tamu saja sifatnya," terang Deddy. (*)
Read in browser »
By Trie on Jan 27, 2015 06:05 pm
PASBERITA.com - Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, bahwa tahun 2015 jumlah penyalahgunaan narkoba diproyeksikan mencapai 2,8% atau setara dengan sekitar 5,1 sampai 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. Selain itu, peredaran narkoba jenis baru di Indonesia sendiri juga telah dilaporkan sebanyak 35 jenis baru, 17 diantaranya belum diatur dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2014.
Sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat tentunya beresiko sangat besar dalam penyebaran dan peningkatan jumlah penggunanya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut serta dalam gerakan teranyar dari BNN bertajuk "Gerakan Rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba", dalam rangka menyelamatkan Indonesia dari darurat narkoba.
Konsep gerakan rehabilitasi tersebut telah dituangkan jelas dalam peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh stakeholder, yang tergabung dalam Mahkumjakpol (Mahkamah Agung RI, Kemenkumham RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI), BNN, Kemenkes, dan Kemensos.
Gerakan rehabilitasi ini akan efektif apabila semua pihak melakukan pendekatan kepada para pecandu narkoba, agar mereka tidak takut untuk melapor diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yakni pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, lembaga rehabilitasi medis, dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah setempat.
Pada Focus Group Discussion (FGD) Pemprov Jabar dengan BNN di Gedung Sate Bandung, Selasa (27/01) pagi, Sekertaris Daerah Prov. Jabar, Wawan Ridwan, menyatakan bahwa hingga saat ini dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Pemprov Jabar memempunyai arah dan kebijakan, diantaranya: membangun pemahaman masyarakat Jawa Barat akan imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, TNI, dan Polri.
Selain itu, hal lainnya yaitu membangun sistem koordinasi antara pemerintah daerah, SKPD, TNI/Polri, dengan instansi vertical lainnya, serta membangun infrastruktur untuk penanganan penyalahgunaan narkoba. Ada pula Instrukri Gubernur Jawa Barat No. 1 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2013-2015.
Wawan pun menambahkan, komitmen juga Jabar berikan berupa pembangunan infrastruktur atau sarana-prasarana kesehatan untuk rehabilitasi pengguna narkoba. "Sarana-prasarana yang ada kita kerahkan, kita optimalkan untuk dimanfaatkan. Seperti Dinas Sosial punya beberapa panti yang sekarang juga bisa dimanfaatkan. Sebenarnya kita perbesar lagi bisa melalui kerjasama kita bisa fokuskan, kita besarkan lagi kapasitasnya, sehingga fasilitas tersebut bisa kita kontribusikan untuk pencanangan 100 ribu rehabilitasi korban narkona," ungkap Wawan dalam sambutannya. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar