By Trie on Jan 29, 2015 02:44 pm
PASBERITA.com - Kebijakan Government to Government (G to G) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan terkait Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan berhasil meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas TKI dan juga memberi perlindungan bagi TKI. Meski demikian, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam mewujudkan TKI sebagai human capital yang memiliki daya saing di era pasar terbuka seperti sekarang ini.
Dilansir laman Unpad.ac.id, diungkapkan Netty Prasetiyani, Ketua Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Jawa Barat, saat mempertahankan disertasinya yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Government to Government Indonesia dengan Korea Selatan (Studi Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan" pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Bidang Ilmu Pemerintahan di Gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Kamis (29/01). Netty meraih yudisium "Sangat Memuaskan" untuk disertasinya itu.
"Melalui skema penempatan G to G ke Korea Selatan ada peningkatan permintaan penempatan TKI dari 6 ribuan (tahun 2012) menjadi hampir 10 ribuan (2013). Artinya persepsi Korea Selatan terhadap kualitas TKI tidak diragukan," ujar Netty yang lulus studi S-1 dan S-2 dari Universitas Indonesia (UI).
Penempatan program G to G adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Dalam upaya melindungi TKI, program G to Gtidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan.
Layanan penempatan program G to G Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah atas dasar perjanjian kerja sama yang ditandatangani 13 Juli 2004, dan diperbaharui pada 2006 dan 2008. Pada 2007, Indonesia dan Korea Selatan menyepakati mekanisme Entry Permit System (EPS) dimana tenaga kerja asing hanya dapat bekerja di Korea Selatan setelah pemerintah negara asal membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah negara tujuan.
Netty mengungkapkan, sejumlah responden penelitiannya mengakui adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan G to G. Perbedaan itu antara lain, biaya yang harus dikeluarkan dalam proses perijinan jadi lebih murah, tempat pelatihan jadi lebih nyaman, dan waktu keberangkatan juga lebih cepat. Konsistensi dalam implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan dan kesepakatan programG to G menjadi kunci dalam perlindungan TKI.
"Manfaat dari program G to G ini tidak hanya sebatas prosedur penempatan TKI ke Korea Selatan, tetapi juga berimbas pada bidang lainnnya. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya frekuensi peningkatan jumlah kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam berbagai bidang," ujar Netty yang merupakan istri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
Beberapa catatan yang masih diperbaiki, menurut Netty, adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perumus kebijakan perlu mempertimbangkan unsur sistem kontrak, jangka waktu kontrak kerja, dan penyesuaian toleransi budaya atau ideologi. Sementara BP2TKI sebagai pelaksana perlu membenahi sejumlah praktik penyimpangan yang masih ditemukan dalam tahap pelatihan bahasa Korea, tes, sending, dan pelatihan peserta. Dan upaya advokasi yang dilakukan KBRI hendaknya tidak sekadar penyambutan di bandara, namun juga pendampingan selama berada di Korea.(*)
Read in browser »
 
By Dedi Mustofa on Jan 29, 2015 12:16 pm
PASBERITA.com - Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean merasa kecewa dengan kinerja presiden Joko Widodo. Menurutnya, dalam 100 hari pemerintahan, Jokowi belum menghasilkan perubahan yang konkret untuk rakyat.
Menurut Ferdinand, janji Jokowi saat kampanye belum terealisasikan. Ia pun merasa gemas dan menyesal telah mendukung Jokowi menduduki kursi presiden.
"Saya gemas sekali. Rasanya saya mau dukung Prabowo. Tapi Pilpresnya sudah lewat," kata Ferdinand dalam diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, seperti dilansir tribunnews, Kamis (29/1/2015).
Ferdinand melihat para menteri di Kabinet Kerja besutan Jokowi tidak satu komando dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, Jokowi tidak berdaulat dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin negara. "Saya lihat tidak satu komando pemerintahan ini," tuturnya.
Ferdinand mengaku heran dengan orang-orang yang dipilih Jokowi untuk mengisi kabinet kerja. Ia menduga bahwa yang memilih menteri dalam kabinet kerja bukanlah Jokowi sendiri melainkan ada pembisik lainnya.
"Karena saya tahu niat Jokowi membuat rakyat lebih baik luar biasa. Tapi beliau belum bisa berdaulat," tandasnya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 29, 2015 12:03 pm
PASBERITA.com - Wali Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dengan sosial media (sosmed), pemimpin bisa mengukur respon publik tentang program kerjanya.
"Kalau ada resistensi, ia harus perbaiki. Kabarnya, film-film Hollywood tahu akan box office bisa diketahui dari apakah film itu trending topic di Twitter atau tidak," ujar Mahyeldi melalui akun Twitter @MahyeldiPadang, Kamis (29/1/2015).
Menurut Mahyeldi, dahulu pejabat publik menghindari sosmed, namun sekarang wajib. Karena ia bisa dengar langsung masalah publik tanpa filter birokrasi.
"Dahulu banyak kantor melarang karyawannya main internet, apalagi aktif di sosmed karena dianggap mengganggu kerja. Sekarang kantor malah menyuruh karyawan aktif di sosmed. Selain untuk bantu promosi kantor, juga bisa belajar atau update info dengan cepat," ungkapnya.
Bahkan, lanjut Mahyeldi, ide dari publik pun bisa bermanfaat untuk pembangunan. Seperti yang dia lakukan kemarin dengan hashtag #citybranding.
"Seperti pak @ridwankamil di Bandung, mendapat dan mendistribusi ide pembangunan kota langsung dari netizen. Atau pak @basuki_btp di Prov Jakarta, beliau menggunakan sosmed untuk mendapat masukan dan melakukan kontrol kebijakan," katanya.
Mahyeldi juga mencontohkan seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sering membagikan kebijakan kepemimpinannya melalui akun Twitter @aheryawan saat #aherinteractweet tiap Senin. "Publik jadi dekat dengan beliau," imbuhnya.
Menurut Mahyeldi, sayang sekali jika ada yang masih mengira bahwa "main internet" dianggap "tidak kerja".
"Itu ketinggalan 10 tahun pemikirannya. Bos Google bahkan berkata "nanti internet akan lenyap" maksudnya "dunia offline dan online" nanti akan menyatu tak terpisah-pisah," jelasnya.
Dia mengatakan, wakil rakyat di DPR sekarang makin aktif di dumay (dunia maya), tidak ada alasan mereka tidak mendengar aspirasi rakyat.
"Demikian juga tidak ada alasan rakyat bahwa "saya tidak didengar" - sampaikan saja langsung via akun sosmed anggota dewan. Pejabat publik juga perlu dikritik. Kontrol sosial berjalan baik justru dengan media sosial. Ingatkanlah kami ini," tambah Mahyeldi.
Menurut dia, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, malah akan berterimakasih jika diingatkan warganya, termasuk netizen.
Terakhir, kata Wali Kota asal PKS ini, dalam bersosialisasi tetap perlu etika. Kita bergaul dengan koridor agama dan kepatutan. Istilahnya Netiket.
"Demikian sekedar berbagi di pagi hari. Semoga memberi manfaat dan menyuntik semangat," ujar Mahyeldi menyudahi Twitnya yang diberi hashtag #katawako.(*)
Read in browser »
By Trie on Jan 29, 2015 09:58 am
PASBERITA.com - Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap tower sebuah provider di RW 6 Kelurahan Pejuang, Medansatria (28/1). Sidak ini dilakukan untuk melihat konstruksi bangunan tower yang meresahkan warga karena belum dapat persetujuan dari warga setempat.
Tower tersebut selama ini dikeluhkan warga RW 6 Kelurahan Pejuang. Ahmad Syaikhu datang ke lokasi dengan didampingi Kepala Dinas Perhubungan Sopandi Budiman dan Camat Medansatria Tugiman mengatakan, sidak ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat setempat yang menolak kaeberadaan pendirian tower karena proses perizinan yang belum dilakukan pihak perusahaan.
Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan, dari hasil sidak mendapat kesimpulan perizinan belum dilakukan pihak pengembang. Selain itu, dari pihak pengembang belum secara lengkap menyelesaikan proses perizinan. Untuk itu proses pendirian tower dihentikan hingga segala hal terkait regulasi diselesaikan. Selain itu, proses komunikasi dengan warga sekitar juga harus sudah ada kesepakatan, karena hal itu menjadi satu bagian dari proses perizinan.
"Pengembang tower telekomunikasi ini harus segera menyelesaikan perizinan. Pihak pengembang wajib menjalin komunikasi dengan warga setempat karena persetujuan warga menjadi syarat awal pendirian," jelas Ahmad Syaikhu.
Kepada Camat Medansatria Ahmad Syaikhu meminta untuk segera mencari solusi terbaik atas persoalan ini. Jangan sampai persoalan ini merasahkan warga setempat. Untuk itu perlu pihak yang bisa menengahi persoalan ini hingga tuntas.
"Pak camat saya minta segera menyelesaikan ini dengan warga dan pihak pengembang tower. Pertemukan kembali warga, pegembang tower, Dishub dan Distako," katanya ketika ditemui di lapangan.
Sebelumnya Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi sudah melayangkan dua kali surat kepada pihak perusahan pengembang tower "PT" untuk mengurus izin. Hingga saat ini pihak pengembang belum mengurus izin.
Sebelumnya, warga RW 6 Kelurahan Pejuang menolak pendirian tower di wilayah mereka karena warga merasa resah karena pihak pengembang belum memililiki perizinan dari dinas terkait namun bersikeras mendirikan tower. Baik itu perizinan dengan dinas terkait maupun kesepakatan dengan masyarakat setempat. (*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 29, 2015 07:41 am
PASBERITA.com - Intan Bonita Lumban Gaol (23), gadis anak tukang tambal ban di Lampung, menorehkan prestasi membanggakan. Mahasiswi Universitas Lampung ini berhasil menjadi wisudawan terbaik dengan Indeks Prestasi Komulatif 3,74.
Indah, nama panggilan Intan Bonita, menjadi bintang dalam prosesi wisuda di Kampus Unila, Bandar Lampung, Rabu (28/1/2014), yang diikuti 512 wisudawan/wisudawati.
Tak hanya lulus sebagai sarjana Teknik Sipil di Fakultas Teknik Unila dengan predikat cum laude, Intan juga mencatatkan prestasi tersendiri dalam waktu penyelesaian kuliah: hanya 3 tahun 3 bulan.
Indah mengaku sangat terharu bisa menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan IPK yang baik. Pasalnya, ia mengaku, sempat kesulitan saat ingin melanjutkan kuliah, karena tak ada biaya. Ayahnya, Haposan Lumban Gaol, hanyalah tukang tambal ban di Kabupaten Pringsewu, sekitar 60 km dari Kota Bandar Lampung.
"Saya semula sudah menyerah, tidak sanggup kuliah sampai selesai. Kebutuhan sehari-hari untuk kuliah semakin mahal. Saya tinggal di kos, jauh dari orangtua. Mau tidak mau saya harus putar otak agar bisa tetap berkuliah," katanya saat ditemui Tribun Lampung di sela-sela prosesi wisuda di GSG Unila.
Pada semester awal, orangtuanya selalu memberikan uang kuliah per bulan. Namun, karena melihat kondisi orangtua dengan lima anak yang semuanya bersekolah, Indah akhirnya tidak mau lagi menerima uang saku pada semester tiga hingga selesai.
Indah pun mencari cara untuk tetap bisa hidup di Kota Bandar Lampung, dengan kebutuhan perkuliahan hingga kebutuhan pribadi yang serba mahal harganya.(*)
Read in browser »
By Dedi Mustofa on Jan 29, 2015 07:27 am
PASBERITA.com - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga sahabat dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan sang presiden itu dipilih rakyat, karena itu tidak perlu takut dengan intervensi oleh partai pengusung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Presiden harus keluar dari bayang-bayang partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut," katanya kepada wartawan di kompleks Balaikota Surakarta, seperti dilansir ROL, Kamis (29/1).
Ia juga meminta Presiden untuk selalu menjaga konstituen rakyat Indonesia, sehingga rakyat tidak akan marah dan tidak lagi mempercayai presiden akibat kebijakan yang kontroversial.
Mengenai 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo, FX Hadi Rudyatmo meminta Jokowi segera keluar dari bayang-bayang partai politik yang mengusungnya sebagai Presiden pada Pemilihan Umum lalu.
"Saya itu sudah sering bilang, Pak Jokowi itu kan Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden partai politik, sehingga beliau tidak perlu menuruti semua bisikan partai. Presiden harus selalu menjaga konstituen rakyat Indonesia yang memilihnya," tegasnya.
Untuk diketahui, Jokowi telah membuat kebijakan yang dianggapnya kontroversial yakni menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia turun. Kendati harganya diturunkan lagi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga memilih calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan yang tersandung dugaan korupsi.
Ia mengingatkan Presiden merupakan panglima tertinggi. Semua kebijakan yang disampaikan harus taat pada konstitusi dan taat kepada rakyat.
"Presiden jangan selalu taat pada koalisi karena Jokowi itu Presiden rakyat yang harus mengayomi seluruh rakyat. Koalisi itu syarat, sehingga pak Jokowi tak perlu khawatir asal konsisten terhadap konstitusi rakyat, mampu dan mau menjelankan visi misi presiden dengan Nawa Cita itu, maka rakyat akan tetap dibelakangnya," ujarnya.(*)
Read in browser »
By Arif A on Jan 29, 2015 06:57 am
PASBERITA.com - Militer Israel telah memecat 43 tentara cadangan dari unit intelijen paling bergengsi setelah mereka secara terbuka mengecam "pelanggaran" yang dilakukan terhadap warga Palestina, kata Radio militer, Senin.
Dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh media Israel pada September, 43 tentara cadangan anggota unit mata-mata itu menolak untuk menjalankan tugas demi menghindari berpartisipasi dalam dugaan ketidakadilan yang dilakukan terhadap warga Palestina.
Israel memiliki 8200 anggota unit yang mengkhususkan diri dalam pertahanan siber.
Para prajurit, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mengatakan mereka menolak untuk "terus menjalankan sistem yang mempengaruhi hak-hak jutaan orang lain".
Mereka juga mengkritik bahwa kegiatan mata-mata mereka terlibat "penganiayaan politik", demikian dilansir AFP yang dikutip Antaranews. (*)
Read in browser »
By Trie on Jan 28, 2015 03:15 pm
Meski bersaing satu sama lain, hubungannya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa tetap baik.
"Bersaudara, tidak ada perpecahan, tidak ada persaingan," ujar Zulkifli Hasan usai menghadiri Silaturahmi Kebangsaan di Jayapura, Papua, dikutip news.liputan6.com Selasa (27/1/2015).
"Jadi, kita sambut gembira. Saya dan Bang Hatta itu seperti saudara seperti abang-adik," imbuh mantan Menteri Kehutanan itu.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN itu menyerahkan pilihan kepada masing-masing kader PAN untuk memilih calon ketua umum yang dianggap terbaik. Dia menegaskan, tak ada dukungan khusus dari kader PAN kepadanya.
"Mengalir saja, mana yang mendukung saya. Bebas. Terserah nurani masing-masing," tandas Zulkifli Hasan.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN Amien Rais mengatakan, ada 2 kandidat yang akan ikut dalam ajang perebutan kursi ketua umum PAN, yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.
Amien mengungkapkan, kedua calon ketua umum PAN ini memiliki pengalaman yang cukup. Terlebih, kedua pesaing yang ingin menjabat sebagai ketua umum partai berlambang matahari itu sama-sama pernah berpartisipasi di eksekutif maupun legislatif. (*)
Read in browser »
Recent Articles:
| |
Posting Komentar